Gories Mere Dikecam

Jakarta — Mungkin bagi banyak polisi, nama Gories Mere cukup disegani. Tapi bagi siapapun yang sangat teliti mengikuti sepak terjang dari perwira tinggi Polri Angkatan 1976 ini, Gories Mere tak ubahnya sebuah lagu lama yang nada-nadanya sudah tak lagi merdu jika menyanyikan senandung tentang pemberantasan terorisme. Disaat semua pihak sedang menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang calon Kapolri yang akan diajukan ke DPR, Gories Mere memimpin aksi bau terasi dari Densus 88 Anti Teror Polri di Medan, SumateraUtara.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Medan mengirim surat protes pada Kapolda Sumut atas tindakan Densus 88 yang tidak prosedural. Pasukan elit ini menerobos Area Delta Bandara Polonia tanpa melalui proses seharusnya dan tidak mengindahkan petugas TNI AU yang bertugas di sana.

Peristiwa itu terjadi pada 13 September yang lalu saat Tim Densus hendak terbang dari bandara tersebut. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Gories Mere disebut-sebut ada dalam rombongan Densus 88 yang ‘menerobos’ Bandara Polonia untuk menuju Area Delta. Namun Mabes Polri membenarkan tindakan Gories Mere yang ikut dalam operasi Densus 88 di bandara Polonia Medan.

“BNN kan punya wilayah hukum di Indonesia, jadi ya nggak masalah kalau ada di sana,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Iskandar Hasan saat dihubungi wartawan, Selasa (21/9/2010).

Silahkan Mabes Polri membela dan mencari pembenaran atas langkah-langkah Gories Mere yang masih saja berkutat di antara Densus 88 Anti Teror.

Publik sudah tak heran dengan kelakuan Gories Mere ini.

Inilah manusia yang paling tidak bisa menghormati dan menjalin koordinasi dengan instansi lain, bahkan dengan kalangan internal Polri.

Inilah manusia yang seakan-akan mengidap “POST POWER SYNDROME” sehingg tugas utamanya sebagai Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional diabaikan dan ditelantarkan begitu saja.

Untuk apa, operasi-operasi Densus 88 dipimpin oleh seorang perwira tinggi bintang 3 yang aktif ?

Kurang kerjaan ?

Operasi di lapangan cukup dipimpin oleh kalangan internal Densus 88.

Dan Gories Mere bukan bagian dari struktur kepemimpinan dari Densus 88 Anti Teror, bahkan Polri secara institusi.

Kepada KATAKAMI.COM lewat wawancara di Jakarta (22/9/2010), Neta S. Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch mengecam keras aksi Gories Mere yang masih saja terus mengendalikan Densus 88 Anti Teror Polri.
“Gories Mere ini tidak sadar bahwa dia sudah berada diluar organisasi Densus. Tugas utamanya di BNN, silahkan kerjakan tugas utamanya di BNN. Jangan mengacak-acak Densus 88. Kok seperti orang yang mengidap sakit POST POWER SYNDROME. Tidak tahu malu kalau masih ngotot mengendalikan Tim Anti Teror Polri. Baik memimpin atau cuma sekedar ikut dalam oeprasi resmi Densus, Gories Mere tidak punya hak apapun” kata Neta S. Pane.

Neta juga menyarankan agar Densus 88 Anti Teror dibubarkan dan dilebur ke dalam Brimob.

“Densus ini sudah kehilangan kendali. Arogan dan sangat besar kepala. Jangankan terhadap instansi lain, terhadap sesama polisi saja tidak bisa dan tidak mau berkoordinasi. Bubarkan saja. Pemerintah harus tegas kepada Densus ini” lanjut Neta.

Neta S. Pane mensinyalir rangkaian panjang insiden demi insiden yang terjadi di Sumatera Utara yaitu dari mulai peristiwa perampokan Bank Niaga, pemburuan terorisme, penerobosan ke Lapangan Udara Polonia Medan oleh Densus 88 Anti Teror Polri sampai ke penyerangan Mapolsek di Hamparan Perak (Deli Serdang) patut dapat diduga adalah upaya yang sangat serius dari “pihak-pihak yang tertentu” untuk menjatuhkan citra Kapolda Sumatera Utara.

“Pak Oegroseno itu adalah calon Kapolri yang sangat favorite. Tapi belakangan ini, figur Oegroseno seakan mau ditenggelamkan oleh pihak tertentu yang sepertinya ketakutan kalau Oegroseno naik. Semua rangkaian yang terjadi di Sumatera Utara menjelang pemilihan Kapolri ini adalah kecenderungan untuk menjegal Oegroseno. Ada yang sangat ketakutan kalau Oegroseno naik. Sederhana sekali dan gampang membaca gerakan-gerakannya” tegas Neta.

Neta juga mengecam keras pernyataan dari Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Iskandar Hasan yang membenarkan tindakan Gories Mere ikut dalam operasi Densus 88 menerobos Bandara Polonia Medan.

“Eh, tolong dimuat ya, Indonesia Police Watch mengecam Kepala Divisi Humas Polri kalau mereka membenarkan tindakan Gories Mere. Hei, Iskandar Hasan, apakah anda mau kalau Mantan Kepala Divisi Humas Polri seperti Abubakar Nataprawira misalnya, ikut campur dan masih terus mengendalikan tugas-tugas pokok di Humas Polri ?Apakah bisa dibenarkan kalau mantan Kapolri Jenderal Sutanto mengendalikan Kapolri BHD urusan internal Polri ? Apakah bisa dibenarkan kalau Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengendalikan Presiden SBY dalam urusan kabinet pemerintahan ?  Tidak bisa kan ! Tidak boleh dikendalikan oleh orang-orang yang sudah tidak bertugas lagi secara resmi. Gories Mere tidak berhak mengendalikan Densus 88. Kok tidak tahu malu masih ikut-ikutan dalam urusan Polri” ungkap Neta S. Pane.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, lewat wawancara dengan KATAKAMI.COM di Jakarta (22/9/2010), Mayjen TNI (Purn) TB Hassanudin yang merupakan Anggota Komisi I DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan mengecam aksi penerobosan yang dilakukan Densus 88 Anti Teror ke Bandara Polonia Medan beberapa hari lalu.

