JK: Bailout Century Itu “Operasi Senyap”

Jakarta – KabarNet: Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK) menyebut langkah memberikan dana talangan kepada Bank Century sebagai “Operasi Senyap”. Sebab, ia sebagai Wapres dan juga merangkap Presiden Ad Interim (Pejabat Presiden karena Presiden SBY sedang berada di luar negeri) saat itu, tak mengetahui proses pemberian dana talangan tersebut.

“Saya yang berada dalam negeri saja tidak tahu. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berada di luar negeri waktu itu,” kata pria yang akrab disapa JK itu saat memenuhi undangan Timwas Century DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2012).

JK mengungkapkan bahwa Bank Century kalah kliring pada 13 November 2008. Di saat yang bersamaan, Kepala Negara sedang berada di luar negeri. Sehingga dirinya pun menggantikan Presiden menjalankan tugas-tugas mengurus pemerintahan dalam negeri.

Pada tanggal 20 November 2008, JK menggelar rapat membahas kondisi ekonomi Indonesia. Saat itu ia dilapori bahwa perekonomian Indonesia dalam kondisi aman terkendali. Direktur Bank Indonesia saat itu, Boediono, pun tak melaporkan soal kondisi Bank Century. Namun tiba-tiba dua jam kemudian semuanya berubah, “Dua jam kemudian, saya mendapat laporan seolah negeri ini mau kiamat,” cetusnya.

Ia mendapat laporan negara kehilangan uang Rp2,5 triliun. Menurutnya, negara sudah dirampok. Ia pun memerintahkan penangkapan pelaku perampokan uang negara tersebut.

“Tapi tak mau ditangkap pula. Itulah ‘operasi senyap’. Kalau pejabat Presiden tak boleh tahu, apalagi Anda (Timwas Century),” tutur JK kepada anggota Timwas.

Kalau mau dilakukan pemeriksaan, ujarnya, Bank Indonesia (BI)-lah yang harus diperiksa. Seharusnya, kepada BI ditanyakan apa alasan BI menyatakan masalah Century bisa berdampak sistemik. Padahal, seluruh notulen rapat membahas ekonomi Indonesia tak pernah menyinggung masalah dampak sistemik. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tak menyebutkan hal tersebut.

JK menyesalkan kenapa dirinya tidak dilapori tentang adanya pembahasan terkait rencana bailout Bank Century. Oleh karenanya JK menyebut proses pengucuran dana talangan atau bailout Bank Century sebagai “Operasi Senyap”. Pasalnya, dirinya sebagai ad interim presiden selama Presiden Susilo Bambang Yudhono berada di luar negeri pada 13-25 Oktober 2008 tidak mengetahui adanya pembahasan bailout Century.

“Jadi ini misteriusnya. Kenapa operasi senyap? Kenapa pejabat presiden (JK) sampai tidak tahu?,” ujar JK.

Dalam rapat itu, JK kembali mengulang apa yang sudah pernah ia sampaikan ketika di Pansus Hak Angket Bank Century tahun 2010. Awalnya, JK dipertanyakan oleh timwas mengenai rapat yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 9 Oktober 2008 di Istana Negara. Rapat itu membahas antisipasi krisis ekonomi.

JK tak ikut dalam rapat itu lantaran tidak diundang. JK mengaku tidak mempermasalahkan dirinya tidak diundang meskipun ketika itu ia berada di Jakarta. Menurut JK, rapat itu didahului rapat besar yang dihadiri jajaran menteri, para gubernur, dan pengusaha. Mereka mengeluhkan dan mengkhawatirkan dampak krisis ekonomi Amerika Serikat. JK hadir dalam ‘rapat yang sebelumnya’ itu.

JK juga mengungkap peristiwa ketika empat menteri dan Gubernur Bank Indonesia menemuinya pada 13 Oktober 2008. Mereka, kata dia, meminta persetujuan blanket guarantee atau jaminan penuh atas deposito di bank. Namun JK menolak lantaran, menurutnya, pemerintah tidak perlu menanggung kesalahan bank milik asing. Adapun bank milik negara sudah dijamin penuh.

Politisi Golkar ini mengatakan, solusi yang disetujuinya ketika itu adalah meningkatkan jaminan deposito dari Rp 200 juta menjadi Rp 2 miliar. Namun, kata dia, rupanya tim perekonomian pemerintah membutuhkan “senjata pamungkas” untuk penggelontoran dana. Maka keluarlah (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Perppu Misterius, Menteri Keuangan diberi Wewenang melebihi Presiden RI.

