Mencari Pemimpin di Negeri Rusuh

KabarNet – Editorial: ‘KEKERASAN’ seakan menjadi menu harian di negeri ini. Hari-hari diisi dengan kemarahan dan kebrutalan massa. Salah satu pemicu utama kerusuhan ialah proses Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pemilukada. Penentuan calon kepala daerah menjadi api dalam sekam yang gampang memancing kericuhan yang berbuntut kerusuhan. Rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilukada menjadi puncak yang dapat dengan enteng memicu kerusuhan yang berakibat fatal.

Sejak pertama kali dilansir pada 2005 hingga sekarang, kerusuhan Pemilukada telah memakan korban 50 orang tewas. Tidak hanya itu, banyak kantor pemerintah dan

Indonesia dan Gembong Narkoba

Jakarta – KabarNet: KITA semua terperanjat ketika gembong narkoba internasional yang dijatuhi hukuman mati, dikurangi hukumannya menjadi seumur hidup. Apalagi itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi ada dua gembong narkotika yang mendapatkan keringanan hukuman dari Mahkamah Agung.

Sebelumnya masyarakat bereaksi keras ketika Presiden memberikan remisi kepada ratu narkoba asal Australia Schapelle Corby. Remisi yang diberikan berkaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan dinilai tidak sejalan dengan upaya untuk memberantas peredaran narkoba di negeri ini.

Siapakah Kompol Novel Baswedan?

Jakarta – KabarNet: Suasana menegangkan terjadi di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, saat belasan polisi menggeruduk kantor lembaga anti korupsi. Banyak pihak yang menyayangkan aksi pengepungan gedung KPK oleh sejumlah aparat Polda Metro Jaya dan Polda Bengkulu di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat malam, 5 Oktober 2012. Momentum ini menjadi penting karena kejadian pengepungan ini berkaitan dengan kelanjutan pemberantasan kasus korupsi skala besar di negeri ini.

Korupsi yang Tidak Tahu Malu

PENYAIR Taufiq Ismail pernah menulis sebuah puisi berjudul “Malu Aku Jadi Orang Indonesia”. Taufiq Ismail menyuarakan perasaan hatinya yang terkoyak melihat apa yang terjadi di Tanah Airnya tercinta. Ketika langit akhlak runtuh, ketika hukum tak tegak, Taufiq Ismail tidak berani berdiri tegak.

Hatinya semakin tersayat ketika selingkuh birokrasi peringkatnya di dunia nomor satu. Apalagi ketika melihat sekongkol bisnis dan birokrasi dilakukan secara terang-terangan. Orang tidak malu ketika kekuasaan dipakai untuk kepentingan anak, kemenakan, sepupu, dan juga cucu.

Desentralisasi Korupsi

Jakarta – KabarNet: SALAH satu kritik terbesar terhadap Orde Baru ialah pemerintahan yang terlalu sentralistis. Pemerintah pusat menjadi hulu sekaligus muara pengambilan segala kebijakan. Oleh karena itu, ketika Orde Baru limbung hingga akhirnya tumbang, pemerintahan pasca-Orde Baru merumuskan apa yang disebut otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki otonomi dalam menetapkan berbagai kebijakan di daerah. Bersamaan dengan itu, sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Tentu saja otonomi daerah atau desentralisasi punya tujuan mulia. Lewat otonomi daerah pemerintah daerah diharapkan lebih leluasa merumuskan kebijakan

Indonesian Charismatic Figure Retorts the Issue of Religious Intolerance in Indonesia

Jakarta – KabarNet: A session of the UN Human Rights Council meeting requested the Government of Indonesia to investigate properly the attacks on minorities and religious intolerance. A public hearing on the UPR review of Indonesia was attended by delegations from 74 countries, the UN Human Rights Council 24 members and 47 observers. The UPR Working Group session on Indonesia noted a number of things to watch. One is to question some of the religious intolerance in Indonesia and in protecting the rights of religious minorities.

Nasi Sudah Menjadi Bubur

KEPUTUSAN terhadap usulan penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang dimintakan pemerintah sudah diputuskan DPR. Sidang Paripurna menolak keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada tanggal 1 April dan baru mengizinkan penaikan apabila dalam waktu enam bulan harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan USD 105/ barel naik di atas 15%.

