KUA Tolak Nikahkan Non-Muslim Ahmadiyah

Tasikmalaya – KabarNet: Kantor Urusan Agama (KUA) menolak menikahkan warga penganut Ahmadiyah. Alasannya, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, Ahmadiyah telah ditetapkan sebagai bukan bagian dari agama Islam, bahkan dianggap sesat dan menyesatkan.

Di Tasikmalaya saja, ada 18 pasangan Ahmadiyah di empat kecamatan yang tak bisa menikah karena KUA menolaknya. Mereka juga kesulitan membuat KTP elektronik. Laporan ini baru terkumpul dari daerah Tasikmalaya saja. Disinyalir hal yang sama juga terjadi di Kantor Urusan Agama di daerah-daerah lain.

“KUA tidak akan melayani pernikahan jemaah Ahmadiyah. KUA hanya melayani umat Islam,” kata Kepala Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, Ahmad Fathoni, kepada wartawan, Selasa, 11 Desember 2012.

Ahmad mengaku kebijakannya mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang menegaskan Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang dari ajaran Islam, sesat dan menyesatkan.

Menurut Ahmad, hingga saat ini, pemerintah pusat belum membuat aturan khusus tentang pernikahan jemaah pengikut aliran sesat Ahmadiyah. “Kemenag kan, kalau beda agama, tak diakui,” kata Ahmad.

Menurut Ahmad, jika jemaah Ahmadiyah ingin pernikahannya dilayani, mereka harus masuk agama Islam. Jika mereka berkeras tak mau masuk Islam, tak akan dilayani pendaftaran nikahnya.

Diakuinya, sebelumnya KUA melayani pernikahan warga Ahmadiyah. Kebijakan itu lantas dianulir. “Pendaftaran pernikahan pasangan jemaah Ahmadiyah yang terakhir terjadi pada Februari 2012,” kata dia.

Sementara itu, penegasan SKB Tiga Menteri yang menyatakan bahwa Ahmadiyah sebagai bukan bagian dari agama Islam – sesat dan menyesatkan, disosialisasikan dengan memasang plang bertuliskan isi SKB Tiga Menteri di depan sejumlah rumah ibadah penganut Ahmadiyah.

“Di Cianjur, Masjid Ahmadiyah diberi plang yang berisi SKB tiga menteri. Ini seperti labelisasi untuk kami,” kata perwakilan Ahmadiyah, Firdaus Mubarik. Menurut dia, total ada 13 rumah ibadah Ahmadiyah yang sudah dipasangi plang.

Plang berukuran 2 x 2 meter itu terbuat dari seng dengan tiang besi. Isinya, penjelasan mengenai SKB Tiga Menteri yang mengatur soal tata cara pendirian rumah ibadah Ahmadiyah. Salah satu isi Surat Keputusan itu adalah penegasan bahwa Ahmadiyah tidak boleh menyebarluaskan paham sesat ajarannya kepada orang lain.

“Akibat pemasangan plang itu, kami merasa seperti menjadi pesakitan, asing dengan lingkungan sendiri,” kata Firdaus.

Awal November lalu, KUA Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, juga menolak pasangan jemaah Ahmadiyah yang mendaftar nikah. Bahkan saat itu terjadi demo umat Islam bersama sejumlah organisasi massa. Mereka meminta pencantuman agama Islam pada KTP jemaah Ahmadiyah dihapus.

Sementara jemaah Ahmadiyah yang tetap bersikeras mengklaim ajarannya bagian dari Islam, akan tetapi menolak bergabung dengan umat Islam di masjid-masjid Islam pada umumnya lantaran ajarannya melarang pengikutnya bermakmum dengan imam yang tidak seiman, yakni yang bukan penganut Ahmadiyah.

Karena KUA hanya melegalisir pernikahan WNI yang beragama Islam saja, maka sebetulnya persoalan legalitas perkawinan bagi warga Ahmadiyah bisa diatasi dengan cara mencatatkan perkawinan antar warga Ahmadiyah di Kantor Catatan Sipil yang tersebar di seluruh Indonesia. Yakni seperti warga negara Indonesia non-muslim lainnya. [KbrNet/adl]