Ayo.. Selamatkan Kyai Ma’ruf Amin !!

Jakarta – KabarNet: Upaya Dua Profesor UIN yang Ingin Selamatkan Kyai Ma’ruf Amin untuk menyelamatkan Kiai Ma’ruf Amin, menurut Prof. Ahmad Zahro dan Prof. Moeflich Hasbullah Hart, adalah dengan tidak memilihnya saat Pilpres 2019 nanti.

Prof. DR. H. Ahmad Zahro, MA, Guru Besar Bidang Ilmu Fiqih Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, dan Prof. DR. Moeflich Hasbullah Hart, Guru Besar Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ingin menyelamatkan KH Ma’ruf Amin.

Dalam Video “Main Cantik” Pilpres 2019 yang beredar itu ada pernyataan Prof. Zahro dalam sebuah pertemuan para ulama-kiai, Selasa (18/9/2018). Paparan Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang itu juga beredar di sejumlah WA Group.

Jenderal Gatot : Pancasila Memang akan Diganti Komunis !!

“Yang saya sampaikan adalah untuk mengingatkan kepada seluruh anak bangsa, tentang sejarah kelam. Dimana ideologi Pancasila akan diganti oleh ideologi komunis,”

Jakarta – KabarNet: Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengaku tidak takut dibilang melakukan provokasi oleh para politisi. Gatot Nurmantyo sangat yakin bahwa Pancasila memang akan diganti oleh ideologi komunis. Keyakinan bahwa Pancasila akan diganti komunis itu, kata Jenderal Gatot Nurmanyto, terkait dengan sumpah dirinya sebagai prajurit. “Apabila itu dikatakan sebagai provokasi, saya siap mempertanggungjawabkannya. Tapi aneh, orang menyampaikan sesuatu untuk kebaikan tapi ko dibilang provokasi. Pasal mana tuh,” ujar Gatot Nurmantyo.

Awas!.. Virus Web Baru Dapat Merusak Sistem iPhone Anda

Jakarta – KabarNet: Sabri Haddouche, seorang peneliti keamanan di aplikasi pesan instan yang dienkripsi, mengungkapkan halaman web bukti (PoC) yang berisi virus (eksploit) yang hanya menggunakan beberapa baris kode CSS & HTML yang dibuat khusus.

Lebih dari sekadar benturan sederhana, halaman web, jika dikunjungi, menyebabkan kepanikan seluruh perangkat inti sistem operasi (kernel), seluruh sistem reboot, beberapa baris kode dapat mogok dan memulai ulang iPhone atau iPad yang dapat menyebabkan komputer Mac membeku.

Bukti Haddouche memanfaatkan kelemahan di perangkat lunak yang menggambar teks dan gambar di layar (web rendering engine) Apple WebKit, yang digunakan oleh semua aplikasi dan web browser yang berjalan pada sistem operasi Apple.

FPI Luruskan Pemutarbalikan Fakta Oleh KBRI Riyadh

Pernyataan Pers Tertulis yang dibuat oleh KBRI Riyadh yang diedarkan ke media perlu mendapatkan jawaban agar tidak missleading dan adanya upaya pemutarbalikan fakta melalui operasi intelijen hitam dengan cara black propaganda.

Sumpah HRS, Demi Allah.. Kami Akan Lawan!!..

Polling Umum Pilpres 2019, By KabarNet

Konspirasi Besar Tekan HRS di Makkah

Makkah – KabarNet: Orang Kuat Istana (tak kami sebut nama), adalah yang pertama kali mengusulkan untuk “kerjai” HRS, itu pun kemudian disetujui oleh Zaim Indonesia. Saat pencekalan pertama kali di bandara Jeddah. Sore harinya dilakukan evaluasi di istana, guna mencegah upaya HRS kembali Ke Indonesia. Untuk melengkapi dan menyempurnakan misi, maka Intelejen menyiapkan segala info dan data tentang HRS, sedangkan aparat terkait merekayasa aneka laporan dan tuduhan fitnah keji hingga mencapai 25 poin.

Adapun Menlu RI bertugas menyiapkan dan membuat Surat Diplomatik. Karena Arab Saudi tidak mudah dilobby, maka ditugaskanlah “Duta Khusus Urusan Timteng”  bersama Dubes RI sebagai pelobby.