Siapa Menguasai BUMN, Menguasai Pemilu!

Jakarta – Hening dan mencekam. Itulah suasana yang terpancar di salah satu lantai gedung di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Lorong panjang itu terasa sesak, meski hanya enam pria setengah baya yang berada di sana. Penampilan mereka tidak mencerminkan sosok pegawai pemerintah yang bekerja di kantor tersebut. Dasi dan jas melengkapi profil mereka dari kalangan bergaji tinggi.

KPK Bakal Dikebiri!

Jakarta – KabarNet: DPR RI berencana membuat lembaga baru yang akan mengawasi kerja KPK. Pembentukan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi itu salah satu wacana yang akan dibahas oleh Komisi III DPR dalam merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pengaturan dewan pengawas sudah masuk dalam draf Rancangan Undang-Undang KPK dari Sekretariat Jenderal DPR Biro Perundangan. Draf itu sudah diterima Komisi III.

UKM Tercekik Pajak

Jakarta – KabarNet: Pemerintah akan mengenakan pajak kepada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Beban pajak tersebut bisa mengurangi keuntungan para pelaku UKM. Selama ini, sebagian besar pelaku UKM masih menjalankan bisnisnya secara konvensional. Mereka tak menjadikan pajak sebagai bagian yang harus dihitung untuk memperoleh keuntungan.

Presiden dan Mafia Anggaran

ADA berita kecil di media online detik.com, Kamis (19/1), berjudul “SBY Pernah Dicurhati Bupati soal Mafia Anggaran”. Isi selengkapnya,

Tragedi Negeri Bahari

NEGERI ini kembali menampakkan wajah kusam. Dikepung samudra, tetapi gagal menjadikan sektor kelautan sebagai kekuatan ekonomi. Hampir tiga perempat wilayah negara ini adalah laut. Tetapi memprihatinkan, negeri bahari ini harus mengimpor ikan untuk mencukupi kebutuhan domestiknya.

Tiga Penakluk Aparat Hukum

APARAT hukum negeri ini kian kedodoran membangun keadilan. Mandeknya kasus Andi Nurpati, tidak jelasnya keberadaan Nunun Nurbaeti Daradjatun, dan hilangnya Neneng Sri Wahyuni Nazaruddin menunjukkan rusaknya penegakan hukum.

Sukar memercayai tidak ada tangan mencampuri tiga kasus yang melibatkan tiga perempuan yang sama-sama mempunyai kedekatan dengan kekuasaan itu.

Kementerian Paling Korup

KORUPSI bergerak seperti badai. Leluasa masuk ke semua ruangan, tidak peduli istana, kantor kelurahan, ataupun ruang kerja anggota DPR serta ruang sidang para hakim di pengadilan. Berbagai survei yang dilakukan terkait korupsi membuktikan hal itu.

Kebun Koruptor

ADA pikiran untuk membangun sebuah kebun baru yang letaknya berdampingan dengan kebun binatang. Namanya kebun koruptor. Itu pikiran yang dilontarkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Kebun koruptor disarankan agar dibangun di setiap provinsi. Sebagaimana kebun binatang yang isinya ialah binatang, kebun koruptor, ya, dihuni para koruptor. Lengkap dengan identitas si koruptor, lama hukuman, jumlah uang negara yang dicuri, kapan bebas.

Malas Rapat Gaya Perlente

BENARKAH anggota DPR lebih gemar mempertontonkan gaya hidup hedonistis daripada mengutamakan kewajiban sebagai wakil rakyat?

Mutu Manusia Indonesia

MENGAPA daya saing bangsa ini rendah? Salah satu jawabnya karena penduduk bekerja di Indonesia masih didominasi mereka yang berpendidikan rendah.

Hapuskan Tipikor Daerah !

SEMAKIN rajin saja pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) di daerah membebaskan terdakwa korupsi. Contohnya Pengadilan Tipikor Bandung dan Lampung seakan berlomba membebaskan terdakwa korupsi.

NEGERI SOGOK-MENYOGOK

SOGOK-MENYOGOK dalam berbisnis sudah lazim di negeri ini. Pengusaha yang ingin mendapatkan proyek harus menyogok penyelenggara negara. Publik pun sudah mengenal tabiat tidak terpuji itu. Bahkan, kelakuan buruk itu ternyata juga dibawa pengusaha kita ke luar negeri saat berbisnis di mancanegara. Hasil survei terbaru Transparansi Internasional tentang kecenderungan pebisnis menyuap menunjukkan pebisnis Indonesia masuk peringkat keempat terburuk di dunia.

