Pengamat: Jokowi = Kutu Loncat Ancaman Pembangunan

Jakarta – KabarNet: Mengingat adanya kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai gubernur, pemerintah didesak membuat aturan terkait masa jabatan kepala daerah. Tidak hanya itu, partai politik (parpol) sudah sepatutnya mengajarkan kadernya untuk menjaga amanah. Maraknya ‘kutu loncat’ berdampak pada terhambatnya pembangunan di daerah.

Menurut pengamat politik, Agus Pambagio, langkah tersebut dinilai perlu lantaran setiap proses pembangunan dibutuhkan waktu yang berkesinambungan dan komitmen dari kepala daerah yang bersangkutan. Mengingat dalam pembangunan terdapat sebuah mekanisme yang harus dilalui dengan waktu yang harus berkaitan melalui kebijakan kepala daerah. Jika ini dibiarkan maka program pembangunan yang akan digulirkan akan mandek.

Pemilukada DKI harus menjadi momentum untuk menjadi pelajaran pemerintah. Dimana pada putaran pertama terdapat dua cagub yang masih menjabat sebagai kepala daerah di masing-masing daerahnya maju pada Pemilukada DKI. Sedangkan pada putaran kedua ini, menyisakan satu cagub yang saat ini masih menjabat sebagai Walikota Solo, yakni Joko Widodo (Jokowi).

“Bisa dibayangkan jika hal ini terjadi di seluruh wilayah. Bupati dan walikota yang masih menjabat ingin menjadi gubernur. Apakah ini bukan ancaman bagi sebuah pembangunan?,” ujar Agus Pambagio, Senin (17/9/2012).

Karenanya, Agus berharap, meski sampai saat ini belum ada aturan dari pemerintah terkait hal tersebut, namun sepatutnya partai politik bisa mengawalinya lebih dulu dengan mendidik kadernya untuk tetap amanah menjaga suara rakyat. Bukan malah sebaliknya malah merestui kadernya tersebut mengincar jabatan di daerah lainnya.

“Ini jelas mencederai dan melukai hati rakyat. Bisa dibayangkan misalnya seorang walikota A bisa menang hampir 90 persen suara di daerahnya saat pemilukada, di tengah jalan parpolnya malah merestui walikota tersebut mencalonkan diri di pemilukada di daerah lain. Hanya sebuah restu parpol, 90 persen suara rakyat itu hilang,” tandas Agus.

Bukan hanya sekedar menjaga amanah, langkah tersebut dikatakan Agus juga merupakan bagian pembelajaran politik bagi masyarakat.

Karenanya untuk mengantisipasi fenomena kutu loncat tersebut saat ini yang bisa dilakukan ialah melalui peran DPRD di daerah masing-masing. Salah satunya dengan tidak menyetujui pengajuan pengunduran kepala daerah dengan alasan akan menjabat sebagai kepala daerah di daerah lainnya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang menyatakan pengunduran diri kepala daerah hanya dapat disetujui dengan alasan, sakit, meinggal dunia dan terjerat tindak pidana. [KbrNet'Inilah.com/adl]