Pengamat Curiga Ada Pembiaran Dalam Kasus Cebongan

Pengamat Politik & Militer, Dr Ikrar Nusabhakti

Jakarta – KabarNet: Pengamat Militer Dr Ikrar Nusa bhakti menduga ada upaya pembiaran dari pihak kepolisian dan TNI AD sehingga terjadi penyerangan terhadap Lapas Cebongan, Sleman, yang berakibat terbunuhnya 4 preman yang ditahan di LP tersebut.

“Saya menduga ada komunikasi intensif dengan polisi dan TNI kenapa? Karena kalau memang polisi tahu harus dijaga dan tidak ada Brimob berjaga berarti ada something wrong, daripada terjadi perang aparat keamanan lebih baik persoalan itu dibiarkan mereka melakukan hal itu (Penembakan, red),” ujarnya, Sabtu (6/4/2013).

Ikrar juga meragukan ada kesimpangsiuran mengenai jumlah pelaku penembakan di Lapas Cebongan. “Apa benar ada 11 orang? kalau dengar ada 17 orang pelaku berdasarkan saksi tahanan di Yogyakarta, tidak mungkin salah hitung,” ungkap Ikrar.

Namun ia berpendapat bahwa jangan hanya fokus terhadap penyerang 11 pelaku saja. Ikrar curiga ada dugaan komunikasi antara Polda dan Pangdam dan ada keniscayaan bahwa petinggi militer dan polisi mengetahui rencana penyerangan lapas Cebongan.

“Apakah petinggi militer dan polisi tidak tahu ada penyerangan? Kapolda kenapa minta tahanan untuk dipindah? itu suatu yang tidak mungkin,” tandasnya.

Komnas HAM Punya Pandangan Berbeda Menyikapi Kasus Cebongan

Sementara itu, Komnas HAM mengaku mempunyai penyelidikan berbeda dengan Polisi dalam kasus penyerangan lembaga pemasyaratakam (Lapas), Cebongan, Sleman, DIY. “Polri dalam rangka penegakan hukum, komnas dalam rangka penilaian sebuah peristiwa apakah ada peleggaran HAM atau tidak,” ungkap Anggota Komnas HAM Nurcholis di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2013).

Menurutnya, dalam investigasi Komnas HAM tidak mencakup kepada proses hukum yang telah dilakukan oleh Polri dan TNI, namun lebih kepada penilaian soal keterlibatan negara dalam sebuah peristiwa tersebut. Sehingga dengan begitu dapat diketahui apakah negara lalai atau membiarkan peristiwa itu.

“Karena ini adalah UU 39 yang digunakan, maka keluarannya rekomendasi baik proses law informan, atau punishmen. Bahwa jabatan-jabatan tertentu telah melanggar HAM,” papar Nurcholis.

Menurut Nurcholis, untuk mengetahui ada tidaknya keterlibatan negara dalam kasus tersbut, maka Komnas HAM akan menemui beberapa pihak seperti Mabes Polri dan TNI. “Kami akan bertemu Mabes TNI, kami mengkoordinasikan, sebenarnya bukan koordinasikan saja, ketika tim berangkat ke DIY,” tandasnya.

Seperti sudah ramai diberitakan di berbagai media, pada 23 Maret lalu, 11 anggota Kopassus dari group 2 Kartosuro melakukan penyerangan ke Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Aksi tersebut dilakukan untuk mencari empat preman pelaku pembunuhan seorang anggota TNI Kopassus bernama Serka Heru Santoso, yang tewas pada 19 Maret di Hugo’s Cafe, Yogyakarta. Empat preman pelaku tersebut juga terlibat dalam kasus pembacokan mantan anggota Kopassus bernama Sertu Sriyono pada 20 Maret lalu.

Merasa kehormatan satuannya diusik dan atas nama jiwa korsa, 11 anggota Kopassus itu pun melakukan aksi balas dendam. Akibatnya, empat preman pelaku pembunuhan sadis terhadap anggota TNI Kopassus akhirnya tewas ditembak di Lapas Cebongan. Keempat preman naas itu adalah: Hendrik Angel Sahetapi alias Deki (31); Yohanes Juan Manbait (38); Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Adi (29); dan Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33). [KbrNet/adl – Source: Inilah.com]