Anies Cabut Seluruh Izin Pulau Reklamasi Jakarta

Jakarta – KabarNet: Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, resmi mencabut seluruh izin proyek reklamasi Teluk Jakarta. Anies telah membuktikan salah satu janji kampanye saat pilkada 2017. Melalui konferensi pers di Balaikota DKI Jakarta, Anies mengumumkan dengan tegas penutupan reklamasi yang merupakan warisan pemerintahan sebelumnya. “13 Pulau yang sudah mendapatkan izin untuk reklamasi. Setelah kita lakukan verifikasi, maka Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu 26 September 2018.

Gawat !.. HRS Terancam Jika Kembali Ke Tanah Air

Makkah – KabarNet: Semula HRS sekeluarga bertekad akan pulang ke Indonesia, tepatnya awal Agustus 2018 lalu, dengan harapan bisa menghadiri acara “Milad FPI ke-20”.

Rencananya sebelum ke Indonesia beliau akan singgah ke Malaysia terlebih dahulu untuk penyerahan Desertasi Doktornya yang berjudul “MANAAHIJUT TAMYIIZ BAINAL USHUUL WAL FURUU’ ‘INDA AHLIS SUNNAH WAL JAMAA’AH” yaitu Metodologi Pemilahan Ushul dan Furu’ menurut Ahlus Sunnah wal Jamaa’ah.

HRS sekeluarga sudah terjadwal ke Kuala Lumpur “8 Juli 2018”. Namun saat beliau sudah Check In dan masuk Bagasi serta dapat Boarding Pass di Bandara Internasional Jeddah, tiba-tiba dilarang berangkat pihak Imigrasi Saudi dengan alasan ada larangan dari “Markas Intelijen Saudi”. HRS diminta datang ke Markas tersebut. Pemberangkatan pun diundur ke “tanggal 12 Juli 2018” dengan harapan masalah sudah selesai.

Tahanan Kasus Korupsi Dilantik Jadi Bupati

Jakarta – KabarNet: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, KPK telah mengizinkan Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo mengikuti pelantikan di Kemendagri, Jakarta.

Syahri merupakan tahanan KPK setelah terjerat bersama Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dalam kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Tulungagung dan Blitar.

Menurut Febri, langkah itu ditempuh sebagai respons pimpinan KPK atas surat permohonan Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait hal tersebut.

Selain itu, KPK juga mematuhi dasar hukum yang digunakan, yaitu Pasal 164 ayat (6) Undang-undang tentang Pilkada. “Maka pelantikan tetap dilakukan dan dengan mempertimbangkan faktor biaya, jarak dan waktu serta faktor keamanan, maka pelantikan tersangka SM sebagai Bupati Tulungagung dilakukan di Jakarta, merujuk pada tempat penahanannya di Polres Jakarta Timur,” kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/9/2018).

Timses Prabowo Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Ketidaknetralan KPU

Jakarta – KabarNet: Timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengirimkan nota permohonan ke Bawaslu. Mereka meminta Bawaslu menegur KPU terkait insiden karnaval kampanye damai Pilpres 2019.

Nota permohonan teguran itu dilayangkan Sekretaris Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Habiburokhman, Selasa (25/9/2018). Dalam nota, tim Prabowo-Sandi menganggap KPU tidak netral dalam penyelenggaraan deklarasi kampanye damai.

Habiburokhman mengungkit adanya bendera partai dan relawan dalam deklarasi tersebut. Padahal, menurut dia, KPU menyepakati tak boleh ada atribut partai berupa bendera kecuali yang telah disiapkan KPU, apalagi dari relawan. “Kami berharap agar Bawaslu dapat menjadikan nota permohonan ini sebagai pintu masuk penyelidikan dugaan ketidaknetralan KPU,” kata Habiburokhman.

Buni Yani: Prabowo Harus Menang, Kalau Enggak Saya Dipenjara

Jakarta – KabarNet: Terdakwa kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani menyatakan, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus menang di Pilpres 2019 agar dirinya tak masuk penjara.

Hal itu disampaikan Buni saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/9/2018). “Pak Prabowo harus menang, kalau enggak nanti saya masuk penjara 1,5 tahun,” kata Buni.

Buni menuturkan, salah satu alasan mengapa dia bergabung dengan Badan Pemenangan Prabowo-Sandi adalah karena merasa dikriminalisasi. Karena itu pula, dia akan berupaya agar Prabowo-Sandiaga memenangkan Pilpres.

KPU TIDAK ADIL? Judulnya Deklarasi damai, tapi KPU sudah membuat ketidakadilan

Jakarta –  KabarNet: Acara Deklarasi Damai yang dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Ahad (23/9/2018) kemarin, mendapat kritik pedas dari wartawati senior Nanik S. Deyang yang diunggah di laman Facebook-nya. Kritik tersebut ditujukan kepada KPU selaku panitia penyelenggara. Acara tersebut bahkan berujung insiden protes walk out oleh Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Berikut tulisan seutuhnya. 

