Bobroknya Sistem Hukum Di Indonesia, Di Ibaratkan Orang Sakit Akibat Merokok…………………….

Bobroknya sistem hukum di Indonesia, diibaratkan orang sakit akibat merokok. Jika dianalogikan, orang sakit karena merokok justru tidak pernah mau mengakui jika sakitnya karena rokok. “Kalau perokok, datang ke dokter, akan selalu bilang, saya sakit. Tapi pasti tidak mau mengaku karena rokok, karena ingin tetap merokok,” kata Guru Besar Luar Biasa UI, Mardjono Reksodiputra dalam diskusi hukum di kantor Komisi Hukum Nasional (KHN), Jalan Diponegoro 64, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (7/5/2010). Analogi tersebut sebagai perumpamaan kepada institusi polisi, jaksa dan hakim yang tidak pernah mengakui institusinya salah. Setiap kali ada kasus, mereka selalu menunjuk itu ulah oknum. “Harusnya mereka mengakui supaya tidak mengulangi. Jangan seperti perokok yang tidak mau mengaku merokok,” tambah anggota KHN ini. (detiknews).

Isu Miring Gedung DPR dan Kebohongan Publik

Jakarta – Gedung DPR ternyata tidak miring. Berdasarkan analisa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hanya mengalami rusak ringan. Tak pelak pernyataan anggota DPR soal gedung miring itu dinilai hanya alasan untuk membuat proyek. “Itu kebohongan publik yang harus dikritisi. Alasan yang diungkapkan tidak benar. Jangan sampai ini menjadi praktek baru di Indonesia, untuk membangun proyek,” terang Wakil Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, Senin (3/5/2010).

Subsidi Listrik ‘Lenyap’ Rp 1 Triliun, Ada Calo di DPR?

Subsidi listrik ‘lenyap’ lebih dari Rp 1 triliun dalam APBNP-2010 yang baru saja disahkan. DPR baru saja mengesahkan subsidi listrik untuk APBNP-2010 sebesar Rp 55,106 triliun, namun angka itu lebih rendah dari kesepakatan pemerintah dan komisi VII DPR RI sebelumnya sebesar Rp 56,15 triliun.

4 Tahun Merdeka, 60 Tahun Dijajah Utang

Sejak 60 tahun lalu (1949 – 2009), Indonesia terus dijajah oleh utang. Dalam perjanjian Konfrensi Meja Bundar (1949), Belanda mewariskan utang sebesar US$ 4 miliar dolar sebagai syarat kemerdekaan republik. Padahal utang tersebut digunakan untuk memerangi rakyat Indonesia dan menguras kekayaan alam. Selain menanggung beban utang, Indonesia juga harus tunduk pada aturan-aturan ekonomi di bawah International Monetery Fund (IMF). Sejak saat itu, semasa pemerintahan Orde Lama, utang menjadi alat bagi intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi dan politik di dalam negeri. Selain itu, warisan utang luar negeri yang besar dari KMB telah menyulitkan Indonesia membiayai pembangunan di awal kemerdekaan.

Mendiknas Diduga mark up Anggaran UN Rp58,4 miliar

Jakarta – Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menyatakan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh diduga melakukan mark up anggaran ujian nasional (UN) 2010 senilai Rp54,8 miliar. Jika dana itu tidak dikembalikan segera, M Nuh akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami dari Seknas Fitra menuntut kepada M. Nuh mengembalikan anggaran yang di mark up sebesar Rp.54,8 miliar kepada negara, kalau tidak kami dari Seknas Fitra akan melaporkan ke KPK setelah seluruh UN (ujian nasional) dilaksanakan di Indonesia,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam rilis yang diterima primaironline.com, Minggu (2/5).

Ada Indikasi Kuat, Sri Mulyani Terlibat Kasus Pajak?

JAKARTA – Komisi III DPR didesak segera memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dimintai penjelasannya seputar surat permintaan penghentian penyidikan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus pajak yang melibatkan mantan Dirut PT Ramayana Lestari Sen-tosa Tbk, Paulus Tumewu.

DPR yang Memalukan

PEMILU telah berulang kali digelar, tetapi perilaku anggota DPR tidak juga berubah. Di saat publik haus akan pemberantasan korupsi, anggota dewan justru berlomba membela penggarong uang rakyat.