Jakarta – Keinginan Partai Golkar untuk mengusulkan dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar tiap daerah pilihan (dapil) menjadi bukti rakyat dijadikan tameng atas nama aspirasi. Padahal, belum tentu juga uang tersebut nantinya akan mengalir ke rakyat. “Golkar menggunakan rakyat untuk tameng demi memperoleh akses di APBN. Meski rakyat dijadikan tameng atas nama aspirasi, tidak menjamin untuk kebutuhan rakyat,” kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito, Senin (7/6/2010).
Apa yang dilakukan oleh Golkar ini, menurut Arie, menunjukkan bahwa partai yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie ini hendak masuk pada wilayah birokrat. Padahal, selama ini parlemen tidak menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik. “Pada akhirnya rakyat dididik untuk meminta bantuan-bantuan ke partai, bukan pada pemerintah. Mestinya kan melalui partai,” tandas dosen UGM Yogyakarta ini. Baca entri selengkapnya »