Demokrat Sekarat. 5 Menteri Desak SBY Selamatkan Partai
Posted by KabarNet pada 05/02/2013
Jakarta – KabarNet: Hancurnya popularitas Partai Demokrat (PD) di mata masyarakat akhirnya mendorong 5 Menteri dari PD untuk mendesak Ketua Dewan Pembina PD, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk menyelamatkan PD sesegera mungkin.
Hasil survei sejumlah lembaga riset ilmiah sejak 18 bulan terakhir menunjukkan popularitas PD anjlok terus. Bahkan survei terakhir dari SMRC melaporkan popularitas Partai Demokrat kini hanya tinggal 8 persen. Hal inilah yang mendorong 5 Menteri tersebut mendesak SBY turun tangan menyelamatkan partai.
Kegelisahan 5 menteri kader Demokrat itu diawali oleh, Menteri ESDM, Jero Wacik. Sekretaris Dewan Pembina PD itu yang pertama kali menyampaikan desakan agar SBY menyelamatkan PD. Dia menilai, langkah paling tepat saat ini adalah Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum mundur.
Jero bersama 5 menteri dari PD, yakni Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menpora Roy Suryo, Menkop UKM Syarif Hasan, dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan, akan segera menelepon Presiden SBY yang saat ini tengah ke Luar Negeri. “Saya akan telepon SBY malam ini, godfather kami. Tidak ada cara lain kecuali meminta ketua majelis dan pembina untuk selamatkan Partai Demokrat, kami mohon, di manapun SBY sekarang, yang rencana hari ini mau ke Jeddah katanya, selamatkan partai kita ini, kami mohon SBY turun tangan,” kata Jero kepada wartawan, Minggu (3/2/2013).
Bahkan, begitu SBY pulang, Jero dan para petinggi PD tersebut akan langsung melapor. Sesegera mungkin meminta SBY mengambil langkah konkret. “Langsung menghadap secepatnya. Yang sudah koordinasi pada menteri ada 5 orang, gubernur dari PD seperti NTB, Jambi, Sulut, Jatim. Beliau (SBY) kembali tanggal 7,” katanya.
Para menteri PD tersebut sepakat, menggantungnya status hukum Ketum PD Anas Urbaningrum adalah penyebab runtuhnya popularitas PD. “Jelas-jelas Anas sudah menyandera. Kelihatannya memang begitu. Sebenarnya sudah pernah diomongin dengan Anas, dia juga bilang tidak tahu,” tandas Jero Wacik.
Berdasarkan survei yang dilakukan SMRC, popularitas PD hanya tinggal 8 persen. Ada anomali antara popularitas SBY dengan rendahnya elektabilitas PD, hal ini yang membuat menteri PD gelisah.
“Setelah dipelajari dan didiskusikan, penurunan polling penyebabnya karena kader PD korupsi, ada Nazaruddin, Angelina Sondakh, dua jelas masuk, kemudian yang lainnya. Kemudian ada Ketum PD Anas Urbaningrum diantara terlibat atau tidak, begitu hebohnya,” keluh Jero Wacik.
Sementara, lanjut Jero, saat ini PD tersandera penuntasan kasus hukum di KPK. Hal ini yang membat popularitas PD terjun bebas. “Saya tidak tahu proses KPK bagaimana, katanya dah ada bukti, katanya tersangka, kami nggak berani campuri KPK. Tapi hampir setahun udah AU (Anas Urbaningtum, red.) begitu gencar, akhirnya popularitas Demokrat jelas turun, sebetulnya kita terus menunggu kasus AU gimana, tapi sampai sekarang nggak jelas, tapi karena hasilnya 8 persen sudah sangat meresahkan,” ungkapnya.
Menurutnya, SBY tak bisa menunggu lagi untuk menyelamatkan PD. “Terserah apa beliau panggil Anas, terserah beliau, nggak bisa nunggu-nunggu lagi. Nggak bisa lagi, hancur bisa partai. Soal AU kita tunggu keputusan KPK, tidak boleh dahului KPK, tapi harus selamatka partai. Begitu SBY pulang, akan menghadap cepat. Yang sudah koordinasi para menteri 5 orang, gubernur dari PD, NTB, Jambi, Sulut, Jatim. Beliau (SBY) kembali tanggal 7,” katanya.
