Gerindra: Keberpihakan Istana pada Ahok-Djarot terlalu kuat

Jakarta – KabarNet : PPP dan PKB belum memberikan sikap resmi dukungan kepada salah satu pasangan calon di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Muncul rumor, pihak Istana mengimbau kepada partai-partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk bergabung mendukung pasangan Basuki T Purnama- Djarot Saiful Hidayat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menilai, sejak putaran pertama peran dan keberpihakan pemerintah kepada Ahok-Djarot terlalu kuat. Partai Gerindra telah mengingatkan pemerintah untuk bersikap netral.

“Dari awal ketika putaran pertama sudah melihat keberpihakan pemerintah terlalu kuat kepada pasangan nomor dua dalam pandangan kami, dan arah berkali-kali kami ingatkan supaya netral dan berkali-kali juga pemerintah mengklaim mereka netral,” kata Edhy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Maret 2017.

Anies: Hormati Aspirasi Rakyat, Jangan Cederai Demokrasi

Jakarta – KabarNet : Cagub DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta semua pihak untuk bersikap profesional dan jujur pada Pilgub DKI putaran dua. Jika demokrasi dicederai, warga akan kecewa.

“Saya ingin mengatakan kepada semua, jangan cederai demokrasi. Hormati aspirasi rakyat, hormati proses yang baik dan benar. Kalau demokrasi ini dicederai maka yang akan kecewa adalah rakyat. Dan yang dicederai adalah rakyat. Bukan calon yang yang lain, karena itu jangan,” ujar Anies di kediamannya di Jalan Lebak Bulus Dalam II, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin 20 Maret 2017. Anies menuturkan, putaran kedua merupakan waktu untuk membenahi segala keanehan di Pilgub putaran pertama. Dia meminta aparat tidak hanya tinggal diam dengan segala macam keanehan tersebut.

KPK Disebut Membuat Logika Konyol Selamatkan Ahok

Jakarta – KabarNet : Pimpinan Rumah Amanah Rakyat (RAR) Ferdinand Hutahaean mempertanyakan sikap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut sejumlah kasus yang menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama.

Ferdinand mencontohkan, kasus yang paling menjadi fokus dan perhatian kali ini sebagai tinjauan sikap atas eksitensi KPK adalah terhadap kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang berdasarkan audit BPK menyatakan adanya kerugian negara ratusan milliar dan dugaan korupsi pembuatan EKTP dengan kerugian trilliunan rupiah. “Ada satu nama yang membuat kasus ini menjadi spesial dan sangat sarat kontrovensi. Dia adalah nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur Jakarta non aktif, Cagub DKI 2017-2022, dan mantan Anggota Komisi II DPR pada saat kasus EKTP terjadi,” sindirnya di Jakarta, Senin 20 Maret 2017.

Kasus E-KTP, Ahok-Djarot Bakal Terjungkal di Putaran Kedua

Jakarta – KabarNet : Kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) akan menggerus elektabilitas dan menyebabkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat teruungkal di Pilkada Jakarta putaran kedua. Pasalnya, anggota partai politik yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut lebih banyak berada di gerbong politik pendukung paslon nomor urut 2 itu. Publik menilai, pendukung Ahok-Djarot itu adalah partai yang terindikasi korupsi.

Pengamat politik Muchtar Effendi Harahap menilai merebaknya kasus korupsi E-KTP  yang diduga melibatkan anggota partai politik bakal menggerus elektabilitas dan bisa membuat Basuki T. Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat terjungkal pada  Pilkada Jakarta putaran kedua.“Pasalnya, partai politik yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut lebih banyak yang berada di gerbong politik pendukung Ahok-Djarot,” ujarnya kepada Harian Terbit, Minggu 19 Maret 2017.

Daftar Puluhan Nama Pejabat Penerima Duit Korupsi E-KTP

Jakarta – KabarNet: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memenuhi janjinya mengenai pengungkapan sejumlah nama besar yang diduga terlibat korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Nama-nama itu dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang tindak pidana korupsi.

Banyak nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP. Puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, duduk di kursi terdakwa. Dakwaan dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 9 Maret 2017.

Anis – Sandi