Mangkir Rapat, KPK Tak Punya Itikad Baik soal Century

Jakarta – KabarNet: Mangkirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari undangan Timwas Century DPR dinilai sebagai “trik” para pengambil keputusan di lembaga itu untuk menghindari proses cross examination (pengujian silang, red.) secara terbuka bersama Timwas Century.

Anggota Timwas Century dari Fraksi PKS DPR-RI, Fahri Hamzah mengatakan, institusi tindak kejahatan korupsi itu tidak serius untuk menuntaskan masalah

Rebutan Nomor Urut, Dua Caleg PAN Duel Hingga Tewas

Jakarta – KabarNet: Tak terima dengan hasil pembagian nomor urut pencalegan, dua politikus Partai Amanat Nasional (PAN) terlibat adu jotos hingga salah satunya tewas akibat hantaman benda tumpul di leher. Korban tewas adalah Wakil Sekretaris DPD PAN Kabupaten Muna, Amiluddin Kunsi (35). Pelaku diketahui bernama Ihlas Muhammad, Sekretaris DPD PAN Muna.

Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, AKBP Karim Samandi mengatakan, perkelahian terjadi di salah satu ruangan kantor DPP PAN Muna, Jalan Sangke Palangga, Sulawesi Tenggara. Tak selesai sampai di situ, keduanya

Menuju Cita-cita Indonesia Tanpa Parpol, Tanpa DPR

Jakarta – KabarNet: Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penegasan konstitusional dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) semakin menimbulkan kepercayaan bahwa masyarakat akan mengakui eksistensi dari DPD. Pada akhirnya DPD diharapkan dimasa mendatang akan sejejar dengan DPR

I Wayan Sudirta, Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD, menyakini, perwujudan hak dan/atau kewenangan DPD yang seimbang dengan DPR hanya masalah waktu. Lambat laun hal itu pasti akan menjadi kenyataan.

Anggota DPR Lebih Suka Pelesiran dan Jadi Makelar

Jakarta – KabarNet: Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia, Prof. DR. Iberamsjah, mengecam keras buruknya kinerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014. Iberamsyah yang juga pengamat politik itu berpendapat rendahnya kualitas kinerja DPR karena latar belakang anggotanya yang minim akan pengalaman berpolitik.

“Mereka kebanyakan bukan datang dari kalangan akademisi atau aktivis, sebagian besar justru pengusaha, pemain film, dan artis. Jadinya kacau,” ujar Prof Iberamsyah, Kamis (16/5/2013).

Anggota DPR Pemalas, Siapa yang Salah?

Jakarta – KabarNet: Buruknya catatan kehadiran (absensi) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana yang dirilis Badan Kehormatan (BK) DPR kembali menuai kontroversi dikalangan partai politik (parpol) yang duduk di Senayan. Hal itu juga dibarengi dengan kinerja para anggota dewan yang dinilai sangat buruk. Parpol pun berlomba-lomba membela kadernya yang malas. Lalu siapa yang salah?

PKS Laporkan Jubir dan 10 Pegawai KPK ke Mabes Polri

Jakarta – KabarNet: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaporkan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, ke Bareskrim Mabes Polri karena dinilai telah mencemarkan nama baik PKS. Selain Johan Budi, PKS juga akan melaporkan sepuluh Penyidik KPK.

“Kami melaporkan Johan Budi, terkait pernyataannya Johan. Poinnya saat dia menyatakan PKS menghalangi-halangi eksekusi penyitaan Penyidik KPK,” ujar tim kuasa hukum PKS Faudjan Muslim saat dihubungi wartawan, Senin (13/5/2013).

Ia mengatakan

PKS Tolak Pancasila Sebagai Asas Tunggal!

Jakarta – KabarNet: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak asas tunggal Pancasila dalam Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas). PKS juga menolak adanya hak subjektif dari pemerintah untuk membubarkan ormas. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Indra mengatakan, pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Organisasi masyarakat (Ormas) ditunda dari jadwal semula pada 12 April 2014.

Indra menegaskan, asas tunggal tidak sesuai dengan Konstitusi dan tidak sejalan dengan semangat reformasi. Makanya, Negara harus menjamin ormas untuk menentukan asasnya sesuai dengan ciri dan kekhasan organisasinya.

Ketua KPK Kena Sanksi Terkait Kebocoran Sprindik Anas

Jakarta – Komite Etik KPK akhirnya merampungkan tugasnya. Keputusan ringan hingga berat diambil terkait kasus bocornya konsep Sprindik Anas Urbaningrum. Keputusan itu dibacakan anggota Komite Etik KPK secara bergantian.

