Berbalas Surat

SURAT mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin istimewa di mata Presiden Yudhoyono. Hanya butuh tiga hari surat itu mendapatkan balasan. Surat dikirim 18 Agustus dan dibalas 21 Agustus.

Surat balasan dua lembar itu semakin istimewa tidak saja karena memakai lambang bertuliskan Presiden Republik Indonesia, ditandatangani Presiden Yudhoyono, tetapi juga karena tidak cukup dibacakan staf di depan wartawan di Istana Negara. Presiden yang merangkap Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat bahkan memandang penting membaca sendiri isi surat itu di hadapan pengurus Partai Demokrat saat berbuka puasa di Cikeas, kediaman pribadi Yudhoyono, pada  hari minggu, 21 Agustus 2011. 

Upaya Polisi Lindungi Andi Nurpati

PENEGAK hukum di Republik ini masih terus saja memproduksi keanehan dalam mengusut suatu perkara. Laku itu seolah sudah menjadi cap yang menempel amat lekat. Lebih-lebih jika perkara yang ditangani berkaitan dengan kekuasaan.

Kejanggalan Seputar Nazaruddin

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (18/8) memutar video yang mengisahkan perjalanan Muhammad Nazaruddin dari negara tempat pelarian terakhirnya, Kolombia, ke Indonesia. KPK melakukan itu demi menepis dugaan pengacara Nazaruddin, OC Kaligis, bahwa Nazaruddin dicuci otak dalam penerbangan Bogota-Jakarta.

Nazaruddin Kini Diam

DRAMA panjang dengan lakon Muhammad Nazaruddin memasuki episode baru. Setelah perburuan selama 72 hari yang berakhir di Cartagena, Kolombia, dan dibawa kembali ke Tanah Air pekan lalu, kemarin Nazaruddin mulai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkut materi perkara.

Pemeriksaan awal itu mengejutkan. Mengejutkan karena Nazaruddin yang sebelumnya rajin menuding elite Partai Demokrat menerima aliran dana ilegal dari proyek-proyek yang dibiayai APBN, kali ini berbalik mengiba-iba kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Negeri Calo

NEGARA ini merdeka bukan semata-mata agar bebas dari penjajah, melainkan juga agar seluruh rakyatnya sejahtera. Namun, setelah 66 tahun merdeka, negara baru mampu mewujudkan kesejahteraan bagi sebagian kecil rakyatnya. Belum seluruh rakyat hidup sejahtera.

Flash Disk Nazaruddin

KASUS Muhammad Nazaruddin ternyata memperlihatkan magnitude yang luar biasa. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu bahkan boleh jadi merupakan koruptor terbesar dalam sejarah Republik Indonesia.

Selama ini, Nazaruddin disebut-sebut hanya terlibat dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet di Palembang dan beberapa kasus di Kementerian Pendidikan Nasional serta di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tidak Cukup Hanya Nazaruddin !

TERTANGKAPNYA mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin di Cartagena, Kolombia, merupakan momentum terbaik untuk membongkar habis skandal korupsi yang menyeret sederet elite.

Rekayasa Kasus Pembunuhan Nasrudin Kian Terkuak

Kecurigaan publik ada rekayasa dalam kasus dugaan pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu kian menemukan pembenaran.

Komisi Yudisial (KY) yang membuat ruang gelap kasus Antasari menjadi mulai menemukan titik terang. Lembaga pengawas para hakim itu memutuskan tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Antasari telah melanggar kode etik.

KY menilai tiga hakim itu, yakni Heri Swantoro, Prasetyo Ibnu Asmara, dan Nugroho Setiaji melanggar prinsip profesionalitas karena mengabaikan sejumlah barang bukti penting di pengadilan. Misalnya, perbedaan jenis senjata, jenis peluru, hingga bercak darah di pakaian yang hilang.

Nyawa Nazaruddin Terancam !

NYAWA Muhammad Nazaruddin sekarang menjadi sangat penting. Dia harus sehat dan selamat dengan seluruh bukti-bukti yang dimilikinya. Dengan demikian, Nazaruddin kelak dapat membongkar dua perkara besar berkaitan dengan nyanyiannya selama ini.
Perkara besar pertama terkait dengan korupsi dana APBN yang diduga mengalir ke kantong politisi partai berkuasa, Partai Demokrat. Kedua, menyangkut pertemuan Nazaruddin dengan sejumlah pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lindungi Aan !