“Jangankan antar instansi, di tingkat RT / RW saja harus ada koordinasi. Apalagi antar instansi dalam pemerintahan, yang benar saja dong ! Jenderal bego namanya kalau benar ada perwira tinggi Polri ikut dalam operasi Densus menerobos Bandara Polonia dan sengaja menghardik Prajurit TNI AU yang sedang bertugas. Jenderal apa itu namanya kalau seenaknya saja terhadap instansi lain ? Itu namanya Jenderal Bego, tulis ya … itu namanya Jenderal Bego. Bodoh ! Berkoordinasi kok tidak mau ! Bagaimana kalau misalnya terjadi bentrokan antar petugas hanya karena tidak ada koordinasi ? Jangan seenaknya dong” kata TB Hassanudin.

TB Hassanudin juga meminta agar Polri memperbaiki koordinasi dengan TNI dalam urusan tugas di lapangan.

Seperti yang diberitakan DETIK.COM, Komisi III DPR menyayangkan insiden yang terjadi antara Densus 88 Antiteror Mabes Polri dengan TNI Angkatan Udara di Bandara Polonia, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Seharusnya Densus bisa menghormati institusi lain ketika melakukan operasi.

“Harusnya bisa menghormati institusi lain agar terjalin kerjasama yang baik. Lagi pula misinya kan sama. Kita tidak ingin terjadi insiden-insiden yang mensinyalir konflik antar institusi,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy, Selasa ( 21/9/2010).

Kapolri, menurut Tjatur, harus bisa segera memberikan penjelasan yang transparan mengenai kejadian ini. “Kapolri harus menjelaskan secara rinci dan menegakkan kode etik serta protap yang ada di dalam melakukan operasi,” katanya.

Ia menambahkan, Komisi III DPR siap turun ke lapangan untuk melakukan investigasi bila mendapatkan informasi yang menggambarkan tindakan satuan kepolisian yang tidak sesuai prosedur.

“Komisi III siap turun ke lapangan kalau ada operasi di lapangan yang tidak sesuai prosedur. Sebab kita ingin ada harmonisasi dalam satu institusi,” tuturnya.

Jadi, sekali lagi, kepada Komjen. Gories Mere, jauh lebih baik kalau anda mengundurkan diri saja dari jabatan anda sebagai Kalakhar BNN.

Atau, Presiden SBY segera mengeluarkan keputusan untuk mencopot perwira tinggi Flores ini dari jabatannya sebagai Kalakhar BNN dan memberikan tugas baru sebagai STAF AHLI KAPOLRI bidang penanganan terorisme.

Jauh lebih baik, Gories Mere diberi kepercayaan sebagai Staf Ahli Kapolri bidang Anti Teror ( jika memang Gories Mere tetap mau diberi wewenang penuh untuk mengendalikan semua operasi Densus 88).

Apalagi struktur organisasi Polri yang baru, memang menempatkan Densus 88 berada langsung di bawah KAPOLRI.

Ya sudah, tempatkan saja Gories Mere sebagai Staf Ahli Kapolri bidang Anti Teror.

Dan biarkan sampai pensiun, Gories Mere menghabiskan masa tugasnya sebagai polisi sebagai Staf Ahli.

Negara ini punya aturan main yang baku dan berlaku. Tidak bisa seenaknya menepuk dada bahwa seolah-olah hanya satu orang saja yang sangat pantas untuk menangani masalah terorisme.

Kasihan Indonesia, kalau terus menerus dipaksa untuk menyaksikan aksi brutal Densus 88 dibawah kendali Komjen Gories Mere.

Betapa malangnya, siapapun yang terkena penyakit POST POWER SYNDROME …

Mudah-mudahan (siapapun itu) yang merasa sangat frustasi karena ternyata gagal total melaju dan mencuat merebut peluang menjadi calon Kapolri, tak melampiaskan kefrustasiannya lewat aksi tontonan dar der dor yang menguatkan dugaan tentang POST POWER SUNDROME tadi …

O la la, kasian deh lo !

Daripada kesana kemari dan luntang lantung mengabaikan tugas utama di BNN, sebaiknya Gories Mere segera menggelar operasi terpadu untuk menangkap Bandar Narkoba Liem Piek Kiong alias MONAS yang sudah 3 kali berturut-turut diloloskan dari jerat hukum.

Gories, Gories, alangkah jauh lebih baik kalau anda memimpin penangkapan atas diri Bandar Narkoba MONAS, si pemilik 1 juta pil ekstasi yang sejak bulan November tahun 2007 sampai detik ini tak pernah bisa dijamah oleh HUKUM yang berlaku di Indonesia.

Pakai otak anda Gories !

Bahwa sebagai Kalakhar BNN, anda diwajibkan oleh negara memberantas narkoba dan mafia-mafia yang ada di belakang mata rantai barang haram (jadah).

Untuk apa anda memimpin atau ikut dalam operasi terorisme ?

Tahu diri dong, Boss… Tangkap itu Bandar Narkoba LIEM PIEK KIONG alias MONAS, mengerti ?

[Mega Simarmata]

Copot dan Periksa Komjen Gories Mere !