Indonesia Dijual?

Jakarta – KabarNet: Cengkraman cakar-cakar pihak asing pada urat nadi perekonomian Indonesia makin lama semakin kuat, meluas dan menyebar ke seluruh sektor-sektor strategis perekonomian di seluruh penjuru tanah air, seperti keuangan, energi dan sumber daya mineral, telekomunikasi, serta perkebunan.

Dengan merajalelanya dominasi penguasaan oleh pihak asing seperti itu, maka pemerintah Indonesia suka atau tidak suka sudah tersandera oleh kepentingan pihak-pihak dari luar Indonesia. Aset-aset milik Indonesia yang sudah dikuasai (dimiliki) oleh pihak asing adalah aset-aset strategis. Bagi bangsa berpikiran waras, menjual aset strategis milik negara dan milik rakyat adalah sama dengan menjual negara itu sendiri.

Berikut ini adalah hanya beberapa saja dari aset-aset Indonesia bersifat strategis yang sudah dikuasai oleh pihak asing:

Sektor Perbankan
Menurut laporan pada bulan Maret 2011, pihak asing telah menguasai 50,6 persen dari seluruh aset perbankan nasional. Dengan demikian, maka sekitar Rp 1.551 triliun (dari total aset perbankan seluruhnya yang berjumlah Rp 3.065 triliun) sudah dikuasai oleh pihak asing. Penguasaan oleh pihak asing ini secara perlahan tapi pasti terus-menerus bertambah. Padahal porsi kepemilikan asing per Juni 2008 masih di kisaran 47,02 persen.

Dari seluruh pangsa perbankan di Indonesia, hanya 15 bank berskala besar yang menguasai pangsa 85 persen. Dan dari 15 bank itu, sebagian sudah dimiliki asing. Dari total 121 bank umum, 47 bank sudah dikuasai oleh pihak asing dengan porsi kepemilikan saham yang beragam.

Sektor Asuransi
Tragedi ekonomi yang membuat rakyat Indonesia harus mengelus dada ini tidak hanya terjadi pada sektor perbankan, bahkan sektor asuransi pun sudah dikuasai pula oleh pihak asing. Menurut data yang dikumpulkan oleh KabarNet, dari 45 perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia, sebagian besar sudah dikuasai oleh pihak asing. Jika dibuat pengelompokan dari asuransi jiwa yang ekuitasnya di atas Rp 750 miliar ternyata hampir semuanya usaha patungan. Dan kalau ditinjau dari sisi perolehan premi, maka Lima perusahaan terbesarnya adalah perusahaan asing.

Bagaimana hal ini bisa terjadi adalah tidak terlepas dari aturan pemerintah bergaya sistim ekonomi neo-liberal yang bahkan sengaja dibuat sangat liberal, dimana sangat memungkinkan bagi pihak asing untuk memiliki sampai dengan 99 persen saham perbankan dan 80 persen saham perusahaan asuransi.

Sektor Pasar Modal / Bursa Saham
Tidak hanya itu saja, pasar modal bursa saham pun juga mengalami nasib yang sama. Menurut data yang dikumpulkan oleh KabarNet ternyata total kepemilikan investor asing mendapai 60 s/d 70 persen dari semua saham perusahaan yang dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek.

Sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Kini mari kita tengok tragedi ekonomi serupa yang menimpa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dari semua BUMN yang telah diprivatisasi, kepemilikan asing sudah mencapai lebih dari 60 persen.

Yang paling tragis adalah di BUMN sektor minyak dan gas bumi. Porsi operator minyak dan gas bumi nasional (migas) hanya sekitar 25 persen, selebihnya 75 persen sudah menjadi milik pihak asing.

Sektor Telekomunikasi
Cengkraman cakar-cakar asing ini pun bahkan merambah ke BUMN strategis seperti Telkom. Saat ini Telkom merupakan salah satu BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (51,19%) dan oleh publik sebesar 48,81%. Sebagian besar kepemilikan saham publik tersebut (45,58%) dimiliki oleh investor asing, dan sisanya (3,23%) oleh investor dalam negeri. Perlu diingat bahwa Telkom yang hampir separuhnya sudah milik asing ini juga menjadi pemegang saham mayoritas di 9 anak perusahaan, termasuk PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dengan berbagai macam produk selularnya.

Demikian juga yang menimpa PT.Indosat Tbk., sebelumnya bernama PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. (Persero), adalah sebuah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang lengkap dan terbesar kedua di Indonesia untuk jasa seluler (Matrix, Mentari, IM3, IM2, dll). Komposisi kepemilikan saham PT.Indosat yang dulunya mayoritas milik pemerintah, per Juni 2011 yang lalu sudah berubah menjadi: milik QTEL Asia (65%), Pemerintah Republik Indonesia (14,29%), Skagen AS (5,57%), dan publik (15,14%).

Sektor Telekomunikasi Swasta
[1] XL: Pemegang saham XL per 26 April 2011 adalah:

Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (dahulu Indocel Holding Sdn Bhd) (66,6%), merupakan perusahaan yang dimiliki 100% oleh Axiata Investments (L) Limited (dahulu TM International (L) Limited) yang merupakan anak perusahaan Malaysia bernama Axiata Group Berhad (“Axiata”).

Etilasat International Indonesia Ltd. Menguasai saham XL sebesar 13,3%, merupakan perusahaan yang dimiliki 100% oleh Emirates Telecommunications Corporation (“Etilasat”), sebuah perusahaan jasa telekomunikasi di Uni Emirat Arab.

Saham XL yg dimiliki oleh Publik adalah 20,1%.

[2] AXIS: Pada mulanya bernama PT Natrindo Telepon Seluler pada awalnya merupakan bagian dari Grup Lippo, yang diakuisisi oleh Maxis Communications Berhad, masing-masing sebesar 51% pada bulan Januari 2005 dan 44% pada bulan April 2007. Pada bulan Juni 2007 Saudi Telecom Company mengakuisisi 51 persen saham Natrindo yang dimiliki Maxis, sehingga saham Maxis di Natrindo hanya tinggal 44 persen. Pada tanggal 7 Juni 2011, berdasarkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, nama badan hukum perusahaan AXIS diubah dari PT Natrindo Telepon Seluler menjadi PT AXIS Telekom Indonesia.

Kalau KabarNet melanjutkan penulisan tentang hal ini, maka akan menjadi sebuah makalah panjang yang memerlukan pembahasan tersendiri. Maka sebelum kami menutup catatan singkat ini, ada sebuah pertanyaan besar yang membutuhkan jawaban segera. Aset-aset milik Indonesia yang sudah dikuasai (dimiliki) oleh pihak asing tersebut adalah aset-aset strategis. Bagi bangsa berpikiran waras, menjual aset strategis milik negara dan milik rakyat kepada pihak asing adalah sama dengan menjual negara itu sendiri.

Pertanyaan besarnya adalah: “Haruskah rakyat Indonesia berdiam diri menyaksikan negara Indonesia tercinta ini dijual sedikit demi sedikit kepada pihak asing?” Lalu apakah yang akan kita sisakan untuk anak cucu kita kelak? . [KbrNet/Adl/Kmps/Wk]