Ahok Dinilai Bahayakan Umat Islam

Jakarta – KabarNet: Terkait surat keputusan gubernur tentang jabatan wakil gubernur di lembaga keislaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Front Pembela Islam (FPI) meminta pelantikan wakil gubernur DKI terpilih, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditunda sebelum dilakukan revisi atas peraturan daerah mengenai jabatan Wagub dalam sejumlah lembaga keagamaan.

Ketua DPD FPI DKI Jakarta, Habib Salim Alatas beralasan, ada beberapa tugas Wakil Gubernur DKI yang langsung terkait dengan umat Islam. Penentangan itu dilakukan karena tak memungkinkan Ahok menjabat delapan organisasi keagamaan umat Islam yang otomatis akan dipimpinnya karena sejumlah peraturan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI dan beberapa Surat Keputusan Gubernur menetapkan hal tersebut.

Setidaknya terdapat 12 jabatan ex officio yang akan dijabat oleh Wakil Gubernur, yakni Ketua Badan Pembina Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Ketua Dewan Perimbangan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh, Ketua Dewan Pembina Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia, Ketua Badan Pembina Koordinasi Dakwah Islam, Ketua Dewan Penasehat Dewan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Pembina Jakarta Islamic Center, dan Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama.

Dalam orasinya, Dewan Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta mendesak agar DPRD DKI mencabut semua peraturan perundangan Pemerintah Daerah DKI yang mengatur tentang tugas Wakil Gubernur DKI Jakarta yang langsung terkait dengan lembaga-lembaga umat Islam. “Masalah yang muncul saat ini adalah jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 akan dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beragama Kristen,” ujar Ketua DPD FPI DKI Jakarta, Habib Salim Al Attas.

Menurut Habib, tugas dan jabatan yang dipegang Ahok tersebut akan sangat bertentangan dengan syariat Islam. Ini karena seorang nonmuslim akan duduk sebagai amil zakat atau membina lembaga-lembaga Islam di DKI Jakarta. “Maka kami mendesak agar pimpinan dewan menunda pelantikan wakil gubernur yang secara ex officio menduduki jabatan di lembaga-lembaga Islam tersebut,” ujar Habib Salim.

Selain itu, Pimpinan Taruna Muslim, Alfian Tanjung, juga mempertanyakan posisi Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang juga menjabat Ketua Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), hal itu dinilai sangat berbahaya bagi umat Islam. “Kalau menjabat Ketua Kominda, Ahok mengetahui berbagai aktivitas dakwah Islam di Jakarta, dan ini artinya mengetahui segala aktivitas kegiatan Islam, dan bisa saja menindak orang-orang yang dianggap radikal,” kata Pimpinan Taruna Muslim, Alfian Tanjung, Selasa (9/10).

Kata Alfian, dalam kondisi dunia perang terhadap teror yang ditujukan kepada umat Islam, bisa saja, Ahok sebagai Kominda melakukan kegiatan provokasi ke ormas-ormas Islam. “Tidak menutup kemungkinan sebagai Ketua Komimda, Ahok menjalankan penyusupan dan provokasi terhadap ormas-ormas Islam agar terlihat radikal terlebih lagi saat ini terjadi perang terhadap teror yang ditujukan kepada umat Islam,” jelasnya.

Alfian mendesak anggota DPRD DKI dari partai-partai berbasis Islam melakukan kerjasama dengan ormas-ormas Islam dalam membendung segala kemungkinan yang dilakukan Ahok sebagai Ketua Kominda. “Saat inilah umat Islam bersatu baik yang ada di DPRD DKI maupun ormas. Kita harus menghadang dan saling memberikan informasi segala sesuatu yang akan dilakukan Ahok selaku Ketua Kominda,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Habib Husein Alaydrus menegaskan bahwa jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi ketua Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) akan berbahaya. Ahok akan mengetahui seluruh informasi intelijen dan peta gerakan Islam. Menurut Habib Husein, berdasarkan Perda 32/2004, di mana Ahok sebagai Wagub DKI Jakarta secara ex officio akan mengendalikan 12 lembaga strategis, salah satunya Kominda.