Lalu apakah dia meminta Anas mundur demi penyelamatan PD? “Anas pasti kaget lihat 8 persen. Paling efektif harus ada yang berjiwa besar, dari pada partai saya hancur. Kalau dia mau mundur ya bagus. Capek kita soalnya,” harapnya.
Anas disebut-sebut Nazaruddin terlibat sejumlah kasus namun belum ditetapkan menjadi tersangka. Para menteri tersebut tak ingin mencampuri proses hukum di KPK, mereka memohon kebesaran jiwa Anas.
“Paling efektif harus ada yang berjiwa besar, daripada partai saya hancur. Nomor satu negara, partai, lalu pribadi. Kalau partai beda dengan negara, partai harus ngalah sama negara, kalau pribadi yang berlawanan politik, pribadi mengalah, kalau saya kena kasus daripada partai hancur saya mundur,” tegas Jero Wacik.
Senada dengan Jero Wacik, Anggota Dewan Pembina PD Syarif Hasan juga meminta SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD turun tangan. Kondisi PD diibaratkan SOS, menuju kehancuran! “Konkretnya SBY harus turun tangan. Piye carane dia itu kan sudah pengalaman. PD didirikan tahun 2001 sama-sama kita dirikan partai ini, penggagasnya SBY, saya ikut membesarkan partai ini. Tahun 2004 7,5 persen, 2009 20,85 persen, masak hanya dalam 18 bulan kok turun jadi 8 persen,” kata Syarif, Minggu (3/2/2013).
Syarif menyampaikan kegelisahan menteri-menteri dan petinggi PD lainnya. Menurut Syarif, turunnya popularitas PD seperti dalam survei yang dilakukan oleh SMRC, karena adanya kader yang terkena korupsi.
“Masalahnya itu kita dilanda oleh kasus korupsi. Masyarakat menganggap bahwa kita ini partai koruptor. Karena gara-garanya Nazaruddin berkicau kemudian membawa nama-nama ketua umum kita itu selama hampir dua tahun tidak ada kejelasan, akibatnya kami menerima justifikasi dari masyarakat. Bagi saya itu penurunan akibat dari itu semua, sehingga perlu SBY harus menyelamatkan partai ini,” kata Syarif.
Berdasarkan survei SMRC, memang tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY tidak diimbangi tingginya popularitas PD. Anomali ini yang mengecewakan para menteri dan pendiri PD.
“Seharusnya kinerja pemerintahan naik, PD juga naik. Tapi ini terjadi paradigma paradoks kan, kita sudah cukup sabar, jadi saya pikir SBY harus selamatkan partai ini. Partai ini sudah SOS, kalau dibiarkan begini bisa hancur, pertengahan tahun ini bisa dibawah 3 persen, bisa tak lolos threshold,” tandas Syarif Hasan serius.
Ketika ditanya apakah solusinya dengan mengganti Ketua Umum PD melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB), Syarif Hasan menyerahkan hal itu kepada keputusan SBY. “Ya pokoknya SBY yang bisa menyelesaikan persoalan ini, kita sih apapun yang dilakukan SBY sebagai kader akan patuh dan loyal,” pungkasnya. [KbrNet/adl – Source: DTC]








































Thaifah Manshurah berkata
semoga demokrat lekas tamat
olya ali ismail berkata
oh demokrat kalau sudah sekarat tu,, susah disembuhkan mending tamat aja
taUbat berkata
SOAL CENTURY, DEMOKRAT PUJI SIKAP KPK
Kamis, 30 Mei 2013 | 06:34 WIB
Inilah.com – Jakarta – Berbeda dengan Anggota Timwas lainnya, Partai Demokrat malah mendukung sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lagi-lagi mangkir dari undangan rapat Timwas Century di DPR.
Anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi mengatakan bahwa sikap KPK patut diapresiasi. Sebab, menurutnya, KPK tidak ingin terpengaruh dengan hiruk pikuk politik di DPR.
Oleh sebab itu, menurut Achsanu, KPK ingin fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi pemberantasan korupsi.
