Terungkapnya berita ini bermula dari pesan singkat (SMS/BBM) yang beredar di kalangan tertentu, terkait langkah Ketua KPK Abraham Samad yang akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menpora Andi Alfian Malarangeng. Peristiwa itu berawal ketika Ketua KPK Abraham Samad sudah siap hendak menandatangani surat perintah penangkapan terhadap Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Menpora Andi Malarangeng. Namun langkah ini dicegah oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto, yang menyarankan agar menunda dulu rencana penangkapan tersebut. Pencegahan inilah yang membuat Abraham naik pitam. Kontan saja suara hiruk pikuk dari ruang kantor Abraham yang sedang membanting-banting meja kursi itu terdengar oleh banyak petugas KPK yang lain, dan tanpa diketahui siapa yang memulai tahu-tahu berita ini sudah beredar dan menjadi perbincangan anggota dewan.

Anggota Komisi III DPR-RI, Ahmad Yani, sangat menyesalkan terjadinya ketegangan antar Pimpinan KPK dalam proses investigasi dan penindakan atas kasus dugaan korupsi Wisma Atlet. Ahmad Yani mengaku dirinya mendapat informasi ini dari rekannya di Komisi III, Akbar Faisal. “Saya baru mendapatkan informasi ini dari rekan Akbar Faisal, dan Akbar Faisal mendapat informasi yang menurutnya kualifikasi A1. Kualifikasi A1 ini tentunya bukan perorangan, bukan anggota penyidik, tapi pasti dari Pimpinan KPK,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR, Kamis (26/1/2012).

Lebih lanjut Ahmad Yani berpendapat, untuk menetapkan siapa tersangka kasus suap Wisma Atlet berikutnya tidak dibutuhkan kecerdasan khusus. Dengan melihat fakta-fakta yang yang terungkap di persidangan dan berdasarkan proses hukum acara, dari situ saja sudah cukup bisa diketahui siapa saja yang terlibat. “Dan orang yang akan ditetapkan tersangka itu adalah orang yang berkali-kali dipanggil KPK dan berkali-kali datang ke KPK,” tandasnya.

Ahmad Yani menyayangkan kejadian dicegahnya Ketua KPK yang akan menangkap tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Ia khawatir KPK tidak bisa diharapkan lagi untuk membongkar kasus-kasus lain yang melibatkan orang-orang tertentu yang memiliki akses ke kekuasaan dan finansial. Menurutnya, intergritas dan moralitas KPK saat ini betul-betul sedang dipertaruhkan. “Kalau KPK sudah dijadikan instrumen politik untuk melindungi partai politik tertentu dengan maksud tujuan tertentu, ini menjadi tidak adil buat partai lain dan orang lain. Yang tidak memiliki akses kekuasaan bisa digulung habis,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR-RI Akbar Faisal, meyakini kebenaran informasi tentang adanya perpecahan di tubuh pimpinan KPK. Akbar mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi tentang perpecahan di unsur pimpinan KPK langsung dari sumber di dalam lembaga tersebut. Diungkapkannya bahwa Ia mengenal dekat Ketua KPK Abraham Samad karena sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan, disamping juga karena pekerjaan Akbar yang sebelumnya pernah berprofesi sebagai wartawan.

Akbar berpendapat bahwa sangat masuk akal jika Abraham Samad sampai naik pitam sehingga membanting meja kursi di ruang kantornya lantaran ada pimpinan KPK lain yang berusaha menghalangi keputusan KPK untuk menangkap Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng. ”Saya mengenal Abraham sebagai orang paling keras kepala yang saya kenal,” ungkap Akbar kepada para wartawan usai menjadi pembicara dalam acara Forum Pengajian Bulanan PP Muhammadiyah, di Jakarta, pada hari Kamis (26/1/2012).

Saat ditanya siapa nama sumber informasi tentang berita persengketaan antar pimpinan KPK ini, Akbar menolak menyebutkan nama. Akan tetapi, lanjutnya, sebagai seorang yang pernah berprofesi sebagai wartawan, dirinya meyakini kebenaran informasi yang diperolehnya. Sebagai misal, Akbar mencontohkan bahwa dirinya juga pernah mendapat informasi tentang perpecahan di kalangan pimpinan KPK terkait kasus skandal mega korupsi Bank Century. ”Waktu itu ada pimpinan KPK yang bilang kepada Abraham agar jangan mengikuti kemauan politikus DPR dalam kasus Century, karena menganggap DPR punya agenda,” pungkasnya.

Analisa Redaktur KabarNet:
Dari hal-hal yang diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR, Akbar Faisal seperti yang tertulis di atas, dapat ditarik suatu benang merah bahwa informasi tersebut tentunya diperoleh Akbar dari Ketua KPK Abraham Samad sendiri. Mengingat kedekatan hubungan pribadi antara Abraham dan Akbar, disamping kaitan posisi Akbar di Komisi III DPR yang salah satu tugasnya mengontrol kinerja KPK, maka menjadi sangat logis dan manusiawi kalau Abraham mengeluhkan kendala-kendala yang dihadapinya kepada Akbar selaku temannya. Secara sederhana, ada dua hal yang bisa disimpulkan dari masalah ini:

1] Kemungkinan kebenarannya sangat besar soal berita tentang terjadinya perpecahan diantara personil unsur pimpinan KPK terkait langkah-langkah penindakan terhadap tersangka kasus suap Wisma Atlet.

2] Kemungkinan kebenarannya sangat besar, bahwa seandainya Ketua KPK Abraham Samad tidak dicegah oleh dua pimpinan yang lain, maka surat perintah penangkapan terhadap Anas dan Andi tersebut tentunya sudah ditanda-tangani. Atau dengan kata lain, andaikan langkah Abraham Samad tidak dihalangi, tentunya Ketum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan MENPORA Andi Malarangeng saat ini sudah meringkuk di balik jeruji besi penjara. [KbrNet/adl]

Jakarta –KabarNet: Tak urung ada juga rasa penyesalan dari Afriani Susanti, pengemudi maut yang menabrak dan menewaskan sembilan pejalan kaki dalam Tragedi Tugu Tani. Redaksi KabarNet menerima kutipan surat permohonan maaf tersebut, yang ditulis tangan sendiri oleh Afriani, dan dibacakan oleh salah seorang adiknya bernama Ayudya Safitri, dalam sebuah konferensi pers, pada hari Rabu malam (25/1/2012).

Berikut isi surat penyesalan tersebut selengkapnya:

Assallammualaikum Wrh Wbr

Dengan ini saya Afriyani Susanti, melampirkan surat permohonan maaf atas kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012, lewat keluarga saya dan kuasa hukum saya.

Sesungguhnya saya telah merasakan penyesalan yang sangat terdalam kepada semua korban dari saat kejadian tersebut hingga akhir dari perjalanan hidup saya nanti. Terkhusus untuk seluruh keluarga korban. Saya tak lagi bisa berkata-kata untuk mengungkapkan rasa penyesalan yang teramat dalam. Maafkan saya atas kehilangan cinta Anda, maafkan saya atas kehilangan pengharapan Anda, maafkan saya..

Demi Allah saya memohon maaf atas semuanya… Saya mungkin tak patut mendapatkan maaf dari Anda semua… Tapi izinkan saya untuk mengatakan “maaf…maaf…maaf!”

Di kesempatan ini, saya juga ingin meminta maaf kepada kakak saya, adik-adik saya, om, tante, saudara-saudara saya, sahabat dan seluruh teman-teman saya… Maafkan saya…dan terima kasih untuk semua doa dan dukungan.

Untuk ibu saya…maafkan saya bu. Anak ibu yang tak sedikitpun sempat membahagiakan ibu… Doa ibu cukup untuk membuat saya merasa lebih berarti dari apapun. Maaf bu…maaf.

Akhir kata… Saya Afriyani Susanti memohon ampun dari Allah SWT, atas kekhilafan yang saya perbuat. Ya Allah, semoga Kau terima tobatan… hamba. Dan hamba memohon bukakan pintu kebaikan dan kemudahan untuk para korban. Untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kemudahan.

Sekali lagi saya mohon maaf… Maafkan saya atas semuanya… Maafkan… Maafkan saya… Maafkan saya…

Wassalammualaikum Wrh Wbr

Jakarta, 25 Januari 2012.

[kbrNet/adl]

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan pengusaha Fahd Arafiq yang diduga menyuap anggota Badan anggaran Wa Ode Nurhayati sebagai tersangka. Suap itu, dilakukan Fahd terkait pengucuran anggaran di tiga daerah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Johan mengatakan, pengusaha yang juga menjadi Ketua Generasi Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR) ini, dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada kasus ini, Wa Ode diduga telah menerima hadiah terkait pengalokasian anggaran DPPID senilai Rp40 miliar untuk tiga kabupaten di NAD. Ketiga kabupaten itu adalah Aceh Besar, Pidie Jaya dan Bener Meriah. Legislator Fraksi PAN itu disangka melanggar Pasal 12 Huruf a dan b dan atau Pasal 5 Ayat (2) dan atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Wa Ode diduga menerima fee sekitar 5% hingga 6% untuk memuluskan anggaran di tiga kabupaten di NAD. Wa Ode diduga telah menerima aliran dana sekitar Rp6 miliar sekitar Oktober hingga November 2010.

Wa Ode disebut telah mengembalikan uang Rp2 miliar dari total komitmen fee Rp6 miliar. Alasan pengembalian, karena anggaran DPPID untuk Kabupaten Pidie Jaya gagal diloloskan oleh Wa Ode. Diduga setidaknya terjadi delapan transaksi dalam kasus ini.

Sementara Fahd Arafiq, anak penyanyi dangdut lawas A Rafiq, tampak kaget ketika mendengar statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski menjalani pemeriksaan, Fahd mengaku tidak diberi tahu penyidik jika dirinya sudah menyandang status tersangka. “Saya gak tahu (kalau jadi tersangka). Saya malah baru dengar dari wartawan. Tapi nanti kita lihat proses hukumnya,” ujar Fahd Arafiq usai menjalani pemeriksaan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta.  [KbrNet/GresNews]

Pada hari Selasa 24/1/2012 yang lalu, jajaran Dewan Pembina Partai Demokrat melakukan rapat tertutup di kediaman Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Puri Cikeas, Bogor. Rapat sepenting itu digelar tanpa mengundang Anas Urbaningrum sang Ketua Umum. Kabar yang beredar luas di kalangan mediA, rapat tersebut membahas penggantian Ketua Umum, walaupun saat ditanya elit Demokrat membantah sinyalemen ini. Alasan penggantian itu karena nama Anas terus-menerus disebut dalam rangkaian persidangan kasus suap Wisma Atlet. Sejumlah kader elit Partai Demokrat yang diduga juga ikut terlibat kasus suap Wisma Atlet selain Anas adalah, Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan Menpora Andi Malarangeng, karena nama mereka juga terus disebut-sebut oleh para saksi yang diajukan dalam persidangan kasus ini.

Hayono Isman mengungkapkan, berdasarkan hasil jajak pendapat paling baru oleh LSI, suara Demokrat merosot secara drastis. Bahkan elektabilitas Demokrat berada di bawah Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Dari survei skala nasional, saat ini elektabilitas Partai Demokrat hanya 14 persen saja. “Turun dari 21 persen, PDIP 19 persen, Golkar 18 persen,” paparnya.

Hasil survei untuk DKI Jakarta saja, menunjukkan penurunan dari 36 persen, dan hanya tinggal 20 persen. “Untuk detailnya, tanya saja ke Syaiful Mujani (Direktur LSI, red.),” ujarnya menambahkan.

Hayono berpendapat bahwa hasil survei tersebut menunjukkan sebuah anomali. Ini karena hasil elektabilitas Presiden SBY masih tetap kokoh. “Biasanya, kalau presiden naik, partai naik. Kalau presiden turun, partai juga turun. Tapi sekarang partai turun, presiden tetap di atas,” tandasnya.

Komentar Redaktur KabarNet: 

Sungguh sangat aneh bagi siapapun yang berpikir logis, ketika melihat kenyataan bahwa Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, ternyata tidak diundang dalam forum rapat Dewan Pembina yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan Partai Demokrat, kecuali sang Ketua Umum. Dengan tidak diundangnya Anas dalam rapat tersebut, mengindikasikan bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan jajarannya sedang “marah dan tidak senang hati” terhadap Anas. Sikap “tidak mengundang” Ketua Umum dalam forum rapat sepenting itu sebenarnya adalah bahasa yang digunakan SBY untuk menyindir agar Anas tahu diri dan minggat dari Partai Demokrat yang sedang sekarat. [KbrNet/adl]

“Angelina Sondakh dan Wayan Koster mendapat Rp5 miliar,” kata Yulianis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 25 Januari 2012. Yulianis tengah bersaksi untuk terdakwa suap, Muhammad Nazaruddin, yang merupakan mantan bosnya di Permai Group.

Selain ke Senayan, Yulianis juga mengungkap adanya catatan pengeluaran uang untuk menggiring proyek di Kemenpora dan Komisi X DPR. “Bu Mindo Rosalina Manullang (Rosa) mengatakan ada yang ke Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharam, Paul Nelwan. Ada juga yang ke Angelina Sondakh dan Wayan Koster,” ungkapnya.

Yulianis merinci, berdasarkan catatannya, Paul Nelwan mendapat aliran dana sebesar Rp150 juta. Bahkan, Yulianis juga mengatakan terdakwa Nazaruddin dalam rapat pernah menyebut nama Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, Paul Nelwan terkait penggiringan proyek.

Lebih lanjut Yulianis mengatakan bahwa uang yang dikeluarkan untuk penggiringan proyek wisma atlet tersebut diambil dari dari hasil pengerjaan proyek dan juga sebagian dari fee yang diterima oleh Permai Grup.

Wayan Koster sudah pernah membantah dirinya menerima uang dari proyek wisma atlet. “Nggak ada. Kita tidak pernah terima uang, saya tidak pernah terima uang,” kata Wayan Koster.

Sedangkan Angelina Sondakh sudah berkali-kali membantah terlibat dalam kasus wisma atlet ini. Angie heran dirinya disebut-sebut menerima uang tersebut padahal dirinya tidak pernah bicara dengan Rosa.

Nazaruddin Kucurkan US$1,1 Juta ke DPR
Terdakwa kasus suap wisma atlet Muhammad Nazaruddin mengalirkan dana hingga US$1,1 juta ke DPR. Dana itu digunakan untuk mengurus proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang. “Pak Nazaruddin meminta uang tetapi urusannya lebih banyak ke teman-teman di DPR RI,” kata Yulianis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 25 Januari 2012.

Hal tersebut disampaikan Yulianis saat bersaksi untuk terdakwa Nazaruddin. Yulianis adalah mantan karyawan Nazaruddin di PT Permai Group. Menurut Yulianis, total uang yang diminta oleh Nazaruddin adalah US$1,1 juta. Uang tersebut, lanjut Yulianis, akan diberikan langsung kepada Nazaruddin jika ada di kantor atau menggunakan kurir jika yang bersangkutan berada di DPR RI. “Jika Bapak (Nazaruddin) di DPR, sopir saya, Lutfhi, Dadang dan Bari yang mengantar,” ujarnya.

Yulianis menjabarkan, dari permintaan Nazaruddin, dia sudah mengeluarkan uang sebesar US$450 ribu pada 30 April 2010. Kemudian, pada tanggal yang sama juga dikeluarkan uang sebesar US$50 ribu, US$200 ribu, dan US$400 ribu.

Saat kasus ini terkuak dan KPK menangkap Mindo Rosalina Manulang, Nazar kelimpungan. Ia langsung memerintahkan Yulianis untuk membereskan ruangannya dan ruangan Rosa, termasuk isi brankas.

Untuk mengamankan isi brankas, Yulianis memerintahkan rekannya Oktarina dan Neni Kartini untuk memindahkan isinya dan ditaruh ke kardus Gudang Garam yang isinya uang senilai Rp7 miliar, US$300 ribu, sertifikat tanah di Bekasi, beberapa sertifikat lain, STNK mobil kantor, dan deposito. vivaNews

Jakarta – KabarNet: Jalan raya masih menjadi pembunuh nomor wahid yang kian menakutkan. Menakutkan karena 90% kecelakaan lalu lintas ternyata akibat faktor manusia, si pengendara. Apalagi kalau si pengendara berada di bawah pengaruh alkohol dan narkoba, jalan raya pun menjadi ladang pembunuhan.

Saat itu, Afriani Susanti yang masih berada dalam pengaruh alkohol dan narkoba mengendarai mobil. Ia bersama tiga temannya baru saja selesai berpesta minuman keras dan narkoba jenis ekstasi di sebuah kelab malam. Kasus Afriani semakin membuktikan betapa ancaman narkoba semakin mengerikan. Bertambah mengerikan bila kita melihat fakta dengan mata telanjang bahwa peredaran narkoba di kelab malam Ibu Kota semakin bebas.

Pemakai bisa membunuh orang lain yang tidak berdosa secara massal seperti yang terjadi dalam tragedi di Tugu Tani. Namun, kesadaran politik mengenai soal itu masih rendah, sangat rendah. Tragedi maut di Tugu Tani mestinya menyadarkan para pemimpin negara ini betapa parahnya narkoba telah merusak anak bangsa.

Afriyani Susanti, pengemudi Daihatsu Xenia B 2479 XI, ternyata menenggak tiga botol minuman keras jenis whiskey dan bir pada malam sebelum kecelakaan terjadi pada Minggu (22/1/2012) siang. Saat itu Afriyani yang bekerja freelance di production house perfilman itu berpesta miras bersama teman-temannya, yakni Arisandi (34), Denny M (30), dan Adistina (26)di sebuah kafe di Kemang, Jakarta Selatan. Hal ini disampaikan Komisaris Besar Nugroho Aji Wijayanto, Selasa (24/1/2012) di Mapolda Metro Jaya. “Jadi pas minum itu, mereka konsumsi tiga botol whiskey dan tiga botol bir bersama-sama,” kata Nugroho.

Sebelumnya, pada Sabtu 21 Januari malam sekira pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, Afriani Cs menghadiri pesta ulang tahun di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Di cafe kemang, keempatnya menghabiskan malam dengan menikmati minuman beralkohol berupa bir dan whisky. Belum puas, pesta berlanjut ke diskotik Stadium, mereka kemudian berpindah tempat. Dengan menggunakan mobil Xenia, mereka menuju sebuah kelab malam di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Di sana mereka kembali minum dan juga mengonsumsi narkoba jenis ganja dan pil ekstasi, masing-masing orang setengah butir.

Nugroho menambahkan, sekira pukul 10.00 WIB, keempatnya berniat kembali ke Kemang untuk mengambil kendaraan salah satunya yang diparkir di sana. Namun, sekira pukul 11.00 WIB, Afriani tidak bisa mengendalikan kendaraan hingga akhirnya menabrak trotoar, pejalan kaki, pagar dan halte bus.

Menurut Nugroho, kecelakaan lebih diakibatkan pada pengaruh minuman keras dan bukan pil ekstasi sebab tersangka Afriyani hanya menelan setengah butir ekstasi. “Lebih ke pengaruh minuman kerasnya karena mereka cukup banyak minum malam itu,” ujar Nugroho.

Akibat miras yang terlampau banyak dan juga dampak pesta semalam suntuk, kondisi tubuh Afriyani diduga tak lagi prima. Dia mudah hilang konsentrasi dan bahkan diduga mengantuk. Naas, ia kehilangan kendali saat melintas di Jalan MI Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat. Mobil Xenia yang dikendarainya oleng bak badak mabuk dan menyeruduk 13 orang pejalan kaki. Sembilan orang tewas pada peristiwa itu. Nugroho menambahkan lagi, tersangka Apriyani mengemudikan mobil dalam kondisi out of control karena pengaruh minuman keras, bukan akibat ekstasi.

Pengaruh miras tersebut tak heran membuat pengemudi melajukan kendaraan melebihi batas kecepatan normal. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, Afriani Susanti, mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia mencapai 100 kilometer per jam ketika menabrak 13 orang di di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu kemarin.

Kini Afriyani dilimpahkan dari Ditlantas Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan mendalam terkait kepemilikan ekstasi. Salah seorang petugas piket Direktorat Penitipan Tahanan dan Perawatan Barang Bukti, Ajun Komisaris Umar Wirahadikusuma, mengatakan, saat dibawa masuk ke sel barunya, Afriyani tampak tenang. “Dia tenang. Tidak syok dan terlihat enjoy, biasa saja. Enggak kelihatan seperti orang bingung juga, komunikasi lancar,” papar Umar, Senin malam, di Mapolda Metro Jaya. Umar mengatakan, saat dirinya bertanya apakah ada keluhan, Afriyani menjawab tidak ada yang dikeluhkan.

Kronologi Tabrakan
Saksi mata bernama Suwarto menjelaskan, bahwa mobil itu datang dari arah Gambir menuju ke Tugu Tani. Saat mendekati Tugu Tani, mobil itu oleng kehilangan kendali. Saat hilang kendali, mobil kemudian menabrak para pejalan kaki yang sedang ada di trotoar.

“Mobil nyamber pertama tiga orang, terus sekelompok lagi, terus sekelompok orang lagi. Sampai akhirnya menabrak lagi halte di situ ada anak, ibu-ibu, dan remaja. Semuanya abis pulang dari Monas, mereka ada di trotoar, bukannya nyeberang,” papar Suwarto.

Setelah menabrak halte, mobil ternyata tidak berhenti juga. Mobil itu lalu meringsek masuk ke halaman Kementerian Perdagangan. “Saat masuk ke kantor kementerian aja, mobil itu membuat dua orang lagi terpental,” tutur Suwarto. Akhirnya, usai masuk kantor kementerian, mobil itu berhenti.

Suwarto adalah salah satu pejalan kaki yang beruntung selamat dari kecelakaan maut tersebut. Padahal, orang-orang sekitarnya sudah terpental dan ada pula seorang anak kecil yang terseret di bawah badan mobil. “Setelah kejadian, saya gemetaran. Ini semua pertolongan yang Maha Kuasa, saya berhasil menghindar. Ini kejadian paling mengerikan,” kata Suwarto. Seperti dikutip kompas.com.

Sementara itu, kondisi mobil “Badak Mabuk” berjenis Daihatsu Xenia itu ringsek hingga terlihat aki dan mesin dari depan. Mobil berplat nomor B 2579 XI yang berwarna hitam itu ringsek di bagian kapnya. Bemper depannya hilang sehingga aki dan mesin mobil tampak dari depan. Roda di bagian kiri depan sobek, kempes dan velg-nya penyok. Sedangkan bodi terlihat penyok di bagian kanan belakang, gardan belakang patah hingga roda dan velg mencuat ke kanan.

Kini Polisi telah menetapkan Apriani sebagai tersangka dalam kecelakaan yang menewaskan 9 orang itu. Apriani dijerat dengan Pasal 283, 287 ayat 5, Pasal 288, Pasal 310 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4.

Seperti diberitakan sebelumnya, mobil Xenia hitam yang dikemudikan wanita berusia 29 tahun itu menabrak sejumlah pejalan kaki di kawasan Tugu Tani, Minggu (22/1/2012) pukul 11.10 WIB. Sembilan orang tewas dan empat lainnya luka-luka. Saat kejadian, mobil ditumpangi empat orang, yaitu si pengemudi dan tiga rekannya, Arisendi (34), Denny Mulyana (30), dan Adistina Putri Grani (25).

Berikut ini Video Kecelakaan maut:

[KbrNet/Slm]

Masalah gorden ini diungkapkan oleh Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo yang merasa geram dengan penghamburan uang negara oleh para wakil rakyat penguasa gedung DPR-RI itu.

Menurut Tjahjo, para Anggota DPR memanjakan diri mereka dengan perlengkapan serba mahal. Disamping harga kursi pimpinan Banggar yang terungkap bernilai Rp 24 Juta per bijinya, kini untuk gorden di ruangan Anggota DPR pun disiapkan kualitas yang super mewah. Setjen DPR melengkapi ruangan para anggota DPR dengan gorden lux super mewah yang harganya Rp 6 juta per meter. “Perbaikan toilet perlu tapi nggak perlu diumumkan Rp 2 miliar. Misalnya, pergantian kain gorden, apa perlu pakai kain impor yang harganya Rp 6 juta per meter katanya,” ungkap Tjahjo Kumolo, seperti dikutip oleh Detikcom, pada hari Selasa (24/1/2012).

Selanjutnya Tjahjo berharap agar pihak Setjen DPR tidak lagi menganggarkan anggaran yang macam-macam. Karena akibat penghamburan uang rakyat tersebut berakibat mempertaruhkan citra DPR di mata rakyat. “Apa perlu pakai kursi Impor yang mahal yang akan mempengaruhi anggota DPR dalam pengambilan keputusan politiknya demi rakyat? Kan tidak ya,” cetusnya.

Tjahjo menekankan bahwa renovasi di komplek DPR-RI harus selektif. Agar tidak membuat kontroversi yang merugikan citra DPR. “Sedihnya saya kok hiruk pikuk soal yang nggak relevan dengan tugas politik DPR. Seperti toilet, kain korden-kursi impor yang nggak perlu. Biarlah urusan rumah tangga DPR diurus Setjen DPR saja. Pimpinan DPR hanya pengawas internal saja,” pungkasnya. [KbrNet/dtc/adl]

Lampung – KabarNet: Kepolisian Resor Kota Bandarlampung menahan jaksa yang mengonsumsi sabu. Hingga Senin (23/1) malam, Tesar Esandra masih diperiksa petugas. Niat awal Tesar, 28, adalah menikmati liburan panjang. Namun, pria yang bertugas di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ini justru merayakan liburan dengan cara mengisap sabu. Saat tengah menikmati sabu di sebuah rumah di Desa Natar, Lampung Selatan, pada Minggu (22/01) sekitar pukul 22.00 WIB, Tesar tertangkap. Polisi juga menyita dua paket sabu-sabu dan pirek sebagai barang bukti.

