Gamawan Fauzi Pernah Tolak Kenaikan BBM

Jakarta – KabarNet: Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai para kepala daerah yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak elok dan menyalahi etika. Bahkan, kalau sudah ada keputusan resmi harga BBM naik, Gamawan mengancam akan memecat kepala daerah itu bila tetap menolak. Beberapa kepala daerah yang menolak kenaikan harga BBM adalah Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, dan Bupati Bangkalan Fuad Amin.

Sikap Gamawan itu memang tegas. Tapi, Gamawan tampaknya lupa bahwa dirinya juga pernah melakukan hal yang sama saat menjabat gubernur Sumatera Barat.

Dalam dokumentasi yang dimiliki Rakyat Merdeka, Gamawan Fauzi bahkan menandatangi surat penolakan kenaikan harga BBM yang disodorkan aktivis mahasiwa. Bersama Gamawan, Wakil Ketua DPRD Sumbar saat itu, Masful, juga turut menandatangani. “Kami atas nama masyarakat Sumbar, setelah mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amanat) menyatakan sikap menolak kenaikan BBM. Demikian pernyataan sikap kami,” begitu salah satu kalimat dalam surat penolakan yang dibacakan Gamawan saat itu.

Setelah ditandatangani Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi, dan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Masful, pernyataan itu difax langsung ke Presiden SBY. Surat penolakan BBM tersebut dibaca Gamawan di hadapan 7.500 mahasiswa dari sejumlah elemen, seperti BEM Unand, BEM UNP, BEM IAIN, BEM STAIPIQ, KAMMI Sumbar, HMI Cabang Padang, IMM Sumbar, PII Sumbar, Forkas Sumbar, dan KMPD.

Kejadian itu berlangsung di halaman kantor Gubernur Sumbar, Padang, pada Kamis 29 September 2005. Saat itu pemerintah SBY akan menaikkan harga BBM per 1 Oktober 2005.

Tak salah jika saat demo anti kenaikan BBM saat ini, Ketua DPP PDIP Ribka Diah Tjiptaning menuding Gamawan Fauzi sebagai kutu loncat. “Memang Gamawan itu siapa? Berani-berani pecat Walikota. Dia itu kutu loncat,” kata Ribka saat ditemui di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 27/03/12).

Begitu juga dengan Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo, yang mengatakan, pernyataan Gamawan Fauzi tersebut hanya untuk mencari muka (carmuk) di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, sebagai pembantu Presiden, bila akan mengambil langkah, akan lebih baik jika melakukan konsolidasi yakni dengan mengumpulkan kepala daerah dan lain sebagainya. “Mendagri hanya mencari muka di depan SBY. Saya ketemu dengan gubernur sebelum ini. Gubernur ini ditawari menteri, saya tidak tahu menteri apa, kalau kalian ingin dana kompensasi penaikan BBM silahkan ajukan program. Tapi ngomongnya lisan, ini ngomong apa, jadi negeri ini negeri lisan, negeri autopilot itu betul”, katanya. [KbrNet/RMOL]

SUMATERA BARAT
Gubernur Ikut Teken Penolakan
Kamis, 29-September-2005, 23:45:40 WIB

Rakyat Merdeka. Masyarakat Sumatera Barat juga menolak kenaikan harga BBM. Penolakan itu dicantumkan secara tertulis. Penolakan secara tertulis disampaikan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (Amanat). Setelah ditandatangani Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi, dan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Masful, pernyataan itu difax langsung ke Presiden SBY.

Surat penolakan BBM itu juga dibacakan Gamawan di hadapan 7.500 mahasiswa dasri sejumlah elemen, seperti BEM Unand, BEM UNP, BEM IAIN, BEM STAIPIQ, KAMMI Sumbar, HMI Cabang Padang, IMM Sumbar, PII Sumbar, Forkas Sumbar, dan KMPD di halaman kantor Gubernur Sumbar, Kamis (29/9).

“Kami atas nama masyarakat Sumbar, setelah mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amanat) menyatakan sikap menolak kenaikan BBM. Demikian pernyataan sikap kami,” demikian kalimat yang dibacakan Gamawan.

Gamawan yang didampingi sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemprov Sumbar, anggota DPRD Sumbar, Sekretaris Komisi A Yul Akhyarli Sastra, Bachtul dan Hendri Irawan (Keduanya anggota Komisi D), dan Ketua Komisi C Fetri Oktri Hardi, serta Wakil Ketua DPRD Sumbar Masful, mengharapkan pernyataan masyarakat Sumbar ini dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden.

“Bila pemerintah tetap menaikan harga BBM, kita akan mengupayakan langkah-langkah yang terkoordinir secara baik. Salah-satunya dengan mengatur penerapan tarif angkutan sesuai dengan main aturan yang akan kita dibicarakan dalam waktu dekat. Tentunya, akan mempertimbangkan asas manfaat bagi pihak pengusaha transportasi dan masyarakat selaku konsumen,” tukas bekas bupati Kabupaten Solok ini.

Di tengah situasi seperti ini, Gamawan menegaskan Sumatera Barat dalam keadaan kondusif. Dia minta agar semua pihak dapat mempertahankannya, dan tidak panik. Menurut dia, kenaikan harga BBM dipicu kepanikan yang terjadi menjelang tanggal 1 Oktober. PT Pertamina, sebutnya, siap menyuplai 1.100 ton BBM , menjelang 1 Oktober Pertamina telah menyatakan kesediaan mensuplay 1.500 ton BBM tiap hari untuk Sumbar.

Aksi ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Amanat sempat melumpuhkan Padang. Menariknya, sejumlah anggota DPRD Sumbar ikut berbaur dengan demonstran. Dalam demonstrasi tanmpak Sekretaris Komisi, A Yul Akhyarli Sastra, Ketua Komisi C, Fetris Oktri Hardi, serta anggota Komisi D, Bachtul dan Hendri Irawan.

“Jangankan untuk turun ke jalan, membubuhkan tanda tangan darah pun kita akan siap. Kebijakan SBY ini tidaklah akan menyelesaikan persoalan, begitu pun dengan upaya pemberian subsidi kepada masyarakat. Bukanya membuat masyarakat terkurangi bebannya, malahan akan memperberat beban masyarakat. Kita akan komit memperjuangkan aspirasi masyarakat ini,” kata Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini.

Setelah orasi di depan gedung DPRD Sumbar, massa bergerak dengan pengawalan ketat sekitar 460 polisi. Dari kantor DPRD mereka, long march menuju Ulak Karang, Lolong, Jalan Juanda, Jalan Veteran. Di persimpangan kantor BPN Padang, massa sempat terpecah akibat hujan lebat. rdo/padang ekspres. Rakyat Merdeka