Kapolri Tantang Pengacara KPK Lapor SBY

Ancaman tim pengacara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan melaporkan bukti baru dugaan pelanggaran Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata tidak ‘ditakuti’ oleh Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri.

“Itu hak semua warga negara. Mau melapor ke siapa saja, silakan. Kita profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tantang Kapolri usai menandatangani MoU dengan Komisi Yudisial (KY) di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (8/10).

RUWATAN NASIONAL USAI, KRISIS TERUS BERLANJUT

Oleh: R.Mintardjo Wardhani
Musibah/krisis nasional yang melanda bangsa ini, berawal dari krisis moral, dan dilanjutkan dengan berbagai krisis dipertengahan tahun 1977, antara lain krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis politik, hingga bencana alam silih berganti yang tiada henti, berupa banjir banding, tanah longsor dimana-mana, gempa bumi, dan terakhir kita dikejutkan bancana yang begitu dahsyat yaitu tsunami yang telah menyapu bersih daratan Aceh dengan menelan ratusan ribu jiwa manusia dan kita juga tidak tahu bencana apalagi yang akan ditimpakan Allah kepada kita, karena kelihatannya bangsa ini juga sudah terbiasa dengan segala bencana tanpa tahu apa kesalahan yang diperbuatnya, dan kami juga yakin tak seorangpun tahu kapan musibah yang melanda bangsa Indonesia ini akan berakhir, hanya Allah lah yang tahu.

Sudah banyak upaya yang ditempuh bangsa ini agar bisa segera keluar dari krisis/musibah berkepanjangan tersebut, mulai dari do’a sampai memilih Pemimpin/Presiden baru.

Korban Gempa Mati Syahid

Senada dengan pernyataan yang dikeluarkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengenai status hukum para korban yang meninggal akibat gempa bumi, Menteri Agama M Maftuh Basyuni juga berkeyakinan bahwa para korban tersebut meninggal sebagai syuhada (orang yang mati syahid).

Menurut Maftuh Basuni, pemakaman massal di lokasi gempa, Sumatera Barat, tidak menjadi masalah dalam agama. Karena korban yang meninggal dalam bencana tersebut dapat dihukumi sebagai syahid. “Itu (pemakaman massal) tidak apa-apa. Sah secara agama. Mereka syuhada,” kata Maftuh di Masjid Agung Jateng, Jl Gajah Raya Semarang, kemarin.

Bahaya Otoritarianisme Perpu

Gelombang penolakan mengalir deras terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perpu KPK), yang dikeluarkan oleh Presiden Yudhoyono.

Lahirnya Perppu KPK dianggap sebagai bentuk intervensi Presiden (pemimpin tertinggi eksekutif), terhadap institusi KPK sebagai sebuah independent agencies, yang dikhawatirkan akan menganggu independensi dan imparsialitas KPK. Lebih jauh, langkah Presiden ini, dikhawatirkan akan mengganggu proses demokratisasi dan penguatan sistem checks and balances yang sudah dibangun sepuluh tahun belakangan. Mungkinkah Perpu akan menjadi instrumen otoritarianisme baru bagi pemerintah berkuasa?

Syaifuddin M Top Sudah Pegang Komando

Belum ada satu bu­lan Noordin M. Top meninggal, ta­pi penggantinya sudah langsung mengonsolidasikan jaringan. Syai­fuddin Zuhri diyakini sudah meme­gang komando organisasi klandestin (bawah tanah) Noordin dan me­­rawat sisa-sisa anak buahnya.

Informasi itu diperoleh dari pengakuan Aris Makruf, salah satu ajudan Noordin yang menye­rah Jumat lalu (2/10). “Sudah di­pastikan dia sekarang yang pegang kendali,” ujar seorang perwi­ra menengah Mabes Polri saat di­hubungi Jawa Pos kemarin.

Pengakuan Aris itu tentu sangat ber­harga bagi Densus 88 Mabes Polri. “Sekarang masih dipetakan sisa-sisa jaringan yang dikontak Syaifuddin,” katanya. Karena ber­peran sebagai panglima baru, dia dijuluki Syaifuddin M. Top oleh komunitas tim pemburu. “Su­paya makin semangat untuk me­nangkapnya,” katanya.