Tesar, menurut keterangan petugas, merupakan salah seorang yang telah lama menjadi incaran petugas. Karena, banyak laporan yang diterima petugas, yang bersangkutan sering melakukan pesta narkoba. Polisi mendapatkan informasi dari warga Natar, Lampung Selatan, yang menyebutkan Tesar sering menggelar pesta sabu di sebuah rumah yang dikontraknya.

Pada saat diringkus, Tesar sempat menyebutkan diri sebagai seorang jaksa. Namun, pihak kepolisian tetap melakukan penggeledahan dan akhirnya menemukan dua paket sabu. Ketika polisi menemukan barang bukti ini, Tesar tidak bisa lagi berkomentar dan tidak melakukan perlawanan. Pelaku akhirnya mengakui habis mengonsumsi narkoba di rumah rekannya di daerah Natar Lampung Selatan. Hasil tes urine Tesar pun positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine.

Kapolresta Bandarlampung Kombes M Nurochman mengatakan pihaknya sudah melakukan tes urine dan pelaku positif menggunakan narkoba jenis sabu. “Barang bukti berikut pelaku kini diamankan di Polresta Bandarlampung,” ujar Nurochman seperti diberitakan metrotvnews, Selasa, 24/01/2012. [KbrNet/Slm]

Jakarta – KabarNet: Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Direktur Utama PT Graha Nusa Utama (PT GNU) dan PT Nusa Utama Sentosa (PT NUS), Toto Kuntjoro Kusuma Jaya, sebagai tersangka dalam dugaan adanya dana Century di rekening Yayasan Fatmawati. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 23 Desember 2011 karena diduga melakukan pencucian uang lebih dari Rp 59 miliar.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution, mengungkapkan, belum lama ini pihaknya telah mengajukan pemblokiran dari rekening Yayasan Fatmawati. Setelah dilakukan pemblokiran, penyidik kemudian mengajukan ijin khusus untuk menyita rekening tersebut. Pengajuan pemblokiran ini menindaklanjuti laporan mengenai adanya aliran dana Bank Century, yakni dari Komisaris Bank Century Robert Tantular ke Yayasan Fatmawati.

“Akan segera kita sita dan nanti akan dimasukan ke dalam rekening barang bukti dari Bareskrim, dalam rangka untuk proses lanjut dari kasus tersebut. Uang ini kan hasil menjual aset macet yang dimasuk ke rekening Yayasan Fatmawati. Nah ini kan money laundring, makanya kita untuk proses lanjut,” pungkas Saud di Mabes Polri, Selasa (24/1/2012).

Awalnya Yayasan Fatmawati melaporkan aliran dana dari Robert Tantular yang mengalir ke kasnya. Koordinator Kuasa Hukum Yayasan Fatmawati, Rony Hartawan, kepada wartawan di Mabes Polri menjelaskan bahwa pada 2003, Yayasan Fatmawati melakukan perikatan peralihan hak atas tanah dengan PT. Graha Nusa Utama (PT. GNU) dan PT. Nusa Utama Sentosa (PT.NUS). Setelah ditelusuri dana-dana yang telah dibayarkan oleh Direktur PT GNU dan PT NUS, Toto Kuntjoro itu berasal dari Robert Tantular, terpidana kasus penggelapan dana nasabah PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia.

Saud menambahkan, peran tersangka Toto Kuntjoro dalam kasus ini, dalam prosesnya melakukan kerja sama dengan terpidana Robert Tantular. Mereka melakukan kerja sama dengan menjual aset dari beberapa aset Bank Century yang macet. Hasil penjualan aset seharusnya dimasukkan ke Century, namun oleh yang bersangkutan justru dimasukkan ke Yayasan Fatmawati. “Mereka menjual aset dari Bank Century yang macet, namun uang tersebut tidak masuk ke Century tapi ke Yayasan Fatmawati,” kata Saud.

Sebelumnya pada Desember 2011 lalu, Mabes Polri sudah memeriksa Direktur PT Graha Nusa Utama (GNU) Toto Kuntjoro Kusuma Jaya. Hasil pemeriksaan terungkap, Toto Kuntjoro menerima dana dari Robert Tantular Sebesar Rp. 127 miliar dan dimasukan ke rekening PT GNU di Bank CIC atau Century.

Memang Toto telah mengembalikan sebagian dana sebesar Rp 68 miliar kepada Robert Tantular. Sebagian dari pengembalian itu yakni sebesar Rp,5,5 miliar dimasukan ke rekening PT Antaboga Delta Sekuritas (ADS). Sedangkan Rp 15,2 miliar dikembalikan lewat seseorang bernama Erni. Sedangkan sisanya sebesar Rp 59 miliar dipergunakan oleh Toto Kuntjoro untuk biaya pengurusan dan pembelian tanah milik Yayasan Fatmawati seluas 22 Ha. [KbrNet/Slm]

Meski demikian, mereka tetap mendukung asalkan peruntukkan pajak itu jelas. Mereka berharap, pajak yang dibayarkan bisa dikembalikan dalam bentuk pembinaan kepada pelaku UKM. Saat ini, masih banyak UKM belum mendapat bantuan dari pemerintah, paling hanya segelintir yang mendapat bantuan dari pemerintah. Jika pemerintah memberlakukan pajak bagi pelaku UKM, akan ada dua kemungkinan yang terjadi, pelaku UKM terpaksa mengurangi keuntungan atau membebankan pajak kepada konsumen dengan menaikkan harga jual.

Kini, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak Penghasilan (PPh) kepada pelaku UKM beromset Rp 300 juta hingga Rp 4 miliar per tahum itu tengah dalam tahap penyelesaian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Kecil adalah mereka yang memiliki kekayaan bersih mulai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dan memiliki hasil penjualan tahunan melebihi dari Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar. Adapun Usaha Menegah adalah mereka yang memiliki kekayaan bersih mulai Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dan memiliki hasil penjualan tahunan Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar.

Dedi Rudaedi, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak mengemukakan, pemberlakuan pajak kepada UKM harus segera dilakukan. “Kita ingin memperluas basis perpajakan kita,” ujarnya. Dia menambahkan, “Jika UKM memberikan kontribusi pajak, ujung-ujungnya adalah penerimaan”.

Direktorat Jenderal Pajak menolak angapan apa yang mereka lakukan tidak berpuhak kepada ekonomi kecil. “Ini asas keadilan,” ujarnya. Menurut Dedi, terlepas dari unsur besaran pajak yang harus dibayar, semua orang saat ini sudah bayar pajak. “Masa ada yang lain yang juga menikmati fasilitas negara (listrik, air) tapi tidak mau bayar pajak,” katanya. Seperti dikutip tabloid Prioritas.

Menteri Koperasi dan UKM Dr. Syarief Hasan sependapat dengan Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan, Syarief juga tengah membidik pengusaha mikro. Ia mencermati pesatnya pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pada Tahun 2010, tercatat ada 53,8 juta unit UMKM. Setahun kemudian, jumlahnya melesat menjadi 55,2 juta unit.

Syarief mengemukakan, pihaknya sedang mempelajari berapa besar sumbangan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika usaha mikro tersebut dikenakan pajak. “APBN itu kan untuk kepentingan rakyat. Diambil dari pajak dan dikembalikan kepada rakyat,” ujarnya. Jika dibebaskan pajaknya, kata Syarief, “Kita berpotensi kehilangan sumber pendapatan”.

Menurut Nining I. Susilo, Direktur UKM Center Universitas Indonesia, pengenaan pajak pada UKM berdasarkan omzet akan banyak titik lemah. “lebih tepat jika dilihat dari profitnya,” ujarnya. Dia mengemukakan, jika beban pajak diberlakukan dari profit, besarannya tidak akan terlalu memangkas keuntungan yang diperoleh pelaku UKM.

Pahitnya, meski berasal dari rakyat, anggaran negara hasil pajak tersebut tidak pernah benar-benar kembali pada rakyat, melainkan untuk membiayai para pejabat beserta aparatusnya, membiayai proyek-proyek ‘pembangunan’, dan untuk membayar utang yang dibuat pemerintah.

banyaknya kutipan pajak dan retribusi belum lagi retribusi ilegal (pungli) membuat biaya produksi UKM menjadi lebih mahal sehingga suit bersaing di pasar khususnya kalau dibandingkan dengan produk dari luar negeri.

Di luar negeri, UKM benar-benar diperhatikan dan dibina untuk bisa menjadi usaha yang kuat dan menjadi tambah besar. Baru ketika UKM tersebut sudah kuat dan berkembang, pengusaha itu dikenakan pajak dengan besaran yang tidak memberatkan sembari terus mendapat dukungan penuh dari pemerintah.

Setiap tahun negara ini terus defisit dalam anggaran. Pemerintah lagi dan lagi mencari pendapatan dengan menaikkan pajak dari rakyat melalui berbagai cara. Setiap tahun rakyat wajib membayar pajak, namun hasil dari pajak tidak pernah bisa dinikmati oleh rakyat.

Dengan iklim ekonomi yang semakin sulit dan banyaknya pengangguran, sudah seharusnya pemerintah mendukung UKM agar perekonomian merangkak naik, bukan mencekik UKM dengan pajak dan pajak lagi. Lantas kapan rakyat kita bisa hidup layak? Mau mandiri membuka usaha saja sudah dihadang dengan ganjalan sedemikian. Rakyat semakin muak dengan keadaan yang sama sekali tidak memihak pada rakyat kecil. Mengapa rakyat yang harus dicekik untuk menutup defisit negara ini yang tak kan pernah usai? Hutang negara yang terus membengkak, korupsi yang merajalela dan tak dituntaskan akan terus membuat lubang dalam pendapatan negara. Pertanyaanya, adakah negara yang lebih labil dari negara ini? Mengapa pemerintah tak bijak dalam mengelola pajak dari investor asing? Dan masih ribuan pertanyaan yang menunggu aksi nyata Pemerintah sebagai jawabannya. [KbrNet/Slm/Prts]

KabarNet:  Perayaan Tahun Baru Imlek 2563 bagi warga Tionghoa selain sebagai perayaan pergantian tahun, juga merupakan perayaan hari kelahiran Khong Hu Cu. Namun kaum Ahmadiyah pun selayaknya ikut merayakan hari penting ini karena Khong Hu Cu merupakan tokoh penting dalam ajaran agamanya. Bagi kaum Ahmadiyah Khong Hu Cu bukan hanya sekedar tokoh, tapi juga sebagai nabi yang patut dihormati. Bahkan pendiri Agama Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad (MGA), mewajibkan kepada semua pengikutnya untuk beriman kepada Khong Hu Cu.

Jika membahas sejarah Tahun Baru Imlek, tentu ada kaitanya dengan penanggalan Cina. Kalender Imlek (Yinli) adalah kalender Cina yang dihitung mulai dari tahun lahirnya tokoh spiritual Cina, Khong Hu Cu (Kongzi), yang merupakan seorang nabi bagi pengikutnya.  Khong Hu Cu dilahirkan pada tahun 551 Sebelum Masehi. Jadi untuk tahun 2012 ini cara menghitungnya adalah 551+2012 = 2563 Imlek. Perayaan Tahun Baru Imlek juga merupakan perayaan ulang tahun tokoh Khong Hu Cu. Karena awal tahunnya dimulai dari awal kelahiran Khong Hu Cu, maka kalender Imlek juga sering  disebut Khongcu-lek.

Sebagai wujud penghormatan kepada jasa-jasa Khong Hu Cu, maka tahun kelahirannya 551 SM ditetapkan sebagai tahun ke-1. Dengan demikian penanggalan Imlek adalah perayaan umat agama Khong Hu Cu.

Khong Hu Cu bukan saja seorang tokoh yang dianggap nabi oleh umat agama Khong Hu Cu, melainkan juga Nabi bagi umat agama Ahmadiyah. Hal itu karena Mirza Ghulam Ahmad, yang merupakan pendiri agama Ahmadiyah dan juga nabi bagi pengikut Ahmadiyah, mengajarkan kepada kaum Ahmadiyah pengikutnya untuk beriman  kepada Khong Hu Cu sebagai salah seorang nabi / rasul / utusan Allah yang benar.

Ajaran Mirza Ghulam Ahmad (Ahmadiyah), seperti yang banyak tertulis dalam kitab-kitab karangannya, menyebutkan bahwa pengikut Ahmadiyah tidak hanya beriman kepada 25 orang nabi/rasul seperti yang tertulis di dalam Al-Qur’an, melainkan juga beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi / rasul / Imam Mahdi / Masih Mau’ud, dan juga beriman kepada Khong Hu Chu sebagai nabi / rasul / utusan Allah yang benar.

Dalam kitab-kitab agama Ahmadiyah karangan Mirza Ghulam Ahmad, yang sebagian isinya sudah sering dikutip dan diterjemahkan oleh pengikutnya, menyebutkan bahwa ajaran Ahmadiyah juga mengajarkan kepada pengikutnya untuk beriman kepada tokoh agama Hindu Sri Krishna, Siddharta “Buddha” Gautama, Luqman, Uzair, Zarathustra, sebagai nabi / rasul / utusan Allah yang benar. Bahkan pengikut Ahmadiyah juga beriman dan menganggap nabi / rasul / utusan Allah yang benar, kepada tokoh-tokoh agama lain yang banyak ditemukan dalam kitab-kitab berbagai agama dan diyakini oleh para pemeluk agama tersebut sebagai nabi. [KbrNet/adl]

Mobil berplat nomor B 2579 XI yang berwarna hitam itu ringsek di bagian kapnya. Bemper depannya hilang sehingga aki dan mesin mobil tampak dari depan. Roda di bagian kiri depan sobek, kempes dan velg-nya penyok. Sedangkan bodi terlihat penyok di bagian kanan belakang, gardan belakang patah hingga roda dan velg mencuat ke kanan.

Berikut ini Video Kecelakaan maut:

'Sopir maut' Afriyani Susanti

Sebelum kecelakaan maut terjadi Afriani yang bekerja freelance di production house perfilman itu habis menghadiri acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Ia diketahui menghadiri pesta ulang tahun temannya. “Habis pesta ulang tahun temannya,” ujar Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan, Senin (23/1/2012).

Menurut Rikwanto, dalam acara ultah yang dihadiri Afriani bersama tiga rekannya, mereka juga melakukan pesta shabu & minum-minuman keras jenis wisky di sebuah kafe.  “Mereka nyabu bersama,” tuturnya.

Bukan hanya shabu dan wisky, tersangka bahkan juga mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan ekstasi. “Mobil Xenia pinjaman. Sempat memakai narkoba jenis ekstasi dan ganja di tempat hiburan,” tegas Kombes Pol Rikwanto, Senin (23/1/2012).

Pengaruh kosumsi narkoba tersebut tak heran membuat pengemudi melajukan kendaraan melebihi batas kecepatan normal. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, Afriani Susanti (29), mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia mencapai kecepatan 100 kilometer per jam ketika menabrak 12 orang di di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu kemarin. Jadi yang di awal tersangka bilang kecepatanya 60-70 kilometer per jam itu diralat. Saat diperiksa Afriani juga tidak memiliki SIM dan STNK. [KabarNet]

Jakarta – KabarNet: Pelaku tabrakan maut di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat, yang menewaskan 9 orang, Minggu (22/1) kemarin, terbukti menggunakan narkoba jenis shabu. Berdasarkan hasil tes urine, Apriani Susanti positif menggunakan narkoba. Apriani menjalani tes urine di RS Kramat Jati, Jakarta Timur. “Pengemudi positif menggunakan shabu-shabu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan, Senin (23/1/12).

Sebelum kecelakaan maut terjadi Apriani yang bekerja freelance di production house perfilman itu habis menghadiri acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Ia diketahui menghadiri pesta ulang tahun temannya. “Habis pesta ulang tahun temannya,” ujar Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan, Senin (23/1/2012).

Menurut Rikwanto, dalam acara ultah yang dihadiri Apriani bersama tiga rekannya itu, mereka juga melakukan pesta shabu dan minum-minuman keras jenis wisky di sebuah kafe. Saat ini kasus penggunaan narkoba masih dikembangkan oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. “Mereka nyabu bersama,” tuturnya.

Bukan hanya shabu dan wisky, tersangka bahkan juga mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan ekstasi. “Mobil Xenia pinjaman. Sempat memakai narkoba jenis ekstasi dan ganja di tempat hiburan,” tegas Kombes Pol Rikwanto, Senin (23/1/2012).

Pengaruh kosumsi narkoba tersebut tak heran membuat pengemudi melajukan kendaraan melebihi batas kecepatan normal. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, Afriani Susanti (29), mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia mencapai 100 kilometer per jam ketika menabrak 12 orang di di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu kemarin. Jadi yang di awal tersangka bilang kecepatanya 60-70 kilometer per jam itu diralat. Saat diperiksa Apriani juga tidak memiliki SIM dan STNK.

Kronologi Tabrakan
Saksi mata bernama Suwarto menjelaskan, bahwa mobil itu datang dari arah Gambir menuju ke Tugu Tani. Saat mendekati Tugu Tani, mobil itu oleng kehilangan kendali. Saat hilang kendali, mobil kemudian menabrak para pejalan kaki yang sedang ada di trotoar.

“Mobil nyamber pertama tiga orang, terus sekelompok lagi, terus sekelompok orang lagi. Sampai akhirnya menabrak lagi halte di situ ada anak, ibu-ibu, dan remaja. Semuanya abis pulang dari Monas, mereka ada di trotoar, bukannya nyeberang,” papar Suwarto.

Setelah menabrak halte, mobil ternyata tidak berhenti juga. Mobil itu lalu meringsek masuk ke halaman Kementerian Perdagangan. “Saat masuk ke kantor kementerian aja, mobil itu membuat dua orang lagi terpental,” tutur Suwarto. Akhirnya, usai masuk kantor kementerian, mobil itu berhenti.

Suwarto adalah salah satu pejalan kaki yang beruntung selamat dari kecelakaan maut tersebut. Padahal, orang-orang sekitarnya sudah terpental dan ada pula seorang anak kecil yang terseret di bawah badan mobil. “Setelah kejadian, saya gemetaran. Ini semua pertolongan yang Maha Kuasa, saya berhasil menghindar. Ini kejadian paling mengerikan,” kata Suwarto. Seperti dikutip kompas.com.

Kini Polisi telah menetapkan Apriani sebagai tersangka dalam kecelakaan yang menewaskan 9 orang itu. Apriani dijerat dengan Pasal 283, 287 ayat 5, Pasal 288, Pasal 310 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4.

Kecelakaan ini terjadi di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat pukul 11.30 Minggu kemarin. Delapan korban meninggal di tempat sedangkan seorang lainnya tewas di RSPAD Gatot Subroto.

Data Nama Korban
1. Firmansyah (23) warga Tanah Tinggi 4.
2. Ujai (17) warga Tanah Tinggi 4.
3. Ari (17) warga Tanah Tinggi 4.
4. Suyatni (30) warga Jepara, Jawa Tengah.
5. Yusuf Sigit (3) warga Jepara, Jawa Tengah.
6. Pipit Alfiah Fitriyansih (18) warga Jepara, Jawa Tengah.
7. Nani Riyanti (25) warga Jepara, Jawa Tengah.
8. Wawan (17) belum diketahui alamatnya.
9. Moh. Akbar, 22, warga Tanah Tinggi 4.

[KabarNet/Slm]

Pernyataan Andreas Laurens tersebut disampaikan dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2563. Perayaan Imlek kali ini diharapkan agar dijadikan sebagai sebuah momentum untuk membangkitkan kesadaran bangsa, agar melanjutkan pembangunan di Indonesia dengan cara mendukung program-program pro-kesejahteraan rakyat yang telah dicanangkan pemerintah SBY. Terutama karena sejauh ini warga Tionghoa di Indonesia telah merasa nyaman di bawah pemerintahan Presiden SBY. “Karena itu, kami menghimbau seluruh warga Suku Tioghoa Indonesia untuk tidak menjadikan perayaan Imlek 2012 ini sebagai momentum menyerang pihak-pihak tertentu. Sebaliknya marilah kita berpikir positif dan bertindak produktif untuk membantu pemerintah menyelesaikan berbagai masalah yang masih dihadapi bangsa kita,” tandasnya.

Lebih lanjut Andreas Laurens berpendapat bahwa pemerintah Presiden SBY telah menunjukkan komitmen pada penegakan pluralisme Bhineka Tunggal Ika, yaitu dengan cara memberikan pengayoman kepada seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali, sehingga warga Tionghoa Indonesia benar-benar mendapat pengakuan sebagai bagian integral dari komponen bangsa. “Situasi ini bukan saja layak disambut gembira oleh seluruh warga masyarakat Tionghoa Indonesia, melainkan juga harus dijadikan sebagai momentum membangkitkan kesadaran kebangsaan,” ujarnya.

Selanjutnya Andreas Laurens menghimbau masyarakat Tionghoa agar senantiasa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan selalu memikul tanggung jawab sebagai bagian dari civil society yang turut menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara.

Dalam pada itu, Andreas Laurens memaparkan bahwa era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden Megawati merupakan masa transisi menuju demokrasi tanpa diskriminasi. Sementara era pemerintah SBY digambarkannya sebagai masa-masa implementasi dari apa yang sudah dicanangkan oleh Gus Dur dan Megawati dalam praktek kehidupan sehari-hari. “Selama pemerintahan SBY dicapai kemajuan luar biasa, khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Kewarganegaraan dan Anti Diskriminasi pada tahun 2006,” paparnya.

Masih menurut Andreas Laurens, masyarakat Tionghoa Indonesia memandang bahwa Presiden SBY adalah pemimpin yang mempersatukan, sehingga sangat disayangkan jika ada segelintir orang yang mengatas-namakan Suku Tionghoa Indonesia yang menyatakan bahwa mereka kapok memilih SBY karena tidak tegas sehingga membuat warga negara, termasuk etnis Tionghoa, tak memiliki jaminan keamanan untuk melakukan aktivitas di bidangnya masing-masing. “Kami menolak klaim segelintir orang yang mengatakan bahwa Suku Tionghoa kapok memilih SBY dan Partai Demokrat sehingga pada pemilu depan suara Partai Demokrat akan merosot,” tandasnya.

Andreas berpendapat bahwa setiap warga negara, termasuk warga Tionghoa, memiliki kebebasan untuk berpendapat, namun sebaiknya jangan digeneralisasi, misalnya pendapat pribadi diatas-namakan sebagai pendapat keseluruhan warga masyarakat Tionghoa Indonesia. Cara berpikir generalisasi dan klaim sepihak, menurut Andreas, tidak akan menguntungkan bagi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. “Sejak disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan dan Anti Diskriminasi sebaiknya jangan membawa-bawa atau mengatas-namakan etnis Tionghoa untuk kepentingan politik sesaat, karena hal itu dapat menimbulkan mis-interpretasi yang merugikan masyarakat Tionghoa itu sendiri,” pungkasnya.

Dukungan warga Tionghoa ini tentu sangat berarti dan menggembirakan bagi rezim SBY dan Partai Demokrat, mengingat populasi warga Tionghoa di Indonesia yang cukup signifikan, yakni sekitar 4% – 5% dari keseluruhan jumlah populasi penduduk Indonesia. Kalau total penduduk Indonesia kini mencapai 240 juta jiwa, berarti populasi warga Tionghoa berada dikisaran 12 juta jiwa. Sebuah angka yang sangat berarti untuk mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 nanti. Terutama ditengah keterpurukan citra rezim SBY dan Partai Demokrat di mata sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini. [KbrNet/adl]

Salah seorang bupati pernah mengadu menjadi korban dari permainan mafia anggaran bagi daerah yang dia pimpin. “Ada bupati yang mengadu ke saya, ‘Pak saya tidak dapat, padahal yang lain dapat’,” ujar SBY menirukan bupati yang ia maksud.

Namun SBY tidak menyebut nama atau bupati mana. Hal SBY sampaikan saat memberikan instruksinya kepada peserta rapat kerja pemerintah di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2012).

“Saya tanya kenapa? Dia jawab saya tidak mau kongkalikong,” lanjut SBY. Presiden SBY pun menyesalkan kejadian tersebut. Sebab pada tahap perencanaan dan penyusunan anggaran sudah ada permainan, bagaimana dengan pelaksanaannya. “Saya minta jangan main-main soal anggaran. Saya minta aparat penegak hukum, jaksa, dan polisi harus tindak tegas,” imbuhnya.

Kita terperangah membaca berita tersebut, bahwa yang disebut mafia anggaran ternyata telah diketahui langsung oleh presiden. Lalu kita bertanya, apa tindakannya untuk mencegah dan menghentikan praktik-praktik busuk tersebut? Dengan sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki kewenangan yang penuh, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Presiden dipilih rakyat (katanya 62 persen), ketua dewan pembina, dan dewan penasihat partai terbesar pendukung pemerintah, serta pemimpin sekretariat gabungan dari kumpulan sejumlah besar partai koalisi, tetapi mafia anggaran masih tetap berlangsung.

