Prioritas Dana Bom untuk Polisi & Depbudpar

Kepolisian dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menjadi dua instansi yang diprioritaskan pemerintah untuk mendapat dana tambahan antisipasi bom.

Namun pemerintah belum memastikan berapa besar dana yang akan dialokasikan untuk kedua instansi tersebut. Sebelumnya DPR telah setuju pemerintah menambah defisit anggaran agar bisa mengalokasikan dana antisipasi bom.

Persetujuan DPR ini dilakukan menyusul serangan bom teroris di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada Jumat 17 Juli 2009 yang menewaskan sembilan orang dan melukai 55 orang lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian/Lembaga yang akan mendapat anggaran masih dibicarakan. “Yang saya tahu, Menteri Pariwisata sudah bicara, mungkin ada dampak yang sifatnya tanggap darurat seperti korban-korban bom,” ujarnya di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis 23 Juli 2009.

Nantinya kedua instansi akan mendapatkan pengarahan soal penggunaan uang tersebut. Salah satunya bantuan bagi korban di luar mekanisme asuransi. Sedangkan untuk kepolisian, kata dia masih dalam tahap pembicaraan.

Pemerintah mengajukan sejumlah dana ke DPR untuk antisipasi bom. Pantia Anggaran DPR RI pun memberi sinyal, dana antisipasi boleh dianggarkan asal defisit tidak melebihi 2,5 persen PDB. Dana antisipasi ini besarnya kurang lebih Rp 5,5 triliun. (vivanews)