Koalisi Mulai Retak

KOALISI besar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, belum apa-apa, sudah ribut. Sepak terjang anggota koalisi dalam Pansus Angket Century adalah pemicunya.

Partai Demokrat, pemimpin koalisi, melalui anggotanya yang vokal, Ruhut Sitompul, menuduh anggota koalisi bermain dua kaki dalam menentukan agenda pansus. Partai Demokrat mulai merasa dikhianati.

Salah satu yang memperkuat kecurigaan Demokrat adalah rekomendasi pansus agar Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinonaktifkan selama masa pansus bekerja. Rekomendasi itulah yang mendorong Ruhut menuduh anggota koalisi bermain dua kaki dengan agenda masing-masing.

Tentu, tuduhan Ruhut ditampik. Anggota koalisi yang merasa jadi target tudingan, Golkar, PKS, dan PAN, mengatakan tidak berniat untuk mengkhianati koalisi. Pansus Angket Century, dengan Demokrat menjadi salah satu pendukung kuat, adalah untuk membongkar setuntas-tuntasnya kebohongan dan menegakkan setegak-tegaknya kebenaran. Ini juga posisi berdiri Presiden Yudhoyono.

Sejak awal pembentukannya, koalisi besar seperti ini sudah dikritik secara tajam. Dan, sudah diperkirakan jauh-jauh hari bahwa koalisi segemuk sekarang hanya menunggu waktu untuk pecah. Dan, sekarang itu terlihat mulai rapuh.

Inilah koalisi superkuat. Bila alokasi jabatan publik, entah menteri entah pejabat lembaga tinggi negara lainnya, dipakai sebagai petunjuk komitmen koalisi, hanya dua partai kecil, Hanura dan Gerindra, yang tidak menjadi anggota. Sisanya, tujuh partai yang menguasai lebih dari 90% kursi di DPR adalah mitra pemerintah.

Jadi, tidak perlu heran kalau koalisi ini dalam perjalanan waktunya akan tidak selamanya solid. Itu tidak hanya disebabkan belum terciptanya budaya koalisi, tetapi juga disebabkan oleh koalisi itu sendiri dipaksakan seperti mencampur minyak dengan air.

Koalisi yang lazim adalah yang diikat oleh persamaan ideologi. Atau kalau ideologi semuanya sama, yaitu Pancasila, harus ada kesamaan dalam platform.
Dengan demikian, yang pantas berkoalisi sesungguhnya adalah antara Demokrat, Golkar, dan PDIP yang sama-sama berwatak nasionalis. Di kubu yang satunya adalah koalisi antara partai-partai berbasis Islam seperti PPP, PKB, PAN, dan PKS.

Tetapi dalam praktik, kelaziman ini dilanggar. Mengapa? Karena ternyata politik di Indonesia adalah politik pragmatis. Demi kepentingan dekat dan sesaat alur-alur kepantasan dan kepatutan dilanggar. Politik dilaksanakan dan didikte oleh target-target jabatan semata.

Dengan semangat pragmatisme seperti ini, koalisi pemerintahan SBY diramalkan akan selalu gonjang-ganjing. Dengan demikian, koalisi besar yang semula ditakutkan akan menimbulkan kartel politik mulai terlihat sebaliknya. Koalisi besar ternyata mulai menimbulkan kerumitan, terutama dari seorang SBY untuk menjaga soliditas. (Media Indonesia)