Menurut pemahaman kita, presiden tidak cukup hanya menyerahkan kepada penegak hukum untuk mengatasinya, terlalu normatif dan telah terjadi pembiaran terhadap praktik busuk dengan permainan yang merugikan rakyat, daerah, serta mengorupsikan anggaran.

Presiden amat ampuh menutup kebocoran-kebocoran seperti itu, sebab kewenangan ada di tangannya, baik melalui birokrasi maupun politis dengan penguasaan kursi oleh partainya, ditambah anggota DPR dari gabungan partai koalisi.

Kalau ada penyelewengan apalagi yang merugikan negara, aparat penegak hukum akan memproses. Sekarang, yang disidangkan di Pengadilan Tipikor: pengusaha Papua Dharnawaty, Setditjen P2KT Kemenakertrans I Nyoman Suisnaya, dan PEP Setditjen P2KT Kemenakertrans Dadong Irbarelawan, dan yang sedang disidik ada anggota Banggar DPR Wa Ode Nurhayati.

Darnawati, I Nyoman, dan Dadong tertangkap karena Darnawati menyerahkan Rp 1,5 miliar dari kewajiban commitment fee Rp 7,3 miliar dari 10 persen Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (DPPIDT) untuk Keerom, Mimika, di Papua Teluk Wondama, dan Manokwari di Papua Barat.

Wa Ode diduga menerima commitment fee dari tiga kabupaten di Banda Aceh agar daerah tersebut mendapat kucuran dana percepatan pembangunan. Tentu amat naif kalau hanya mereka itu yang berlaku curang. Mereka hanya kroco, bawahan, atau operator lapangan yang menurut istilah pengunjuk rasa, korlap.

Konon, daerah yang akan mendapat kucuran Dana Perimbangan Infrastruktur Daerah (DPID) ataupun DPPIDT hanyalah daerah yang mau dan mampu membayar commitment fee 10 persen dari pagu anggaran dengan syarat 5 persen sebelum pemerintah dan DPR (Kemenkeu dan Banggar), serta Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan, dan 5 persen setelahnya sebelum anggaran dikucurkan ke daerah bersangkutan.

Secara birokrasi, bagaimana pengawasannya? Menteri adalah pilihan presiden, apakah itu bukan pembiaran apabila mafia anggaran itu tetap merajalela? Bagaimana sistem pemerintahan kita untuk mencegahnya?

Apakah itu tidak sama dengan membiarkan para koruptor beraksi, kecuali ketahuan dan tertangkap oleh polisi, jaksa, dan KPK? Ini karena proses hukum adalah sarana terakhir (ultimum remedium).

Banyak pihak menuding penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan KPK) selalu tebang pilih, pilih bulu, dan pilih kasih, serta pilih tebang. Korupsi di bidang anggaran ini saja tidak akan berkurang selama sikap dan pola penyelesaiannya seperti itu, hanya mengandalkan hukum, apalagi mafia-mafia lain.

Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan di jalan tidak mungkin terjamin dan terpelihara dengan baik kalau hanya menyerahkan kepada polisi lalu lintas tanpa didahului kesadaran, peraturan, dan rambu-rambu lalu lintas yang memadai.

Kalau presiden sudah tahu ada mafia anggaran tanpa melakukan pencegahan dan hanya menyerahkan kepada aparat penegak hukum, mana mungkin negara ini bisa baik, tanpa ada upaya yang terencana dan berkesinambungan mengatasinya.

Masyarakat berharap SBY sebagai pendiri dan pengendali Partai Demokrat sebagai partai yang berkuasa harus menggunakan segala daya yang dimilikinya untuk menutup segala kemungkinan kebocoran keuangan dan setiap yang merugikan keuangan negara.

Tidak hanya menindak secara birokrasi dan politis segala kebocoran, tetapi setiap kemungkinan kebocoran.

Dengan kewenangan dan kekuasaan yang dipegangnya, kita berharap semua yang berkonotasi mafia, baik mafia pajak, mafia tanah, mafia impor, mafia ekspor, mafia perizinan, maupun mafia perpindahan dan penempatan pegawai, termasuk mafia hukum, harus dicegah presiden melalui jalur birokrasi dan dari proses politik melalui parlemen.

Proses hukum hanyalah penindakan terhadap kejahatan yang sudah terjadi, sedangkan yang kita harapkan adalah bagaimana kejahatan para mafia itu jangan sampai terjadi atau paling tidak dapat diminimalkan, dan itu ada di tangan presiden. Rakyat menunggu, tapi kapan dimulai?  [SinarHarapan]

Penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti aktifitas kandungan kimia di dalam tubuh dari kelompok relawan yang diberi konsumsi jus buah delima, untuk dibandingkan dengan aktivitas kandungan kimia di dalam tubuh kelompok lainnya yang tidak mengonsumsi ekstrak buah delima.

Hasilnya sungguh menakjubkan. Para peneliti menemukan, pada kelompok yang diberi asupan ekstrak buah delima, terjadi tingkat pengurangan yang signifikan dalam konsentrasi zat penanda 8-Oxo-DG, yaitu zat penyebab terjadinya kerusakan sel yang mengakibatkan gangguan dalam aktivitas otak, otot, hati, dan ginjal. Zat tersebut juga menyebabkan gangguan pada organ tubuh yang membuat kulit mudah menjadi keriput.

Para ilmuwan tim peneliti meyakini bahwa hal itu terjadi melalui proses oksidasi dari sel DNA. Bukan hanya itu saja, buah delima juga terbukti kaya dengan kandungan vitamin A, C, E, zat besi, dan antioksidan, yang berkhasiat untuk menetralisir radikal bebas.

Akhirnya para ilmuwan yang dipimpin oleh Dr Sergio Streitenberger itu menarik suatu kesimpulan atas hasil penelitian mereka, bahwa sari buah delima (atau jus delima) yang dikonsumsi secara teratur terbukti berkhasiat bagi manusia antara lain untuk:

- mengurangi stres.

– mencegah dan menghambat terjadinya penuaan dini,

– mengurangi kecemasan.

– mencegah timbulnya penyakit kardiovaskular.

– mencegah penyebaran sel kanker.

– memperlambat proses penuaan sel DNA.

– mencegah dan mengobati kerusakan sel yang berakibat pada gangguan dalam aktivitas otak, otot, hati, dan ginjal.

– mencegah dan mengobati gangguan pada organ tubuh yang mengakkibatkan kulit mudah keriput.

– menetralisir radikal bebas.

Dikutip oleh KabarNet dari literatur medis Genius Beauty. {KbrNet/adl]

Itulah kesimpulan redaksi KabarNet dari apa yang dicetuskan oleh Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi – Universitas Gajah Mada (Pukat UGM), Zaenal Arifin Mochtar, yang mengungkapkan kajian akademisnya bahwa tren korupsi pasti selalu meningkat setiap mendekati masa pemilu atau pilkada. Karena periode antara 2012 hingga menjelang pemilu 2014, merupakan masa-masa persiapan bagi parpol dan politikus peserta pemilu.

Zaenal Arifin Mochtar dalam kajian akademisnya berpendapat, persiapan pra pemilu ini membutuhkan dana yang luar biasa besar. Oleh sebab itu, penggalangan dana yang sering dilakukan secara ilegal patut untuk diwaspadai dan dicegah. ”Banyak pemicu yang menyebabkan korupsi menguat salah satunya adalah politik. Pemilu 2014 membutuhkan dana yang tidak sedikit,” cetusnya di hadapan sejumlah wartawan, pada hari Sabtu (21/1/2012).

Lebih lanjut lagi Zaenal mengungkapkan kajiannya, bahwa korupsi  besar-besaran pra pemilu ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, namun bahkan di daerah-daerah dimana kader-kader partai politik tersebut berkuasa. Menurut data terakhir yang dikumpulkan oleh Pukat UGM, dari 838 orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi, 471 orang di antaranya tercatat sebagai pejabat daerah yang juga merupakan politikus kader dari berbagai partai politik.

Pakar Hukum UGM ini meyakini bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah-daerah tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Berbagai macam kasus perkara korupsi, menurutnya, memiliki kaitan dengan politikus di tingkat pusat, walaupun hal ini tidak mudah untuk dibuktikan.  ”Kasus korupsi memiliki keterkaitan antara daerah dengan pusat,” tandasnya.

Kajian akademis yang dilakukan oleh Pukat UGM menyimpulkan bahwa modus operandi dalam tindak pidana korupsi rata-rata memiliki pola yang sama, yaitu melibatkan oknum pejabat negara yang memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk habis uang negara. Para pejabat pelaku tindak pidana korupsi ini disinyalir sudah semakin berkembang di semua lini, dan yang paling sering terlibat adalah mereka yang memiliki kaitan politik dengan parpol tertentu. [KbrNet/adl]

Negeri kita ini seolah negeri tanpa pemimpin, di tingkat lokal seperti tidak ada bupati maupun kepala desa. Pejabat!.. bukalah mata hatimu, tengoklah rakyatmu, jangan biarkan anak-anak bergelantungan di tengah sungai arus deras di bawah ancaman maut!!.

Kondisi jembatan itu miring hampir 90 derajat, satu bagian jembatan telah putus. Sehingga, untuk menyeberang dengan jembatan ini, kedua tangan harus memegang tali besi yang belum terputus. Sedangkan kaki menginjak bagian jembatan yang sudah terputus.

Meski di bawah ancaman maut, siswa sekolah dasar (SD) dan SMP di Kampung Ciwaru, Desa Sangiang Tanjung, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, terpaksa bergelantungan di jembatan gantung yang rusak diterjang hujan dan angin. Mereka harus melewati jembatan tersebut karena merupakan satu-satunya akses untuk bisa sampai ke sekolah mereka dengan cepat.

Jembatan gantung yang membentang di atas Sungai Ciberang yang berarus deras “terlebih kala musim hujan seperti sekarang” yang menghubungkan Desa Sangiang Tanjung dengan Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkasbitung. Kini pascabanjir dan hujan angin setiap hari warga dua desa tersebut memanfaatkan jembatan itu sebagai satu-satunya jalur transportasi yang paling cepat dan murah.

Kondisi jembatan dengan panjang lebih dari seratus meter itu sangat mengkhawatirkan bagi siapa pun yang melintasi. Sebab, tempat berpijak yang semestinya datar merata kini berubah miring seperti tebing labil yang bergoyang-goyang saat dilewati. Fisik jembatan tinggal menyisakan sling (tali kawat penyangga) dan tempat pijakan terdiri atas potongan-potongan papan kecil yang sudah rusak.

Untuk bisa melintasi jembatan tersebut, para siswa yang di punggungnya menggantung tas ransel berisi buku-buku pelajaran itu harus ekstrahati-hati. Mereka harus berpegangan kuat-kuat ke tali kawat jika tidak ingin jatuh dan hanyut terbawa arus Sungai Ciberang yang deras.

Karena itu, telapak tangan anak-anak yang sebagian besar murid sekolah dasar tersebut terlihat memar kemerahan karena harus berpegangan tali jembatan kuat-kuat sambil merambat. “Kami minta pemerintah segera memperbaiki jembatan ini. Sebab, jembatan ini satu-satunya jembatan penghubung menuju sekolah kami di Ona Rangkasbitung,” ujar Roni, siswa kelas satu SMPN 6 Rangkasbitung, kepada wartawan.

Meski sangat membahayakan keselamatan jiwa, Roni bersama teman-teman lain memberanikan diri bergelantungan di sling agar sampai ke sekolah. “Kadang kami terlambat datang ke sekolah karena terlalu lama menyeberangi jembatan gantung ini. Sebenarnya bisa saja tidak melalui jembatan ini, tapi harus memutar dan jarak tempuhnya cukup jauh hingga lebih dari sejam. Belum lagi, biaya transpornya (ongkos naik angkutan, Red) cukup mahal,” ungkapnya.

Sekretaris Desa (Sekdes) Sangiang Tanjung Hasanudin saat ditemui menyatakan, jembatan gantung yang ambruk diterjang banjir pada Sabtu (14/1) itu merupakan jembatan gantung penghubung antara warga Kampung Cikiray, Desa Sangiang Tanjung, Kecamatan Kalanganyar, dan Desa Pasir Tanjung. “Kami berharap pemerintah secepatnya memperbaiki jembatan gantung ini,” katanya.

Peristiwa ini tidak luput dari pemberitaan media asing. Kantor berita Inggris, Reuters bahkan mempublikasikan foto-foto menyesakkan dada itu. Bahkan media Inggris lainnya, Daily Mail, menyebut kondisi itu mirip dengan salah satu adegan dalam film terkenal “Indiana Jones And The Temple Of Doom”… “Sekilas, itu terlihat seperti adegan aksi dari film “Indiana Jones And The Temple Of Doom”, demikian tulis Daily Mail mengawali artikelnya, Jumat (20/1/2012).

Alhasil, lokasi jembatan yang rusak parah tersebut hanya sekitar lima kilometer dari Kantor Bupati Lebak di Kota Rangkasbitung. Sebenarnya, untuk memperbaiki jembatan rusak tersebut dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan saja dengan dana diperkirakan mencapai Rp 600 juta. Warga hingga kini hanya bisa berharap kepada pemerintah agar bisa segera memperbaikinya.

Lain halnya dengan gerak cepat pembangunan fasilitas gedung DPR RI, seperti toilet DPR seharga Rp 2 Miliar dan parkiran motor sebesar Rp 3 Miliar. Belum lagi renovasi terhadap ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) yang menelan biaya Rp 20 Miliar dari uang rakyat. Inilah kenyataan negeri ini yang sebenarnya.

TRAGIS!!..

[KbrNet/Slm/jpnn]

Jakarta – KabarNet: Para aktifis penggiat paham SEPILIS (Sekularisme – Pluralisme – Liberalisme), tidak pernah lelah dalam mengikis aqidah dan nilai-nilai Islam, agama yang dianut oleh 90 persen rakyat Indonesia. Kalau belum lama ini Komnas HAM, suatu organisasi yang dikenal “memiliki kedekatan” dengan kelompok penggiat paham SEPILIS, telah berhasil mempengaruhi Mendagri Gamawan Fauzi untuk mencabut Perda Miras di berbagai daerah. Kini Komnas HAM pun membuat kejutan baru, yaitu menerima pendaftaran seorang waria mantan PSK menjadi calon komisioner anggota Komnas HAM.

Saat ini Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sedang melakukan pendaftaran dan seleksi bagi calon komisioner Komnas HAM untuk masa tugas 2012-2017, menggantikan jajaran komisioner yang ada sekarang. Pendaftaran calon komisioner ini akan berlangsung sampai dengan 31 Januari 2012. Selanjutnya nama-nama pendaftar akan diseleksi oleh panitia seleksi (pansel) untuk diajukan ke Komisi III DPR-RI, yang nantinya akan memilih calon anggota Komnas HAM. Direncanakan pada akhir Juli 2012 nanti Komisi III DPR sudah menjatuhkan pilihan mengenai nama-nama anggota Komnas HAM yang baru, karena pada bulan September 2012 para komisioner baru itu sudah harus mulai bekerja.

Ada hal yang menarik perhatian wartawan dari berbagai media yang sedang meliput kegiatan pendaftaran anggota baru di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta, pada hari Jumat (20/1/2012). Yaitu adanya puluhan waria berpakaian menor mengiringi kedatangan seorang Waria bernama Yulianus Rettop Laut (50 tahun), seorang mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ikut mendaftar untuk menjadi komisioner anggota Komnas HAM.

Dari keterangannya kepada para wartawan usai melakukan pendaftaran, Yulianus mengungkapkan bahwa dirinya pernah malang melintang menggeluti hidup sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan nama Yuli selama 17 tahun. “Saya terjun menjadi PSK di Taman Lawang dan di Jalan Prapanca selama 17 tahun. Saya juga sempat berpacaran dengan seorang pria, namun cinta saya kandas,” ujar Yuli tentang masa lalunya.

Namun kini Yulianus yang lebih kerap disapa dengan nama panggilan “Tante Yuli” itu ingin mengabdikan diri memperjuangkan hak-hak kaum waria dengan mencalonkan sebagai anggota Komnas HAM. “Dengan pendaftaran sebagai calon komisioner Komnas HAM, saya berharap kami bisa hidup di dalam masyarakat dengan layak serta mendapatkan haknya secara normal seperti warga negara indonesia sewajarnya,” ujar Tante Yuli di Kantor Komnas HAM,

Tante Yuli yang juga Ketua Waria DKI Jakarta ini menegaskan bahwa walaupun dirinya dan kaum waria lain di Indonesia merupakan kelompok minoritas di tengah masyarakat, namun mereka mampu berprestasi. Bahkan, menurutnya, di antara mereka banyak yang berpendidikan S1 hingga S2. Salah satu contohnya adalah dirinya sendiri yang bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai sebagai Sarjana Hukum.

Mata jeli wartawan memperhatikan bahwa Tante Yuli terlihat kenal baik dengan sejumlah personil dikantor Komnas HAM. Hal itu karena dia memang selama ini aktif sebagai pejuang HAM memperjuangkan hak-hak kaum waria. Bahkan sebelumnya dia pernah mencalonkan diri sebagai anggota Komnas HAM pada 2007, namun kandas di tengah jalan. “Saat ini saya bekerja sebagai pejuang HAM, saya aktif bekerja di Arus Pelangi dan di Yayasan Srikandi Sejati,” katanya.

Kalau dilihat dari perjuangan kaum gay dan waria, selama ini mereka gigih memperjuangkan persamaan hak dengan kaum heteroseks yang benar-benar normal sebagai lelaki dan perempuan. Yang paling gigih diperjuangkan oleh para gay dan waria adalah hak mereka untuk hidup dan diterima ditengah masyarakat seperti hak-hak manusia normal lainnya. Yaitu antara lain hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk tampil, berdandan dan berpakaian seperti wanita sebagaimana yang selama ini mereka lakukan, dan yang paling penting adalah menuntut pengakuan dari pemerintah dan masyarakat atas hak kaum gay dan waria untuk menikah secara resmi antar sesama jenis.

Akankah Yulianus berhasil terpilih menjadi anggota komisioner Komnas HAM? Seandainya nanti dia berhasil terpilih, bagaimanakah reaksi ormas-ormas Islam dalam menyikapi hal ini? Marilah kita tunggu, karena hanya waktulah yang akan membuktikan hal itu. [KbrNet/adl]

Jakarta – KabarNet: Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh menangis dan meminta maaf kepada Marzuki Alie. Permintaan maaf itu dikarenakan proses anggaran renovasi Rp 20,3 miliar tidak pernah dikomunikasikan ke Marzuki, selaku Ketua DPR dan ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Hal itu diungkapkan Marzuki usai melaporkan sejumlah proyek DPR di kantor KPK, Jumat (20/01). “Bu Sekjen ke rumah semalam dan minta maaf ke saya. Sudah saya maafkan,” ungkap Marzuki, seperti dikutip lensaindonesia.com.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Nining Indra Saleh, mengaku lalai menjalani tugas membangun renovasi ruangan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR. Nining mengaku tidak memberikan informasi terkait pelaksanaan proyek sebesar Rp20 miliar itu kepada Ketua DPR Marzuki Alie. “Khusus proyek renovasi Banggar dilakukan melalui anggaran APBNP. Secara menyeluruh informasi tentang kegiatan renovasi ini belum terkomunikasikan dengan Ketua DPR. Jadi ada step yang belum kita laksanakan,” ujar Nining, seusai menemani Marzuki melaporkan korupsi, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/1).

Seperti diberitakan sebelumnya, Marzuki Alie melaporkan sejumlah proyek di Kesetjenan DPR, termasuk renovasi ruang Badan Anggaran. “Saya menghindari fitnah yang keji. Karena itu saya melaporkan proyek-proyek itu. Juga renovasi Banggar,” ungkap Marzuki Alie, Jumat (20/01).

Namun sikap berbeda justru ditunjukkan Marzuki saat melaporkan dugaan korupsi proyek-proyek DPR ke KPK. Marzuki bahkan tak mau melontarkan tuduhan tentang pihak yang melakukan penyelewengan uang negara di lembaga tinggi negara yang dipimpinnya itu.  “Mengenai materi-materi yang saya laporkan ke KPK memang tidak perlu saya sampaikan. Di dalamnya tidak ada menuduh seseorang,” kata Marzuki dalam jumpa pers di KPK. Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh juga duduk di samping kiri Marzuki.

Alie juga mengaku bernafas lega setelah mendengar pengakuan Sekjen DPR Nining Indra Saleh yang menyatakan lalai memberikan informasi yang utuh mengenai proyek pembangunan ruang rapat Badan Anggaran (Banggar).

Marzuki mengatakan, wajar saja bila pihaknya pada awal-awal kasus ini mencuat terkejut. Terlebih, ketika proyek ini mulai dikaitkan dengan dirinya. “Karena di BURT itu kan kolektif kolegial ada wakil-wakil. BURT sama seperti DPR jadi salah besar kalau orang bilang Ketua DPR itu powerfull. Untuk kasus renovasi ini memang terlewatkan Bu Sekjen, makanya saya kaget jadi clear. Jangan masyarakat menuduh tidak mungkin Ketua DPR nggak tahu apa-apa,” kata Marzuki.

Anehnya, Mantan Sekjen Partai Demokrat yang selama ini sering membuat pernyataan yang menyudutkan Nining itu malah melontarkan nada berbeda. Marzuki  tak yakin jika Nining melakukan penyelewengan dalam proyek-proyek DPR, justru keadaan berubah 180 derajat dimana kini politisi Partai Demokrat itu membelanya. Ia menyatakan harapan tidak ada dugaan korupsi pada renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR. “Saya yakin Ibu Sekjen tidak terlibat, saya yakin teman-teman (DPR) masih baik taat aturan perundang-undangan,” ujar Marzuki seusai melaporkan kasus korupsi, di Gedung KPK, Jumat kemarin.

Lantas siapa phak di DPR yang bertanggung jawab dalam proyek-proyek DPR yang diduga bermasalah?

Selamat Pak Alie… akting anda di episode kali ini sangat mengagumkan. Semoga di episode berikutnya akan semakin cemerlang.

[KbrNet/Slm]

Anggaran mebeleur ini terdiri pengadaan meja dan kursi ruang rapat paripurna, lukisan abstrak, jam dinding, Air Conditioner ruangan ketua dewan, karpet di ruangan ketua dewan dan anggaran microphone untuk ruang rapat paripurna serta anggaran untuk kain jendela gorden seharga Rp70 juta. Tak hanya itu, berdasarkan pantauan Tempo di ruangan sidang paripurna juga terdapat 3 buah gitar listrik dengan harga diatas Rp 100 juta.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Franky Mewengkang mengatakan anggaran Rp2,5 milliar tersebut memang dianggarkan untuk satu tahun. Tapi kata dia, anggaran tersebut tak melulu dihabiskan untuk anggaran mebeleur, melainkan untuk alat dan kelengkapan kantor. Rinciannya adalah untuk mebeleur sebesar Rp726 juta dan untuk anggaran microphone sebesar Rp500 juta, sisanya dibagi untuk alat kelengkapan dewan lainnya.

Sementara itu untuk tahun 2012, Sekretariat Dewan juga menyediakan anggaran perbaikan kantor sebesar Rp10 milliar. Rencananya, dengan anggaran renovasi tersebut, kantor Dewan akan dipenuhi dengan fasilitas modern. Bahkan ada ruangan refreshing untuk para anggota DPRD Manado yang didalamnya terdapat ruangan billiard dan ruangan full elektronik.

“Nantinya ada dua buah lift dengan kapasitas 5-8 orang yang bakal dipersiapkan untuk penyambutan tamu ketika ada acara istimewa,” jelas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Danny R W F Sondakh.

Sementara, Pengamat Sosial Kota Manado Terry Umboh mengatakan anggaran ini kontras dengan kondisi Kota Manado yang membutuhkan sejumlah perbaikan infrastruktur. “Seharusnya anggaran yang sangat besar ini dialokasikan untuk tanggul pencegah banjir karena Manado rawan dengan banjir. Tetapi rupanya DPRD Manado inginkan gaya hidup yang mewah tanpa melihat masyarakat mereka sendiri,” papar dia Umboh. TEMPO.co

Jakarta – KabarNet: Banyak pernyataan penting dilontarkan oleh sejumlah tokoh nasional yang menjadi narasumber dalam acara Silaturahmi Tokoh Bangsa ke-3 dengan tema ‘Problematika Bangsa dan Solusinya’ di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, pada hari Kamis (19/01/2012). Diantaranya adalah pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang memandang bahwa langkah “revolusi” tidak melanggar konstitusi negara.

Dalam forum diskusi tersebut Din Syamsuddin menyebutkan bahwa saat ini ada sebuah kelompok yang menginginkan dilakukannya perubahan secara cepat dan mendasar di Indonesia, atau dengan kata lain melakukan revolusi. Kelompok revolusioner tersebut, menurut Din, memilih langkah yang bertujuan pemakzulan politik atau menggulingkan rezim yang sedang berkuasa.

Din Syamsuddin berpendapat, apabila ada kelompok yang menginginkan pemakzulan politik, maka kelompok itu harus melakukan revolusi dengan memperhitungkan segala resiko yang akan terjadi. “Kita dengar dan tadi juga ada wakilnya, kita dengar (mereka menginginkan) pemakzulan politik, maka itu jelas harus mengambil bentuk revolusi, tentu dengan segala konsekuensinya,” komentar Din di hadapan wartawan berbagai media, seusai acara pertemuan Silaturahmi Tokoh Bangsa tersebut.