NAMA Aan Ikhyaudin mendadak terkenal. Dia muncul di televisi dan diburu para wartawan. Dia bukan selebritas atau politikus tersohor, tetapi dia banyak tahu patgulipat politisi. Dia sopir mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang kini buron, Muhammad Nazaruddin.

Aan sengaja masuk ke pusaran sengkarut yang melilit Partai Demokrat. Di saat banyak pihak membantah tudingan Nazaruddin terhadap sejumlah elite Demokrat, Aan justru tampil membela. Dia membenarkan hampir semua ‘nyanyian’ Nazaruddin.

Membongkar Borgol Undang-Undang MK

SEJUMLAH tokoh yang risau dengan kekejaman legislasi mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang belum lama ini direvisi Dewan Perwakilan Rakyat. Di antara perkara yang merisaukan, larangan ultra petita–memutuskan perkara di luar yang dimohonkan–dianggap yang paling aneh.

Kejujuran

MANUSIA jujur tergolong langka di negeri ini. Hanya segelintir orang yang konsisten jujur. Semakin tinggi jabatan, semakin besar kekuasaan, semakin lenyap kejujuran.

Halusinasi

PANGGUNG politik kini ditaburi satu kata kunci, yaitu halusinasi. Kata itu demikian gampang dihamburkan, sampai-sampai tidak jelas siapa yang berhalusinasi, apakah yang menuding atau yang dituding.

Anas.. Pujaan Polisi

ANAS Urbaningrum memperlihatkan privilese sebagai elite. Ia melaporkan kasus pencemaran nama baiknya di kepolisian Jakarta, tetapi meminta polisi memeriksanya di Blitar, Jawa Timur. Polisi pun memberi seluruh keistimewaan yang dimungkinkan itu.
Polisi beralasan memeriksa saksi korban bisa dilakukan di mana saja. Di sinilah letak soalnya. Kalau pelapor bisa diperiksa di mana saja, itu keistimewaan yang perlu disosialisasikan. Padahal, dalam praktik laporan ke polisi bisa mengendap berbulan-bulan tanpa tindak lanjut.

Si Kebal Hukum

KASUS pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi masih belum sampai ke aktor utama. Meski sejumlah saksi telah diperiksa dan rekonstruksi dilakukan, polisi bahkan belum juga menetapkan adanya tersangka baru. Sampai saat ini, polisi baru menjadikan seorang kelas teri sebagai tersangka, yakni Masyhuri Hasan, mantan juru panggil Mahkamah Konstitusi.

Polisi mengaku sudah memeriksa sedikitnya 27 saksi. Polisi juga sudah menggelar tiga rekonstruksi. Namun, rekonstruksi itu dilakukan tanpa kehadiran mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati yang sekarang salah seorang ketua Partai Demokrat. Padahal, Andi Nurpati-lah yang banyak disebut berperan besar dalam pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi.

Nila Sebelanga

PARTAI Demokrat, partai yang berkuasa dan tengah didera huru-hara oleh kader mereka, Muhammad Nazaruddin, kemarin mengakhiri rapat koordinasi nasional (rakornas) yang berlangsung di Sentul, Bogor. Perhelatan politik selama dua hari itu usai tanpa terjadi pembersihan terhadap kader partai yang bermasalah.

Pemburu Lucu-lucuan

APA kabar tim pemburu Muhammad Nazaruddin? Pertanyaan itu layak dilontarkan karena suara sang pemburu semakin tidak terdengar, sedangkan sang buron kian kencang berkicau dari persembunyiannya.

Secuil Kebenaran

MUHAMMAD Nazaruddin kian nekat dari persembunyiannya. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengambil inisiatif menelepon Metro TV selama 20 menit dan berhamburanlah informasi yang seramnya tak kepalang tanggung. Semua itu disiarkan Selasa (19/7).

Merindukan Jenderal Hoegeng

PUBLIK Jakarta menilai reformasi di tubuh Polri gagal. Demikian hasil survei yang dilakukan Imparsial di Jakarta pada 17 Juni-4 Juli 2011 dengan melibatkan 500 responden. Sebanyak 61,2% responden berpendapat reformasi di tubuh Polri gagal karena polisi masih terlibat dalam berbagai penyimpangan. Bahkan lebih banyak lagi responden (74,80%) yang menyebut Polri terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pendapat responden itu bukan omong kosong. Warga Jakarta dengan sangat gampang dapat menemukan bagaimana polisi menangkap pengendara dan menerima suap. Orang pun dengan mudah bisa menyaksikan pembuatan surat izin mengemudi yang supercepat melalui pintu belakang. Puncaknya ialah dari manakah asal uang para jenderal polisi hingga memiliki rekening gendut?