Ketua Palang Merah Indonesia ini mengaku tidak ikut dalam pembicaraan penerbitan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Dia menilai Perppu itu tidak adil dan janggal lantaran Menkeu diberi kewenangan tidak terbatas untuk mengeluarkan berapapun dana (melebihi wewenang Presiden RI) asalkan alasannya akan berdampak sistemik.

JK mengatakan, dalam rapat-rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menteri Keuangan ketika itu, Sri Mulyani, selalu menyebut masalah Bank Century tidak akan berdampak sistemik. Dalam rapat, Bank Century dinilai sebagai bank kecil.

Ketika rapat pada 20 November sore, JK dilapori bahwa keadaan ekonomi Indonesia terkendali. “Tapi malamnya, krisis besar negeri ini. Gila memang,” kata JK.

Politisi Partai Golkar itu mengaku marah kepada Boediono (saat itu Gubernur BI) ketika melaporkan bahwa dana Rp 2,5 triliun untuk Bank Century raib. JK tak tahu ternyata diam-diam dana bailout telah dikucurkan oleh BI.

“Saya marah, kenapa Anda lapor keadaan begini, Rp 2,5 triliun sudah hilang. Berarti Anda dirampok dong? Iya dirampok. Itu percakapan saya dengan Boediono, duit diambil pemiliknya (Robert Tantular). Karena itu tangkap yang merampok. Tidak mau ditangkap pula, terpaksa saya perintahkan Kapolri (Jenderal Bambang Hendarso Danuri) tangkap rampoknya (Robert) dalam dua jam. Pak Kapolri lalu perintahkan Pak Kabareskrim (Komjen Susno Duadji),” papar JK.

JK dalam kesempatan tersebut menegaskan sejak awal ia tidak setuju blanket guarantee terhadap Bank Century. Menurut dia, ada empat menteri yang memintanya untuk menyetujui blanket guarantee atas Bank Century. “Yang kita setujui meningkatkan penjaminan sebesar Rp2 miliar,” kata JK.

Lebih lanjut JK menyebutkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 4 Tahun 2008 pada 15 Oktober 2010 tidak adil. “Terus terang Perppu itu tidak adil. Tiba-tiba Menkeu diberi kewenangan tidak terbatas, tidak boleh dipertanyakan dan tidak bisa dihukum,” papar JK.

Dengan Perppu ini, kata JK, keadaan ekonomi harus masuk kategori sistemik. Namun di saat bersamaaan, dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak ada kata bulat ihwal keadaan sistemik. “Dalam rapat 21 November dan 24 November tidak ada satu kata sistemik. Lho, mengapa tiba-tiba sistemik,” tanya JK heran.

JK menilai, bailout Century dalam praktiknya merupakan pemberian blanket guarantee, karena jika berpijak pada Perppu tidak masuk kategori sistemik. “Blanket guarantee tidak perlu sistemik. Yang dipakai Perppu, tapi tanpa sistemik ya itu namanya blanket guarantee,” tegas JK.

Dalam kesempatan tersebut JK juga menegaskan dirinya dan Presiden SBY tidak tahu menahu soal bailout Century. Dia menegaskan bailout Century dilakukan sembunyi-sembunyi bagaikan “operasi senyap”. “Dua orang pimpinan negeri ini tidak tahu, bagaimana negara ini,” cetus JK.

Dalam kesempatan tersebut anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Qosasi menanyakan soal rapat 9 Oktober 2008 di Istana Kepresidenan. “Apakah Bapak tidak diundang atau tidak hadir,” tanya Qosasi seraya membacakan jadwal acara resmi JK pada tanggal yang sama mulai pagi hingga sore hari.

Menjawab pertanyaan itu, JK menegaskan dirinya tidak pernah mempersoalkan soal undangan rapat pada 9 Oktober 2008. “Kalau Presiden undang, seluruh acara akan saya batalkan. Saya berada di Jakarta, tapi tidak diundang,” tegas JK.

Apapun kehadiran JK di Timwas Century menjadi vitamin baru bagi DPR. Meski tak ada informasi yang baru, namun penampilan JK kali ini lebih tegas dibanding saat hadir dalam forum Pansus Angket Century di 2010. Kali ini JK tak segan menyebut “peran” (baca: Keterlibatan) Bank Indonesia (BI) dalam kasus ini. [KbrNet/adl]