Lebih lanjut Din Syamsuddin menandaskan bahwa langkah resolusi terhadap rezim yang berkuasa tidak melanggar konstitusi. Karena menurut keterangan pakar tata negara, jalur perubahan melalui revolusi merupakan gerakan ekstra konstitusional.

“Tadi kita dengar dari pakar konstitusi, itu (revolusi, red.) boleh-boleh saja, tidak harus dipandang sebagai inkonstitusional, tapi ekstra konstitusional. Tentu dengan segala costnya, bisa menang bisa juga tidak menang, Revolusi kalau sudah darurat boleh-boleh saja, tapi harus tanpa kekerasan,” tutur Din Syamsuddin  memaparkan.

Dalam pada itu Din Samsuddin juga mengatakan bahwa salah satu masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah masalah penegakan hukum. Karena dalam sebuah negara, menurut Din, hukum seharusnya dijadikan panglima dalam setiap sendi kehidupan. “(Tentang) Penegakan hukum, agar hukum menjadi panglima,” tandasnya.

Disamping permasalahan di atas, Din Syamsuddin beranggapan bahwa rakyat saat ini sedang dihadapkan dengan semacam sindrom sosial, dimana banyak ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat alpanya pemimpin saat ini, “Masalah hilangnya kepatuhan sosial yang sudah menggejala,” ujarnya.

Sebuah perubahan, menurut Din Syamsuddin sendiri adalah bagaimana agar kinerja pemerintah bisa berjalan dengan lebih baik lagi, dan mampu mendengarkan semua aspirasi masyarakat. Untuk tujuan itu, Din menyatakan bahwa dirinya tidak akan alpa untuk terus-menerus melakukan kritik terhadap pihak penguasa. “Kalau terpaksa revolusi, ya revolusi pemikiran, tapi perubahan itu lebih kepada perbaikan kinerja pemerintah sebagai pemangku amanat,” katanya menjelaskan.

Pertemuan tersebut adalah forum Silaturahmi Tokoh Bangsa ke-3, merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang sudah pernah diadakan sebanyak dua kali. Forum silaturahmi kali ini bertema “Problematika Bangsa dan Solusinya”, dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Wiranto, Jimly Ashhiddiqie, Din Syamsuddin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Martinus Situmorang, tokoh agama Frans Magnis Suseno, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, politisi Nasdem Harry Tanoe, aktivis senior Harry Tjan, serta mantan Menteri Perindustrian dan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris. Acara ini digelar di gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, pada hari Kamis (19/1/2012). [KbrNet/adl]

Jakarta – KabarNet: Sebuah pertemuan penting yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional digelar di gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, pada hari Kamis (19/1/2012). Acara tersebut adalah pertemuan Silaturahmi Tokoh Bangsa ke-3, yang merupakan kelanjutan dari pertemuan silaturahmi sebelumnya yang sudah pernah diadakan sebanyak dua kali. Forum silaturahmi kali ini bertema “Problematika Bangsa dan Solusinya”, dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Wiranto, Jimly Ashhiddiqie, Din Syamsuddin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Martinus Situmorang, tokoh agama Frans Magnis Suseno, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, politisi Nasdem Harry Tanoe, aktivis senior Harry Tjan, serta mantan Menteri Perindustrian dan Menteri Tenaga Kerja Fahmi Idris.

Dalam pertemuan penting tersebut, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa, pada hakikatnya, semua permasalahan bangsa ini dapat diatasi dengan cara memberikan keteladanan. “Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, dasar permasalahannya hanya soal keadilan, kalau pemimpin sudah bertindak adil, maka tidak akan ada kemarahan rakyat,” ujar Jusuf Kalla.

Lebih lanjut lagi Jusuf Kalla menyoroti penyebab dari kemarahan rakyat Indonesia yang belakangan ini terlihat jelas dan sudah tidak mungkin bisa ditutup-tutupi lagi. “Rakyat marah karena harapannya tidak tercapai, intinya bagaimana keadilan itu tercapai. Tidak harus sama-sama senang, bisa saja sama-sama susah,” tandas Kalla dalam paparan pidatonya.

Dalam kesempatan itu, mantan Menhankam Pangab Jenderal (Purn) Wiranto menekankan pentingnya keteladanan dari seorang pemimin bangsa. Wiranto yang juga Ketua Umum Partai Hanura ini berpendapat bahwa keteladanan seorang pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan harus bisa ditunjukkan dengan kemampuan memisahkan antara kepentingan partai dan kepentingan rakyat. “Presiden harus berani memberi contoh, meninggalkan jabatan politik dan fokus kepada tugas negara,” cetus Wiranto mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena merangkap jabatannya sebagai seorang presiden dengan jabatan lain sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Menurut Wiranto, seandainya presiden SBY memberi contoh keteladanan dengan melepaskan jabatannya di Partai Demokrat, tentunya keteladanan itu akan dicontoh oleh para pejabat yang lain, “Jika hal itu dilakukan dan diikuti oleh pejabat negara lain di berbagai tingkatan, maka banyak kepentingan rakyat yang akan terselamatkan,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, mempersoalkan penyebab konflik berkepanjangan yang terus menerus terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Akbar berpendapat pentingnya menghormati kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, “Masih ada sikap yang belum menghormati kemajemukan, padahal hal itu merupakan salah satu dari empat pilar bangsa,” ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Dalam kesempatan itu Akbar Tanjung juga menyoroti kegagalan pemerintah dari sisi ekonomi. Pemerintah, menurutnya, belum bisa menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945 yang mewajibkan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam lainnya untuk kemakmuran rakyat.

Pertemuan Silaturahmi Tokoh Bangsa ke-3 tersebut diisi dengan diskusi dan orasi secara bergantian oleh sejumlah tokoh nasional yang hadir. Forum tersebut ditutup oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, sebagai pihak yang menjadi tuan rumah untuk pertemuan ini.

Dalam kesimpulan akhirnya, Din Syamsuddin antara lain menyimpulkan hasil dari diskusi para tokoh nasional tersebut, dengan kesimpulan akhir tentang pentingnya seorang pemimpin menunjukkan keteladanan kepada orang-orang yang dipimpinnya, dan tidak hanya pandai bersolek saja.“Pemimpin hendaknya memiliki keteladanan sejati, bukan hanya bersolek,” tandasnya yang langung disambut dengan tempik sorak oleh hadirin yang hadir. [KbrNet/adl]

Jakarta – Kasus HIV/AIDS di DKI Jakarta kian parah. Tahun lalu, pengidap virus ini meningkat 1.332 kasus dibanding pada 2010. Kondomisasi dan tempat hiburan malam, dinilai sebagian pemicunya.

Menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) DKI Jakarta Rohana Mang­gala, kasus HIV/AIDS pada 2011 mencapai 5.650 kasus atau 25,3 persen dibanding pada 2010 sebanyak 4.318 ka­sus. “Ini tan­tangan berat bagi pe­merintah untuk le­bih mening­katkan upaya pen­ce­gahan me­ning­katnya jumlah kasus HIV/AIDS,” kata Rohana di Jakarta, kemarin.

Rohana menyebutkan, dari to­tal kasus yang terjadi hingga 2011, wilayah yang paling ba­nyak terjadi kasus HIV/AIDS ada di Jakarta Timur 28 per­sen. Di­susul Jakarta Barat 23 persen, Jakarta Pusat 20 persen, Jakarta Uta­ra 14 persen dan Jakarta Se­latan 15 persen.

Sedangkan kasus HIV/AIDS berdasarkan kelom­pok umur pa­da 2011, kelompok umur 25-44 tahun 78 persen atau naik 2 persen di­bandingkan 2010 seba­nyak 76 persen. Kelompok umur di atas 45 tahun mencapai 15 per­sen, me­nurun satu persen diban­ding 2010 sebanyak 16 persen.

Kelompok umur di bawah satu tahun mencapai dua persen, me­nurun satu persen dari 2010 yang hanya satu persen. Ke­lompok umur 1-4 tahun mencapai satu persen, naik satu per­sen dari tahun 2010 yang nol persen. Sedangkan kelompok umur 15-24 ta­hun mencapai dua per­sen, me­nurun tiga persen di­banding 2010 sebanyak lima persen.

Pengamat Kese­hatan dari Universitas Indo­nesia Adang Bachtiar menilai, ku­rang­nya anggaran dana dari pe­me­rintah menjadi penyebab se­makin me­ningkatnya jumlah pen­derita HIV/AIDS.

Kontribusi nasional untuk prog­ram pencegahan HIV/AIDS, menurut Adang, mes­tinya makin me­ning­kat tahun ke tahun. “Sayangnya, eskalasi anggar­an nasional untuk mencegah dan menanggulangi meningkatnya HIV/AIDS ti­dak terjadi. Keter­gantungan ter­hadap asing masih tetap terjadi,” cetus Adang.

Melihat masih banyaknya ka­sus ini, peneliti Institute for Sus­tai­nable Reform (INSURE) Ing­gar Saputra menyarankan peme­rintah segera membuat sol­usi pre­ventif atau pencegahan.

Inggar menilai, lebih baik Pem­prov DKI Jakarta menyeru­kan per­nikahan sebagai solusi kon­kret mem­perbaiki tatanan sosial yang mem­buruk. Pernikahan dapat meng­halalkan hubungan seks se­hingga lebih produktif dan sehat. “Apalagi, semua agama dan aturan sosial menjadikan perni­kahan sebagai solusi jitu menga­tasi masalah penyimpangan sek­sual di masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Inggar, se­lama ini Jakarta telanjur salah kaprah menganggap tempat hi­buran ma­lam sebagai ajang pemasukan pendapatan daerah. “Padahal, banyak ditemukan transaksi narkoba dan tempat penyebaran HIV/AIDS disitu,” ungkapnya.

Inggar juga melihat, masih minimnya sosialisasi oleh pe­merintah dalam mencegah dam­pak HIV/AIDS. “Penyebaran pamflet belum menjangkau se­mua kalangan, kecuali bagi mas­yarakat yang rajin datang ke tem­pat peme­rintahan seperti Pus­­kesmas, kelurahan dan lain­nya,” ung­kapnya.

Jakarta Timur, Kawasan Terparah
Jakarta Timur yang menempati urutan pertama wilayah paling banyak terdapat kasus HIV/AIDS, petugas terus meng­gelar razia Pekerja Seks Komer­sial (PSK) demi meminimalisir pe­nyebaran virus tersebut.

Dalam razia pada Selasa di­nihari (17/01) di sejumlah tem­pat di Ja­karta Timur, Satuan Po­lisi Pa­mong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur berhasil menja­ring 20 PSK dan seorang waria. “Razia ini kegiatan rutin. Me­reka yang terjaring kebanya­kan wajah-wajah baru dengan usia berkisar 20-25 tahun,” kata Ke­pala Seksi (Kasie) Operasi Sat­pol PP Jakarta Timur Mawardi.

PSK dan waria yang terjaring razia di Jalan Bekasi Timur Raya atau depan LP Cipinang se­ba­nyak 15 orang dan satu waria, di Jalan TMII Pintu I sebanyak tiga PSK dan Jalan Pemuda sebanyak dua PSK.

Dalam razia yang menerjun­kan 40 petugas gabungan dari Satpol PP dan Sudin Sosial Ja­karta Ti­mur itu, petugas sempat kesu­litan ketika merazia kawa­san di depan LP Cipinang karena para PSK dikawal tukang ojek.

Salah satu PSK yang tertang­kap, Sinta (28) menuturkan, dia baru sebulan di Jakarta. Dia ter­­paksa jadi PSK karena bu­tuh membiayai anaknya setelah di­cerai suaminya sejak tiga tahun lalu. “Saya cuma cari pria yang mau diajak kencan dan mi­num. Tidak lebih dari itu,” akunya. [RakyatMerdeka]

Jakarta – KabarNet: Sungguh “beruntung”. Karena tak lama lagi, rakyat Indonesia yang melintasi Jl Gatot Subroto, Jakarta, baik dari arah Slipi maupun Semanggi akan dihibur dengan pertunjukan, yakni menyaksikan wajah Ketua DPR Marzuki Alie dan wajah-wajah pimpinan DPR lainnya melalui dua buah Papan Reklame yang akan dipasang di halaman bagian luar gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta. Adanya hiburan rakyat tersebut berkat sebuah proyek siluman (tanpa melalui proses tender) untuk dua unit layar Light-Emitting Diode (LED) yang tahu-tahu sudah lolos dan kini sedang dikerjakan oleh kontraktor. Layar reklame itu akan bergonta-ganti menampilkan wajah-wajah pimpinan DPR serta bermacam-macam kegiatan anggota dewan lainnya. Kadang akan terpampang tulisan “Selamat Datang di DPR-RI” dan sebagainya. Untuk pertunjukan hiburan rakyat yang ditampilkan oleh dua layar reklame itu, DPR melalui kesekjenan sudah berhasil dengan sukses menilap uang rakyat sebesar Rp 4,8 Miliar, sama dengan harga sebuah rumah gedung mewah.

Dari dua layar reklame yang berukuran 3×2 meter tersebut, satu unit sudah terpasang di atas tiang penyangga setinggi 3 meter di halaman bagian luar Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sedangkan satu unit lainnya masih sedang dikerjakan oleh pihak kontraktor.

Sebelumnya di lokasi tersebut sudah dipasang gambar-gambar pimpinan DPR dalam sebuah papan reklame biasa ukuran 3×2 meter. Namun, papan tersebut hanya dimanfaatkan untuk acara-acara tertentu, misalnya untuk menuliskan ucapan Selamat Tahun Baru, Selamat Idul Fitri, Selamat Hari Natal, dan sebagainya.

Dari pemantauan Redaksi KabarNet yang melakukan verifikasi langsung ke Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) SETJEN DPR-RI, ternyata tidak ada tender untuk proyek layar reklame tersebut. Padahal menurut ketentuan yang ada, setiap proyek di atas Rp 200 Juta harus melalui proses mekanisme tender.

Sebuah sumber di kesekjenan DPR-RI yang menolak disebutkan identitasnya, mengungkapkan bahwa proyek layar reklame ini bernilai Rp 4,8 miliar, dan ternyata memang benar, tidak melalui proses tender. Diungkapkan pula bahwa terdapat juga proyek yang serupa (layar reklame LED) di lembaga MPR namun hanya menghabiskan anggaran Rp 2,1 Miliar, untuk layar reklame dengan jenis dan ukuran yang sama.

Saat sejumlah wartawan mengkonfirmasi kasus ini kepada Ketua DPR Marzuki Alie, ternyata petinggi Partai Demokrat ini pun tidak membantah bahwa memang benar proyek ini tidak melalui tender. Marzuki menegaskan bahwa pihaknya sudah mengingatkan Setjen DPR bahwa, sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, semua proyek dengan nilai di atas Rp 200 juta harus melalui mekanisme tender. Namun lagi-lagi, kata Marzuki, Setjen DPR mengabaikan peringatan dari pihaknya. “LED… sudah berkali-kali saya ingatkan, tapi spesifikasi yang dibuat, diatur (direkayasa, red.) sehingga tidak bisa tender. Padahal barangnya umum,” ujar Marzuki.

Kelihatannya sudah saatnya KPK menelusuri berbagai “proyek aneh” DPR bernilai miliaran rupiah, bahkan ada yang triliyunan rupiah. Pada tahun 2011 yang lalu rakyat dikejutkan oleh Proyek Pembangunan Gedung DPR senilai Rp 1,7 Triliyun, yang setelah dipermasalahkan tiba-tiba turun drastis menjadi Rp 800 Miliar. Kemudian muncul lagi sebuah proyek aneh lainnya, yaitu proyek perawatan gedung DPR untuk tahun 2012 yang dianggarkan senilai Rp 500 Miliar. Kenapa dikatakan “proyek aneh”? Karena ternyata biaya perawatan gedung DPR dibanding dengan membangun gedung DPR yang baru hanya berselisih Rp 300 miliar (Rp 800 Miliar dikurangi Rp 500 Miliar = Rp 300 Miliar). Bukankah hal ini sangat aneh?

Tidak berhenti sampai disitu, rakyat pun dikejutkan lagi oleh proyek-proyek aneh di DPR seperti berikut di bawah ini:

- Pembelian Laptop sebesar Rp 21 Miliar.

– Proyek Renovasi ruang rapat super mewah berukuran 10×10 meter untuk Banggar DPR senilai Rp 20 Miliar.

– Proyek Perbaikan Toilet DPR senilai Rp 2 Miliar.

– Proyek Parkiran Motor Rp 3 Miliar

– Proyek Pengadaan Pengharum Ruangan senilai Rp 1,6 miliar,

– Proyek Kalender DPR senilai Rp 1,3 miliar,

– Proyek Makanan dan Pemeliharaan Rusa DPR Rp 598 juta!

– Proyek Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh bagi anggota DPR senilai Rp 841,5 Juta.

Kini terungkap pula proyek tanpa tender untuk pembuatan layar LED reklame DPR senilai Rp 4,8 Miliar.

Suatu hal tentang mekanisme proyek di DPR yang patut diketahui oleh masyarakat, bahwa Setjen DPR yang berwenang melaksanakan proyek-proyek tersebut hanyalah sebagai pihak pelaksana dan penanggung jawab proyek saja. Namun permintaan untuk diadakannya proyek-proyek tersebut harus datang dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang notabene juga diketuai oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Proyek DPR juga harus disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR. Kesimpulannya, adalah sangat mustahil dan tidak masuk akal kalau Pimpinan DPR dan Banggar DPR tidak mengetahui proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Setjen, sementara mekanisme permintaan dan persetujuan atas proyek-proyek tersebut harus sepengetahuan Pimpinan DPR dan Banggar.

Ironis!

[KbrNet/adl]

Blitar – Delapan warga Kecamatan Bakung, Blitar, Jawa Timur, harus meregang nyawa akibat menenggak minuman keras oplosan di lokasi dalam acara berbeda. Jumlah ini merupakan gabungan dari empat korban lainnya yang meninggal, Selasa (17/1) kemarin.

Tambahan empat warga yang meninggal, Rabu (18/1/2012) itu adalah, Hermanto (30), warga Desa Sidomulyo, Sugeng (46), warga Kedung Banteng. Keduanya tewas setelah dirawat di Rumah Sakit Suhada Haji Kota Blitar. Korban lain adalah Saniman (31), warga Desa Kedung Banteng yang tewas setelah dirawat di RS Budi Rahayu dan Eko (21), yang merupakan tetangga Saniman, tewas di rumahnya.

Selain empat warga meninggal dunia, ada warga lainnya yang saat ini kondisinya juga masih sakit akibat mengonsumsi minuman keras. Mereka adalah Janes (21), Nanang (21), Jarmani (33), Sugianto (30), Rianto (32), Kukuh (26), Sujiono (31). Saat ini, mereka dirawat di Puskesmas Wonotirto.

Kepala Kepolisian Sektor Bakung AKP Edy Sulistyono mengatakan pihaknya terus melakukan pemeriksaan pada saksi dan meminta keterangan tentang kasus itu. “Kami terus kumpulkan bukti dan minta keterangan saksi tentang kasus ini,” katanya.

Ia juga mengaku belum bisa menghitung dengan pasti berapa warga yang ikut minum saat pesta minuman keras di Desa Kedung Banteng dan Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung tersebut. Selain itu, pihaknya masih mencari keterangan dari para saksi, juga karena barang bukti berupa sisa botol dari minuman keras yang dikonsumsi warga itu ternyata telah dimusnahkan, setelah mereka pesta.

Sejumlah warga mengaku mengetahui jika mereka ini menggelar pesta minuman keras di salah satu warung yang ada di daerah itu pada Minggu (15/1) siang di tepi jalan wilayah Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung.

Mereka mengonsumsi minuman jenis topi miring yang dioplos dengan minuman ringan serta suplemen. Warga yang ikut pesta ini mulai merasa sakit sejak Selasa (17/1). Mereka menderita mual, pusing, dan badan lemas. Karena sakit, keluarga lalu membawa mereka untuk berobat ke Puskesmas Wonotirto dan rumah sakit terdekat.

Hingga kemudian, diketahui ada empat warga meninggal, sementara lima lainnya terpaksa mendapat perawatan. “Mereka sakit setelah menggelar pesta minuman. Mereka mabuk hingga ada kejadian itu,” jelas Sukamto, salah satu warga.

Kejadian ini menambah daftar panjang korban akibat minuman keras. Dua hari sebelumnya, empat warga Desa Tumpak Oyot dan Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, juga tewas. Mereka sebelumnya diketahui menggelar pesta minuman keras di Munandar, warga Dusun Tumpak Oyot, Kecamatan Bakung, dalam acara hajatan pernikahan anaknya. (KbrNet/Berita8)

Jakarta - Muhammad Nazaruddin, pria keturunan Pakistan ini kembali menuding Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, ikut terlibat dalam sejumlah proyek. Bahkan Anas dituding menerima fee dari proyek PLTS. “Jumlahnya sekitar hampir Rp80 miliar. Ini fee dari proyek sebesar Rp2,2 triliun,” kata Nazar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu 18/01/2012.

Nazar mengklaim memiliki bukti mengenai penerimaan uang tersebut. Menurut Nazar, salah satu stafnya, Mila pernah memberikan pesan. “Di BlackBerry yang disita KPK ada BBM dari Bu Mila bilang ‘Pak uangnya sudah diserahkan kepada Anas Urbaningrum’,” ujarnya.

Meski demikian, Nazar menegaskan yang mengetahui lebih banyak mengenai penerimaan fee tersebut adalah anak buahnya yakni Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang. “Yang tahu lebih detil itu Rosa. Dan kalau yang dibilang Rosa siapa yang terima fee itu benar semua karena dia yang lebih tahu,” ujarnya.

Nazar pun kini berharap agar Anas mau mengakui seluruh perbuatannya ke KPK. “Mau saya Anas datang ke kantor KPK mengaku dan memang saya. Biar menjadi contoh pemimpin di republik ini. Kan belum ada kan contoh pemimpin republik ini yang mengakui saya korupsi. Coba Anas menjadi contoh tauladan seperti itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Anas sudah berkali-kali membantah tudingan Nazar terkait keterlibatannya dalam sejumlah proyek. Termasuk penerimaan uang sebagai biaya pemenangan dalam Kongres Partai Demokrat pada 2010. “Saya dengan tegas mengatakan apa yang disampaikan itu bukan keterangan atau pun penjelasan. Yang disampaikan itu karangan dan kebohongan,” kata Anas.

Alphard Anas Hasil Proyek PLTS
Nazar juga menuding keuntungan dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) digunakan untuk membeli Toyota Alphard untuk Anas Urbaningrum.

“Buktinya ada. Nanti saya kasih,” kata Nazaruddin saat menjadi saksi dalam sidang dengan terdakwa pejabat pembuat komitmen di Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Timas Ginting.

Mendengar pengakuan Nazar ini, majelis hakim yang diketuai Herdi Agustein tidak memperdalamnya. Nazar pun Nazaruddin tidak menunjukkan bukti kepada majelis hakim di persidangan bahwa keuntungan proyek PLTS itu dibelikan mobil mewah untuk Anas. Tetapi, Nazar begitu yakin akan pernyataannya. “Waktu itu pas di rapat, dia (Anas) bilang ‘Proyek yang PLTS nanti tolong ya belikan mobil Alphard satu’,” kata Nazaruddin. vivaNews

Jakarta

Walau pun faktanya puluhan juta rakyat indonesia masih hidup sengsara dan miskin, namun para anggota DPR yang berpenghasilan minimal Rp 51 Juta per bulan itu ternyata tega untuk memakan uang rakyat miskin dengan meloloskan tender senilai Rp 841.500.000 untuk sebuah proyek nyeleneh yang diberi nama: “Proyek Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh bagi anggota DPR”!

Redaksi KabarNet melakukan verifikasi atas kebenaran berita tentang Proyek tersebut di atas, yang didapatkan oleh Redaksi dari pemantauan langsung ke Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) SETJEN DPR-RI.

