Pelat Nomor Ganjil-Genap Berlaku Maret 2013

Jakarta – KabarNet: Hidup di ibukota semakin tak nyaman. Dalam kesehariannya warga kota Jakarta dibelit masalah kemacetan dan banjir. Memang tak ada yang melarang warga DKI memilki kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, namun tidak bisa bebas semau hati untuk mengendarainya. Lantaran untuk mengatasi kemacetan di ibukota. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan peraturan baru terkait waktu operasional kendaraan berpelat nomor polisi ganjil-genap pada Maret 2013.

“Akan kita lakukan genap-ganjil,” kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Menurutnya, kebijakan ini harus dilakukan karena volume pertambahan kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 1.400 motor dan 450 mobil per hari.

“Kalau kita tidak punya sebuah kebijakan yang radikal, berani seperti itu, ya tidak akan selesai-selesai,” tandas Jokowi.

Manakala kebijakan ini diterapkan, maka kendaraan bermotor hanya diperbolehkan masuk Jakarta secara bergantian. Yaitu berdasarkan nomor terakhir pada nomor polisi kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor.

Untuk mengantisipasi kebutuhan transportasi masyarakat terkait dampak kebijakan tersebut, Jokowi sudah menyiapkan transportasi massal. Antara lain, menambah 800 angkutan umum dan 1000 Kopaja.

“Aturan ini akan mendorong migrasi masyarakat dari mobil pribadi ke angkutan,” cetus Jokowi.

Untuk pengawasan, Jokowi meminta polisi memberikan penanda pada kendaraan bermotor yang memiliki angka terakhir ganjil dan genap.

Kawasan wajib untuk kebijakan ini belum diputuskan, namun Jokowi menyatakan kebijakan ini berlaku pada interval waktu pukul 06.00-20.00 WIB.

Kebijakan baru ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan di DKI Jakarta sampai 50 persen. Namun dari wawancara wartawan dengan masyarakat umum yang dimintai pendapat, lebih banyak yang meragukan efektifitas dari aturan baru ini.

Sebagian besar masyarakat berpendapat, aturan baru ini justru akan membuka peluang baru terjadinya pelanggaran. Misalnya, seseorang bisa saja memiliki 2 pelat nomor (yang satu palsu). Disamping itu, masyarakat yang mampu secara finansial akan terdorong untuk memiliki 2 kendaraan bermotor dengan pelat nomor ganjil dan genap. Hal ini juga membuka peluang kongkalikong dengan oknum di kepolisian untuk memperoleh pelat nomor yang diinginkan, ganjil ataupun genap.

Sebagian masyarakat ada juga yang berpendapat, seharusnya, lebih efektif kalau pemerintah mengeluarkan peraturan yang membatasi pertambahan jumlah mobil dan sepeda motor baru, disamping juga menambah jumlah angkutan umum yang murah dan nyaman. Karena volume pertambahan kendaraan bermotor di Jakarta yang mencapai 1.400 motor dan 450 mobil per hari betul-betul akan mengakibatkan Jakarta makin hari semakin lumpuh, menuju ke suatu titik dimana suatu hari nanti Jakarta akan… “mati total”! [KbrNet/adl]