2013, Bandit-Bandit DPR Diprediksi Kian Rakus

Jakarta – KabarNet: Dalam tahun 2013 mendatang, para “bandit” yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diprediksi akan semakin rakus melakukan korupsi massal menyikat habis uang negara yang notabene adalah uang rakyat.

Pasalnya, menjelang pemilu 2014 bandit-bandit politik yang berbaju “wakil rakyat” bakalan membutuhkan dana besar untuk mempertahankan kursi basah DPR yang didudukinya. Korupsi harus dilakukan selama sistim pemilu dan pilkada yang berlaku sekarang ini masih tetap berlangsung dan direstui oleh rakyat.

Sejumlah pengamat sudah sering memprediksi fenomena korupsi massal di DPR menjelang pemilu. Bukan hanya pengamat, politisi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Trimedya Pandjaitan, juga mengakui bahwa tren korupsi politik masih akan marak pada 2013 nanti. Tahun 2013, menurut dia, akan menjadi tahun bagi para politikus untuk mengumpulkan modal guna bertarung pada 2014.

“Kalau mau jujur, dengan sistem pemilu seperti ini, pasti korupsi politik masih akan menjadi tren,” ujarnya, dalam konferensi pers “Catatan Penegakan Hukum 2012″, Ahad, 30 Desember 2012.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch merilis data mengenai maraknya praktek korupsi politik pada 2012. Pada semester pertama 2012 saja, menurut mereka, setidaknya 44 orang kader partai politik terjerat dalam kasus korupsi. Itu yang ketahuan. Yang tidak ketahuan diyakini bahkan jauh lebih banyak lagi bagaikan fenomena gunung es yang hanya terlihat bagian puncak gunungnya saja. Menurut ICW, PDI Perjuangan berada di posisi ketiga dengan tujuh orang kadernya terjerat kasus korupsi.

Trimdeya mengatakan, korupsi politik terjadi karena kebutuhan para politikus untuk mendapatkan modal kampanye pada 2014. Dengan sistem pemilu terbuka dengan peroleh suara terbanyak, menurut dia, tiap politikus akan mengerahkan berbagai sumber daya yang mereka miliki untuk memenangi kursi parlemen. Persaingan itu, ia menambahkan, bahkan bisa terjadi dalam internal satu partai politik sendiri.

“Dengan sistem suara terbanyak, di dalam satu partai saja bisa saling bunuh. Makanya PDI Perjuangan dulu tidak setuju dengan sistem suara terbanyak,” katanya.

Tak hanya di tingkat legislatif, menurut dia, korupsi politik juga akan semakin marak di tingkat kepala daerah. Menurut dia, untuk menjadi kepala daerah, modal yang dibutuhkan jauh lebih besar ketimbang menjadi anggota legislatif.

“Untuk jadi kepala daerah itu bisa habis puluhan miliar. Karena itu saya usulkan dikembalikan saja supaya dipilih oleh DPR. Biar Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengawasi kalau ada suap-menyuap dalam pemilihan kepala daerah,” tandasnya.

Karena itu, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja lebih keras dalam mengawasi kemungkinan terjadinya korupsi politik. Pemberitaan media yang masif dan kinerja KPK yang mumpuni, menurut dia, bisa menjadi peredam syahwat politikus untuk melakukan korupsi. “Dengan pemberitaan media yang masif seperti sekarang dan KPK juga bisa menyadap semua orang, saya pikir itu bisa jadi pengendali syahwat yang ampuh,” pungkasnya. [KbrNet/adl - Source: Tempo]