ASING-ASENG DALAM BAYANG-BAYANG KEBO GENDENG

ANDA PRIBUMI…??? WAJIB BACA INI !!!

Irene
@IreneViena Nov 9

Dapat kiriman dari senior yg saya hormati. purnawirawan TNI AD. Beliau lama bertugas sebagai perwira intelijen di Asia Pasific, termasuk operasi di Timor Timur, Papua, Aceh.

Penyesalan beliau sekarang adalah Pancasila dan Saptamarga sdh mati di kalangan petinggi TNi-Polri

1 Rakyat harus ekstra waspada dgn mencuatnya fitnah terhadap HRS sebagai ISIS, kasus pembakaran Bendera Tauhid, kemunculan pentolan Komunis paska gorengan “Tampang Boyolali”, dst

2 Yang kita hadapi sekarang adalah sindikat super jahat internasional Konpirasi Global asing aseng yg uangnya tidak berseri ….

KPK Harus Berani Periksa Luhut dan James Riady Terkait Korupsi Mega Proyek Meikarta

Jakarta –  KabarNet: Terkait aroma busuk korupsi yang merebak dari proses perijinan mega proyek properti Meikarta, KPK ditantang harus berani memeriksa Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, dan taipan James Riady pemilik Lippo Group sebagai induk perusahaan penggarap mega proyek tersebut. 

Hal itu dilontarkan oleh Ketua Presidium Pergerakan, Andrianto SIP, lantaran dulu pada saat meresmikan groundbreaking Meikarta, Luhut menandaskan bahwa tak ada masalah dengan perijinan, tapi pada kenyataannya sekarang justru sarat dengan masalah.

Korupsi Meikarta, Cukong Lippo Group Dijebloskan ke Tahanan KPK

Jakarta – KabarNet: Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (16/10/2018).

Billy ditahan setelah sekitar 15 jam diperiksa di Gedung KPK, Jakarta. Bos pengembang properti itu ditangkap petugas KPK saat sedang berada di rumahnya. Billy tiba di Gedung KPK pada Senin (15/10/2018) pukul 23.37 WIB.

Buku Merah Rusak, BAP Hilang, dan Munculnya Nama Tito Karnavian

Jakarta – KabarNet: IndonesiaLeaks, sebuah jaringan yang didukung sejumlah media ternama dalam melakukan peliputan investigatif, merilis hasil investigasi mereka yang dilakukan beberapa bulan lalu. Investigasi dilakukan terhadap sebuah laporan yang dimasukkan ke keranjang digital milik IndonesiaLeaks yang menyebutkan telah terjadi perusakan barang bukti berupa buku bersampul merah oleh dua orang penyidik KPK dan raibnya BAP hasil penyidikan atas saksi bernama Kumala Dewi Sumartono.

Disampul buku berwarna merah, yang juga disertakan ke keranjang digital IndonesiaLeaks, tertulis “Buku Bank” yang berisi laporan keuangan perusahaan. Bersamaan buku bersampul merah yang beberapa halamannya sudah terkoyak dan hilang tersebut, IndonesiaLeaks juga menerima buku ”Buku Kas” bersampul berwarna hitam, dan dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap saksi bernama Kumala Dewi Sumartono yang dilakukan penyidik sipil KPK bernama Surya Tarmiani.

Tito Terima Suap Miliaran Rupiah ?

Jakarta – KabarNet: Kasus pengrusakan barang bukti yang dilakukan dua bekas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yaitu Roland Ronaldy dan Harun kembali mencuat setelah Indonesialeaks mengungkap adanya rekaman CCTV peristiwa pengrusakan tersebut.

Pada Oktober 2017 silam, pengawas internal KPK telah menyatakan Roland yang saat itu berpangkat Ajun Komisaris Besar dan rekannya Komisaris Harun terbukti merusak barang bukti KPK. Keduanya disebut merobek 15 lembar halaman buku bank yang mencatat transaksi perusahaan milik Basuki Hariman yang berisi sejumlah pengeluaran uang ke pribadi dan lembaga untuk memuluskan impor daging sapi. Keduanya juga diduga mengubah berita acara pemeriksaan terhadap staf bagian keuangan CV Sumber Laut Perkasa, Kumala Dewi Sumartono.

Korupsi massal di Sumut?

KabarNet: Viralnya video yang dibagikan pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea di akun Instagramnya @hotmanparisofficial langsung menjadi perhatian insitusi penegak hukum.

Video tersebut menjelaskan soal laporan Joko Suriadi, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Pemkab Serdangbedagai (Sergai), Sumatera Utara, membongkar dugaan praktik korupsi massal pejabat di lingkungan Pemkab Sergai. Dia mengungkapkan bahwa kalau dana Bantuan Sosial (Bansos) tersebut dihambur-hamburkan atau dikorupsi mulai dari pejabat tingkat oknum camat, DPRD, BPK sampai Kepala Dinas. 

Tahanan Kasus Korupsi Dilantik Jadi Bupati

Jakarta – KabarNet: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, KPK telah mengizinkan Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo mengikuti pelantikan di Kemendagri, Jakarta.

