Upah Naik, Investor Hengkang, 10 Ribu Buruh Nganggur!

Jakarta – KabarNet: Isu tentang wacana hengkangnya sejumlah perusahan raksasa dari Indonesia semakin santer. Para investor asing dan pengusaha besar di Indonesia sedang melirik Myanmar, Vietnam dan Laos sebagai negara tujuan untuk mengalihkan modal dan aset mereka dari Indonesia sebagai reaksi logis atas kenaikan upah yang dituntut serikat buruh.

Pihak pengusaha berpendapat, pemerintah lah yang berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (dalam hal ini buruh), yakni dengan menciptakan ‘iklim ekonomi yang tidak berbiaya tinggi’. Bukannya mengalihkan kewajiban tersebut kepada pihak pengusaha yang akan membebani perusahaan, dan ujung-ujungnya berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan buruh itu sendiri.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial, Hariyadi Sukamdani, memaparkan, setidaknya terdapat 10 ribu buruh yang terancam akan kehilangan pekerjaan akibat kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Itu baru di Jakarta saja, kalau menular ke perusahaan-perusahaan lain di seluruh Indonesia angkanya bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan buruh yang terancam kehilangan pekerjaan. Kalau hal itu sampai terjadi akan merupakan malapetaka ekonomi bagi rakyat Indonesia.

“Soalnya, hingga saat ini, sudah ada sebanyak 100 perusahaan garmen yang menyatakan mau tutup akibat kebijakan tersebut,” ujar Hariyadi, Selasa, (27/11/2012).

Jumlah buruh tersebut, katanya, baru dari industri garmen. Di luar itu, masih ada pengusaha sepatu yang juga sudah menyampaikan niat untuk menutup usaha dan memindahkannya ke negara Asia lain lantaran tak sanggup memikul beban kenaikan biaya produksi akibat naiknya upah pegawai.

Perusahaan yang sudah menyampaikan niatan untuk menutup usahanya tersebut rata-rata merupakan usaha padat karya di Kawasan Berikat Nusantara. Perusahaan tersebut, kata Hariyadi, rata-rata bergerak di bidang usaha garmen yang dikembangkan oleh pengusaha Korea dan Jepang. Bahkan, menurut dia, Duta Besar Korea dan Jepang sudah menyampaikan keluhan mereka atas kebijakan kenaikan UMP ini pada Kadin dan Apindo.

Ia mengaku tidak tahu soal adanya rapat yang digelar oleh pemerintah untuk membahas kenaikan UMP ini di Istana Merdeka. Menurut dia, apabila pengusaha diundang untuk membahas, mereka juga tidak bersedia hadir karena pendapat mereka selama ini juga tidak dihargai pemerintah. “Ini akibat kebijakan populis pemerintah sendiri. UKM bisa remuk, padat karya juga tutup,” kata dia. [KbrNet/adl]