Data-Data Proyek tersebut antara lain:

- Terdaftar dalam Kode Lelang No: 53087

- Nama Lelang (Lelang Ulang): Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh

- Agency:                    LPSE SETJEN DPR RI

- Satuan Kerja:           Setjen DPR RI

- Kategori:                   Pengadaan Barang

- Metode Pengadaan: Pelelangan Umum

- Metode Kualifikasi:   Pasca Kualifikasi

- Metode Dokumen:    Satu File

- Metode Evaluasi:      Sistem Gugur

- Nilai Pagu Paket:      Rp 841.500.000,00

- Nilai HPS Paket:       Rp 824.395.000,00

- Jenis Kontrak:          Bentuk Imbalan –  Lump Sum

- Jangka Waktu:         Tahun Tunggal

- Jumlah Pihak:          Pengadaan Tunggal

- Kualifikasi Usaha:     Perusahaan Kecil

- Sumber Dana:          APBN

Syarat Kualifikasi:

- Ijin Usaha

- SIUP Kecil Bidang Pemasokan Barang, sub bidang Makanan dan Minuman Ringan ( bukan Restoran )

- Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;

- SPT tahunan 2010 dan PPh Pasal 25/21/23 atau PPn Bulan September, Oktober dan Nopember tahun 2011

Pengalaman:

- Memiliki Pengalaman Sejenis selama 4 tahun terakhir baik di lingkungan Pemerintah atau swasta kecuali Penyedia Barang / Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun

Dari pantauan Redaksi KabarNet, proses proyek tersebut saat ini sudah masuk dalam tahapan ‘Surat penunjukan penyedia barang / jasa dan Penandatanganan kontrak’. Pelelangan proyek ini diikuti oleh 15 perusahaan peserta, yaitu:

1. CV Putera Ana

2. PT Zentrum Solutions International

3. CV Bin Ba’udin

4. PT Rumah Artis Kita

5. CV Bangkit Mandiri

6. CV Global Rizki

7. CV Aditya

8. CV Indo Pritun

9. CV Hadi Prima Jasa

10. CV Kelelawar Hitam

11. CV Waasi Emerald Diamond

12. CV Karya Putri Mandiri

13. Ion Tama

14. CV Masatami Karya

15. CV Dyan Tirtayasa

Rakyat Indonesia yang masih berpikiran waras pasti terkaget-kaget melihat betapa fantastisnya proyek-proyek di DPR dengan nilai yang sangat tinggi namun dengan tujuan yang sangat tidak masuk akal. Proyek-proyek DPR tersebut banyak yang merupakan pengadaan barang/jasa yang, kalau ditinjau dari tujuannya, sulit diterima oleh akal sehat manusia normal.

Adakah logika yang bisa membenarkan sebuah Proyek bernilai hampir Rp 1 Miliar (Rp 841.500.000) bernama: “Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh” yang diperuntukkan bagi para Anggota DPR yang notabene berpenghasilan minimal Rp 51 Juta per bulan, sementara puluhan juta rakyat Indonesia masih hidup sengsara karena  kemiskinan? Tidak mampukah para Anggota DPR tersebut membeli “Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh” sehingga harus disediakan oleh negara dengan memakai dana APBN yang berasal dari uang rakyat? Tidakkah puluhan juta rakyat Indonesia yang masih hidup sengsara karena kemiskinan itu lebih berhak menikmati uang senilai proyek tersebut? [KbrNet/adl]

Gambar Masjid Cheng HO Surabaya

Banjarmasin – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin Kalimantan Selatan segera membangun sebuah masjid Cheng Ho, yaitu masjid berarsitektur China di kawasan kepariwisataan sungai kota setempat. Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhidin bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Banjarmasin saat meninjau lokasi pembangunan masjid Cheng Ho di Jalan Pire Tendean Banjarmasin, Senin (16/01/2012), mengatakan rencana pembangunan itu sudah final. Tahun ini juga sudah mulai dibangun dengan dana awal Rp1,5 miliar, dan kemungkinan dana itu lebih besar lagi yang dihimpun dari berbagai sumber, tetapi bukan dana dari Pemkot setempat.

Pemkot Banjarmasin hanya menyediakan lahan, untuk membangunnya menggunakan dana donatur, terutama dari kalangan kaum muslim China yang tergabung dalam anggota Persatuan Iman Tauhid Islam (PITI) setempat.

Bentuk masjid gabungan antara ornamen bernuansa China dengan Budaya Banjar, tetapi bentuk dasarnya seperti perahu tambangan, sebuah perahu khas Banjar. “Karena berada di tengah lokasi kepariwisataan sungai maka bentuk masjid menyesuaikan yaitu bentuk perahu, sehingga unik dan menarik dan diharapkan bangunan masjid akan menjadi ikon kawasan setempat,” kata Haji Muhidin.

Masjid tersebut akan menjadi bagian kepariwisataan sungai dan di wilayah tersebut juga akan dibangun dermaga angkutan kepariwisataan air, menara pantau, monumen Bekantan (kera hidung panjang/Nasalis larvatus), dan fasilitas pariwisata , lainnya. Memberi nama Masjid ‘Cheng Ho’ karena Cheng Ho adalah panglima perang Bangsa China beragama Islam yang pernah datang ke Indonesia. Hidayatullah.COM

Sekilas Sejarah Cheng Ho

Laksamana Cheng Ho dikenal sebagai Muslim yang sangat taat dalam menjalankan ibadah. Tentu saja, keislamannya ini karena dilakukan dari lubuk hatinya yang terdalam.

Cheng Ho dilahirkan tahun 1371 M di sebuah Provinsi bernama Yunan yang ada di sebelah barat daya Cina. Nama kecilnya adalah Ma Ho atau Ma He. Namun, ia juga dikenal dengan sebutan Sam Bo, Sam Po, atau Ma San Po dalam dialek Fujian. Kadang, ada pula yang memanggil namanya dengan Zheng He atau Cheung Ho dalam dialek Kanton. Menurut beberapa riwayat, nama Muslimnya adalah Haji Mahmud Syams. Cheng Ho wafat pada 1435 dalam perjalanan pulang dari Afrika Timur ke Cina. Ia dimakamkan di Niushou, Nanking (Nanjing).

Laksamana agung ini adalah seorang Muslim yang sangat taat. Ia merupakan keturunan Cina dari Suku Hui. Ia dilahirkan sebagai anak kedua dari pasangan Ma Hazhi dan Wen, ibunya. Sebagai orang Hui-etnis Cina yang sebagian besar pemeluk Islam. Cheng Ho sejak kecil sudah memeluk agama Islam. Kakek dan ayahnya sudah menunaikan rukun haji.

Cheng Ho juga dikenal sangat peduli dengan kemakmuran masjid. Tahun 1413, dia merenovasi Masjid Qinging (timur laut Kabupaten Xian). Tahun 1430, ia memugar Masjid San San di Nanjing yang rusak karena terbakar. Pemugaran masjid mendapat bantuan langsung dari kaisar.

Cheng Ho, juga seorang pelaut dan penjelajah Cina terkenal yang melakukan pelayaran jelajah samudra antara tahun 1405 hingga 1433. Cheng Ho berlayar di Malaka pada abad ke-15, saat itu seorang putri cina bernama Hang Li Po (Han Lui) dikirim oleh kaisar cina untuk menikah dengan Raja Malaka yang bernama Sultan Mansur Shah. Pada tahun 1424 Kisar Yong le wafat, dan yang mengantikannya adalah kaisar hongxi yang berkuasa dari tahun 1424 hingga tahun 1425, memutuskan untuk mengurangi pengaruh kasim di lingkungan kerajaan. Cheng Ho melakukan satu ekspedisi lagi pada kekuasaan Kaisar Xuande yang berkuasa dari tahun 1426 hingga tahun 1436.

Cheng Ho melakukan ekspedisi ke barbagai tempat di Benua Asia dan Afrika antara lain Asia tenggara, Sumatera, Jawa, Srilangka, Hindia, Persia, Teluk Persia, Arab, laut Merah lalu menuju daerah utara sekitar Mesir, Afrika hingga selat Mozambik. Sejarah mencatat bahwa Laksamana Muslim Cheng Ho melakukan tujuh kali pelayaran yang sangat mengagumkan, bahkan melebihi pelayaran Columbus pada masa itu.

Armada yang digunakan berisikan sekitar 30 ribu orang dan tujuh kapal yang berlayar. Sebuah ekspedisi yang sangat menajubkan dari seorang muslim bernama Cheng Ho. Dalam petualangan sebagai Laksamana Laut, Cheng Ho banyak mendapat penghargaan dari utusan yang di singgahinya sekitar 30 kerajaan di berbagai penjuru dunia. Majalah Life menempatkan Laksamana Muslim Cheng Ho sebagai nomor empat belas (14) orang penting dalam millenium terakhir, luar biasa. Perjalanan Cheng Ho ini menghasilkan Peta Navigasi Cheng Ho yang mampu mengubah peta navigasi dunia sampai abad ke-15. Dalam buku ini terdapat 24 peta navigasi mengenai arah pelayaran, jarak di lautan, dan berbagai pelabuhan.

Cheng Ho mengunjungi kepulauan di Indonesia selama tujuh kali. Ketika perjalanan menuju Samudra pasai, ia memberi sebuah lonceng raksasa Cakrado kepada sultan Aceh. Beberapa daerah yang disinggahi Cheng Ho seperti di Cirebon yang terdapat bukti peninggalannya seperti piring yang bertulisakan ayat kursi. Laksamana Muslim Cheng Ho benar-benar merupakan raja laut dalam arti yang sesunguhnya.

Dalam berbagai cerita sejarah, seorang armada Cheng Ho sakit dan harus berhenti disuatu tempat tak lain adalah Simongan yang terletak di Kota Semarang. Dan sempat menetap di sana, sebagai bukti peninggalan di Simongan terdapat peninggalan Cheng Ho yang bernama Klenteng Sam Po Kong. Banyak kalangan menyebutnya dengan Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sam Po Kong.

Menurut sejarawan Slamet Muljana, Cheng Ho pernah singgah di Indonesia seperti di Samudra Pasai (Aceh), Palembang, Cilincing (Jakarta), Gunung Talang (Cirebon), Gedung Batu (Semarang), dan Surabaya. Pengamat sejarah Cina dan juga penulis cerita silat Cina, Gan Kok Hwie dari Semarang menjelaskan, Cheng Ho dalam misinya juga mengajarkan penduduk setempat soal bertani, membuat rumah, sampai dengan pertukaran budaya.

Sisa-sisa pengaruh peradaban Cina yang dibawa Cheng Ho yang muslim itu bisa dilihat dari gaya arstitektur masjid dan menara masjid di Jawa. Atap-atap pelana kuda mirip kelenteng, dan menara masjid mirip pagoda, merupakan pengaruh Cina. Bukan itu saja, bedug yang digantungkan di masjid-masjid di Jawa – kemudian juga di Indonesia – merupakan perkusi khas Cina.

Berbagai Sumber

Jakarta – KabarNet: Rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mungkin akan tercatat sebagai presiden RI yang paling ditunggu kejatuhannya oleh rakyat Indonesia. Belakangan ini seolah tiada hari tanpa masyarakat membicarakan masalah lengsernya presiden SBY dan rezimnya. Seminar dan diskusi dengan topik seputar pemakzulan SBY menjadi forum yang paling menarik dan selalu penuh dihadiri pengunjung. Diantaranya sebuah diskusi bertema “Gerakan Rakyat Vs Merosotnya Kredibilitas Pemerintah”, yang diselenggarakan oleh Rumah Perubahan, Selasa (17/1/2012) sempat mencuatkan prediksi seorang narasumber bahwa periode antara bulan Maret sampai dengan September 2012 merupakan masa-masa paling kritis bagi rezim SBY, karena pada periode itulah akan ditentukan apakah rezim SBY bisa bertahan atau…TUMBANG!

Prediksi tumbangnya SBY itu dilontarkan oleh paranormal kondang, Imam Santoso, yang lebih terkenal dengan nama Ki Gendeng Pamungkas, pada forum diskusi tersebut di atas yang juga menghadirkan pakar politik dari Universitas Indonesia (UI) Prof. Iberamsyah, wartawan senior Budiarto Shambazy, dan aktivis 1998 Ahmad Kasino.

Rangkul TNI Aktif

Ki Gendeng Pamungkas menyimpulkan bahwa kejatuhan rezim SBY adalah sesuatu yang sedang dinanti-nanti. Oleh karenanya para aktivis perubahan disarankan untuk “mendekati pihak TNI yang masih aktif”, agar tentara juga ikut berperan seperti saat menjelang kejatuhan Presiden Soeharto tahun 1998. Saat itu tentaralah yang “membukakan” pintu DPR (membiarkan mahasiswa masuk) sehingga gedung wakil rakyat itu dapat diduduki dan dikuasai oleh mahasiswa yang didukung oleh rakyat.

“Jangan pernah berharap dari para jenderal purnawirawan. Mereka baru sekarang berani berteriak mengeritik SBY setelah pensiun. Lupakan saja mereka. Kita harus mendekati para jenderal aktif, khususnya Pangdam, agar mereka mau berperan seperti tahun 1998. Kalau pun para jenderal purnawirawan itu kita libatkan, minta mereka yang melakukan pendekatan kepada jenderal-jenderal aktif supaya mendukung revolusi,” tandas Ki Gendeng Pamungkas.

Menurut paranormal ini, problem utama Indonesia saat ada pada figur Presiden SBY. Selama SBY masih berkuasa sebagai presiden, jangan harap berbagai masalah bangsa bisa diselesaikan. Sebagai misal kasus Century, ujar Ki Gendeng Pamungkas mencontohkan, tidak akan pernah bisa dituntaskan selama SBY masih duduk sebagai presiden yang berkuasa.

“Jadi, kalau mau memperbaiki negara, langkah pertama adalah menurunkan SBY. Dalam pandangan paranormal saya, Maret sampai September 2012 adalah masa-masa kritis SBY. Pada periode itulah akan ditentukan jatuh-tidaknya SBY. Tapi saya yakin, dia akan jatuh. Saya sendiri sudah sejak awal meletakkan foto SBY di kandang burung perkutut dan saya gantungkan di depan rumah,” pungkasnya. [KbrNet/adl]

MINUMAN KERAS adalah minuman yang mengandung ETHANOL, yakni sejenis senyawa kimia organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang utamanya terikat pada atom-2 Carbon (C) dan Hidrogen (H), yang secara umum mampu MENURUNKAN KESADARAN.

Jadi unsur-unsur kimia yang terlibat dalam alkohol meliputi :
1. Carbon (C)
2. Hidrogen (H)0
3. Oksigen (O)

Ketiga unsur kimia ini terikat secara kimiawi dalam struktur yang bisa dirumuskan sebagai CnHn2n+1OH.

Dalam prakteknya, kadar alkohol yang terkandung dalam berbagai jenis minuman itu tidak sama, tergantung dari komposisi yang diracik untuk menimbulkan efek psikis berupa penurunan tingkat kesadaran yang dituju, antara lain :
1. Minuman berkadar alkohol rendah antara 1 sampai 7%
2. Munuman berkadar berkadar alkohol sedang antara 10 – 15%
3. Minuman berkadar alkohol tinggi antara 35 – 55%
4. Minuman berkadar alkohol tak beraturan (oplosan) bisa mencapai lebih dari 55%.

Secara psikis efek minuman keras berupa penurunan konsentrasi atau kesadaran tubuh si peminum hingga mabuk ini terjadi paling cepat dalam waktu 1/2 jam setelah minumam keras tersebut diminum.

Banyak diantara kita yang menyangka bahwa efek akhir dari meminum minuman keras atau miras ini adalah penurunan kesadaran atau mabuk belaka dan setelah itu persoalan selesai karena tinggal menunggu pulihnya kesadaran si peminum. Hal ini adalah kesalahan terbesar dari anggapan para peminum minuma keras, karena kalau mereka mau membuka wawasan sedikit tantang efek minuman keras ini, maka mereka yang masih mencintai kesehatan dan kelangsungan tubuhnya tentu akan segera mengurangi bahkan menghentikan kebiasannya meminum minuman keras tersebut.

Efek-efek lain dari meminum minuman keras selain hilangnya konsentrasi atau kesadaran (mabuk), pusing, beser dan naiknya berat badan (kadar gula) adalah sbb :

1. Mengganggu dan merusak sistem metabolisme tubuh.
2. Meningkatkan lemak yang merusak organ Hati.
3. Menurunkan elastisitas dan kekuatan ginjal untuk berkontraksi.
4. Menimbulkan kemampatan paru-paru yang bisa menyesakkan nafas.
5. Menebalkan katup dan selaput jantung yang merusak fleksibilitas kerjanya.
6. Penurunan kesadaran terus-menerus berpotensi merusak sistem syaraf otak.
7. Menurunnya daya ingat hingga tingkat alzeimer.
8. Meningkatnya tekanan darah yang berpotensi pada stroke.
9. Timbulnya efek negatif kejiwaan, seperti : paranoid, pemarah dan bicara tak terkontrol.

Jadi kalau ditimbang-timbang, maka minuman keras LEBIH BANYAK MEMBERIKAN EFEK NEGATIF KETIMBANG POSITIFNYA, dalam arti lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi si peminum. Dalam jangka pendek si peminum memang merasakan efek psikis berupa kehangatan tubuh, kesenangan dan halusinasi yang bisa melupakan berbagai problematika hidup yang dialaminya. Namun tanpa disadari minuman keras yang ditenggaknya perlahan-lahan tapi pasti akan merusak kesehatan tubuh dan jiwanya. Dengan russaknya kesehatan tubuh dan jiwa, maka si peminum akan kehilangan kontrol atas kehidupannya yang jelas bisa merusak masa depannya dan menimbulkan gangguan yang menyusahkan lingkungannya.

Pertanyaanya :
SETELAH MENGETAHUI BAHWA MINUMAN KERAS TERNYATA LEBIH BANYAK MERUGIKAN DARIPADA MENGUNTUNGKAN SI PEMINUMNYA, MAKA ADAKAH KEYAKINAN YANG TIDAK MELARANG UNTUK MENDEKATINYA ?

Salah Satu Komentator (SHARING) di Situs KabarNet
17/01/2012

Proyek Kalender DPR Bergambar Marzuki Alie Rp 1,3 M, Pengharum Ruangan DPR Rp 1,59 M,  Kasih Makan Rusa Rp 598 Juta.

Jakarta – KabarNet: Kita sudah sering mendengar / membaca di media tentang istilah “Pejabat Bermental Proyek”. Kalau ditanya apakah lembaga negara yang pejabatnya paling kreatif menciptakan proyek-proyek bernilai miliaran, dan bahkan triliyunan, maka jawabnya tentu para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Betapa tidak, masih melekat dibenak rakyat tentang proyek Pembangunan Gedung Baru DPR yang bernilai Rp 1,7 Triliyun. Kemudian Proyek Pembelian Laptop untuk para anggota DPR senilai Rp 21 Miliar. Masih belum tuntas kasus proyek renovasi ruang rapat termewah di seluruh dunia untuk para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menelan uang rakyat sebesar Rp 20,3 Miliar. Lalu perawatan gedung DPR Senayan, Jakarta untuk tahun 2012 yang dianggarkan sebesar Rp 500 Miliar atau Rp ½ Triliyun. Kini terungkap pula proyek-proyek baru bernilai miliaran rupiah untuk pengharum ruangan, kalender DPR 2012 bergambar Ketua DPR Marzuki Alie dan proyek makanan rusa di lokasi DPR!

Data-data proyek di atas diperoleh dari pantauan ke situs resmi DPR (dpr.go.id), Senin (16/1/2012). Dalam situs tersebut, anda akan menemukan sejumlah proyek-proyek DPR yang nilainya bisa membuat seseorang merasa sesak di dada. Antara lain:

- Proyek Pengadaan Pewangi (Pengharum Ruangan) DPR RI, senilai Rp 1,59 Miliar. (Dana diambil dari anggaran tahun 2012).

- Proyek Pengadaan Kalender DPR 2012, senilai Rp 1,3 Miliar. (Dana diambil dari anggaran tahun 2011).

- Proyek Pemeliharaan Rusa, Perawatan Medis Rusa dan Biaya Makan Rusa DPR RI, senilai Rp. 598 Juta. (Dana diambil dari anggaran tahun 2012).

Disebutkan bahwa bagi perusahaan yang berminat mengikuti tender untuk proyek-proyek tersebut di atas, disyaratkan antara lain harus memiliki :

- SIUP Kecil

- Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan bidang Jasa Lainnya,

- Sub bidang Jasa Pembersih (Cleaning Service) dengan kualifikasi Kecil yang masih berlaku.

- Sertifikat Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO) yang masih berlaku.

Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Peneliti Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi, setiap anggota DPR akan mendapat jatah 20 buah kalender. “Kalau tahun 2010-2011 anggota DPR dapat satu kalender, di tahun 2012 dari data yang kita dapat tiap anggota berhak atas 20 kalender,” ujarnya, di Jakarta, Senin (16/1/2012).

Maka apabila dihitung, 560 orang anggota dewan itu menghabiskan dana Rp2,3 juta untuk 20 buah kalender yang dihiasi wajah Ketua DPR Marzuki Alie tengah melakukan berbagai kegiatan dalam 12 pose yang berbeda.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, saat diklarifikasi mengatakan bahwa ulah Sekjen DPR, Nining Indra Saleh yang bertanggung jawab atas proyek-proyek nyeleneh tersebut akan berakibat melemahkan kinerja anggota dewan. Eva juga mensinyalir ada kampanye terselubung di balik pembuatan kalender itu. “Saya belum lihat kalendernya, tapi saya dapat info katanya itu gambar Pak Marzuki semua. Ya itu bisa dibilang kampanye terselubung. Atau bisa dikatakan ada penjilatan yang dilakukan Sekjen kepada Pak Marzuki,” cetusnya.

Lebih lanjut Eva berpendapat, bahwa Sekjen DPR mestinya memikirkan bagaimana caranya memperkuat kinerja para anggota dewan, misal melengkapi mereka dengan bantuan tenaga-tenaga ahli. “Jika dibandingkan untuk kalender, dana sebesar itu bisa dipakai untuk mempekerjakan tenaga ahli 15 sampai 20 orang dalam satu tahun,” ujarnya.

Eva juga menilai harga satuan kalender yang lebih kurang Rp100.000 sebagai tidak masuk akal. “Kalender kan kebutuhan pribadi, kita bisa membeli sendiri. Ditambah harga yang tidak realistis,” kritiknya.

Disamping kalender, Eva juga mengkritisi proyek pengadaan pengharum ruangan yang melahap uang negara sampai Rp1,59 miliar. Menurutnya, dengan nilai proyek semahal itu mestinya semua area di gedung DPR harus memiliki pengharum ruangan. “Saya tanya office boy, ternyata pengharum ruangan tidak di semua tempat, hanya di toilet, ruang pimpinan dan lift. Saya merasa tidak mendapatkan manfaat dari adanya pengharum ruang,” pungkasnya, [KbrNet/adl]

Jakarta – KabarNet: Para penghuni gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senayan, Jakarta, rupanya memang mempunyai semacam hobi membuat kejutan untuk mengagetkan orang. Sedangkan pihak yang selalu dijadikan target untuk dibuat terkaget-kaget dan terkesima tentu saja rakyat Indonesia. Ada saja ide anggota DPR untuk mengagetkan rakyat. Dalam tahun 2011 yang baru lalu, rakyat dikagetkan dengan rencana pembangunan gedung baru super mewah bagi anggota DPR dengan biaya Rp 1,7 Triliyun. Kemudian rakyat dikagetkan dengan pembelian laptop untuk para anggota DPR seharga Rp 21 Miliar. Dua pekan silam rakyat dikejutkan lagi dengan renovasi ruang rapat termewah di seluruh dunia untuk para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menghabiskan uang rakyat sebesar Rp 20,3 Miliar. Apakah sudah selesai sampai disitu? Belum!! Kini rakyat harus terkaget-kaget lagi dengan terungkapnya berita tentang biaya perawatan gedung DPR Senayan, Jakarta untuk tahun 2012 yang dianggarkan sebesar Rp 500 Miliar atau Rp ½ Triliyun!

Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Banggar DPR, Tamsil Linrung, saat dimintai klarifikasi oleh wartawan. “Kan bukan untuk satu itu, Pagu (batas anggaran tertinggi, red.) menyeluruh pembangunan fisik DPR pagunya Rp 500 miliar untuk tahun 2012. Itu perawatan gedung secara total,” ujar Tamsil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2012).

Menurut Tamsil Linrung, biaya pemeliharaan gedung DPR sebenarnya dianggarkan Rp 200 miliar per tahunnya. Namun itu masih tidak cukup, sehingga perlu ditambah lagi untuk tahun 2012 ini. “Ada itu sebenarnya Rp 200 miliar per tahun, tapi untuk 2012 ditambah Rp 300 miliar dalam APBN-P,” kata Tamsil menjelaskan.

Masih menurut Tamsil, biaya sebesar Rp 500 Miliar itu sudah ditekan sedemikian rupa agar efisien, Karena, menurutnya, Sekjen DPR mengajukan anggaran Rp 800 Miliar untuk biaya pemeliharaan gedung DPR selama tahun 2012, namun yang disetujui hanya Rp 500 miliar. “Iya. Baru nanti dipecah-pecah. Pagunya secara keseluruhan diajukan, yang diminta itu Rp 800 miliar lebih, tapi yang kita kasih Rp 500 miliar,” papar Tamsil bangga karena berhasil menekan biaya.

Apabila anggaran pemeliharaan gedung yang menelan biaya Rp 500 Miliar per tahun ini dijadikan patokan, maka kalau ditotal selama lima tahun masa jabatan anggota DPR, anggaran perawatan gedung tersebut menjadi Rp 2,5 triliun. Sebuah angka yang fantastis untuk pos pemeliharaan sebuah gedung wakil rakyat, dimana rakyat yang diwakilinya masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Namun menurut Tamsil, seluruh wewenang penggunaan anggaran ada pada Sekjen DPR, termasuk juga anggaran renovasi ruang Banggar DPR sebesar Rp 20 miliar yang sedang diributkan. “Kesekjenan! Semua kesekjenan! Perawatan gedung ini dalam tanggung jawab kesekjenan!” pungkasnya.