KPU TIDAK ADIL? Judulnya Deklarasi damai, tapi KPU sepertinya sdh membuat ketidakadilan. Bayangkan tadi malam sekitar pukul 22.00 tiba2 dikabari dari KPU bahwa Paslon Capres dan Cawapres tdk ikut carnaval, yg ikut hanya peserta karnaval yg jumlahnya dibatasin 100 orang.

KPK Wanti-wanti, Banyak Tersangka Korupsi Lolos Jadi Caleg

Jakarta – KabarNet: Sejumlah tersangka korupsi berhasil masuk dalam daftar calon legislatif (caleg) tetap pada Pemilu 2019. Sebut saja 12 mantan anggota DPRD Malang yang tersangkut kasus suap APBD P 2018 kota tersebut.

Terkait itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat, untuk meneliti rekam jejak caleg yang bertarung di wilayahnya. “Latar belakang calon anggota DPRD sangat perlu dipertimbangkan sebagai dasar memilih,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Ahad (23/9/2019).

SBY “walk out” Dari Deklarasi Kampanye Damai

Jakarta – KabarNet: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walk out dari acara Deklarasi Kampanye Damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Monas Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018). SBY protes lantaran banyaknya pelanggaran dalam acara kampanye damai ini.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, SBY sempat menghadiri acara deklarasi ini. Namun, saat parade deville dimulai, SBY walk out dan meminta Hinca menggantikannya memimpin parade deville.

Alasan SBY “Walk Out” dari Karnaval Kampanye Damai

Jakarta – KabarNet: Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menceritakan kronologi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walk out saat mengikuti acara Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).

Menurut Eddy, awalnya dia bersama-sama SBY dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di dalam mobil golf yang sama. Mobil golf tersebut disediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagi pimpinan parpol pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengikuti pawai.

Mendagri: Sedih saya, hampir 256 kepala daerah terkena OTT KPK

Jakarta – KabarNet: Andai ada kompetisi tingkat dunia mempertandingkan kejuaraan korupsi menilep uang negara, maka kepala-kepala daerah di Indonesia sangat berpeluang menjadi juara umum.

Betapa tidak, kasus korupsi yang menjerat kepala-kepala daerah di Indonesia sampai menjadi atensi serius Mendagri. Hingga saat ini, sudah hampir 256 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena kasus korupsi.

“Sedih saya. Hampir 256 kepala daerah terkena OTT KPK. Belum SKPD, belum anggota DPR, DPRD-nya,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, usai melantik Restuardy Daud sebagai Pj Gubernur Kaltim, di Samarinda, Sabtu (22/9/2018).

Prabowo: Menhan Bilang Kalau Perang RI Cuma Bertahan 3 Hari

Jakarta – KabarNet: Capres Prabowo Subianto menyinggung ucapan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Ryamizard, sebut Prabowo, mengatakan Indonesia hanya mampu bertahan selama tiga hari andai menghadapi perang. “Menhan sendiri mengatakan kalau terjadi perang di Republik Indonesia, kita hanya bisa perang tiga hari,” kata Prabowo di hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018).

Habib Rizieq Luruskan Stigma Politik Identitas

Jakarta – KabarNet: Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab (HRS) menegaskan bahwa para habaib dan ulama yang istiqamah tidak akan pernah memainkan politik identitas SARA yang rasis dan fasis serta bertentangan dengan syariat dan konstitusi. “Akan tetapi para habaib dan ulama yang istiqamah, akan selalu memainkan politik identitas yang terhormat dan bermartabat yaitu politik identitas umat kebangsaan berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa.” ujar Habib Rizieq dalam sambutannya melalui rekaman suaranya di acara Ijtima Ulama kedua beberapa waktu lalu di Jakarta.

Buwas Akan Dicopot Karena Terlalu Jujur

Jakarta – KabarNet – Posisi Budi Waseso alias Buwas sebagai Direktur Utama Perum Bulog dipandang tengah terancam. Buwas dinilai rawan dicopot dari jabatannya.

Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto mengatakan, rawannya posisi Buwas karena sikap yang terlalu naif dan jujur bak ekonom senior DR. Rizal Ramli semasa menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya.