Andi Nurpati dan Dua Saksi

KASUS pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilu legislatif di Sulawesi Selatan mulai memasuki ruang pengadilan. Dua saksi dari staf KPU yang dihadirkan di PN Jakarta Pusat menyudutkan Andi Nurpati. Kesaksian itu untuk kesekian kali menjadi tamparan bagi polisi yang tetap saja mandek menetapkan tersangka baru.

Mandek kaena sejak kasus itu diproses, hingga kini polisi hanya menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan juru panggil MK Masyhuri Hasan dan mantan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein. Padahal, indikasi keterlibatan Nurpati sebagai aktor intelektual dalam kasus itu sudah terlalu transparan untuk ditutup-tutupi.

Merampok Uang Rakyat

BENAR belaka bahwa negeri ini sarang penyamun. Bertambah celaka karena para penyamun itu ialah para pemegang jabatan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari pusat hingga daerah.

PKS Ancam Presiden

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) kembali membuat gaduh terkait dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II. Gaduh karena saat wacana dan proses perombakan itu digulirkan, kader-kader PKS menyerang Presiden dengan pernyataan merendahkan dan mengancam.

Bagai Orang di Pinggir Jalan

ANGGOTA DPR bak orang di pinggir jalan saja. Saat rapat konsultasi dengan KPK, Senin (3/10), mereka berteriak seolah berada di luar pagar kekuasaan legislatif.

Makelar Banggar DPR

PERANG argumen antara pimpinan Badan Anggaran DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, belum usai. Pimpinan Banggar tetap pada sikap tidak mau diperiksa lagi oleh KPK. Sebagai taruhannya, banggar memboikot pembahasan RAPBN 2012 yang menurut undang-undang harus diselesaikan sebelum reses bulan Oktober.

Banggar DPR Sarang Maling !

ANGGARAN negara ternyata masih menjadi sumber utama penggarongan uang rakyat. Celakanya, penggarongan anggaran itu justru dilakukan lembaga-lembaga negara, seperti di Badan Anggaran DPR.

Kursi Haram Wakil Rakyat

DI NEGERI korup yang semuanya bisa diatur, keanehan sekeji apa pun bisa terjadi. Kebijakan bisa dijungkir balik sesuai keinginan yang mengatur.

Pemilihan Umum 2009 yang merupakan puncak kedaulatan rakyat bisa berproses dan berujung pada pertikaian tentang sejumlah hasil haram. Surat keputusan yang dipalsukan hingga berujung pada tudingan kursi haram yang diduduki anggota dewan terhormat.

Ribut-ribut tentang kursi haram dan surat haram kini mencuat. Kasus surat haram sedang melilit Andi Nurpati dan kursi haram sedang memberondong Ahmad Yani, anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan.

Ambon Rawan Bergolak Lagi

AMBON rusuh lagi. Lima orang tewas, sejumlah kendaraan dibakar massa, dan kaca-kaca gedung hancur berantakan. Perang antarkelompok yang meletus pada Minggu (11/9) itu menyisakan trauma yang menakutkan. Menakutkan, karena warga masih menyimpan luka mendalam tentang konflik panjang di negeri rempah itu pada 1999.

Tidak Tahu ala Muhaimin

BADAI korupsi sedang menerpa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dua pejabat kementerian itu diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga terlibat suap bersama seorang pengusaha. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Segudang Alasan demi Andi Nurpati

ANDI Nurpati benar-benar hebat dan sakti. Polisi, sampai saat ini, belum juga berani memberikan label tersangka kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang sekarang menjadi petinggi Partai Demokrat itu dalam kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi.

Bubarkan Banggar DPR !

HAK bujet yang dimiliki DPR telah berubah menjadi hak untuk korupsi. Inilah korupsi yang dianggap legal. Legal karena korupsi justru bersarang di Badan Anggaran DPR, yang merupakan tangan resmi DPR dalam melaksanakan hak bujet. Di sinilah politik transaksional berlangsung aman dan nyaman. Sejauh ini, KPK pun seperti tiada bergigi membongkarnya.