Tampaknya Wakil Ketua Banggar DPR ini lupa, meski status Kesekjenan DPR hanya sebagai pelaksana dan penanggung jawab proyek-proyek di DPR, namun permintaan untuk diadakannya proyek-proyek tersebut selalu datang dari pihak Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang diketuai oleh Pimpinan DPR, dan juga harus mendapat persetujuan dari BURT dan Banggar DPR. [KbrNet/adl]

Jakarta – KabarNet: Benar apa yang dinyatakan DPP Front Pembela Islam (FPI) dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan saat aksi menolak pencabutan Perda Anti Miras di depan Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/1/2012) lalu. FPI mensinyalir bahwa kelompok-kelompok Liberal berada di balik upaya pencabutan Perda Anti Miras di sejumlah daerah. Dan kali ini, diduga kelompok liberal yang berada di balik pencabutan perda anti miras itu adalah orang-orang yang ‘menghuni’ kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Seperti diberitakan harian online Republika, Ahad (15/1/2012), alasan Kemendagri mengevaluasi perda tentang pelarangan minuman keras adalah karena didesak oleh Komnas HAM. Oleh Komnas HAM, Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dianggap melanggar HAM.

Hal ini terungkap dari surat Walikota Tangerang Wahidin Halim yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang menyatakan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tidaklah bertentangan dengan HAM.

Republika mengaku mendapatkan salinan dokumen surat bernomor 188.24/1196 – Hukum/2011 perihal klarifikasi Perda Nomor 7 Tahun 2005 tertanggal 18 Mei 2011 yang menjelaskan bahwa Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Saat hal ini dikonfirmasi ke Komnas HAM, salah satu komisioner Komnas HAM Johny Nelson Simanjutak menegaskan pihaknya tak pernah secara eksplisit menyebutkan agar Perda Larangan Miras yang ditinjau ulang. Nelson mengakui hanya mengkritisi perda-perda syariah dan meminta Kemendagri untuk meninjau kembali perda-perda tersebut. “Karena dapat menimbulkan konflik horizontal,” kata Johny, Ahad (15/1/2012).

Fakta ini makin membenarkan sinyalemen FPI. Dalam pernyataan yang ditanda tangani Habib Muhammad Rizieq Syihab dan KH Ahmad Shobri Lubis, Kamis (12/1/2012) FPI menyatakan, “Sejak lama, gerakan Islam di Indonesia memperjuangkan penerapan Syariat Islam secara KONSTITUSIONAL agar menjadi Hukum Nasional di Indonesia. Sebaliknya, kaum Liberal Indonesia dengan berbagai macam cara selalu mengupayakan pembatalan Perda-Perda Syariat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Perda Anti Miras, dengan dalih mengebiri kebebasan dan melanggar HAM serta tidak sesuai dengan alam kebhinnekaan. Bahkan sudah berulang kali mereka mengajukan Yudicial Review sejumlah Undang-Undang yang dinilai bernuansa “Syariat” ke Mahkamah Konstitusi RI, antara lain : UU Penodaan Agama, UU Perjudian dan UU Pornografi, tapi mereka selalu gagal”, seperti dikutip dalam surat pernyataan.

Menanggapi hal itu, Ketum Front Pembela Islam (FPI], Habib Rizieq Syihab mengatakan, bahwa salah satu agenda besar kaum liberal adalah pembatalan UU dan Perda bernuansa Syariah. Bukan itu saja, kaum liberal dituding telah memperalat Pemerintah agar menggunakan otot kekuasaanya, misal, mendorong Kemendagri agar mengevaluasi Perda Anti Miras yang tujuan akhirnya adalah pembatalan Perda tersebut.

“Komnas HAM merupakan salah satu komponen LIBERAL yang AGENDA BESARNYA di Indonesia adalah Pembatalan UU dan Perda yang bernuansa Syariah. Sudah berulang-kali Geng Liberal mengkompori DPR hingga mengajukan YUDICIAL REVIEW ke MK untuk pembatalan UU Penodaan Agama, UU Perjudian dan UU Pornografi, tapi gagal. Termasuk YUDICIAL REVIEW Perda Anti Miras Indramayu ke MA, tapi gagal juga”, kata Habib Rizieq kepada KabarNet, Senin, (16/01/2012)

“Nah, kini mereka mau pakai JURUS MABUK dengan memperalat Pemerintah agar menggunakan OTOT KEKUASAAN, diantaranya mendorong Kemendagri agar mengevaluasi Perda Anti Miras yang tujuan akhirnya adalah pembatalan Perda tersebut. Seruan saya, umat Islam harus bersatu merapatkan barisan dan menghimpun kekuatan untuk terus menerus mengganyang Liberal, ini perang abadi yang tidak akan berhenti sampai dengan Qiyamat. Allahu Akbar !” tegas Habib.

Hal seirama juga dikatakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. A. Cholil Ridwan mengatakan bahwa kritikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bernuansa syariah adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi mayoritas bangsa Indonesia untuk beribadah secara kaafah dan tenang. Seperti diketahui, salah satu perda bernuansa syariah yang mendapat kritikan Komnas HAM adalah Perda Anti Miras.

“Justru kritikan Komnas HAM yang sebenarnya mempunyai muatan sebagai ‘desakan’ agar Mendagri mencabut Perda Anti Miras lah yang melanggar hak asasi mayoritas bangsa Indonesia untuk beribadah dengan kaafah dan tenang”, kata Kiyai Cholil Ridwan, seoerti dikutip suara-islam.com, Senin (16/1/2012).

Bahkan, kata Pengasuh Pesantren Husnayain Jakarta itu, dengan mendesak Kemendagri mencabut Perda Anti Miras berarti Komnas HAM telah berpihak pada para pemabuk. Desakan itu, lanjut Kiyai Cholil, justru yang akan menimbulkan konflik horizontal. “Desakan Komnas HAM yang sangat berpihak kepada para pemabuk yang rusak dan merusak yang akan menimbulkan konflik horizontal”, lanjutnya.

Jika dikaji, isi Kepres itu memang tidak ada ketegasan melarang minuman keras. Isinya hanya sekedar tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Misalnya dalam Bab III tentang Produksi, Peredaran Dan Penjualan Pasal 3 disebutkan bahwa “Produksi minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.”

Maka dari itu, jika pengusaha miras sudah mendapatkan izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, maka mereka bisa secara legal memproduksi dan menjual minuman keras itu.

Dalam pasal 4, ada yang berisi pelarangan mengedarkan dan menjual miras, namun sayangnya terlalu banyak kelonggaran. Miras boleh dijual di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya. Pasal 4 itu berbunyi, “Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.” Pasal ini jelas bisa menjadi landasan hukum bagi pengusaha miras.

Jadi, sebaiknya, umat Islam tidak hanya menggugat Mendagri soal pencabutan Perda itu, namun juga harus menggugat Kepres itu. Karena Kepres itu bisa menjadi dalih hukum dilegalkannya minuman keras. Na’udzubillah.

Jika para mafia minuman keras berani melayangkan gugatan kepada MA terhadap Perda Miras, maka umat Islam hendaknya bersatu untuk menggugat Kepres Miras yang masih membuka pintu lebar bagi bisnis haram itu. Padahal dalam Islam, minuman keras atau khamar sangat jelas diharamkan.

Sebelumnya diberitakan, alasan Kemendagri mengevaluasi perda tentang pelarangan minuman keras adalah karena didesak oleh Komnas HAM. Oleh Komnas HAM, Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dianggap melanggar HAM. Hal ini terungkap dari surat Walikota Tangerang Wahidin Halim yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang menyatakan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tidaklah bertentangan dengan HAM. [KbrNet/SI/Hidayat]

Tangerang – KabarNet: Hujan kecaman yang bertubi-tubi menimpa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terkait langkah kontroversialnya mengevaluasi Perda-Perda Miras tak hanya datang dari berbagai ormas Islam. Langkah Mendagri yang tidak populer tersebut kini bahkan disesalkan oleh rekannya sesama menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, yatu Menteri Agama Suryadharma Ali. Menyikapi langkah Mendagri tersebut, Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum DPP PPP mengaku sangat menyesalkan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tentang pencabutan Perda Larangan Miras di sejumlah daerah. Suryadharma mensinyalir adanya kepentingan pengusaha di balik langkah evaluasi yang dipastikan akan mengarah ke pencabutan Perda Larangan Miras tersebut.

“PPP sangat tegas menolak miras, sehingga benar-benar terkejut dengan pencabutan tersebut. Dugaan (kami, red.) ada kepentingan, bisa diartikan seperti itu,” tandas Suryadharma, saat dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan yang hadir dalam acara jalan sehat, di Tangerang, Minggu (15/1/2012).

Lebih lanjut lagi, Menteri Agama menduga kuat ada kepentingan dari pihak pengusaha miras di balik kebijakan kontroversial tersebut. Dugaan itu menjadi sangat mungkin kebenarannya lantaran dengan adanya perda, maka distribusi miras praktis menurun secara signifikan. “Isu ini tentu sulit dibantah bahwa ada indikasi kuat pesanan dari pengusaha miras,” tuturnya yakin.

Oleh sebab itu, Menteri Agama Suryadharma Ali mendukung gerakan perlawanan dari pelbagai elemen masyarakat yang menentang setiap langkah yang pada akhirnya akan mengarah ke pencabutan Perda Larangan Miras. Bahkan secara berterang Menteri Agama menyatakan dirinya berharap perjuangan masyarakat, para tokoh agama, bahkan pemda dan DPRD, akan terus berlanjut.

Namun begitu, Menteri Agama tetap menghimbau bahwa upaya penolakan apapun, termasuk rencana aksi unjuk rasa, agar dilakukan dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. “Menyampaikan apirasi apapun sah-sah saja, tapi tetap dengan damai dan tertib,” cetusnya menambahkan.

Sampai dengan diturunkannya berita ini, polemik seputar Surat Edaran Mendagri No. 188.34/4561/SJ, tertanggal 16 November 2011, masih terus marak dan mengundang kecaman dari berbagai kalangan. Di antara perda yang dicabut dengan surat edaran tersebut, adalah Perda Nomor 11 tahun 2010 untuk Kota Bandung, kemudian Perda No 7 Tahun 2005 untuk Kota Tangerang, dan Perda Nomor 15 tahun 2006 untuk Kabupaten Indramayu. [KbrNet/adl]

Ketua BURT biasanya selalu mengikuti rapat-rapat dalam membahas dana anggaran sebelum Kesetjenan DPR menurunkan atau mencairkan proyek anggaran di DPR.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang juga Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Marzuki Alie yang mengaku tidak tahu tentang proyek anggaran renovasi ruang Badan Anggaran dinilai tak masuk akal. Pasalnya, setiap anggaran program di DPR dapat dipastikan tetap melalui proses rapat-rapat di BURT yang tentu juga dihadiri Ketua BURT sendiri sebelum anggaran proyek tersebut dicairkan.

“Mana ada ceritanya Ketua DPR yang juga menjadi Ketua BURT (Marzuki Alie) tidak mengetahui semua anggaran proyek di DPR. Jadi tidak masuk akal jika Ketua DPR itu mengaku tidak mengetahui proses anggaran tersebut. Itu tidak rasional dan di luar logika umum,” ujar mantan anggota DPR Periode 2004-2009 Lukman Hakiem kepada PelitaOnline, Senin (16/1).

Marzukie Alie pernah mengatakan jika dirinya (meski sebagai Ketua BURT) tidak mengetahui bahkan merasa tersakiti dengan adanya proyek renovasi ruangan Banggar yang menghabiskan dana sebanyak Rp 20,3 miliar itu.

Menurut Lukman, sebagaimana biasanya, Ketua DPR yang sekaligus Ketua BURT selalu mengikuti rapat-rapat dalam membahas dana anggaran sebelum Kesetjenan DPR menurunkan atau mencairkan proyek anggaran di DPR.

Apalagi, lanjut Lukman, anggaran renovasi untuk mengoptimalkan kapasitas ruang, memperbarui sistem penerangan, pendingin, sound system, akustik, lantai, dan plafon Ruang Baggar itu menghabiskan anggaran dana yang cukup besar.

“Proyek itu kan anggarannya besar (Rp 20,3 M). Tidak mungkin anggaran sebesar itu tidak melalui rapat-rapat di BURT, dan tidak mungkin juga Ketua BURT-nya tidak hadir saat anggaran itu dibahas. Ketua BURT-nya pasti mengetahui (proyek anggaran itu). Karena saya sendiri mantan anggota Pansus MD3 di mana saat saya menjadi anggota Pansus, Ketua DPR atau Ketua BURT ikut juga terlibat dalam pambahasan yang dibahas Pansus itu,” jelasnya.

Seperti diketahui Marzuki Ali mengatakan bahwa pihak Setjen DPR kerap tak berkonsultasi dengan pimpinan DPR terlebih dahulu sebelum melaksanakan proyek di DPR. Politisi Partai Demokrat ini juga menegaskan bahwa BURT hanya mengetahui proyek yang akan dilaksanakan Setjen DPR, tapi tidak berapa besaran alokasi dana serta hal-hal teknis lainnya.

“Sekjen DPR (Nining Indra Saleh) tidak mungkin berani mengucurkan anggaran dana sebesar itu. Marzuki Alie tidak bisa seenaknya memojokkan Sekjen DPR. Ini ibarat buruk rupa cermin dibelah: Ketua BURT (Marzuki Alie) alpa, Sekjen DPR (Nining Indra Saleh) mau dipecat.”

Hal senada sebelumnya juga diungkapkan oleh tersangka kasus Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID), Wa Ode Nurhayati mengatakan, tidak mungkin Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI tidak mengetahui dugaan adanya permainan anggaran sebanyak Rp20,3 miliar dalam proyek renovasi ruang rapat Banggar. “Tidak mungkin, mereka pasti tahu masalah ini,” kata Wa Ode kepada wartawan dalam acara pelantikan Barisan Muda (BM) Partai Amanat Nasional (PAN), di Jakarta Selatan, Sabtu (14/1). [KbrNet/Pelita]

Jakarta – KabarNet: Pengakuan salah seorang terpidana kasus suap Wisma Atlet, Mindo Rosalina Manulang (Rosa) tentang adanya ancaman pembunuhan terhadap dirinya, ternyata masih mengundang polemik berkepanjangan. Kini giliran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkum HAM) DKI Jakarta, Taswem Tarib, yang angkat bicara. Taswem tidak percaya dengan pengakuan Rosa bahwa dirinya menerima ancaman pembunuhan, dan mencurigai ada “maksud tertentu” dibalik pengakuan Rosa tersebut.

Menurut catatan Rutan Pondok Bambu, Rosa dikunjungi oleh seorang pembesar berinisial “N” di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, pada tanggal 30 Desember 2011. Keraguan Taswem pada pengakuan Rosa, disebabkan oleh laporan Kepala Keamanan Rutan Pondok Bambu, Christo Taor dan anak buahnya, yang menyaksikan pertemuan antara Rosa dengan oknum “pengancam” itu. Pasalnya, Christo mengaku sama sekali tidak melihat adanya tanda-tanda ancaman tersebut. Bahkan sebaliknya, pertemuan antara Rosa dangan “N” terlihat sangat akrab dan bersahabat. “Kalau seseorang merasa diancam, kalau menerima orangnya pasti ditolak. Kalau dia (Rosa, red.) menolak, tapi kami memaksakan dia harus menerima, itu baru adanya ancaman. Ini tidak kok.” papar Taswem.

Bahkan Taswem mendapat laporan dari Kepala Kemanan Rutan Pondok Bambu, bahwa ketika Rosa ditanya oleh pihak Rutan apakah dia mau menerima “N” yang mendatanginya malam-malam, Rosa ternyata tidak keberatan. Saat bertemu keduanya justru terlihat akrab, saking akrabnya mereka bahkan sempat berpelukan dan cipika cipiki.

“(Ketika petugas bertanya, red.) Ibu ada si “A” mau datang, Ibu mau enggak menerima? (Rosa menjawab) Mau! Ya sudah, dibawalah si Ibu ke ruangan staf untuk bertemu. Bertemu saja pelukan, cipika-cipiki (cium pipi kanan dan kiri, red.). Ini petugas yang ngomong yah, bukan saya. Ngobrolnya ketawa-tawa kok. Enggak ada masalah,” papar Taswem menepis kemungkinan adanya ancaman.

Selanjutnya Taswem mengatakan, jika benar Rosa merasa terancam seperti yang dikatakannya, mestinya Rosa menolak untuk bertemu tamu yang datang pada malam hari itu. Namun Rosa justru tidak menolak dan mau saja dikunjungi.

Taswem Tarib mengaku bahwa pihaknya kecewa dengan adanya laporan ancaman pembunuhan terhadap seorang napi justru datang dari pihak luar, dan bukan dari Rosa langsung. “Sebetulnya kalau Ibu Mindo-nya merasa terancam, melapor ke kami. Ini sepihak saya bilang, bagaimana cara mengancam di dalam sih? Enggak mungkin juga, orang datang baik-baik. (Saat ditanya) Mau enggak Ibu ketemu si “A”? (Rosa menjawab) Mau! Apa itu ada ancaman? Ia kan? Kita harus bicara secara realitanya begitu. Jangan pakai opini, jangan dibalikkan fakta,” ujar Taswem kecewa.

Saat ditanya kenapa orang tersebut diijinkan menemui Rosa pada malam hari diluar jam berkunjung, Taswem menjelaskan, bahwa petugas Rutan Pondok Bambu seperti Christo tidak bisa berkutik saat menghadapi seorang pejabat penting yang meminta ingin bertemu seorang narapidana, walaupun diluar jam berkunjung dan sudah malam. “Akhirnya bagaimana, yah terpaksa. Mungkin sebagai pegawai, dia tidak mau, tapi di sisi lain dia berfikir kalau tidak, nanti jadi masalah, jadi dilema,” kata Taswem membela bawahannya.

Namun bagaimana pun juga, Taswem berpendapat bahwa apa yang dilakukan Christo tetap melanggar aturan yang berlaku. Oleh karena itu Christo diberi sanksi keras, tanpa menjelaskan sanksi keras macam apa yang dimaksudkannya tersebut.

Kakanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, mencurigai Rosa dan Pengacaranya mengarang taktik agar dipindahkan dari penjara Pondok Bambu ke “rumah” LPSK yang lebih nyaman

Lebih lanjut lagi, Taswem Tarib menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Rutan Pondok Bambu, Herlina Chandrawati dan anak buahnya, terkait adanya pengakuan dari narapidana Mindo Rosalina Manulang yang mengaku dirinya mendapat ancaman. Pemeriksaan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berimbang,

Pasca pemeriksaan terhadap jajaran Rutan Pondok Bambu, Taswem Tarib, mengaku bahwa pihaknya merasa curiga atas pengakuan Rosa. Taswem mencium bahwa dalih ancaman pembunuhan itu hanya merupakan taktik yang digunakan Rosa dan pengacaranya (M.Iskandar) agar bisa pindah ke tempat tahanan yang kondisinya jauh lebih baik, dan bisa tidur lebih nyenyak di luar jeruji besi Rutan Pondok Bambu. “Kami tidak bisa menerima kesaksian dari satu pihak. Bisa saja itu dikatakan karena di dalam (penjara, red.) kan tidak bisa tidur enak, jadi ingin keluar. Kan biasanya dia hidup senang, tiba-tiba sekarang dia tidur di lantai. Meski ada kasur tipis, tapi kan itu bau busuk. Nah, mungkin dia memikirkan bagaimana caranya supaya bisa keluar,” ujar Taswem curiga.

Sebagaimana sudah diberitakan oleh KabarNet beberapa waktu yang lalu, Rosa melalui pengacaranya, M.Iskandar, mengaku mendapat ancaman pembunuhan dari orang yang mendatanginya pada malam hari di Rutan Pondok Bambu. Selanjutnya, Rosa dilarikan untuk menginap dan berlindung di gedung KPK. Menyusul kejadian itu pengacara Rosa lantas memproses permohonan kepada KPK agar menempatkan Rosa di bawah pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lantaran adanya ancaman tersebut. Kalau permohonan Rosa ini dikabulkan, maka Rosa akan diserahkan kepada LPSK, untuk ditempatkan disebuah “rumah” (bukan ruangan sel penjara), yang lokasinya hanya diketahui oleh LPSK. Karena fasilitas yang disediakan oleh LPSK adalah “rumah” maka bagaimana pun juga tentu jauh lebih nyaman ketimbang dikurung dibalik jeruji besi sel penjara. Kesimpulan dari kecurigaan Kakanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, Taswem Tarib, mengarah ke tujuan ini. Yakni taktik Rosa dan pengacaranya agar bisa pindah dari “penjara” Rutan Pondok Bambu ke “rumah” dibawah pengawasan LPSK yang tentu saja jauh lebih nyaman.

Akan tetapi, meski Kakanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta, Taswem Tarib mencurigai bahwa motif Rosa kemungkinan hanya ingin pindah ke tempat yang lebih nyaman, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada sebab-sebab lain yang tersembunyi dibalik misteri pengakuan Rosa tentang tamu yang mengancam dirinya. Hal itu akan terungkap dalam babak-babak berikutnya dari rangkaian episode persidangan kasus suap Wisma Atlet yang tampaknya masih belum akan selesai, bahkan boleh jadi akan berubah menjadi bola liar yang bisa menghantam siapa saja yang terlibat. [KbrNet/adl]

Filed under: Hukum ]]> http://kabarnet.wordpress.com/2012/01/16/misteri-dibalik-cipika-cipiki-tamu-pengancam-rosa/feed/ 5 K@barNet http://kabarnet.wordpress.com/2012/01/15/maling-dana-hibah-tertangkap-di-jakarta/ http://kabarnet.wordpress.com/2012/01/15/maling-dana-hibah-tertangkap-di-jakarta/#comments Sun, 15 Jan 2012 13:13:32 +0000 KabarNet http://kabarnet.wordpress.com/?p=36318 ]]> Jakarta – KabarNet: Kejaksaan Agung berhasil menangkap tersangka kasus korupsi dana hibah pra-investasi proyek Pasar Gayungsari di lingkungan PD Pasar Surya, Surabaya. Penangkapan dilakukan Tim Satuan Tugas Bidang Intelijen Kejaksaan Agung kemarin. Hal tersebut disampaikan oleh, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum Kejagung) Noor Rachmad, Minggu (15/1).

Menyangkut waktu penangkapan, Noor menerangkan, tersangka ditangkap Sabtu (14/1) di daerah Jakarta Selatan, setelah diintai cukup lama. “Penangkapan dilakukan pada hari Sabtu, 14 Januari 2012, jam 23.40 Wib. Di Jalan Bango II No 21 Pondok Labu Jaksel. Itu sudah diintai,” terangnya.

Penangkapan terhadap mantan Direktur Keuangan PD Surya ini dilakukan setelah Tim Satgas Bidang Intelijen Kejaksaan Agung memantau banyak tempat di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Pemantauan terhitung sulit karena tersangka memiliki mobilitas yang tinggi.

“Penangkapan terhadap yang bersangkutan dilakukan setelah dilakukan pemantauan di lapangan dibanyak tempat di wilayah Jakarta dan Jawa Barat dimana yang bersangkutan selalu mobile atau moving yang cukup tinggi sehingga sulit mendeteksi. Namun akhirnya yang bersangkutan berhasil ditemukan.” Kata Noor.

Menurut Noor, setelah tertangkap, tersangka langsung dibawa ke Rumah Tahanan cabang Salemba di Kejaksaan Agung. Rencananya hari ini tersangka akan langsung dibawa ke Surabaya.

Tersangka terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah prainvestasi proyek Pasar Gayungsari di lingkungan PDPS. Kejaksaan Negeri Surabaya telah menetapkan dua tersangka: yakni Sucipto (Dirut PDPS) dan Soesantyo (Dirkeu PDPS). Sucipto telah dicopot dari jabatannya.

Dalam kasus ini, Noor menyebut kerugian negara mencapai Rp2,5 Miliar. Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya menemukan Rp2 Miliar masuk ke rekening pribadi Soesantyo. Selain dana hibah prainvestasi Pasar Gayungsari, dalam kasus itu penyidik juga menemukan kejanggalan pada dana representasi. [KbrNet/Plita]

Menurut sumber yang dapapt dipercaya di internal DPR, lampu-lampu di ruang Banggar berkelas dunia. Lampu ruang pimpinan Banggar berharga sangat mahal, seharga dua unit mobil Daihatsu Xenia. Kira-kira Rp 250 juta rupiah.

Lampu paling mahal itu ada di plavon ruang pimpinan Banggar DPR seluas 8×3 meter. Ruang ini terletak di sisi luar ruang rapat Banggar DPR. Lampu ini berbentuk seperti huruf lengkungan seperti huruf S panjang.

Ketua BURT DPR Marzuki Alie tidak membantah hal ini. Marzuki yang juga Ketua DPR menilai perencanaan ruang rapat baru Banggar DPR terlalu mewah. Mengenai sistem pencahayaan di ruang Banggar DPR, menurut Marzuki, memang sangat mewah. Setjen DPR telah menjelaskan kepada Marzuki dalam rapat BURT DPR yang baru saja berakhir.

“Itu sudah mabok, nggak punya hati nurani. Apa begini ini DPR mau mewah-mewah. Saya bilang ini ada sistem lighting ada sistem suaranya. Saya tanya mau karaoke apa mau rapat?,” tutur Marzuki.

Namun ia menolak mengungkap rincian pembelanjaan ruang rapat Banggar DPR Rp 20 miliar. “Saya nggak merinci, itu bukan tugas saya. Saya dengar kursi impor karpet impor sudah nggak logis,” jelasnya.

