BKPM: Pengangguran Semakin Tinggi, Lapangan Kerja Semakin Sedikit

Kepala BKPM, Franky Sibarani

Jakarta – KabarNet: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengungkapkan Indonesia masih menghadapi angka pengangguran yang makin tinggi sementara lapangan kerja yang ada semakin sedikit.

Ia merujuk pada laporan data penurunan elastisitas tenaga kerja dalam satu dekade terakhir. Pada 2014 setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menciptakan 160.000 lapangan kerja. Angka itu terbilang rendah jika dibandingkan pada 2004. Kala itu, 1 persen pertumbuhan menciptakan 450.000 lapangan kerja.

Pemerintahan Jokowi dinilai Lebih Buruk dari Soeharto

Pengamat Ekonomi UGM, Ichsanuddin Noorsy

Jakarta – KabarNet: Pengamat Ekonomi UGM, Ichsanuddin Noorsy menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sangat jauh dari prinsip Good Governance. Dalam hal stabilitas ekonomi khususnya, Jokowi telah gagal memandirikan Indonesia dari tekanan asing. Berbeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat dalam segi ekonominya.

“Era Soeharto lebih berhasil menggunakan stabilitas harga untuk stabilitas politik, saat ini persoalan di Indonesia enggak pernah bisa lepas dari ketergantungan kita dengan Amerika,” ujar Ichsanuddin, Sabtu 28 Maret 2015.

Rezim Jokowi Persulit Rakyat Penuhi Kebutuhan Energi

Jakarta – KabarNet: Rencana rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan subsidi langsung gas elpiji 3 Kg dengan menggunakan “kartu sakti” dinilai akan berakibat negatif. Pasalnya, langkah terdebut akan berdampak rakyat miskin menjadi semakin sulit mendapat akses kebutuhan energi.

Direktur Institute Development of Economics dan Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengingatkan pemerintah agar melakukan pendataan yang akurat dalam menentukan golongan yang menerima subsidi langsung tersebut.

Premium Indonesia Lebih Mahal dari Pertamax Malaysia

Jakarta – KabarNet: Harga premium dan solar naik mulai Sabtu (28/3) pukul 00.00 WIB. PT Pertamina (Persero) menetapkan harga nonsubsidi di wilayah Jawa, Bali, dan Madura sebesar Rp 7.400 per liter.

Harga premium tersebut mengalami kenaikan Rp 500 per liter dibandingkan harga pada 1 Maret 2015 sebesar Rp 6.900 per liter.

Rupiah Tak Berdaya, Pengusaha Panik, Kadin ‘Putus Asa’

Jakarta – KabarNet: Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar dinilai memberatkan kalangan pengusaha menengah ke bawah. Hal tersebut karena sebagian besar perusahaan di Indonesia mengandalkan bahan baku dari impor.

“Contohnya, pengusaha sarung terpaksa menurunkan separuh atau 50 persen dari produksinya karena 75 persen bahan bakunya dari impor,” ujarnya dalam sebuah diskusi pada Ahad 29 Maret 2015.

Rezim Jokowi Ingin Naikkan Harga BBM hingga Rp 8.500

Jakarta – KabarNet: Rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian ESDM akan perlahan-lahan menaikkan harga BBM hingga Rp 8.500 per liter. Harga BBM yang berlaku sekarang dinilai masih belum mencapai Rp 8.500 sebagai patokan harga keekonomian tertinggi yang diinginkan rezim Jokowi.

Disaat harga minyak dunia yang masih anjlok. Pemerintah sudah tiga kali menaikkan harga bbm jenis Premium sejak Jokowi menjabat Presiden Oktober lalu.

Jusuf Kalla: Orang Indonesia BBM Naik Sedikit Protes!

Jakarta – KabarNet: Wakil Presiden RI Jusuf Kalla angkat bicara terkait kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). JK mengatakan orang Indonesia yang kerap protes terhadap kebijakan pemerintah terutama saat kenaikan harga BBM.

“Di Indonesia, apa saja orang protes. Naik sedikit, diprotes,” ujar JK di Jakarta, Minggu 29 Maret 2015.

Kalla menjelaskan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM untuk memperbaiki infrastruktur di Indonesia. Seperti untuk perbaikan jalan dan pendidikan yang layak.

Empat Bulan Jokowi jadi Presiden, BBM Naik 3 Kali

Jakarta – KabarNet: Selama empat bulan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menaikan tiga kali harga BBM dan dua kali menurunkan harganya.