Syahri merupakan tahanan KPK setelah terjerat bersama Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dalam kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Tulungagung dan Blitar.

Menurut Febri, langkah itu ditempuh sebagai respons pimpinan KPK atas surat permohonan Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait hal tersebut.

Selain itu, KPK juga mematuhi dasar hukum yang digunakan, yaitu Pasal 164 ayat (6) Undang-undang tentang Pilkada. “Maka pelantikan tetap dilakukan dan dengan mempertimbangkan faktor biaya, jarak dan waktu serta faktor keamanan, maka pelantikan tersangka SM sebagai Bupati Tulungagung dilakukan di Jakarta, merujuk pada tempat penahanannya di Polres Jakarta Timur,” kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/9/2018).

Mendagri: Sedih saya, hampir 256 kepala daerah terkena OTT KPK

Jakarta – KabarNet: Andai ada kompetisi tingkat dunia mempertandingkan kejuaraan korupsi menilep uang negara, maka kepala-kepala daerah di Indonesia sangat berpeluang menjadi juara umum.

Betapa tidak, kasus korupsi yang menjerat kepala-kepala daerah di Indonesia sampai menjadi atensi serius Mendagri. Hingga saat ini, sudah hampir 256 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena kasus korupsi.

“Sedih saya. Hampir 256 kepala daerah terkena OTT KPK. Belum SKPD, belum anggota DPR, DPRD-nya,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, usai melantik Restuardy Daud sebagai Pj Gubernur Kaltim, di Samarinda, Sabtu (22/9/2018).

Ini 38 Caleg Eks Napi Korupsi yang Masuk DCT Pemilu 2019

Jakarta – KabarNet:  Ada 38 caleg yang masuk DCT setelah diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka adalah caleg yang berlatar belakang napi kasus korupsi yang sebelumnya sempat terganjal oleh PKPU yang melarang eks koruptor menjadi caleg.

KPU RI, telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 sebanyak 7.968 calon yang terdiri dari 4.774 calon laki-laki, 3.194 calon perempuan, dengan 40 persen total keterwakilan perempuan. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan KPU RI No. 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang DCT Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019.

Diantara mereka ada 38 caleg yang masuk Daftar Calon Tetap (DCT) setelah diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka adalah caleg yang berlatar belakang napi kasus korupsi yang sebelumnya sempat terganjal oleh PKPU yang melarang eks koruptor menjadi caleg.

Kasus BLBI Menjerat Megawati

Jakarta – KabarNet: Dugaan korupsi terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ditengarai menjadi alat yang efektif untuk menjatuhkan lawan politik.   “Saya khawatir (SKL BLBI) ini akan dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menjatuhkan Bu Mega,” kata pengamat politik Ubedilah Badrun dalam diskusi ” Menelisik Skandal BLBI, KPK Jangan Tebang Pilih” yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LAPEKSI) di Jakarta,  Kamis 4 Mei 2017.

Menurutnya, jika SKL BLBI berujung pada Instruksi Presiden (Inpres) No 8 tahun 2003 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri maka bisa dimanfaatkan lawan politik untuk menjerat Megawati.

Gerindra: Keberpihakan Istana pada Ahok-Djarot terlalu kuat

Jakarta – KabarNet : PPP dan PKB belum memberikan sikap resmi dukungan kepada salah satu pasangan calon di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Muncul rumor, pihak Istana mengimbau kepada partai-partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk bergabung mendukung pasangan Basuki T Purnama- Djarot Saiful Hidayat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menilai, sejak putaran pertama peran dan keberpihakan pemerintah kepada Ahok-Djarot terlalu kuat. Partai Gerindra telah mengingatkan pemerintah untuk bersikap netral.

“Dari awal ketika putaran pertama sudah melihat keberpihakan pemerintah terlalu kuat kepada pasangan nomor dua dalam pandangan kami, dan arah berkali-kali kami ingatkan supaya netral dan berkali-kali juga pemerintah mengklaim mereka netral,” kata Edhy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Maret 2017.

KPK Disebut Membuat Logika Konyol Selamatkan Ahok

Jakarta – KabarNet : Pimpinan Rumah Amanah Rakyat (RAR) Ferdinand Hutahaean mempertanyakan sikap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut sejumlah kasus yang menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama.

Ferdinand mencontohkan, kasus yang paling menjadi fokus dan perhatian kali ini sebagai tinjauan sikap atas eksitensi KPK adalah terhadap kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang berdasarkan audit BPK menyatakan adanya kerugian negara ratusan milliar dan dugaan korupsi pembuatan EKTP dengan kerugian trilliunan rupiah. “Ada satu nama yang membuat kasus ini menjadi spesial dan sangat sarat kontrovensi. Dia adalah nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur Jakarta non aktif, Cagub DKI 2017-2022, dan mantan Anggota Komisi II DPR pada saat kasus EKTP terjadi,” sindirnya di Jakarta, Senin 20 Maret 2017.