Kursi ruang Banggar DPR memang diimpor dari Jerman. Untuk kursi ruang pimpinan Banggar, rata-rata berharga Rp 12 juta, sedang untuk anggota Banggar sekitar Rp 5 juta-an. Selain itu ruang Banggar DPR juga dilengkapi karpet impor merk Miliken. Harganya ditaksir Rp 5 juta per meternya.

Terdapat juga 3 TV wall berukuran 3×2 meter yang disusun dari 12 unit TV LCD tanpa bingkai yang per unitnya Rp 5 juta. Total untuk tiga TV wall ini sekitar Rp 180 juta. Fantastis. [KbrNet/ RimaNews]

Bagaiman dengan kondisi ruangan SD dibawah ini yang nyaris tidak terurus apalagi ditengok  para wakil rakyat??.. 

TRAGIS!!!

Jakarta – KabarNet: Renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI yang biayanya mencapai Rp 20 Miliar akhirnya berbuntut panjang. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku kecolongan dengan lolosnya anggaran renovasi tersebut. Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan bahwa pihaknya kecewa dengan kinerja Sekretaris Jenderal DPR, Nining Indra Saleh, karena merasa tidak pernah diberitahu soal adanya proyek-proyek gila di DPR yang bernilai puluhan miliar rupiah. Oleh karenanya, Marzuki mengungkapkan bahwa pihaknya sudah meminta Sekretaris Kabinet Dipo Alam agar mencopot Nining Indra Saleh dari jabatannya.

“Saya tidak tahu hambatannya, tapi yang bersangkutan tidak pernah menyampaikannya. Saya selama ini diam dan juga membela secara proporsional. Kalau program itu betul, saya membela. tetapi bila program itu menyakiti hati rakyat dan juga tidak mengindahkan pesan-pesan pimpinan, program pemerintah, apalagi yang bisa kita pertahankan orang seperti ini,” ujar Marzuki Alie kecewa.

Dipihak lain, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengaku bisa memaklumi reaksi pimpinan DPR yang terkejut atas pengalokasian anggaran Rp20,3 miliar untuk merenovasi ruang Banggar DPR yang luasnya hanya 10×10 meter itu. “Saya juga kaget, bukan hanya Ketua DPR Marzuki Alie. Jika pimpinan DPR mau mengganti Sekjen DPR, usulkan saja ke Presiden,” ujar Dipo Alam menjawab pertanyaan media di Pacitan, saat mendampingi kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada hari Kamis (12/1/2012).

Sekretaris Kabinet Dipo Alam juga mengakui bahwa kemewahan ruang rapat Banggar DPR seharga Rp 20,3 miliar itu sangat mengejutkannya, bahkan lebih mewah dari ruang rapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Ruangan saya dengan staf yang lebih banyak dari ruangan Banggar DPR tidak menghabiskan dana sebanyak itu,” ujar Sekretaris Kabinet, Dipo Alam.

Terkait dengan besarnya anggaran renovasi tersebut, Sekjen DPR Nining Indra Saleh memang membenarkan alokasi renovasi ruang kerja Banggar DPR menelan biaya sebesar Rp 20,3 miliar. Menurutnya, biaya sebesar Rp 565,5 juta antara lain digunakan untuk biaya konsultan yang melakukan perencanaan. Kemudian Rp 234,39 juta untuk konsultan bagian pengawasan. Sedangkan Rp 19,995 miliar untuk biaya renovasi ruang rapat Banggar dan perlengkapannya.

Sejumlah kalangan termasuk Ketua DPR Marzuki Alie, menilai bahwa proyek tersebut sangat tidak rasional secara anggaran dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit.

PDIP Protes Keras, minta kursi-kursi impor dibongkar
Fraksi PDI Perjuangan DPR yang merupakan partai oposisi langsung meradang saat mendengar besarnya biaya renovasi ruang rapat Banggar DPR yang mencapai Rp 20,3 Miliar. Fraksi PDIP bahkan menolak menggunakan kursi impor di ruang rapat kontroversial tersebut. Fraksi PDIP bahkan menuntut agar semua kursi-kursi impor di ruang rapat Banggar itu dibongkar saja.

“Harusnya Sekjen DPR atau siapa pun yang menyetujui, atau punya ide menggunakan meja dan kursi impor, sudah keblinger dan mengecilkan produk dalam negeri sendiri, harusnya lembaga DPR memberikan contoh pakai produk dalam negeri,” tandas Ketua Fraksi PDIP DPR, Tjahjo Kumolo, pada hari Jumat (13/1/2012).

Tjahjo meminta agar barang-barang impor segera disingkirkan dari gedung DPR karena dipandang telah melukai hati rakyat. Ia juga meminta Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR untuk mengevaluasi tindakan Sekjen DPR Nining Indra Saleh yang telah menghabiskan Rp 20 miliar hanya untuk sebuah ruang rapat berukuran 10 x 10 meter. “Saya dukung pimpinan DPR dan anggota DPR yang merasa terkejut atas renovasi ruangan kerja badan tersebut. Atas ide siapa harus diungkap. Kursi buatan lokal tidak kalah bagusnya, kok sampai hatinya DPR justru pakai barang impor. Saya kira BURT DPR harus evaluasi langkah Setjen DPR membangun ruang kerja Banggar, dan memerintahkan ganti kursi dan perangkat impor yang ada,” tuntutnya. [KbrNet/adl]

Jakarta – KabarNet: Berita yang melukai perasaan rakyat kembali datang dari gedung DPR-RI Senayan, Jakarta. Kalau sebelumnya rakyat Indonesia diberi tontonan rencana pembangunan gedung DPR yang memakan biaya sampai Rp 1,7 Triliyun, lalu pembelian laptop untuk masing-masing anggota DPR senilai Rp 21 Miliar, kemudian pembangunan toilet DPR seharga Rp 2 Miliar dan parkiran motor sebesar Rp 3 Miliar. Kini rakyat dibuat terkaget-kaget karena di gedung DPR tiba-tiba sudah selesai dilakukan renovasi terhadap ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) yang menelan biaya Rp 20 Miliar, dan sudah siap pakai. Angka fantastis untuk sebuah ruang rapat berukuran 10 x 10 meter.

Pimpinan DPR mengakui bahwa pihaknya sudah kecolongan dengan diloloskannya biaya renovasi ruang rapat Banggar DPR yang super mewah ini. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, ruang rapat baru Banggar yang menelan biaya sampai Rp 20 miliar ini artinya sama dengan biaya membangun gedung mewah berlantai 9.

Ungkapan Marzuki ini bukan tanpa alasan, karena Ia baru saja membangun sekolah setinggi 9 lantai di Palembang, “Nggak masuk akal ini Rp 20 miliar. Saya dapat pinjaman dari Bank Muamalat Rp 25 miliar, saya pakai buat bangun sekolah Rp 20 miliar, itu saja jadi 9 lantai gedung mewah. Lha ini Rp 20 miliar buat ruangan secuil begitu,” ungkap Marzuki meradang, usai memimpin rapat BURT DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat (13/1/2012).

Lebih lanjut lagi, Marzuki mengaku heran dengan anggaran biaya yang dialokasikan untuk renovasi ruang rapat Banggar DPR tersebut. Menurutnya, sampai dengan saat wawancara ini dilakukan, ia belum menerima rincian pembelanjaan anggaran renovasi ruang rapat Banggar sejumlah Rp 20 miliar itu. “Apalagi konsultan saja hampir Rp 900 juta. Apa rakyat kita nggak sakit begitu. Kita prihatin dengan pejabat seperti ini,” cetusnya.

Marzuki Alie mengakui adanya kemungkinan terjadi permainan dalam proyek ini. Menurutnya, permainan dalam proyek seperti ini mudah dilihat, akan tetapi tidak mudah memecat pejabatnya, terutama apabila sang pejabat itu sudah setingkat Sekjen.

Lampu Rp250 Juta, Kursi Rp 12 Juta per buah

Kalau ditelisik dari harga barang-barang perlengkapannya, bisa dipastikan ruang rapat Banggar DPR tersebut menjadi ruang rapat termewah di dunia. Betapa tidak, untuk sistim pencahayaan atau perlengkapan lampu-lampu saja diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 250 juta.

Sumber yang dapat dipercaya di internal DPR mengungkapkan bahwa lampu-lampu yang menghiasi ruang rapat Banggar tersebut betul-betul super mewah bertaraf internasional. Lampu yang dipasang di ruang pimpinan Banggar berharga Rp 250 juta rupiah, sebuah lampu super mewah berbentuk huruf “S” memanjang.

Marzuki Alie mengaku bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR telah menjelaskan kepadanya dalam rapat BURT DPR yang baru saja berakhir, bahwa lampu-lampu yang dipasang di ruang rapat Banggar DPR tersebut, menurut Marzuki, memang terlalu mewah. “Itu sudah mabok, nggak punya hati nurani. Apa begini ini DPR mau mewah-mewah. Saya bilang ini ada sistem lighting, ada sistem suaranya. Saya tanya mau karaoke apa mau rapat?,” ujarnya kesal.

Saat ditanya perinciannya, Marzuki menolak mengungkapkan detail daftar pembelanjaan ruang rapat Banggar DPR yang Rp 20 miliar itu. “Saya nggak merinci, itu bukan tugas saya. Saya dengar kursi impor, karpet impor, sudah nggak logis,” tandasnya.

Laporan pandangan mata

Saat wartawan memasuki ruang rapat Banggar, terbaca dari label yang menempel di kursi-kursi di ruang rapat Banggar DPR tersebut, tertera bahwa kursi-kursi itu memang diimpor dari Jerman. Untuk setiap anggota DPR yang menjadi anggota Banggar mendapat kursi seharga sekitar Rp 5 juta-an. Sedangkan kursi untuk ruang pimpinan Banggar, rata-rata senilai Rp 12 jutaan.

Disamping itu, ruang rapat Banggar DPR juga dilengkapi dengan karpet impor merk Miliken, yang taksiran harga per meternya mencapai Rp 5 jutaan.

Di dalam ruang rapat supermewah tersebut juga sudah terpasang 3 unit TV Wall ukuran 3×2 meter yang terdiri dari susunan 12 unit TV LCD tanpa bingkai. Harga per unitnya diperkirakan tidak kurang dari Rp 5 jutaan. Sehingga total biaya untuk tiga susun TV wall tersebut diperkirakan mencapai Rp 180 jutaan. Maka dari hasil renovasi ini, jadilah ruang rapat Banggar DPR tersebut menjadi ruang rapat termewah di dunia. Sementara masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan, bahkan kelaparan. Gila!!
[KbrNet/adl]

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menjamin tidak ada pencabutan Perda Anti Miras. Jaminan Gamawan itu disampaikan kepada jajaran Dewan Pengurus Pusat Front Pembela Islam (FPI) dalam audiensi yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Gedung Kemendagri Lantai III, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (13/1/2012).

Pada dasarnya, Gamawan menyambut baik hasil pertemuannya dengan Ketua umum FPI. Pernyataan Mendagri itu disampaikan Ketua Umum FPI Habib Muhammad Rizieq Syihab sesaat setelah audiensi usai. “Beliau menjamin tidak ada pencabutan Perda Anti Miras”, kata Habib yang didampingi Kapuspen Kemendagri Reydonnyar Moenek dan sejumlah pengurus DPP FPI.

Ada pun kesimpulan FPI dari pertemuan dengan Mendagri di Kantor Kemendagri tentang Perda Anti Miras, sbagai berikut :

• 1. FPI dan FUI bersama Kemendagri sepakat prihatin dan menyesalkan terjadinya insiden perusakan terhadap sejumlah fasilitas gedung kantor Kemendagri dalam Aksi hari Kamis 12 Januari 2012, dan sepakat untuk menyerahkan persoalannya sepenuhnya kepada Polri.

• 2. FPI dan FUI mempersoalkan isi Surat Resmi Mendagri ke beberapa Kepala Daerah yang REDAKSINYA meminta PENGHENTIAN PELAKSANAAN PERDA ANTI MIRAS dan PENCABUTANNYA melalui DPRD.

• 3. Mendagri menyatakan bahwa surat tersebut hanya dimaksudkan untuk EVALUASI, bukan dimaksudkan untuk PENCABUTAN PERDA ANTI MIRAS, tapi FPI dan FUI menekankan bahwa persoalannya bukan pada MAKSUD, tapi pada REDAKSI yang secara eksplisit memerintahkan penghentian dan pencabutan Perda Anti Miras.

• 4. FPI dan FUI menekankan bahwa banyaknya Perda Anti Miras di berbagai daerah di Indonesia harus ditafsirkan sebagai aspirasi masyarakat di bawah yang sudah tidak bisa menerima kehadiran Keppres Miras No.3 Th.1997, sehingga itu semestinya mendorong Kemendagri untuk mengusulkan kepada Presiden RI untuk mencabut atau merevisi Keppres Miras menjadi Keppres Anti Miras agar sesuai dengan aspirasi rakyat di berbagai daerah, bukan justru sebaliknya menekan Pemda mencabut Perda Anti Miras karena dianggap bertentangan dengan Keppres Miras tersebut.

• 5. Mendagri pada prinsipnya tidak melarang Perda Anti Miras, hanya dikhawatirkan Perda Anti Miras yang melarang total peredaran minuman / makanan beralkohol tersebut akan berimbas kepada makanan tradisional yang juga mengandung alkohol seperti tape singkong dan tape ketan dan yang sejenisnya, sehingga bisa menimbulkan problem sosial baru di kemudian hari. Ada pun Miras yang merusak masyarakat pada prinsipnya Mendagri sangat setuju untuk dilarang.

• 6. FPI dan FUI mengusulkan pelarangan Miras secara total, ada pun yang mencakup makanan / minuman tradisional beralkohol seperti tape singkong atau tape ketan dan yang sejenisnya bisa menjadi pengecualian jika memang menjadi masalah khilafiyah fiqhiyyah, tentu dengan tetap meminta fatwa MUI.

• 7. FPI dan FUI akan membentuk Tim Khusus untuk mengkaji semua produk perundangan-perundangan terkait alkohol, dan akan mengajukan usulan resmi kepada Presiden RI melalui Kemendagri untuk perubahan Keppres Miras No.3. Th.1997 agar bisa menjadi Keppres Anti Miras, atau akan mengajukan Yudicial Review ke Mahkamah Agung RI terhadap Keppres tersebut, dan akan terus memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Anti Miras yang melarang total Miras secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

• 8. FPI dan FUI akan terus mendorong semua Pemda yang sudah membuat Perda Anti Miras agar tetap mempertahankan dan melaksanakan Perda tersebut, karena sesuai dengan pernyataan Mendagri tidak ada paksaan terhadap Pemda untuk mencabut Perdanya tersebut.

• 9. FPI dan FUI akan tetap meminta segenap umat Islam di semua daerah di seluruh Indonesia untuk terus mengawal Perda Anti Miras yang sudah ada dan untuk terus memperjuangkan Perda Anti Miras di berbagai daerah yang belum memilikinya.

• 10. FPI dan FUI bersama Kemendagri sepakat untuk terus membangun DIALOG dalam mendiskusikan berbagai persoalan bangsa dan negara untuk menuju Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 13 Januari 2012.

fpi.or.id

Jakarta – KabarNet: Rumit, berliku-liku dan penuh intrik. Itulah situasi yang selalu mewarnai kasus-kasus korupsi besar di negeri ini. Tak terkecuali kasus korupsi Wisma Atlet yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), M.Nazaruddin, dan menyeret sejumlah nama petinggi PD lainnya yang diduga ikut terlibat. Pada hari Rabu malam (11/1/2012) Direktur Pemasaran PT Anugerah Nusantara, Mindo Rosalina Manulang (Rosa) yang juga bawahan M.Nazaruddin mengaku diancam akan dibunuh oleh pihak tertentu sehingga harus dilarikan dari Rutan khusus wanita Pondok Bambu untuk pindah bermalam di gedung KPK. Pihak Kuasa Hukum Rosa yang diwakili oleh Mohammad Iskandar SH, menyatakan dalam keterangan persnya pada hari Kamis (12/1/2012) bahwa pihak pengancam Rosa tersebut adalah… kerabat M.Nazaruddin.

Menurut M. Iskandar, dua orang berinisial NSR dan HSY mendatangi Mindo Rosalina Manulang di Rutan Pondok Bambu, dan mengancam Rosa agar memberikan keterangan yang membela Nazaruddin di persidangan, dengan konsekwensi apabila Rosa menolak, maka Rosa dan keluarganya akan dibunuh. “Meminta Rosa agar menyampaikan, Nazaruddin dan PT Anugrah Nusantara tidak ada hubungan. NSR dan HSY meminta agar Ibu Rosa menyebut perusahaan itu punya Anas (Ketum PD),” ujar pengacara Rosa, M Iskandar, di hadapan berbagai media, pada hari Kamis (12/1/2012).

Lebih lanjut M.Iskandar menerangkan bahwa NSR dan HSY datang menemui Rosa pada malam hari di Rutan Pondok Bambu, Jaktim. Saat itu, NSR dan HSY ditemui oleh Rosa di ruangan khsus yang disediakan untuk menerima tamu. Sedangkan 5 orang lain yang merupakan rekan NSR dan HSY menunggu di luar dan berteriak-teriak mengancam menakut-nakuti akan membunuh Rosa dan keluarganya. “NSR dan HSY juga menyodorkan surat pernyataan untuk ditandatangani. Pokoknya isi pernyataan itu bertentangan dengan keterangan selama ini. Juga disuruh cabut BAP,” papar Iskandar menjelaskan.

Rosa berpendirian akan tetap mengungkapkan apa yang diketahuinya. Karena merasa tertekan, akhirnya Rosa pun mengadukan ancaman itu ke pengacaranya M.Iskandar. Sebagai kuasa hukum, Iskandar pun melaporkan kejadian itu ke KPK dan LPSK guna meminta perlindungan. Akhirnya pada Rabu (11/1/2012) malam, Rosa dipindahkan dari Rutan Pondok Bambu ke gedung KPK. “Mudah-mudahan sekarang aman,” ujar Iskandar berharap.

M. Iskandar memaparkan bahwa Mindo Rosalina Manulang menerima tamu pengancam tersebut sebanyak 3 kali berturut-turut di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Berikut ini adalah kronologi terjadinya ancaman terhadap Rosa:

Tanggal 26 atau 27 Desember 2011
Rosa didatangi orang yang berinisial AAN dan HSY di Rutan Pondok Bambu

30 Desember 2011
AAN bersama NSR kembali mendatangi Rosa untuk kedua kalinya.

3 Januari 2012
AAN dan HSY kembali mendatangi Rosa untuk ketiga kalinya.

Saat mendatangi Rosa untuk kali yang ketiga itulah Rosa diancam akan dibunuh. “Dia bilangnya akan dihabisi, termasuk saudara-saudara Rosa,” tutur Iskandar.

Saat ditanya oleh wartawan, dari mana Rosa yakin bahwa para pengancam itu orang dekat Nazaruddin, Iskandar memastikan bahwa Rosa mengenal Nazaruddin dan keluarganya. “Rosa kan kenal dengan Nazar dan keluarganya. Jadi tahu siapa yang datang. Dia kan kerja lama dengan Nazar,” jawab Iskandar.

Dalam pada itu Iskandar juga mengaku heran, bagaimana para pengancam itu bisa memperoleh ijin masuk ke Rutan Pondok Bambu di luar jam besuk, yakni pada malam hari pukul 21.00. “Yang bisa datang seperti itu hanya pengacara. Itu pun setelah mendapat izin dan mereka bukan pengacara,” pungkasnya.

Kubu M.Nazaruddin membantah

Sementara itu, kubu M.Nazuruddin membantah semua keterangan pengacara Rosa. Tim pengacara M.Nazaruddin yang diwakili oleh Elza Syarif SH menuding bahwa ancaman pembunuhan kepada Mindo Rosalina Manulang tersebut berasal dari orang yang sering disebut sebagai ‘Ketua Besar’. Salah satu alasan yang masuk akal adalah bahwa sang ‘Ketua Besar’ itu takut terungkap identitasnya. “Bukan kita, mungkin saja mereka (orang yang disebut ‘Ketua Besar’, red.),” bantah Elza Syarif, pada hari Kamis (12/1/2012).

Pengacara kondang ini mencurigai bahwa ancaman tersebut muncul terkait rencana Rosa yang berjanji akan mengungkapkan identitas orang yang disebut sebagai ‘Ketua Besar’. “Kita tidak mungkin menggunakan cara-cara seperti itu (membunuh, red.),” tandasnya.

Dalam pada itu, Elza juga mempertanyakan motivasi Rosa yang akan mengungkap identitas ‘Ketua Besar’. Menurut pendapatnya, kenapa baru sekarang Rosa mau mengungkap identitas sang “Ketua Besar” itu. “Kenapa baru sekarang mau mengungkap? Kan udah berapa kali ikut sidang,” cetusnya.

Senada dengan Elza Syarif, Pengacara M.Nazaruddin yang lain, Rufinus Hutauruk SH, juga mengatakan tidak mungkin pengancam Mindo Rosalina Manulang adalah dari pihak Nazaruddin. Sebab sampai saat ini Nazaruddin berada dalam tahanan dengan penjagaan yang sangat ketat, dan tentunya sulit berkoordinasi dengan siapapun.

Menurut Rufinus, pihak yang paling mungkin mengancam Rosa adalah “orang yang punya kekuasaan sangat besar” sehingga bisa tiga kali bebas keluar masuk dengan seenaknya menemui Rosa di malam hari di Rutan Pondok Bambu. Hanya orang yang memiliki kekuasaan sangat besar saja yang bisa melakukan hal itu. “Nazaruddin mengancam? Tidak mungkin sebab dia ditahan,” ujarnya di hadapan berbagai media, pada hari Kamis (12/1/2012).

Lebih lanjut lagi, Rufinus Hutauruk juga menilai aneh dan tidak logis jika orang yang mengancam Rosa tersebut disuruh Nazaruddin untuk mencabut BAP yang dianggap memberatkan Nazaruddin. Sebab menurutnya, berdasarkan kajian akademis oleh tim pengacara Nazaruddin, BAP Rosa itu tidak banyak memberatkan Nazaruddin. Sebaliknya, BAP Rosa tersebut, menurut Rufinus, justru memberatkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Wakil Ketua Banggar DPR, Mirwan Amir, dan anggota DPR dari Partai Demokrat Angelina Sondakh, beserta beberapa orang lainnya. “Yang lebih diberatkan adalah Angelina sondakh dan Anas. Kemudian Mirwan Amir dan yang lain-lain,” paparnya.

Masih menurut Rufinus, beberapa poin dalam BAP Rosa malah meringankan Nazaruddin karena bertentangan dengan fakta sebenarnya. “Misalnya dikatakan bahwa Nazar adalah bos Permai Group ternyata dari Dirjen AHU bilang tidak ada usaha Group Permai. Rosa bilang Nazar bos PT Anugrah, ternyata Nazar bukan pemilik lagi malah yang ada Anas,” tandasnya.

Rufinus menyatakan bahwa dirinya merasa yakin orang yang mengancam Rosa itu bukan dari pihak Nazaruddin. Rufinus justru menduga bahwa skenario ancaman sengaja dibuat untuk mendiskreditkan Nazaruddin. “Jangan-jangan sengaja dibuat begitu untuk mendiskreditkan,” pungkasnya.  [KbrNet/adl]

Klarifikasi Mendagri yang menyatakan bahwa dia tidak pernah mencabut Perda Anti Miras serta statemen yang menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang memfitnahnya mengadu domba antara Kemendagri dengan pihak-pihak tertentu, DIBANTAH KERAS oleh Ketua Umum FPI.

Ketum FPI, Habib Muhammad Rizieq Syihab, dengan tegas mengatakan : “Mendagri PENDUSTA ! Sudah salah, bukan taubat, malah ngaku difitnah ! Lalu buat berbagai alasan seolah diri bersih. Dasar Menteri Miras ! Jangan kau bodohi rakyat ! Para Ninik Mamak Sumatera Barat sudah murka kepada anda sebagai putra daerah yang Adat bersandi Syara’ dan Syara’ bersandi Kitabullah, kok malah ingin mengguyur Indonesia dengan Miras !”, tegas Habib, Kamis, (12/01/2012).

Berikut penjelasan Ketum FPI berkaitan dengan KEBOHONGAN Mendagri :

Dalam Surat Resmi Kemendagri No.188.34 / 4561 / SJ untuk Bupati Indramayu – Jawa Barat, tertanggal 16 November 2011 dengan perihal “Klarifikasi Peraturan Daerah” dan bersifat “Segera” yang ditanda tangani langsung oleh Mendagri Gamawan Fauzi yang berisikan antara lain :

• Bahwa Perda Kabupaten Indramayu No.7 Th.2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol BERTENTANGAN dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
• Bahwa Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol merupakan KEWENANGAN PUSAT.
• Bahwa Minuman Beralkohol golongan A (kadar alkoholnya 1-5 %) merupakan barang yang BEBAS dalam produksi, pengedaran dan penjualan, sehingga tidak boleh diawasi apalagi dilarang.
• Bahwa Bupati Indramayu diminta agar MENGHENTIKAN pelaksanaan Perda Larangan Miras.
• Bahwa Bupati Indramayu diminta segera mengusulkan PENCABUTAN Perda Larangan Miras kepada DPRD.
• Bahwa Pelaksanaan PENGHENTIAN dan PROSES PENCABUTAN agar dilaporkan kepada Mendagri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat Mendagri.

