SBY Minta Ahmadiyah Patuhi SKB 3 Menteri

Jakarta – KabarNet: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua komponen umat untuk mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah sehingga tidak terjadi benturan antar umat, yakni Ahmadiyah dengan komunitas Islam lainnya.

“Sudah ada kebijakan untuk mencegah benturan antara Ahmadiyah dengan komunitas Islam lainnya. Patuhi, saling tahan diri dan cegah kekerasan,” kata Presiden dalam akun Twitternya, @SBYudhoyono di Jakarta, Rabu 8 April 2013.

Kepala Negara mengatakan pemerintah daerah dan aparat keamanan di daerah harus melakukan tindakan pro-aktif untuk mencegah adanya benturan antar komponen masyarakat.

“Konflik antar umat beragama terjadi lagi di Tasikmalaya dan Bekasi. Kepala daerah, kepolisian dan pemuka agama mesti melakukan sesuatu,” tegas Presiden.

Sebelumnya, usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Selasa (7/5) malam, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, sejauh ini mekanisme penyelesaian konflik berbasis agama terutama Ahmadiyah telah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tahun 2008.

Untuk itu, pelaksanaan SKB tiga menteri tersebut perlu untuk didorong sebagai upaya dalam pencegahan konflik berbagai agama. “Seperti juga kasus Ahmadiyah di Tasik dan lain-lain, saya kira dengan berpedoman pada SKB dapat dilakukan pencegahan. Ini tugas pemerintah tentu juga didukung seluruh komponen masyarakat terutama pemda (pemerintah daerah),” katanya.

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung RI, Dalam SKB tersebut diantaranya, warga masyarakat tidak boleh menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

SKB juga mengatur agar pemeluk Ahmadiyah, selama mengaku sebagai Islam, diminta menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan masyarakat diminta menjaga kerukunan dan ketenteraman, serta dilarang melakukan tindakan melawan hukum terhadap para penganut Ahmadiyah. Bila tidak dipatuhi, baik masyarakat maupun pemeluk Ahmadiyah akan dikenakan sanksi seusai ketentuan undang-undang. Selain itu, SKB juga memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

Sementara itu Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama mengimbau seluruh warga masyarakat khususnya umat Islam dan Ahmadiyah untuk menahan diri. “Solusi masalah ini adalah mari kita hentikan kekerasan dan pengerusakan, lalu patuhi aturan yang ada menyangkut penyebaran faham yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran suatu agama. Sebenarnya di situ letak masalahnya atau dengan kata lain SKB itu sudah adil,” kata Dirjen Bimas Islam Kemenag Abdul Djamil, saat menjawab Media indonesia.

Jadi, kata dia, penyelesaiannya adalah stop kekerasan dan pengrusakan dan stop penyebaran faham yang bertentangan dengan pokok ajaran agama. Jadi SKB itu harus difahami secara utuh.

Seperti diketahui, ajaran pokok agama Islam adalah bernabikan Nabi Muhammad saw sebagai nabi terakhir, sedangkan Ahmadiyah masih memilki nabi lain yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Lalu kitab suci umat Islam adalah Alquran sedangkan Ahmadiyah memiliki kitab suci lain.

Menurut Abdul Djamil, keberadaan SKB yang mengatur tentang Ahmadiyah itu lahir dari proses  panjang dan sudah mencerminkan perlindungan dari kekerasan. “Karena satu poin melarang kekerasan tetapi harus difahami adanya larangan penyebaran faham yang bertentangan dengan pokok ajaran agama. Harus dicatat juga NU, Muhammadiyah, dan MUI sudah tegas pendiriannya tentang melencengnya Ahmadiyah,” tegas Abdul Djamil.

Saat ditanya apakah perlu solusi agar Ahmadiyah menjadi agama baru mengingat sebagai warga bangsa berhak hidup di Tanah Air, Abdul Djamil menyatakan tawaran agar Ahmadiyah membuat agama baru tidak diterima oleh pihak Ahmadiyah sendiri. Di Pakistan saja, Ahmadiyah menjadi agama tersendiri. “Sebenarya Kemenag tidak menawarkan mereka membikin agama baru namun dalam diskusi penyelesaian sebelum terbitnya SKB itu ditawarkan ke mereka,” pungkasnya. [KbrNet/Metrotv]