Ini 38 Caleg Eks Napi Korupsi yang Masuk DCT Pemilu 2019

Jakarta – KabarNet:  Ada 38 caleg yang masuk DCT setelah diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka adalah caleg yang berlatar belakang napi kasus korupsi yang sebelumnya sempat terganjal oleh PKPU yang melarang eks koruptor menjadi caleg.

KPU RI, telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 sebanyak 7.968 calon yang terdiri dari 4.774 calon laki-laki, 3.194 calon perempuan, dengan 40 persen total keterwakilan perempuan. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan KPU RI No. 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang DCT Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019.

Diantara mereka ada 38 caleg yang masuk Daftar Calon Tetap (DCT) setelah diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka adalah caleg yang berlatar belakang napi kasus korupsi yang sebelumnya sempat terganjal oleh PKPU yang melarang eks koruptor menjadi caleg.

Gus Ipul Minta Ansor dan Banser Hentikan Tolak Ustadz Abdul Somad

Jombang – KabarNet: Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta seluruh warga Nahdlatul Ulama (NU) terutama pemuda Ansor dan Banser untuk menghentikan aksi penolakan terhadap Ustaz Abdul Somad (UAS). 

Gus Ipul menilai perlu ada tabayun atau klarifikasi dari para pengurus Ansor maupun Banser mengenai ceramah UAS agar tidak ada kesalahpahaman. “Saya minta kepada temen-temen Ansor maupun Banser untuk tabayun atau melakukan klarifikasi langsung dengan UAS. Jangan sampai ada kesan bahwa Ansor, Banser dan NU menghalang-halangi UAS,” katanya Gus Ipul seusai menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jatim di Pondok Pesantren Denanyar Kabupaten Jombang, Selasa (18/9/2018).

Demo Jokowi, Kader HMI Dipukul Hingga Giginya Copot

Kendari – KabarNet: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kendari, Selasa (18/9) menggelar aksi unjuk rasa terkait kebijakan yang diterapkan Presiden RI, Ir Joko Widodo. Aksi unjuk rasa yang semula berjalan damai di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), berujung ricuh akibat adanya dua orang kader HMI Cabang Kendari yang diketahui bernama Sigid dan Rahman mendapat tindakan kekerasan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Parahnya, Rahman harus merelakan dua giginya yang copot akibat mendapat pukulan.

Sekertaris Umum HMI cabang Kendari, Sulharjan menyayangkan dengan adanya tindakan kekerasan yang dialami dua kader HMI yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui identitasnya, padahal dalam melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sultra mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. “Yang kami sayangkan kenapa sampai ada kejadian pemukulan, padahal disitu ada pihak kepolisian yang mengawal,” ujar Sulharjan.

1 Juta Massa, Siap Tolak Kedatangan Ketua GP Anshor Yaqut Cholil

Riau – KabarNet: Rencana kegiatan “Kirab satu Negeri, Zikir Kebangsaan” dengan sub tema, “Munajat Untuk Kedamaian Indonesia”, pada 21 September 2018, terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat Riau.

Kali ini penolakan kedatangan Ketua Umum GP Anshor datang dari Komunitas Sudut Siak. “Dengan tegas, kami akan menolak seluruh kegiatan tersebut,” ujar Julis Manyanto, A.Ma Ketua Humas Komuditas Sudut Siak kepada Riau24.com, Selasa, 18 September 2018 siang.

MA: Mantan Napi Korupsi Boleh Nyaleg

Jakarta – KabarNet: Mahkamah Agung (MA) akhirnya memutuskan mantan narapidana korupsi boleh maju menjadi calon legislatif. MA juga telah membatalkan peraturan KPU yang melarang mantan napi korupsi maju pileg. Hal itu dikutip dari laman hukumonline.com. Juru bicara MA Suhadi menyatakan, putusan ini dikeluarkan MA pada Kamis (13/9) lalu.

UAS dan Ust Arifin Ilham Dukung Prabowo-Sandi

Jakarta – KabarNet: Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab (HRS), telah menetapkan pilihan kepada pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Prabowo-Sandiaga Uno akan berlaga dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Peserta Pilpres 2019 lainnya adalah pasangan Joko widodo (Jokowi) dan KH Maruf Amin. Keputusan dukungan politik Habib Rizieq Syihab ini kemudian berpengaruh terhadap dukungan sejumlah Alim Ulama dan para Ustadz untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga Uno.

Sebelumnya, baik Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Arifin Ilham belum terbuka terkait dukungan politiknya terhadap salah satu kandidat Pilpres 2019. Keduanya mengaku berkiblat kepada Habib Rizieq Syihab tentang pilihan mereka.