Dengan memperhatikan isi surat Mendagri tersebut tampak jelas bahwa INTI surat tersebut adalah PENCABUTAN, hanya saja dibuat redaksinya dengan cara LICIK agar terhindar dari tuntutan hukum.

Jadi, surat tersebut bukan evaluasi, saran atau usulan, sebagaimana dikatakan Mendagri, tapi merupakan INSTRUKSI dari MENDAGRI kepada BUPATI untuk PENCABUTAN PERDA ANTI MIRAS.

Surat Resmi Kemendagri serupa dengan isi yang sama juga dibuat dan ditanda-tangani Mendagri yang ditujukan kepada Walikota Bandung – Jawa Barat, yaitu surat bernomor 188.34 / 1128 / SJ tertanggal 31 Maret 2011.

Kesimpulannya, Mendagri mencabut Perda Anti Miras di berbagai daerah bukan FITNAH, melainkan FAKTA. Apa jawab Mendagri ? Bagaimana pula kelanjutan masalah ini ? Kita tunggu dialog antara Ketum FPI dengan Mendagri di Kemendagri yang akan digelar besok Jum’at 13 Januari 2012 jam 9 pagi. Insya Allah. [KbrNet/FPI/Slm]

Korps Marinir Amerika Serikat tercoreng oleh beredarnya sebuah video di dunia maya. YouTube dan sejumlah laman lainnya menayangkan empat pria berseragam marinir AS sedang melakukan tindakan tidak terpuji. Video itu menunjukkan empat pria berseragam marinir AS sedang mengencingi tiga jasad diduga pejuang Taliban yang tewas setelah terlibat baku tembak.

Mulanya, keempat pria itu berjalan menuju ke tiga jasad yang bersimbah darah. Sambil bersenda gurau, mereka berempat membuka ritsleting, menunjukan alat kelamin mereka dan langsung mengencingi mayat-mayat itu, seperti diwartakan media TMZ.

Ketiga jenazah itu berkulit gelap, bertelanjang kaki dan mengenakan pakaian longgar. Seorang diantaranya tampak berlumuran darah. Asal video dan siapa yang mempublikasikannya di internet belum diketahui. Pada akhir video, salah satu tentara AS berkata ke arah mayat yang bersimbah darah, “Have a great day, Buddy (Semoga harimu menyenangkan, sobat”.

Orang misterius yang mengunggah video itu menyertakan keterangan yang tertulis scout sniper team 4 with 3rd battalion 2nd marines out of Camp Lejeune peeing on dead Talibans.

Dewan Hubungan Amerika-Islam mengatakan video itu menunjukkan perilaku personil militer AS yang sangat tidak terpuji. “Kami mengutuk penodaan terhadap jenazah sebagai pelanggaran atas peraturan militer negara dan undang-undang perang internasional melarang tindakan yang menjijikkan serta amoral seperti itu,” kata kelompok tersebut dalam surat kepada Menteri Pertahanan Leon Panetta.

Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan bahwa Terlepas dari situasi atau siapa yang ada di video, ini adalah perilaku yang mengerikan, menjijikkan dan tak boleh dilakukan oleh siapa pun yang mengenakan seragam.

Pihak Pentagon juga mengaku terkejut, dan mengatakan hal itu tak sesuai dengan prinsip dan nilai yang dianut oleh Korps Marinir AS. Dalam pernyataannya, Pentagon mengatakan sedang mencari tahu keaslian video itu. “Aksi dalam video tidak konsisten dengan nilai-nilai inti kami, dan tidak mewakili karakter dari Korps Marinir. Masalah ini akan diselidiki sampai tuntas,” demikian pernyatan Pentagon.. [KbrNet/Slm]

Ratusan selebaran dibagikan mahasiswa kepada wartawan di tengah demonstrasi ribuan orang dari Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia di seberang Istana Negara beberapa saat lalu (Kamis siang, 12/1). Disebutkan dalam selebaran milik KMBJ itu, awal dari penindasan dan pembunuhan rakyat yang terjadi di Bima adalah kebijakan Bupati Bima, NTB, Ferry Zulkarnain yang meloloskan pertambangan Aburizal Bakrie.

“Melalui perjanjian politik antara pemerintah daerah Bima dengan Aburizal Bakrie, maka menghasilkan sebuah SK 188/2010 yang dikeluarkan Ferry Zulkarnain,” demikian kutipan isi selebaran tersebut.

Mahasiswa Bima di Jakarta yakin bahwa Grup Bakrie memiliki saham mayoritas di PT SMN. Ical pun dituduh sebagai dalang pembantaian rakyat yang terjadi di Pelabuhan Sape, Bima sehari menjelang hari raya Natal tahun lalu (24/12).

“Pemilik perusahaan Grup Bakrie harus segera ditangkap dan diadili secara hukum karena jadi otak pembunuhan di Bima. PT SMN harus segera diadili secara hukum karena berperan penting untuk membantai masyarakat tak berdosa dan mencuri pegunungan/hutan 7.000 hektar,” ucapnya.

Mahasiswa Bima juga meminta Ferry Zulkarnain segera dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam praktik suap meloloskan pertambangan PT SMN.

Politisi Partai Demokrat-lah yang paling getol menyatakan bahwa PT SMN sebagai mesin ATM Aburizal Bakrie melalui Bupati Bima. Dikutip dari JPNN, menurut Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan, PT SMN hanya berkaitan Ical dan bukan dengan Golkar. Ramadhan Pohan juga menyatakan keberpihakan Bupati Bima, NTB, Ferry Zulkarnain, membela perusahaan tambang PT SMN karena PT SMN pendukung utama pemenangan Ferry pada Pilkada lalu.

Sementara, General Manager PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) Sucipto Maridjan sudah membantah kabar mengenai kepemilikan saham Aburizal Bakrie alias Ical di perusahaan tersebut pada Senin lalu di gedung DPD, komplek parlemen, Jakarta. RakyatMerdeka

Di awal Tahun 2012 ini, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) memberi “Hadiah” yang sangat mengejutkan sekaligus menyakitkan buat umat Islam Indonesia, yaitu berupa : Publikasi Pencabutan Perda Anti Miras di berbagai daerah di Indonesia, melalui berbagai media cetak mau pun elektronik, dengan dalih bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu Keppres No.3 Th.1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tertanggal 31 Januari 1997 yang ditanda-tangani Presiden Soeharto.

Hari Jum’at 6 Januari 2012, Kepala Biro Hukum Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, dalam siaran persnya menyatakan bahwasanya pihak Kemendagri menafsirkan bahwa melalui Keppres tersebut, peredaran alkohol hanya dibatasi dan tak boleh dilarang secara total di wilayah kabupaten / kota tertentu. Selanjutnya, Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, menegaskan bahwa kalau Perda yang dibatalkan itu tetap diterapkan maka bisa menjadi masalah hukum di kemudian hari.

Sejak lama, Gerakan Islam di Indonesia memperjuangkan penerapan Syariat Islam secara KONSTITUSIONAL agar menjadi Hukum Nasional di Indonesia. Sebaliknya, kaum Liberal Indonesia dengan berbagai macam cara selalu mengupayakan pembatalan Perda-Perda Syariat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Perda Anti Miras, dengan dalih mengebiri kebebasan dan melanggar HAM serta tidak sesuai dengan alam kebhinnekaan. Bahkan sudah berulang kali mereka mengajukan Yudicial Review sejumlah Undang-Undang yang dinilai bernuansa “Syariat” ke Mahkamah Konstitusi RI, antara lain : UU Penodaan Agama, UU Perjudian dan UU Pornografi, tapi mereka selalu gagal.

Kini, setelah Kaum Liberal berulang kali “keok” di jalur hukum, mereka mulai menggunakan “OTOT KEKUASAAN”, salah satunya adalah dengan MEMPERALAT Pemerintah RI untuk membatalkan Perda-Perda Syariat di seluruh Indonesia. Karenanya, benang merah yang menghubungkan Agenda Liberal dengan Keputusan Kemendagri dalam pencabutan Perda Anti Miras di berbagai daerah sangat jelas dan terang benderang, sehingga menjadi indikator kuat bahwa Kemendagri telah disusupi AGEN LIBERAL yang memiliki agenda sangat berbahaya terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI, serta mengancam Landasan Idiil mau pun Konstitusinil NKRI yaitu : Pancasila dan UUD 1945.

Keputusan Kemendagri mencabut Perda Miras di berbagai daerah mengancam tidak kurang dari 351Perda Miras yang sudah ada di berbagai daerah. Kemendagri mencabut mulai dari PERDA PENGAWASAN MIRAS seperti Perda Provinsi Bali No.9 Th.2002 dan Perda Kota Sorong No.5 Th.2006, hingga PERDA LARANGAN MIRAS yang melarang total peredaran Miras di daerah, antara lain : Perda Kota Balikpapan No.16 Th.2000, Perda Kabupaten Maros No.9 Th.2001, Perda Kota Tangerang No.7 Th.2005, Perda Kabupaten Indramayu No.15 Th.2006, Perda Kabupaten Manokrawi No.5 Th.2006, Perda Kota Banjarmasin No.6 Th.2007 dan Perda Kota Bandung No.11 Th.2010.

Salah satu Surat Mendagri tentang Pencabutan Perda Miras adalah surat bernomor : 188.34 / 4561 / SJ tertanggal 16 November 2011, yang ditanda tangani Mendagri Gamawan Fauzi dengan perihal Klarifikasi Perda, yang terkait pencabutan Perda Anti Miras Kabupaten Indramayu No.15 Th.2006.

Selain itu, disinyalir bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kemenkes RI sedang bermain mata untuk melegalkan GANJA. Ini pun tidak terlepas dari Agenda Liberal Indonesia yang ingin menggunakan “OTOT KEKUASAAN” untuk menggolkan program HALALISASI yang haram dan HARAMISASI yang halal.

Tentu saja, sikap sewenang-wenang Pemerintah RI menggunakan “OTOT KEKUASAAN” untuk merontokkan Perda Anti Miras atau Perda Syariat lainnya, yang mengarah kepada penghalalan yang haram atau sebaliknya pengharaman yang halal, merupakan KEZALIMAN yang bisa memprovokasi umat Islam untuk menggunakan “OTOT KEKUATAN” dengan cara lain dalam melawan kezaliman tersebut.

Bagi umat Islam bahwa keharaman KHAMAR merupakan harga mati. Allah SWT dengan tegas mengharamkan KHAMAR melalui firman-Nya dalam QS.5.Al-Maa-idah : 90-91. Dan Rasulullah SAW telah mendefinisikan dengan jelas bahwa setiap yang memabukkan adalah KHAMAR, dan setiap KHAMAR adalah haram. Beliau pun SAW menegaskan bahwa sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Dan beliau SAW pun menyatakan bahwa KHAMAR adalah Induk segala kebejatan dan Kepala segala kejahatan. Selain itu, Nabi SAW juga menyatakan bahwasanya Allah SWT melaknat KHAMAR, baik peminumnya, penuangnya, pembelinya, penjualnya, pembuatnya, pemesannya, pembawanya, yang dibawakan kepadanya, mau pun pemakan harganya.

Dengan demikian, apa saja yang memabukkan (menghilangkan akal), baik makanan mau pun minuman, baik berbentuk padat, tablet, pil, serbuk, cair mau pun gas, baik cara mengkonsumsinya dihisap, disedot, ditelan, dikunyah mau pun disuntikkan, dan apa pun namanya, serta dari bahan apa pun dibuatnya, banyak mau pun sedikit, selama masuk katagori KHAMAR maka hukumnya adalah haram. Dan sangat tidak diragukan bahwa MIRAS, GANJA dan NARKOBA termasuk katagori KHAMAR.

Karenanya, Dewan Pimpinan Pusat – Front Pembela Islam menyatakan :

• 1. Bahwa Perda Anti Miras sudah sesuai dengan Landasan IDIIL dan Landasan Konstitusionil NKRI yaitu : Pancasila dan UUD 1945 yang berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 harus dijiwai PIAGAM JAKARTA yang berintikan SYARIAT ISLAM.

• 2. Bahwa Perda Anti Miras sudah sah sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.24P / HUM / 2011 tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Penolakan Hak Uji Materi Perda Anti Miras Kabupaten Indramayu No.15 Th.2006, yang sekaligus menjadi YURISPRUDENSI bagi Perda Anti Miras lainnya, sehingga harus DIPERTAHANKAN.

• 3. Bahwa Keppres Miras No.3 Th.1997 adalah PRODUK ORBA yang jauh dari jiwa REFORMASI, bahkan bertentangan dengan Landasan IDIIL dan Landasan Konstitusionil NKRI yaitu : Pancasila dan UUD 1945 yang berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 harus dijiwai PIAGAM JAKARTA yang berintikan SYARIAT ISLAM.

• 4. Bahwa Keputusan Mendagri tentang Pencabutan Perda Anti Miras adalah ILEGAL karena merupakan bentuk penyalah-gunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum serta penyelewengan konstitusi, sekaligus merupakan pembangkangan terhadap putusan hukum lembaga peradilan tertinggi negara yaitu Mahkamah Agung RI, sehingga Keputusan Mendagri tersebut TIDAK SAH.

• 5. Bahwa Keputusan Mendagri tentang Pencabutan Perda Anti Miras adalah bentuk AROGANSI Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah, dan juga merupakan PENGHINAAN terhadap aspirasi masyarakat daerah, serta merupakan PELECEHAN terhadap OTONOMI DAERAH yang dijamin oleh UU No.32 Th.2004 tentang Pemerintah Daerah.

• 6. Bahwa Keputusan Mendagri tentang Pencabutan Perda Anti Miras merupakan PELANGGARAN terhadap Pasal 145 UU No.32 Th.2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dalam ayat 3 ditetapkan bahwa Keputusan Pembatalan Perda harus dengan PERATURAN PRESIDEN dan itu pun paling lama 60 hari sejak diterimanya Perda tersebut, selanjutnya dalam ayat 7 ditetapkan bahwa jika Peraturan Presiden untuk pembatalan Perda tidak dikeluarkan dalam tenggang waktu tersebut, maka PERDA dinyatakan BERLAKU.

• 7. Bahwa Keppres Miras No.3 Th.1997 dan Keputusan Mendagri tentang Pencabutan Perda Anti Miras wajib segera DIBATALKAN demi hukum, karena bertentangan dengan hukum yang LEBIH TINGGI yaitu Pancasila dan UUD 1945, bahkan bertentangan dengan hukum yang PALING TINGGI yaitu SYARIAT ISLAM.

• 8. Bahwa jika Pemerintah RI tidak mencabut dan atau membatalkan Keppres Miras No.3 Th.1997 dan Keputusan Mendagri tentang Pencabutan Perda Anti Miras, maka DPP-FPI melalui Bantuan Hukum Front (BHF) akan segera mengajukan YUDICIAL REVIEW terhadap Keppres dan Keputusan Mendagri tersebut, dan secara simultan terus-menerus akan memperjuangkan lahirnya Keppres atau Undang-Undang Larangan Miras secara Nasional.

• 9. Bahwa Pemerintah Daerah harus menolak dengan tegas Keppres Miras No.3 Th.1997 dan Keputusan Mendagri tentang Pencabutan Perda Anti Miras, karena merupakan Keputusan ILEGAL dan TIDAK BERMORAL, sekaligus harus tetap mempertahankan secara sungguh-sungguh Perda Anti Miras dan Perda Syariat lainnya, karena merupakan amanat rakyat daerah yang tidak boleh dikhianati.

• 10. Bahwa segenap pengurus, aktivis, laskar, mujahidah, anggota dan simpatisan FPI bersama segenap umat Islam di seluruh Indonesia WAJIB membela dan mempertahankan semua Perda Syariat yang sudah ada di berbagai daerah, dan harus terus memperjuangkan Perda-Perda Syariat baru hingga akhirnya SYARIAT ISLAM bisa menjadi HUKUM NASIONAL, serta wajib senantiasa memperjuangkan penerapan Syariat Islam di NKRI secara KONSTITUSIONAL dengan IKHLAS dan ISTIQOMAH.

Demikian pernyataan sikap resmi FPI ini dibuat sebagai MAKLUMAT PERJUANGAN bagi seluruh umat Islam Indonesia. Akhirnya, kami nyatakan : Hancurkan Liberalisme ! Tegakkan Syariat Islam !

Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Allahu Akbar !

Dewan Pimpinan Pusat – Front Pembela Islam
Jakarta, 18 Shafar 1433 H / 12 Januari 2012 M.

Ketua Umum : Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab, MA

Sekretaris Jenderal : KH. Ahmad Sabri Lubis

fpi.or.id

Jakarta – KabarNet: Kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi yang membatalkan Perda larangan minuman beralkohol mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Para Kiai dan Ormas Islam ramai-ramai meprotes dan mendesak Gamawan Fauzi segera mencabut kembali kebijakannya.

Perda yang dicabut Mendagri adalah Perda No 7 tahun 2005 di Kota Tangerang, Perda nomor 15 tahun 2006 di Kabupaten Indramayu, dan Perda nomor 11 tahun 2010 Kota Bandung.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin juga mengecam keras pencabutan peraturan daerah (perda) pelarangan minuman keras beberapa waktu lalu. Ia mengaku sangat kecewa dengan pencabutan perda pelarangan minuman keras. Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan positif yang hendak dicapai dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut KH. Ma’ruf, jika Perda-perda itu dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, harusnya itu yang dievaluasi. bukan perda pelarangan mirasnya. Selain itu, lanjutnya, Perda-perda tersebut bisa mencegah berbagai kerusakan dan kejahatan yang timbul akibat minuman keras. “Pencabutan itu tindakan yang sangat berlawanan dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan melalui Perda,” ujarnya.

Alhasil, dengan ramainya pemberitaan ini, Gamawan Fauzi akhirnya angkat bicara, ia membantah telah mencabut perda yang mengatur minuman keras di daerah, pihaknya tidak pernah membatalkan satu pun perda soal miras itu. Mantan gubernur Sumbar itu marah, lantaran dirinya merasa difitnah dan disudutkan. Menurut Gamawan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang berhak membatalkan Perda adalah presiden. Kemendagri hanya berhak melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap Perda.

“Saya sebagai Menteri Dalam Negeri tidak pernah membatalkan Perda. Ini fitnah luar biasa. Saya tak pernah membatalkan satu perda pun. Yang berhak membatalkan itu presiden,” terang Gamawan Fauzi di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2012).

Anehnya, Juru Bicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek sebelumnya mengatakan sebanyak 351 Perda dicabut selama 2011 karena dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sembilan diantaranya dinilai bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. “Pencabutan beberapa Perda itu karena melanggar aturan yang lebih tinggi dan itu sudah sesuai ketentuan,” ujar juru bicara Kemdagri Reydonnyzar Moenek, Senin malam 9 Januari 2012.

Namun, Mendagri Gamawan Fauzi membantah telah mencabut Perda yang mengatur minuman keras di daerah. Dia mengatakan yang dilakukan Kemendagri, hanya mengevaluasi dan verifikasi Peraturan Daerah agar merujuk pada Undang-undang yang lebih tinggi.

Bak gayung bersambut, ketua umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab menuding Mendagri sebagai pendusta. Menurut Habib, FPI memiliki data-data resmi terkait pembatalan perda anti minuman keras yang ditanda-tangani oleh Mendagri.

“Mendagri pendusta, ditangan FPI sudah ada data perda yang dibatalkan dengan surat resmi yang ditanda-tangani Mendagri. FPI juga punya pernyataan resmi jubir Kemendagri dan biro hukumnya” tegas Habib Rizieq, melalui pesan singkatnya yang diterima KabarNet, Kamis, (12/01/2012).

Sebelumnya, reaksi keras juga datang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin di beberapa media sempat mengatakan, selama ini perdagangan miras tak pernah dipantau. Tanpa pencabutan perda itu pun mafia penjual miras sudah bebas berdagang.

Lukman Hakim Saifuddin mengkritisi sikap Gamawan yang mencabut sejumlah Perda tentang perdagangan Miras. Lukman menilai Mendagri terkesan melegalkan perdagangan Miras. “Dampaknya Perda itu dicabut bisa menimbulkan gejolak pada masyarakat. Pemerintah seakan-akan terkesan mendukung legalisasi penjualan Miras,” ujar Lukman Hakim kepada wartawan di Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Bahkan Komisi II DPR mengagendakan pemanggilan terhadap Gamawan. Agenda utama adalah untuk meminta penjelasan pencabutan Perda tentang peredaran minuman keras di beberapa daerah.

Front Pembela Islam (FPI) hari ini dikabarkan akan menerjunkan ribuan anggotanya melakukan aksi protes bersama sekitar 30 organisasi massa (ormas) Islam lainnya. Mereka berencana “mengepung” kantor Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Jalan Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta. [KbrNet/Slm]

Ayo Aksi PROTES bersama FPI ke Mendagri yang mencabut Perda Anti Miras di berbagai daerah.

Kumpul di Markas FPI, Jl. Petamburan III, Jakarta.
Hari: Kamis, 12 Januari 2012
Jam: 08:00 pagi menuju HI, Istana dan Kemendagri.

Ayo ajak keluarga, sahabat, jamaah dan segenap umat Islam serta semua komponen bangsa.

JANGAN BIARKAN INDONESIA

Diguyur MIRAS oleh SETAN-SETAN LIBERAL!..

SELAMATKAN INDONESIA

DARI MIRAS, GANJA dan NARKOBA

AYO GANYANG MENTERI MIRAS!!!..
AYO TUMBANGKAN REZIM MAKSIAT!!!..
AYO TOLAK PENCABUTAN PERDA ANTI MIRAS !!!..
AYO CABUT KEPRES MIRAS No.3 tahun 1997!!!..
AYO BUAT UNDANG-UNDANG ANTI MIRAS!!!..

TEGAKKAN SYARIAT!!!..

ALLAHU AKBAR.. ALLAHU AKBAR.. ALLAHU AKBAR..

Jakarta, 15 Shafar 1433 H – 09 Januari 2012 M.
DPP Front Pembela Islam (FPI)

fpi.or.id

Jakarta – KabarNet: Mindo Rosalina Manulang (Rosa), pada Rabu malam (11/1/2012) kemarin dilarikan untuk disembunyikan di gedung KPK menyusul adanya ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet yang juga menjadi saksi atas mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M.Nazaruddin untuk kasus yang sama tersebut, tadi malam diancam akan dibunuh oleh orang yang diduga tidak suka dengan rencana Rosa mengungkapkan identitas ‘Ketua Besar’ yang selama ini selalu disebut-sebut oleh M.Nazaruddin. Pengancam tersebut langsung mendatangi Rosa di Rutan Pondok Bambu, Jakarta, tempat dimana dia ditahan.

Pada hari Rabu (11/1/2012) malam tadi, sebuah mobil Kijang Innova yang dikawal oleh 2 mobil lain terlihat memasuki halaman gedung KPK di Jl HR Rasuna Said, Jakarta pada pukul 22.50 WIB. Ketika pintu mobil itu terbuka, terlihat wajah pucat pasi dari Mindo Rosalina Manulang yang tampak cemas tengah diapit oleh dua orang penyidik KPK pria dan satu wanita. Rombongan yang membawa Rosa tersebut kemudian bergegas memasuki gedung KPK melalui pintu samping.

Dari mobil Innova tersebut dikeluarkan sebuah tas koper besar yang diperkirakan berisi pakaian milik Rosa. Tas koper besar ini menimbulkan dugaan bahwa Rosa membawa serta semua pakaian dan barang-barang milik pribadinya, suatu pertanda bahwa dia “dilarikan” dari Rutan Pondok Bambu dan akan menginap di gedung KPK. “Mau pemeriksaan biasa,” cetus salah seorang penyidik yang berusaha berkelit dari pertanyaan wartawan.

Dari Informasi yang beredar di kalangan wartawan, Rosa sengaja akan diinapkan di gedung KPK malam ini untuk menyelamatkan jiwanya dari pihak pengancam. Saat dikonfirmasi seputar hal ini, Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui perihal kepindahan Rosa ke gedung KPK tersebut. “Saya belum tahu,” hanya itu jawaban Johan Budi saat ditanya.

Pihak kuasa hukum Rosa, Mohammad Iskandar, mengungkapkan bahwa Rosa pernah didatangi oleh beberapa orang di Rutan Pondok Bambu, “Rosa pernah didatangi beberapa orang di Rutan Pondok Bambu,” demikian ungkapnya dihadapan berbagai media, ketika ditemui di gedung KPK, pada hari Rabu (11/1/2012).

Saat didesak oleh wartawan, Iskandar tidak bersedia menjelaskan secara mendetail tentang kapan kliennya itu didatangi oleh para pengancam tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa Rosa diancam akan dibunuh ketika didatangi oleh beberapa orang tak dikenal itu, “Orang-orang itu mengancam akan membunuh Rosa,” tuturnya.

Diyakini bahwa peristiwa ancaman pembunuhan terhadap Rosa ini berkaitan erat dengan pernyataan dirinya ketika akan mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Rabu (11/1/2012), Saat dicegat oleh media, Rosa berjanji akan mengungkapkan siapa sebenarnya identitas ‘Ketua Besar’ dan ‘Bos Besar’ yang selama ini sering disebut-sebut oleh M. Nazaruddin. “Oh pasti (akan diungkapkan, red.),” jawabnya sambil memasuki ruang persidangan. [KbrNet/adl]