“Rupiah di era Jokowi terburuk sepanjang sejarah, kok berani-beraninya jual mimpi”

Jakarta – KabarNet: Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli menyebut bahwa nilai tukar rupiah saat ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah.

Hal tersebut disampaikan melalui akun Twitter @RamliRizal yang ia tulis pada Jumat (19/10/18).

Dalam cuitan tersebut, Rizal menilai respons pemerintah dalam menghadapi ekonomi saat ini sangat lucu.

Menurutnya, dalam waktu 3 tahun terakhir, ekonomi stagnan di angka 5 persen.

Mantan Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyebut bahwa pemerintah utang Rp1,47 triliun per hari.

Rizal Ramli lantas menyebut bahwa rupiah dalam kondisi terburuk dalam sejarah.

“Ini mah lucu banget wong 3 tahun terakhir ekonomi mandeg di 5%, utang Rp 1,47 T per hari, resiko makro ekonomi naik 2 tahun terakhir, Rupiah terburuk dalam sejarah. Tim Ekonominya mediocre kok berani2nya jual mimpi,” tulisnya.

Diketahui, kurs rupiah kembali melemah terhadap dollar Amerika Serikat di awal perdagangan Jumat (19/10). Mengutip Bloomberg pukul 10.15 WIB, rupiah melemah 0,18% ke level Rp 15.222 per dollar AS.

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menunjukkan rupiah di Rp 15.221 per dollar AS, melemah 0,22% dari posisi sehari sebelumnya.

Analis Monex Investindo Futures, Faisyal mengatakan, dollar AS masih mengalami tren penguatan mengingat para pelaku pasar tengah mencermati notulen FOMC Minutes pada Rabu lalu yang mana Federal Reserve berpotensi melanjutkan kebijakan kenaikan suku bunga acuan hingga tahun depan.

Posisi dollar AS kian kokoh karena yield US Treasury masih berada dalam tren kenaikan

Tak hanya itu, koreksi pasar saham global serta masalah yang terjadi di zona Eropa, khususnya Italia dan Inggris, membuat para pelaku pasar menghindari aset-aset berisiko.

JUSUF KALLA AKUI PERTUMBUHAN EKONOMI HANYA 5 PERSEN

Sebelum itu Wakil presiden Jusuf Kalla sudah pernah mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya stagnan di kisaran angka 5 persen pada bulan 17 Juni 2018 lalu.

Ia mengatakan hal tersebut tidak seimbang dengan anggaran negara yang memiliki kenaikan sebesar 100 persen tiap 10 tahun.

“Sekarang anggaran kita kurang lebih Rp 2.200 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita. 10 tahun lalu sekitar Rp 1.000 triliun”, ujar JK dalam sambutannya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2018 di Kantor BPKP Pusat, Jakarta, Selasa (17/6/2018) seperti yang dilansir dari Kompas.com.

Dijelaskan Kalla, hal itu disebabkan oleh anggaran rutin negara, termasuk anggaran belanja barang, lebih besar nilainya dibandingkan anggaran pembangunan.

“Tahun ini, anggaran belanja barang sekitar Rp 300 triliun, sedangkan anggaran pembangunan itu hampir Rp 200 triliun. Ada perbedaan hampir 100 triliun dengan anggaran belanja barang,” jelas JK.

Anggaran belanja yang lebih besar dan tidak diimbangi dengan anggaran pembangunan mengakibatkan minimnya infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah tentu saja menginginkan pertumbuhan yang lebih tinggi, di mana akan tercapai pembangunan yang berkualitas.

Menurutnya, hal itu dapat tercapai dengan koordinasi berbagai lembaga dan instansi pemerintah.

Mulai dari perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), anggaran oleh Kementerian Keuangan, hingga pelaksanaan oleh kementerian lainnya.

Termasuk, integrasi berbagai lembaga pengawas anggaran negara tersebut. Lembaga yang dimaksud yaitu BPKP, BPK, KPK, direktorat jenderal, kejaksaan, dan kepolisian.[KabarNet/Tribunnews/ adl]