“Bahwa telah terbukti terjadi pembocoran dokumen KPK berupa konsep Surat Perintah Penyidikan atas nama Anas Urbaningrum dengan pelaku pembocoran Wiwin Suwandi yang wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksinya berada di tangan Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai KPK,” jelas Ketua Komite Etik Anies Baswedan dalam jumpa pers di KPK

Kenapa Bendera Aceh Sama Persis dengan Bendera GAM?

Jakarta – KabarNet: Masalah bendera dan lambang Aceh harus dipecahkan dengan kepala dingin dan kearifan. Jangan sampai, hanya karena ‘bendera dan lambang’, Aceh kembali terjerembab ke dalam arena konflik yang penuh luka.

SBY Ketum, Demokrat Gagal Regenerasi Kader

Jakarta – Sebagaimana sudah diduga, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tidak ada kejutan dan mengalami antiklimaks. KLB yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 30-31 Maret 2013 itu menuai pro-kontra menyusul terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum Partai Demokrat (PD).

Para analis menilai, hal itu disebabkan: Pertama, kharisma dan citra SBY sudah memudar, bahkan menuju titik nadir sehingga elektabilitas partai itu diperkirakan tidak akan membaik meski SBY dijadikan ketua umum. Kedua, SBY mungkin berpikir kebutuhan legal formal 

Survei Ilmiah: Rhoma Irama Capres Paling Populer

Jakarta – KabarNet: Raja dangdut Rhoma Irama menjadi calon presiden alternatif paling populer versi Lembaga Survei Jakarta (LSJ). Dia mampu merebut tingkat popularitas mencengangkan, yakni sebanyak 89,9 persen. Sebuah angka yang belum pernah terjadi dalam sejarah hasil survei ilmiah bidang politik di Indonesia.

Survei ilmiah diadakan oleh Lembaga Survei Jakarta (LSJ) terhadap 1.225 responden dari 33 provinsi melalui wawancara dengan pedoman kuesioner dengan metode random sampling. Survei dilakukan pada 4 Februari-16 Maret 2013.

Kudeta Gertak Sambal, Istana Hanya “Dikepung” PKL

Jakarta – KabarNet: Rencana aksi demo besar-besaran mengkudeta kekuasaan rezim SBY-Boediono, ternyata hanya gertak sambal belaka. Dari hasil pantauan, tak ada pengerahan massa dalam jumlah besar seperti yang digaungkan Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI).

Demontrasi yang didengung-dengungkan akan besar-besaran itu hanya disambut pedagang kaki lima (PKL) dan gerobak-gerobak makanan jualan mereka. Mereka terlihat di sekitar Istana Merdeka dan kawasan Monas. Persis di depan Istana Merdeka, hanya terlihat jejeran pedagang kaki lima yang menggelar dagangan

Ribuan Kader Demokrat Jadi “Kutu Loncat”

Jakarta – KabarNet: Menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat muncul kabar tak sedap di internal partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Kabar tersebut adalah hengkangnya ribuan kader partai Demokrat yang berada di berbagai daerah. Ribuan kader tersebut bak kutu-kutu loncat yang berebutan meninggalkan kapal Demokrat yang sedang karam, dan melompat “cari *selamat” (*baca: cari makan) ke partai lain.

Sekretaris Divisi Pembinaan Organisasi DPP Partai Demokrat, Ian Zulfikar, membenarkan kabar buruk tersebut. Menurutnya hengkangnya

Dipo Alam: Isu Kudeta Suara “Kodok Ngorek”

Jakarta – KabarNet: Sekretaris Kabinet Dipo Alam menilai isu kudeta terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan dilakukan dengan berunjuk rasa pada 25 Maret 2013 hanya suara “kodok ngorek” yang gaduh merindukan datangnya “people power”.

Ingin Jadi Koruptor Senayan? Siapkan Modal Rp 5 Miliar!

Jakarta – KabarNet: Biaya menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014 tidak murah. Setiap caleg diperkirakan membutuhkan kisaran Rp3-Rp5 miliar untuk bisa menempati kursi DPR. Tentu saja setelah caleg berhasil menjadi anggota DPR, tak bisa tidak harus melakukan segala cara untuk mengembalikan modal miliaran rupiah yang sudah dikeluarkannya saat kampanye. Maka muncullah koruptor-koruptor baru yang berkantor di Gedung DPR Senayan, yang menyandang predikat mentereng: “Anggota Dewan Yang Terhormat”.

“Untuk menjadi anggota DPR membutuhkan dana sebesar

Gubernur Aceh: HAM Barat Kerap Sudutkan Islam!