Pertama, belum sebulan Jokowi menjadi Presiden, BBM naik Rp 2.000 pada 17 November 2014. Meski sempat menurunkan BBM dua kali menjadi Rp 6.600/ liter, pemerintah kembali menaikkan harga BBM 200/liter menjadi Rp 6.800 bulan lalu (28/2). Kini, 28 Maret, Pemerintah kembali naikkan harga bbm ketiga kalinya sebesar Rp 500 menjadi Rp 7.300.

“Sejak Awal Rakyat Sudah Salah Pilih Jokowi”

Jakarta – KabartNet: Sejak awal rakyat sudah salah memilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memimpin Indonesia. Pasalnya, mereka berdua hanyalah petugas partai. Demikian disampaikan aktivis ’65 Hariman Siregar disela-sela acara kongres Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat.

“Sekarang terbukti, Jokowi makin kacau balau. Jokowi tak bisa lepas dari kepentingan partai pendukungnya. Jadi di mata rakyat saat ini kalau Jokowi tak nurut ya tidak didukung partai. Jokowi terlihat makin plin-plan,” tegas Hariman.

Jelang Aksi 20 Mei, Ribuan Mahasiswa Bergerak Ke Jakarta

Jakarta – KabarNet: Ribuan aktivis mahasiswa dari berbagai jaringan elemen kampus di daerah berencana menyerbu masuk Jakarta untuk menggelar aksi besar-besaran pada tanggal 20 Mei 2015 mendatang. Pihak aparat kepolisian diminta untuk tidak menghalangi.

“Seminggu sebelum tanggal 20 Mei, rekan-rekan mahasiswa dari berbagai daerah akan masuk Jakarta untuk bergabung dalam aksi besar-besaran di Istana Negara,” demikian pesan singkat yang disebarkan oleh Progres 98, Sabtu 21 Maret 2015.

Fadel: Kejatuhan Jokowi Tinggal Tunggu Waktu

Jakarta – KabarNet: Impeachment atau pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin mudah untuk dilakukan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Fadel Muhammad saat acara Silaturrahim Tokoh Bangsa di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 26 Maret 2015.

“Masalah ekonomi yang sedang kita hadapi ini tidak gampang. Utang swasta makin besar. Angka pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Kalau pemerintah Jokowi tak bisa perbaiki angka-angka ekonomi itu kita ajukan aja impeachment untuk Jokowi,” kata pengurus Golkar kubu Aburizal Bakrie ini.

Ironis! Masjid Syaichona Cholil Disita KPK

Jakarta – KabarNet: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyita Masjid Syaichona Cholil Martajasah di Bangkalan, Jawa Timur. Masjid tersebut disita lantaran terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan ketua nonaktif DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron. 

“Saya minta KPK cermat. Jangan semua yang berbau Fuad (tersangka korupsi gas Bangkalan) dibilang korupsi. Jadi, jangan main disita,” ujar Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf, saat dikonfirmasi, Selasa 24 Maret 2015.

Rezim Jokowi Pecah Belah Parpol Melalui Hukum Rimba

Jakarta – KabarNet: Upaya rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecah belah partai politik terlihat sangat jelas. Keputusan rezim Jokowi melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang dengan mudahnya mengesahkan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono adalah salah satu bukti nyata.

“Apakah ini yang disebut revolusi mental, memaksakan kehendak bahkan bila perlu menabrak aturan. Lantas apa artinya hukum yang harusnya dijadikan landasan namun tidak ditaati dan malah terkesan seperti tirani,” ujar Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangannya, Selasa 24 Maret 2015.

Habib Rizieq Serukan FPI Ikut Apel Lengserkan Ahok !!

Dalam rangka Apel Pelengseran Ahok, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Syihab, menyerukan kepada segenap Aktivis FPI dan semua SAYAP JUANG serta Simpatisan dan Masyarakat Jakarta untuk ikut APEL PELENGSERAN AHOK di Gedung DPRD DKI pada Selasa 24 Maret 2015, Jam 9 Pagi. Ajak SEMUA keluarga, sahabat, jama’ah dan masyarakat yang CINTA ISLAM, BANGSA dan NKRI. Sebarkan !! [KbrNet/Slm]

Source: fpi.or.id

“Selamatkan NKRI dari Rezim Petugas Partai, Penjual Aset Negara dan Pelindung Koruptor BLBI”

Jakarta – KabarNet: Putri Proklamator Indonesia, Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri menyerukan untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari rezim yang serupa dengan pendahulunya, Megawati Sukarnoputri.