“Mereka tidak ingin agar hal ini terpengaruh oleh hiruk pikuk di parlemen, sehingga KPK ingin fokus. Saya tidak tahu apakah KPK punya prasangka nantinya akan berpengaruh pada proses hukum yang dia lakukan, mungkin pertimbanganya itu,” kata Achsanul.
“Saya kalau niatnya tulus, untuk independensi hukum saya dukung ini. Alasan ini saya sendiri dapat menerima. Karena hiruk pikuk politik jangan sampai mengganggu kerja KPK. Karena di DPR, Timwas ini malah makin banyak membentuk opini,” lanjut Achsanul.
Sebelumnya, Anggota Timwas Century DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, Timwas akan panggil paksa institusi tindak kejahatan korupsi itu untuk menjelaskan perkembangan kasus bailout yang merugikan keuangan negara senilai Rp 6,7 triliun itu.
“Kami harus bersabar lagi, apakah mau dipanggil paksa. DPR sedang mempertimbangkan pemanggilan paksa. Karena menurut UU MD3 kami bisa memanggil paksa,” kata Hendrawan
Sementara, Anggota Timwas Century dari Fraksi PPP, Ahmad Yani sangat menyayangkan sikap KPK yang terkesan mengabaikan DPR. Menurutnya, KPK terlalu angkuh sebagai penegak hukum.
“Mungkin KPK merasa dirinya sudah di atas semuanya, sudah di atas angin,” kata Yani. [ton]
media Kalimantan
=========================
DEMOKRAT : KPK INGIN FOKUS PADA TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA SEBAGAI INSTITUSI PEMBERANTASAN KORUPSI “DAGING SAPI”
taUbat berkata
AJAK DPR BAHAS BBM, DEMOKRAT: ITU SIKAP BIJAK SBY
Sabtu, 01 Juni 2013, 20:46 WIB
Republika.co.id – Jakarta — Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Vera Febhyanthy mengatakan, kompensasi atas kenaikan BBM berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dimaksudkan untuk membantu rakyat miskin. Karena itu dia menganggap aneh bila partai politik menolak bentuk kompensasi yang ditawarkan pemerintah tersebut.
“Justru BLSM itu untuk membantu masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM. Yang tidak setuju berarti menyengsarakan rakyat sendiri,” kata Vera di Jakarta, Sabtu (1/6).
Pemerintah, lanjut Vera, memiliki domain penuh dalam menaikkan BBM. Langkah mitigasi yang ditempuh atas rencana kenaikan harga BBM dirumuskan dalam berbagai bentuk kompensasi. Yang tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh pemerintah.
Bantuan sosial itu diserahkan kepada DPR untuk menyesuaikan dengan APBN Perubahan 2013. Karena memiliki fungsi penganggaran, tentu saja kesepakatan bentuk kompensasi itu harus melalui DPR. Hal itu juga dilakukan agar tidak ada lagi yang lepas badan saat BBM sudah dinaikkan.
“Nanti pemerintah sudah memutuskan tapi ketika diketok, ada lagi interpelasi. Dibawa ke DPR sebagai sikap bijak presiden SBY untuk melakukan pembahasan bersama,” ungkapnya.
Jika beberapa partai mengkhawatirkan BLSM disalahgunakan untuk kepentingan kampanye politik, Vera mengatakan itu adalah penilaian yang salah. Apalagi jika menuduh BLSM hanya untuk kepentingan penguasa.
Sebaliknya, kebijakan yang tidak populis itu malah akan menimbulkan kesan negatif terhadap Partai Demokrat. Vera menilai pihak yang mengungkapkan politisasi BLSM justru hanya memikirkan dampak politik semata. Tidak sepenuhnya memikirkan masyarakat.
Demokrat, menurut Vera, akan mengusahakan secepatnya pembahasan APBNP 2013 dan kompensasi BBM di DPR bisa segera dirampungkan. Agar masyarakat tidak terus-terusan dirugikan karena tarik ulur kenaikan harga BBM.
“Lifting minyak masih dibahas di Komisi VII, dilajutkan Senin nanti dibahas di Badan Anggaran DPR. Harapannya pekan depan sudah selesai dan dibawa ke rapat paripurna,” jelas Vera.
Ira Sasmita | Mansyur Faqih