Aceh – KabarNet: Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, menyatakan, masih ada upaya melemahkan syariat Islam dari orang-orang yang memiliki pemikiran sekuler dan menganggap pemerintah tak perlu campur tangan dalam urusan agama. “Sekulerisme yang diagungkan Barat tidak mungkin berlaku secara universal, sebab ada nilai agama dan budaya yang membatasinya. Islam juga sangat mengagungkan hak asasi manusia (HAM), tetapi HAM dalam pandangan Islam tidak sama dengan HAM ala Barat. Argumen HAM Barat kerap menyudutkan Islam,” kata Zaini Abdullah dalam pidatonya ketika

Inilah Pernyataan Lengkap Anas Usai Diperiksa KPK

Jakarta – KabarNet: Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, usai digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 15 Maret 2013, duduk di lantai teras gedung KPK. Anas yang mengenakan batik cokelat itu memberikan keterangan kepada pers mengaku bingung kenapa dijadikan saksi kasus Simulator SIM.

Perpecahan Partai Demokrat Yang Ditutup-tutupi

Lewat Anas, SBY Dijadikan Musuh Bersama

Jakarta – KabarNet: Pepatah tua yang menyebutkan bahwa dalam politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Hanya kepentingan yang abadi, nampaknya benar-benar terjadi dalam hubungan antara Anas Urbaningrum dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Tokoh Pro SEPILIS Cela Hakim MK yang Anti Nikah Sejenis

Jakarta – KabarNet: Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Prof DR Arief Hidayat, SH, MS, sebagai hakim konstitusi yang baru lantaran salah satu argumentasinya saat dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, ia menolak keras pernikahan antar sesama jenis kelamin.

Meski terpilihnya Arief disambut positif oleh banyak kelangan, terutama dari sejumlah ormas Islam, namun ada juga pihak yang menyambut negatif. Salah satunya Rohaniawan Katolik Romo Benny Susetyo yang menilai pemilihan berdasarkan cara pandang tersebut tak layak

Tolak Perkawinan Sejenis, Hakim MK Dipuji Kalangan Islam

Prof DR Arief Hidayat, SH, MS – Hakim Konstitusi

Jakarta – KabarNet: Terpilihnya Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru, Prof Dr Arief Hidayat SH disambut positif banyak kalangan, terutama dari ormas-ormas Islam. Pemahaman Arif tentang kondisi sosiologis rakyat dinilai bakal memberi nilai tambah kepada MK.

Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) melalui pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Muhammad Sulton Fatoni, mengatakan, terpilihnya Arief akan mendekatkan produk hukum dengan fakta sosial yang ada di Indonesia. Sebab, sosok Arief Hidayat bukan hanya menguasai disiplin ilmu hukum, namun juga gejala sosial yang ada di masyarakat.

Hakim MK Terpilih Tolak Perkawinan Sejenis

Jakarta – KabarNet: Prof Dr Arief Hidayat SH akhirnya terpilih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2018. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang ini menggantikan posisi Mahfud MD yang memasuki masa pensiun pada 1 April 2013.

Saat voting di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Arief menang dengan memperoleh 42 dari total 48 suara. Pemilihan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika dan dihadiri oleh 48 dari total 54 anggota DPR.

Salah satu faktor penting

Akbar Faizal Menyesal Keluar dari Hanura?

Jakarta – KabarNet: Pasca mundurnya Anggota DPR  dari Fraksi Partai Hanura masih menyisakan pertanyaan. Pengunduran diri yang dilakukan ini memang mengagetkan banyak pihak. Ia memilih mundur bukan karena ada persoalan di partainya. Lebih dari tiga tahun menjadi wakil rakyat di Komisi II, Akbar mengaku mengalami kejenuhan luar biasa dan berkeinginan melakukan sesuatu hal yang lebih besar lagi dari apa yang telah dicapainya.

ANAS Tuntut KPK Usut Dugaan Penggelapan Pajak SBY

Jakarta – KabarNet: Laporan mengenai dugaan skandal pajak keluarga SBY mencuat ketika ditulis oleh surat kabar berbahasa asing, The Jakarta Post. Di situs harian itu dipaparkan sebagian dokumen pajak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dua anaknya, Mayor TNI Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro “Ibas” Yudhoyono.

Dokumen itu menunjukkan pendapatan Yudhoyono pada 2011 mencapai Rp 1,37 miliar (US$ 143.000), ditambah Rp 107 juta pendapatan dari royalti. Dalam dokumen itu pula terungkap, pada 2011, SBY membuka rekening bank senilai berjumlah Rp 4,98 miliar dan USD 589.188.

Demokrat Sekarat. 5 Menteri Desak SBY Selamatkan Partai

Jakarta – KabarNet: Hancurnya popularitas Partai Demokrat (PD) di mata masyarakat akhirnya mendorong 5 Menteri dari PD untuk mendesak Ketua Dewan Pembina PD, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk menyelamatkan PD sesegera mungkin.

