Ternyata NKRI Belum Merdeka, Masih Dijajah Asing

Jakarta – KabarNet: Betulkah sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 Indonesia sudah betul-betul merdeka dari jajahan negara asing? – Jawaban yang jujur adalah: “TIDAK! Indonesia belum merdeka sepenuhnya!”

Secara geografis Indonesia memang sudah merdeka dari jajahan pihak asing. Namun secara ideologi, ekonomi, dan kemandirian dalam mengatur negara dan rakyat, ternyata Indonesia masih belum berdaulat, lantaran masih dijajah oleh sejumlah negara asing melalui lembaga-lembaga internasional semacam PBB. Dengan menggunakan tangan lembaga-lembaga tersebut pihak asing menjajah dan mendikte Indonesia agar tunduk pada kepentingan mereka yang merugikan Indonesia.

Salah satu contoh konkret bahwa Indonesia masih dijajah oleh sejumlah negara asing adalah ‘tekanan’ asing melalui lembaga PBB World Trade Organization (WTO) yang menjajah, mendikte, dan memaksa Indonesia agar tunduk pada sejumlah kesepakatan yang hanya menguntungkan sejumlah negara asing yang menguasai PBB/WTO.

Dalam hal fenomena jajahan negara asing terhadap Indonesia, Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme) mendesak agar pemerintah NKRI tidak perlu melanjutkan keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) lantaran telah nyata-nyata merugikan Indonesia dalam segala hal.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, Riza Damanik mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam WTO justru melemahkan daya saing dan menimbulkan praktek korupsi melalui impor komoditas. “Kami mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR untuk mengeluarkan Indonesia dari WTO,” kata Riza dalam diskusi pangan, di Rumah Makan Dapur Selera, Jakarta, Jumat 15 Februari 2013.

Menurut Reza, keikusertaan dalam WTO membuat Indonesia digiring agar banyak membuat perjanjian perdagangan dengan negara lain. Perjanjian ini menjadi kesempatan bagi negara lain untuk mengintervensi kedaulatan Indonesia. “WTO telah menempatkan Indonesia pada posisi lemah hingga tidak berdaulat berhadapan dengan bangsa-bangsa di dunia,” tandasnya.

Karena jelas-jelas merugikan Indonesia, lanjut Riza, Presiden didesak melakukan moratorium terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang diikuti Indonesia, dan melakukan evaluasi terhadap perjanjian yang sudah terlanjur disepakati.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menambahkan, keikutsertaan Indonesia dalam WTO berdampak langsung terhadap meningkatnya impor pangan. Pada 2012, impor produk pangan Indonesia telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp 125 triliun. Dana sebesar itu digunakan untuk mengimpor gandum, beras, kedelai, ikan, garam, hingga daging sapi, yang kesemuanya itu bisa diperoleh di dalam negeri tanpa harus mengimpor.

Menurut Henry, rezim perdagangan bebas WTO telah mengancam hak bangsa dan negara Indonesia untuk menentukan kebijakan pangan dan pertanian untuk kepentingan bangsa. Pasal-pasal dalam WTO, kata Henry, telah menggerus kedaulatan pangan karena persaingan perdagangan bebas yang tidak sehat. “Dengan bergabung ke WTO, perlindungan ke petani justru hilang. Misalkan itu tetap berlangsung maka kedelai kita akan kalah bersaing dengan produksi Amerika yang luas lahannya sepanjang sungai Amazon,” jelas Henry dalam paparannya.

Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan menjelaskan, WTO adalah organisasi yang mengatur perdagangan dunia dengan menuntut negara-negara anggotanya membuka pasar secara luas melalui penghapusan berbagai hambatan dalam perdagangan. Indonesia resmi menjadi anggota WTO melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Pembentukan WTO.

Dani mengungkapkan, bergabungnya Indonesia dalam WTO semakin membunuh sektor pertanian. Padahal, selama ini kontribusi sektor pertanian untuk pembangunan nasional masih tergolong kecil. Target pertumbuhan sektor pertanian juga belum mencapai target.

Sepanjang 2012, total eskpor Indonesia US$ 190,04 miliar, sedangkan impornya US$ 191,67 miliar. Artinya, masih ada defisit perdagangan US$ 1,6 miliar.

“Sektor pertanian hanya menyumbang 0,94 persen dari total ekspor non-migas Indonesia,” ujar Dani Setiawan. Total ekspor non-migas Indonesia sebesar US$ 153,07 miliar, namun ekspor produk pertanian dalam kategori non-migas hanya sebesar US$ 5,55 miliar.

Berdasarkan fenomena dan data-data tersebut di atas, ternyata setiap 5 tahun sekali rakyat Indonesia telah digiring ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS) agar ikut Pemilu dan Pilpres, untuk kemudian memilih orang-orang yang pada akhirnya menjual kedaulatan bangsa dan negara ini untuk kepentingan asing. [KbrNet/adl - Source: Tempo]