Kasus E-KTP, Ahok-Djarot Bakal Terjungkal di Putaran Kedua

Jakarta – KabarNet : Kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) akan menggerus elektabilitas dan menyebabkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat teruungkal di Pilkada Jakarta putaran kedua. Pasalnya, anggota partai politik yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut lebih banyak berada di gerbong politik pendukung paslon nomor urut 2 itu. Publik menilai, pendukung Ahok-Djarot itu adalah partai yang terindikasi korupsi.

Pengamat politik Muchtar Effendi Harahap menilai merebaknya kasus korupsi E-KTP  yang diduga melibatkan anggota partai politik bakal menggerus elektabilitas dan bisa membuat Basuki T. Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat terjungkal pada  Pilkada Jakarta putaran kedua.“Pasalnya, partai politik yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut lebih banyak yang berada di gerbong politik pendukung Ahok-Djarot,” ujarnya kepada Harian Terbit, Minggu 19 Maret 2017.

Daftar Puluhan Nama Pejabat Penerima Duit Korupsi E-KTP

Jakarta – KabarNet: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memenuhi janjinya mengenai pengungkapan sejumlah nama besar yang diduga terlibat korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Nama-nama itu dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang tindak pidana korupsi.

Banyak nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP. Puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, duduk di kursi terdakwa. Dakwaan dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 9 Maret 2017.

Bambang Widjojanto: Siapa Bilang Ahok Tidak Koruptif?

Jakarta – KabarNet: Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam memimpin DKI Jakarta diklaim bersih, padahal dia diduga terlibat berbagai kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi  di DKI Jakarta era kepemimpinan Ahok sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus korupsi  di DKI Jakarta era kepemimpinan Ahok sudah dilaporkan ke KPK. Bagaimana bisa disebut pemerintahan Ahok  tidak korupsi kalau banyak perbuatan koruptif yang terjadi di DKI?  Siapa Bilang Ahok Tidak Koruptif? Ini Sederet Buktinya!,”  kata mantan pimpinan KPK Bambang Widjajanto di Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Kasus RS Sumber Waras: Kartini Terima Rp355 M, yang Rp400 M Kemana?

Jakarta – KabarNet: Skandal kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), hingga saat ini, belum menemui titik terang. Belakangan, diketahui jika Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras Kartini Muljadi hanya menerima uang pembayaran sebesar Rp355 miliar dari Pemprov DKI Jakarta.

“Kalau Kartini mengaku hanya menerima Rp355 miliar, terus yang Rp400 miliar lagi dari jumlah total Rp755 miliar yang dikelua‎rkan Pemprov DKI untuk membeli lahan RS Sumber Waras, nyangkut dimana? Kenapa ‎juga Kartini mau menerima duit itu?,” kata pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch ( BMW) Amir Hamzah, ‎di Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Khawatir Melarikan Diri, Polri Diminta Tangkap Ahok

Jakarta – KabarNet: Usai mengikuti gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab menegaskan, tidak ada alasan bagi Polri untuk tidak menetapkan Ahok sebagai tersangka. “Perlu saya sampaikan, dari gelar perkara tadi, di sana ada 14 saksi pelapor, kemudian ada 19 saksi fakta dan ada 39 saksi ahli baik dari bidang agama, hukum pidana, maupun bidang bahasa dan sebagainya. Dan kemudian juga ditambah ada 16 alat bukti,” beber Habib Rizieq di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 15 November 2016.

Pakar: Mengapa Presiden Diam di Kasus Sumber Waras?

Jakarta – KabarNet: Dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) lebih berani membongkar kasus korupsi kelas teri dibandingkan kasus korupsi kelas kakap. Begitu penilaian Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis terhadap penegakan hukum di pemerintahan Jokowi-JK dalam dua tahun ini dalam sebuah diskusi di Jakart, Sabtu 22 Oktober 2016.

Dia mencontohkan, salah satu kasus korupsi kelas kakap yang hingga saat ini masih belum ada kejelasan adalah kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Habib Rizieq Marah Terhadap Pimpinan KPK

Jakarta – KabarNet: Pada hari Senin 4 April 2016, Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) menggelar Aksi Damai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta KPK agar serius mendalami kasus Mega Skandal Korupsi Ahok.

Para Habaib dan Ulama bersama ribuan umat Islam mendatangi KPK sejak pukul 8 pagi dengan tertib tanpa menutup jalan raya, sehingga tidak mengganggu lalu lintas. 

Kisah Sukses Si Raja Tipu Gunawan Jusuf SGC Lampung

Berteman karib, hubungan Toh Keng Siong dengan Gunawan Jusuf berakhir di pengadilan. Toh Keng Siong cucu dari Toh Kian Cui, salah satu orang terkaya di Singapura pada era 1930-an, terjalin di tahun 1997.

Presiden SBY Jadi Supir Bos Sugar Grup Company Gunawan Jusuf

Kerajaan bisnis Toh berkibar sejak dua generasi sebelum dia. Sekitar dua dekade lalu, keluarga Toh berkibar di bisnis konstruksi. Proyek-proyeknya tersebar di Brunei, Malaysia dan Indonesia. Pada 1987, keluarga taipan itu masih sempat membuat perusahaan baru: Aperchance Company Ltd, yang berbasis di Hongkong.