“Rezim sekarang apa bedanya dengan Megawati, yang jual aset negara dan melindungi koruptor BLBI? Apalagi (presiden) hanya petugas partainya Mega,” tegas politisi senior ini di Jakarta, Sabtu 21 Maret 2015.

Inilah Kata-Kata Kasar yang Pernah Dilontarkan Ahok

Jakarta – KabarNet: Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok dikenal sebagai figur yang ceplas-ceplos ketika ditanya. Bahkan mantan Bupati Belitung Timur ini tak jarang mengumbar kata-kata yang mengundang telinga panas jika sedang emosi.

Sejak menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga kini menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta, Ahok kerap mengeluarkan kata yang dinilai kasar di telinga publik. Mau tahu apa saja? Berikut ini laporannya.

Fantastis, Gaji Bos Petral Rp 533 Juta

Jakarta – KabarNet: Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Faisal Basri bersama Menteri (ESDM) Sudirman Said, dan Direktur SDM dan Umum Dwi Wahyu Daryanto mengunjungi kantor PT Pertamina Energy Trading (Petral) di Singapura. Mereka menemukan banyak hal yang membuatnya geleng-geleng kepala.

Prabowo Kesal karena KMP Dibuat Seperti Telur Ceplok

Jakarta – KabarNet: Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ikut angkat bicara terkait polemik pengesahan kepengurusan Partai Golkar. Prabowo menyesalkan keputusan Menkumham, Yasonna Laoly, yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago menilai, kekesalan mantan calon presiden pada Pilpres 2014 itu merupakan suatu hal yang wajar. Campur tangan Yasonna dalam konflik internal partai politik dianggap sudah berlebihan dan sangat politis.

Kasasi Ditolak, Akil Mochtar Dipenjara Seumur Hidup

Mantan Ketua MK, Akil Mochtar

Jakarta – KabarNet: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar akan menjalani hukuman penjara seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Eksekusi terhadap Akil dilakukan setelah kasasi yang diajukan ditolak Mahkamah Agung (MA).

‪”Karena telah berkekuatan hukum tetap, hari ini dilakukan eksekusi terhadap Akil Mochtar ke Lapas Sukamiskin Bandung,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat kepada awak media, Kamis 12 Maret 2015 .

Napi Koruptor Bakal Dapat Remisi dan Bebas Bersyarat

Menkum HAM, Yasonna Laoly

Jakarta – KabarNet: Rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui pernyataan Menkum HAM, Yasonna Laoly menegaskan bahwa Napi koruptor bisa mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Padahal, pada zaman Menkum HAM Amir Syamsudin koruptor yang divonis setelah PP 99 dikeluarkan tak dapat remisi dan pembebasan bersyarat (PB).

Kini, publik pun bingung apakah PP 99 yang memberi pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor akan dihapus di masa Presiden Jokowi.

Arab Saudi Penggal Tiga Gembong Narkoba

Riyad – KabarNet: Arab Saudi mengeksekusi tiga pria gembong narkoba dengan cara dipenggal. Tiga terpidana itu dituduh menyelundupkan amfetamin dan ganja ke wilayah Kerajaan Arab Saudi.

Aneh! Rupiah Lemah Dianggap Untungkan APBN

Menteri Keuangan, Bambang Brojonegoro

Jakarta – KabarNet: Nilai tukar Rupiah terhadap dollar terus melemah. Hari ini nilai tukar kurs Rupiah terhadap mata uang US Dollar di harga Rp 13.176. Meski rupiah terus terjun bebas, Pemerintah terlihat tenang-tenang saja. Bahkan Menteri Keuangan membuat pembenaran yang rada “senewen” terkait pelemahan Rupiah.

Menkeu Bambang Brojonegoro menyatakan bahwa pelemahan rupiah akan untungkan APBN. Alasannya perusahaan akan meningkatkan ekspor mereka sehingga penerimaan APBN akan meningkat.

Rupiah Rontok Rp 13.200 Krisis Moneter Mengancam

Jakarta – KabarNet: Langkah rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan insentif pen­gurangan pajak untuk menekan rupiah, terbukti tidak ampuh. Rupiah malah makin jatuh ke angka Rp 13.200 per dolar. DPR pun mengingatkan, ancaman krisis moneter (krismon) kini sudah di ambang pintu.