Hasil survei sejumlah lembaga riset ilmiah sejak 18 bulan terakhir menunjukkan popularitas PD anjlok terus. Bahkan survei terakhir dari SMRC melaporkan popularitas Partai Demokrat kini hanya tinggal 8 persen. Hal inilah yang mendorong 5 Menteri tersebut mendesak SBY turun tangan menyelamatkan partai.

Demokrat: Semua Parpol Pasti Korupsi!

Jakarta – KabarNet: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, pernah menyatakan bahwa partai politik kini berubah fungsi menjadi wahana “pembibitan koruptor”. Kemudian, setelah bibit-bibit koruptor itu menjadi tunas, mereka akan masuk ke lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga sudah berubah fungsi menjadi “peternakan koruptor”.

Sinyalemen Busyro tersebut kini terbukti kebenarannya. Makin lama semakin banyak terungkap kasus korupsi melibatkan politikus anggota DPR yang kebetulan “sial” karena ketahuan korupsi.

Demokrat, Golkar dan PDIP Juara Nasional Lomba Korupsi

Jakarta – KabarBet: Maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan kepala daerah kader parpol membuktikan bahwa, episentrum korupsi di negeri ini titik pusatnya berada di kalangan parpol dan para politikus di DPR. Itulah fakta yang harus diketahui oleh rakyat Indonesia.

Bahkan parpol-parpol yang menurut Wakil Ketua KPK, Busro Muqoddas merupakan wahana tempat pembibitan koruptor, seakan memacu kadernya untuk berlomba menjadi maling uang rakyat. Inilah hasil survei ilmiah yang melaporkan urutan peringkat juara lomba maling uang rakyat di negeri ini.

SBY Resah, Ratusan Kepala Daerah Terpidana Korupsi

Jakarta KabarNet: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyoroti maraknya kepala daerah yang terlibat tindak pidana korupsi. Menurutnya, korupsi mengakibatkan banyak agenda kerja pemerintah terbengkalai.

“Sekian ratus bupati, walikota, sekian ratus mereka diperiksa atau mereka dinyatakan sebagian tersangka dan akan begini terus, hampir pasti kinerja pemerintah tidak akan berlangsung baik,” tegas SBY dalam sambutannya pada Rapat Kerja Pemerintah 2013 dengan tema ‘Indonesia Bisa Lebih Baik Lagi’ di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/1/2013).

Aceng Dimakzulkan Karena Tolak Bayar Rp 1,5 Miliar ke MA

Jakarta – KabarNet: Pengacara Bupati Aceng Fikri, Eggy Sudjana, mengatakan kliennya mengaku diperas oleh oknum dari Mahkamah Agung. Aceng diminta menyerahkan sejumlah uang agar permohonan pemakzulan yang diajukan oleh DPRD Garut ditolak oleh MA. “Pak Aceng mengaku ada oknum Mahkamah Agung datang meminta uang sebesar Rp1,5 miliar,” kata Eggy.

NasDem Terancam Jadi Partai Gurem

Jakarta – KabarNet: Pecahnya Partai Nasdem menjadi pembicaraan paling hangat dikalangan para politikus dan pengamat politik.

Para analis politik memprediksi, pasca-mundurnya Hary Tanoesudibjo (HT) yang diikuti oleh gerbong-gerbong pendukungnya dari 33 provinsi di seluruh Indonesia, Partai Nasional Demokrat (NasDem) diprediksi akan melempem dan terancam menjadi partai gurem. Citra NasDem yang sempat semarak karena lolos saringan KPU, kini berubah total menjadi antiklimaks dan lesu.

Ketua Dewan Majelis

Nasdem, Partai Pecah Berantakan Sebelum Pemilu

Jakarta – KabarNet: Kini terbukti kebenaran prediksi para pengamat politik, bahwa pada akhirnya soliditas Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pecah dan hancur berantakan sebelum masa Pemilu 2014. Meski pada mulanya selalu dibantah oleh pihak Nasdem, namun bau busuk perpecahan yang menyebar dari internal partai tersebut pada akhirnya tak bisa disembunyikan lagi.

Bos kerajaan bisnis media MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, yang merupakan tokoh utama di Nasdem akhirnya resmi keluar dari partai tersebut. Hary Tanoe mengundurkan diri lantaran berseberangan dengan inisiator Nasdem, Surya Paloh, terkait ambisi Surya Paloh mengambil alih kursi kepemimpinan NasDem tanpa melalui mekanisme pemilihan ketua umum secara demokratis seperti layaknya sebuah parpol.