Indonesia Korban, Bukan Sarang Teroris

Saya berada di Geneva ketika musibah Mega Kuningan Jum’at lalu terjadi. Menghadiri rapat IPU mempersiapkan pertemuan ketua DPR sedunia untuk tahun depan. Sehari sebelumnya para delegasi mengucapkan selamat atas suksesnya demokrasi dan pemilu di negara terbesar keempat di dunia ini. Hari berikutnya, semua menyampaikan belasungkawa. Inilah Indonesia. Satu hari kita dielu-elukan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang stabil dan tumbuh secara pasti menuju global leadership. Hari berikutnya kita digambarkan sebagai salah satu sarang teroris di dunia.

Kita dan seluruh dunia mengutuk tindakan biadab oleh segelintir orang ini. Tapi cukupkah itu? Atau cukupkah kemudian kita menggunakan kekuatan represif dengan atau tanpa senjata dimana-mana untuk membasmi terorisme? Ternyata tidak atau belum cukup. Terorisme masih terus berjangkit di mana-mana.

Di India, Pakistan, Srilanka, Rwanda, Filipina, Spanyol, Kongo, Mesir, London, Irak, Serbia, Afghanistan, Lebanon, Thailand, Kashmir, Moskow, New York, Oklahoma, Chechnya, Saudi Arabia, Jerman, Aljazair, Irlandia, China, Turki, Indonesia dan banyak lagi. Di tempat-tempat ini terorisme pernah ada, sedang terjadi, atau sebagian tampaknya masih akan terus berlanjut dengan modus dan motivasi yg berbeda-beda. Bahkan di Palestina ada state terrorism. Terorisme yang dilakukan secara resmi oleh sebuah negara yang bernama Israel. Jadi, apa sebenarnya yang tidak beres di bumi manusia ini. Beberapa diantaranya, menurut pandangan saya, adalah yang berikut ini.

Pertama, adanya standar ganda dalam menyikapi berbagai gejolak dan fenomena di dunia. Ada teroris (termasuk state terrorism) yg dibela karena dianggap membela negara, ideologi atau keyakinannya, tapi ada kelompok tertindas di beberapa negara yang berjuang utk kemerdekaan diberi label teroris, bahkan oleh PBB. Pejuang kemerdekaan kita dahulu oleh penjajah Belanda juga mendapat julukan ekstremis atau teroris.

Kedua, adanya ketidak adilan global dan ketimpangan mencolok antara negara kaya dan miskin, antara negara demokrasi dan otoriter, antara negara dengan militer yg kuat dan yang lemah, antara negara nuklir lama, nuklir baru, dan non nuklir, dan yang utama antara kepentingan nasional masing-masing negara dan kepentingan global bersama. Yang terakhir ini banyak contohnya ketika kita berbicara mengenai masalah perubahan iklim, perdagangan dunia, pandemik dan lainnya.

Ketiga, lumpuhnya otoritas dunia seperti PBB yg berkali-kali gagal menjalankan misinya karena ada kekuatan lebih besar yg menghalangi. Contoh terbaru adalah gagalnya misi fact finding Dewan HAM PBB masuk ke Gaza karena dihalangi oleh Israel yang menguasai pintu-pintu masuk ke Gaza.

Keempat, adanya kecenderungan nasionalisme dan penguatan identitas etnik pasca perang dingin. Bersamaan dengan runtuhnya blok Timur dan maraknya reformasi politik dan ekonomi menuju ke suasana demokratis yang lebih bebas, banyak kelompok-kelompok etnis dan regional yang memanfaatkan peluang dan terdorong untuk memisahkan diri dari negeri induknya, sering kali dengan menggunakan kekerasan.

Kelima, banyaknya negara-negara baru, terutama di Afrika dan sebagian Asia Tengah, yang kemudian menjadi negara gagal (fail state), negara tanpa hukum dan tidak bertuan yang dikuasai oleh war lords, atau negara yang dirundung konflik etnis dan agama tidak berkesudahan yang kemudian jadi ajang perebutan kekuasaan antar kelompok elitnya.

Keenam, hilangnya toleransi terhadap keyakinan, budaya, dan sistem yang berbeda-beda antar negara karena alasan-alasan primordial yang tidak rasional serta karena nafsu hegemonis dan kehendak menguasai sumber-sumber daya alam oleh negara-negara yang merasa lebih kuat terhadap negara-negara yang alamnya kaya tetapi pemerintahnya otoriter dan bergantung kepada sokongan kekuatan asing.. Di negeri-negeri ini rakyatnya merasa dirugikan dan tidak mampu menyalurkan keluhannya secara damai melalui saluran demokratis.

Ketujuh, dan mungkin masih banyak akar maslah lain, adalah globalisasi yang dampak negatifnya lebih dirasakan oleh negara miskin dan berkembang daripada sisi positifnya. Proses pemiskinan yang dibarengi dengan kebodohan telah membawa rasa putus harapan sebagian warga dunia dan kemudian menciptakan peluang rekrutmen bagi teroris-teroris baru.

Korban, bukan sarang.

Di forum-forum internasional, saya selalu mengatakan bahwa Indonesia adalah korban terorisme, bukan sarang atau produsen teroris. Sebelum peristiwa 11 September 2001 dan tindakan militer Amerika sesudahnya sebagai “pembalasan”, Indonesia tidak pernah mengalami serangan teroris “jenis baru” ini. Kita tertimpa serangan teroris bertubi-tubi sesudahnya. Yang terbesar adalah peristiwa tragis bom Bali tahun 2002 yang menewaskan 200 orang lebih, sebagian besar turis asing.

Dengan memaparkan berbagai akar masalah internasional menyangkut terorisme tidak berarti bahwa kita harus membebankan semua kesalahan diluar kita. Bukan pula maksud kita untuk memahami kemudian menerima tindakan para teroris yang tidak berperi kemanusiaan. Dengan alasan apapun membunuh manusia tidak bersalah tidak dapat diterima. Namun demikian, yang ingin kita sampaikan adalah bahwa tampaknya terorisme masih akan berada ditengah-tengah kita dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan di masa datang bila kita tidak terus menjaga kewaspadaan. Setelah hampir empat tahun merasakan “suksesnya” pembasmian terorisme, kita kemudian sedikit lengah dan mendadak dikagetkan oleh peristiwa baru.

Kita juga ingin menyampaikan bahwa cara berbagai negara memberantas terorisme belum seluruhnya berhasil karena belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan. Pendekatan represif dengan kekerasan diperlukan tetapi itu saja tidak cukup. Perlu ditekankan bahwa terorisme adalah masalah global dan karenanya perlu solusi global, antara lain dengan bersama membangun dunia yang lebih adil yang terbebas dari kemiskinan serta ketidakadilan sosial dan politik.

Bagi Indonesia, disamping memelihara terus kewaspadaan dan meningkatkan kemampuan aparat keamanan dalam menjaga semua kemungkinan di dalam negeri, Indonesia harus pula meningkatkan peranan diplomasinya guna ikut mewujudkan dunia yang damai dan lebih adil, terutama di beberapa hot spots pusat konflik dunia seperti di Timur tengah. Peran serta seluruh anggota masyarakat dalam mendukung aparat kemanan perlu pula dibangun secara sistematis tanpa harus menimbulkan saling curiga antar warga negara yang dapat merugikan kita semua dan mengacaukan tujuan semula.

(Artikel ini ditulis oleh Abdillah Toha,Anggota Komisi 1, DPR RI)