Dalam rapat yang digelar Selasa (10/3) malam, Presiden Jokowi menginstruksikan agar peraturan pemerintah mengenai insentif pajak untuk perusahaan asing di Indonesia segera dikelu­arkan guna menahan jatuhnya nilai tukar rupiah.

KPK Diminta Periksa Indikasi Korupsi Jokowi-Ahok

Jakarta – KabarNet: Aktivis 98 Iwan Sumule meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa dan kalau perlu menangkap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada masa itu, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

“Indikasi korupsi Ahok dan Jokowi ini perlu ditelusuri lagi. Audit BPK dengan jelas dan tegas menyatakan telah terjadi indikasi dan potensi kerugian negara dalam pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2012 maupun 2013,” kata Iwan Sumule di Jakarta, Sabtu 7 Maret 2015.

Jokowi Dinilai Tidak Becus Urus Hajat Hidup Rakyat

Jakarta – KabarNet: Belum genap setahun rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia, masyarakat harus menerima kenyataan harga-harga semakin mahal. Kenaikan sejumlah harga barang dituding akibat ketidakbecusan Jokowi mengatur sektor vital negara.

Sektor pangan dan energi merupakan dua kebutuhan utama masyarakat yang harus dijaga oleh pemerintah. Kedua sektor ini saling berkaitan. Jika harga energi mengalami kenaikan maka sektor pangan akan segera mengikuti.

DPRD DKI akan Polisikan Ahok Rabu Ini

Jakarta – KabarNet: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tak mundur dari pertarungan melawan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Rabu pekan ini atau 11 Maret 2015, delapan orang legislator perwakilan masing-masing partai politik pendukung hak angket akan melaporkan Ahok ke Bareskrim Mabes Polri.

“Hari ini batal karena pertimbangan politis dan menyiapkan strategi,” kata pengacara DPRD DKI Jakarta Razman Arif Nasution, Senin 9 Maret 2015.

Rupiah Terus Anjlok, Krisis Moneter diambang Pintu

Mataram – KabarNet: Anggota Komisi IX DPR, Willgo Zainar, mengatakan krisis moneter sudah di ambang pintu jika melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak segera ditanggulangi.

Depresiasi nilai tukar rupiah yang sudah menembus level Rp13ribu per dolar AS akan mempengaruhi peningkatan harga impor.

Menurut Willgo, terdapat beberapa faktor yang nantinya memberikan dampak buruk bagi jatuhnya nilai rupiah. Pemerintah tentunya tidak dapat memungkiri kenaikan harga barang, seperti pangan dan kebutuhan industri yang masih di impor.

Rupiah Hancur, Pengamat: Kita Bisa Jadi Negara “Kere”

Jakarta – KabarNet: Pakar Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Didik J. Rachbini memberikan peringatan kepada rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang menembus Rp 13.000. Apabila nilai tukar tupiah terus merosot, Didik khawatir Indonesia akan masuk kembali menjadi negara miskin.

“Pemerintah Jokowi ini harus benar-benar menjaga stabilitas rupiah, jangan dibiarkan seperti ini. Prestasi kita bisa turun, Ini bisa keluar dari negara G20, dan pendapatan kita rendah dan bisa kere lagi kita,” ujar Didik seperti dikutip Kompas di Jakarta, Senin 2 Maret 2015.

Fantastis, Ahok Ajukan Anggaran Belanja Pegawai 20T

Jakarta – KabarNet: Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengalokasikan dana besar untuk belanja pegawai Pemprov DKI sebesar Rp 20 triliun. Dana fantastis itu dikoreksi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Tadi yang terkoreksi soal gaji, dipertanyakan. Nanti didiskusikan sore ini,” kata Sekda DKI Saefullah kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu 4 Maret 2015.

Meski dikoreksi oleh Kemendagri, namun Saefullah mengatakan Pemprov DKI mencoba mempertahankan agar besaran anggaran itu tak berubah.

Ketua KPK Dimaki sebagai: “Hantu yang takut Bareskrim”

Ketua sementara KPK, Taufiequrachman Ruki

Jakarta – KabarNet: Ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan aksi protes terhadap keputusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Mereka menganggap cara tersebut makin melemahkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Para pegawai KPK melakukan aksi di pelataran gedung. Di barisan depan, tampak Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki dan pimpinan sementara KPK, Indriyanto Seno Adji. Mereka menyaksikan aksi para pegawainya yang mengecam tindakan para pimpinan yang tidak melanjutkan penyidikan kasus Budi Gunawan.