Membongkar Mafia Pemilu

Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR semakin mengarah pada sebuah nama, Andi Nurpati. Mantan komisioner KPU yang kini menjadi politikus Partai Demokrat itu terindikasi kuat sebagai aktor penting pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi.

Posisi SBY

SULIT sekali rupanya bagi seorang Susilo Bambang Yudhoyono untuk memosisikan diri secara pas, kapan sebagai Presiden Republik Indonesia, kapan pula sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Pidato Yudhoyono di kediaman pribadinya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/7) malam, memperlihatkan hal itu.

Inpres Mandek kok Bisa?

PERNYATAAN sekaligus keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap rendahnya kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II tidaklah mengejutkan. Keluhan itu merupakan penegasan tentang realitas sesungguhnya kinerja pemerintahan yang sangat faktual dan kasatmata.

Bongkar Habis Surat Palsu MK

KASUS surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih daerah pemilihan Sulawesi Selatan I 2009 semakin terkuak. Semestinya pula, penegak hukum kian berani membongkar habis skandal itu.

MUI Ceroboh

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) berencana menerbitkan fatwa haram orang kaya membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. MUI mewacanakan fatwa haram itu setelah Ketua MUI Ma’ruf Amin bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh.

Adang Gigih Membela Nunun

GIGIH nian pembelaan Adang Daradjatun kepada istrinya, Nunun Nurbaeti, tersangka kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom. Adang berkukuh bahwa istrinya tidak bersalah sehingga dia merahasiakan keberadaan sang istri di luar negeri.

Sungguh sebuah sikap yang apologetis, sikap yang membenarkan kesalahan, dari seorang Adang Daradjatun. Sebagai mantan Wakapolri, Adang semestinya paham betul Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh menghentikan penyidikan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus Andi Nurpati Mandul di Tangan Polisi

SUDAH 16 bulan kasus Andi Nurpati mandul di tangan polisi. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberhentikan Majelis Kehormatan KPU karena ngebet jadi petinggi Partai Demokrat itu dilaporkan Mahkamah Konstitusi (MK) soal indikasi pemalsuan dokumen negara.

Karena kesal dengan kemandulan polisi, akhir bulan lalu Ketua MK Mahfud MD membuka kembali kasus itu. Kepada wartawan Mahfud memperlihatkan nama Andi Nurpati yang rdistabilo dalam dokumen yang diserahkan ke polisi. Barulah Mabes Polri bergerak mendatangi MK meminta laporan lebih terperinci.

Memusuhi Kejujuran

BENCANA besar sedang mengintai bangsa ini. Bukan tsunami yang bersumbu pada gempa berkekuatan 8,7 pada skala Richter. Bukan pula kemelut politik akibat ketidakpuasan masyarakat. Juga bukan karena keterpurukan ekonomi akibat pemerintah salah kelola.

Calo Anggaran Dan Negara Neoliberal

Kasus Nazaruddin bukan saja menyingkap korupsi di tubuh partai berkuasa, tetapi sekaligus membenarkan adanya praktek calo anggaran di DPR dan lembaga-lembaga negara lainnya. Lalu, beberapa saat kemudian, isu percaloan anggaran di DPR semakin berhembus kencang. Tidak hanya Nazaruddin, sejumlah politisi lain pun diduga terlibat.

Calo Anggaran di DPR

ISU calo anggaran di DPR selama ini bagaikan angin, terasa ada, tapi tak tampak. Kini faktanya semakin terkuak setelah anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati membuka kebusukan para koleganya.

KPK = Komisi Perlindungan Kepentingan

HEBOH nian keinginan petinggi Partai Demokrat untuk menjemput Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum partai yang berkuasa itu, yang katanya berada di Singapura. Demikian hebohnya seakan-akan Nazaruddin pahlawan perang. Padahal, dia, tak lain tak bukan, orang yang patut diduga sangat kuat terlibat korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Yang menarik ialah janji elite Partai Demokrat bahwa mereka dapat menghadirkan Nazaruddin kembali ke Tanah Air jika Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka. Jadi, itulah janji bersyarat, yang pemenuhannya bergantung kepada langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).