FPI Berhasil Pereteli Wewenang A Hok

Jakarta – KabarNet: Tuntutan Front Pembela Islam (FPI) yang mendesak agar wewenang Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (A Hok) yang non-muslim atas sejumlah lembaga keislaman dipereteli akhirnya berhasil. Unjuk rasa yang dilakukan oleh DPD FPI Wilayah DKI Jakarta baru-baru ini ternyata direspon positif oleh Gubernur DKI Jakarta yang baru, Joko Widodo (Jokowi).

Terkait wewenang Wakil Gubernur tersebut, Jokowi berjanji akan segera merevisi SK Gubernur tentang tugas dan wewenang Wagub (A Hok) terhadap sejumlah lembaga ke-Islaman, sesuai dengan yang dituntut oleh Front Pembela Islam.

Untuk diketahui, setelah dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias A Hok secara otomatis menjalankan 12 jabatan ex officio yang diatur dalam pasal 26 huruf F Undang-Undang nomor 32 tahun 2004.

Maksud dari Jabatan ex officio adalah jabatan yang secara otomatis dimiliki karena jabatan tertentu (karena seseorang memegang suatu jabatan maka dia berwenang atas beberapa jabatan lain yang melekat pada jabatan utamanya). Maka berdasarkan pasal 26 huruf F UU nomor 32 tahun 2004 Perda No. 32 Tahun 2004, Wakil Gubernur DKI Jakarta (dalam hal ini A Hok) secara otomatis menjabat sejumlah jabatan berikut ini yang melekat pada posisi seorang Wakil Gubernur DKI:

• Pertama, Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah.

• Kedua, Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit.

• Ketiga, Ketua Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).

• Keempat, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

• Kelima, Ketua Dewan Pembina Jakarta Islamic Center

• Keenam, Ketua Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Qur’an.

• Ketujuh, Ketua Badan Pembina Pengembangan Tilawatil Qur’an.

• Kedelapan, Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS).

• Kesembilan, Ketua Dewan Pembina Badan Pembina Perpustakaan Masjid.

• Kesepuluh, Ketua Badan Pembina Koordinasi Dakwah Islam (KODI).

• Kesebelas, Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama.

• Keduabelas, Ketua Majelis Pembimbing Daerah dan Majelis Pembimbing Daerah Harian Gerakan Pramuka

Karena posisi tersebut adalah amanat undang-undang, maka sebagai Wakil Gubernur DKI, A Hok yang Non-Muslim akan menduduki jabatan yang membawahi sejumlah lembaga keislaman seperti tersebut di atas. Inilah hal yang dinilai ‘aneh dan tidak lucu’ yang oleh karenanya diprotes keras oleh Front Pembela Islam (FPI).

Dalam responnya, Gubernur DKI Joko Widodo mengharap agar semua pihak yang meminta revisi SK Gubernur itu untuk bersabar. Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan akan segera melakukan pembahasan terkait revisi tersebut. “Mudah itu, Sabar dulu kan ini baru masuk, nanti akan kami bahas,” janjinya di Balai Kota, Kamis (18/10/2012).

Jokowi mengatakan, melakukan revisi tersebut juga tidak akan memakan waktu hingga berhari-hari. Tugas dan wewenang A Hok terhadap sejumlah lembaga ke-Islaman yang dituntut oleh FPI menurutnya bisa dilimpahkan ke pejabat lain, atau bahkan diambil alih oleh Gubernur.

“Kalau hanya SK Gubernur, tidak Peraturan Daerah saja kan mudah, satu hari bisa rampung. Tentang Peraturan Gubernur atau SK Gubernur tidak ada masalah, gampang itu,” tandas Jokowi serius.

Seperti sudah ramai diberitakan sebelumnya, FPI menuntut adanya perubahan pada Surat Keputusan (SK) yang menyatakan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta (A Hok) akan membawahi beberapa lembaga keislaman.

FPI menilai, tak mungkin wakil gubernur terpilih saat ini bisa membawahi sejumlah lembaga keislaman, seperti Ketua Badan Lembaga Bahasa dan Ilmu Al Quran, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Al Quran, Ketua Dewan Pertimbangan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Bazis), Ketua Dewan Pembina Badan Perpustakaan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia dan Ketua Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama, sedangkan ia (A Hok) adalah pemeluk agama di luar agama Islam. [KbrNet/adl]