Berikut ini adalah surat FPI yang telah diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta, bersamaan dengan aksi FPI siang tadi:

Kepada Yth.

Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta

Ketua – Ketua Fraksi DPRD Propinsi DKI Jakarta

Di Jakarta

Bismillahirohmanirohiim

Assalamu’alaikum Wa Rahmatullohi Wa Barokaatuh.

Dengan hormat

Bersama surat ini, kami Dewan Pimpinan Daerah – Front Pembela Islam DKI Jakarta menyampaikan, bahwa berdasarkan sejumlah peraturan perundangan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta yang menetapkan bahwa Wakil Gubernur DKI memiliki 12 tugas yang secara ex officio melekat dalam jabatannya sebagai Wakil Gubernur. (beberapa SK Gub DKI ttg hal tsb terlampir)

Diantara tugas dan jabatan ex officio Wakil Gubernur tersebut, terdapat beberapa jabatan yang langsung terkait dengan urusan umat Islam, dan dari sudut pandang Syariat Islam mensyaratkan pemegangnya haruslah beragama Islam. Di iantaranya adalah :

1. Ketua Badan Pembina Lembaga Bahasa dan Ilmu Al Qur’an (LBIQ).
2. Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ).
3. Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS).
4. Ketua Dewan Pembina Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI).
5. Ketua Badan Pembina Koordinasi Dakwah Islam (KODI).
6. Ketua Dewan Penasehat Dewan Masjid Indonesia (DMI).
7. Ketua Dewan Pembina Jakarta Islamic Center (JIC).
8. Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Masalah saat ini yang muncul adalah jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012 – 2017 akan dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beragama Kristen. Adalah sangat bertentangan dengan Syariat Islam apabila seorang non muslim menjadi atau duduk sebagai Amil Zakat atau membina lembaga-lembaga Islam sebagaimana yang kami sampaikan di atas. Sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa kedudukan Wakil Gubernur dalam lembaga-lembaga Islam tersebut adalah berdasarkan peraturan perundangan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sebagaimana terlampir.

Oleh karena itu, berdasarkan hal hal di atas, maka Dewan Pimpinan Daerah – Front Pembela Islam DKI Jakarta meminta dan mendesak :

1. Penundaan Pelantikan Wakil Gubernur yang secara ex officio menduduki jabatan di lembaga-lembaga Islam tersebut.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta mencabut semua peraturan perundangan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta yang mengatur jabatan ex officio Wakil Gubernur di lembaga-lembaga Islam tersebut.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta membuat Perda Larangan bagi non muslim untuk memegang jabatan apa pun dalam lembaga-lembaga Islam yang berada di bawah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Demikian kami sampaikan agar persoalan ini tidak menimbulkan gejolak di dalam tubuh umat Islam, khususnya lembaga-lembaga Islam sebagaimana tersebut d iatas.

Jakarta. 23 Dzul Qa’dah 1433 H / 9 Oktober 2012

Dewan Pimpinan Daerah – Front Pembela Islam DKI Jakarta

              Ketua                                                                             Sekretaris

Habib Salim Al Aththos                                           Ust. H. Novel Bamukmin

Tembusan:

1. Presiden RI
2. Menkopolhukam RI
3. Mendagri
4. Menag RI
5. Panglima TNI
6. Kapolri
7. Ketua BIN
8. Kapolda Metro
9. Pangdam Jaya
10. Pimpinan FPI
11. Pimpinan NU
12. Pimpinan Muhammadiyah
13. Pimpinan MUI
14. Ketua Lembaga Bahasa dan Ilmu Al Qur’an (LBIQ).
15. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ).
16. Ketua Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS).
17. Ketua Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI).
18. Ketua Koordinasi Dakwah Islam (KODI).
19. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI).
20. Ketua Jakarta Islamic Center (JIC).
21. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
22. Pimpinan Ormas Islam
23. Pimpinan Parpol
24. Pers
25. Arsip

[KbrNet/Slm]