NU: Mayoritas Muslim Tak Layak Dipimpin Non-Muslim

Jakarta – KabarNet: Hasil survei yang dilakukan ketika diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdhatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon beberapa hari lalu menunjukkan bahwa 91% ulama-ulama NU, baik setingkat Rois maupun Katib Syuriah di tingkat wilayah seluruh Indonesia menyatakan tidak layak jika masyarakat yang memiliki penduduk mayoritas Muslim dipimpin oleh figur non-Muslim. Hal tersebut mengemuka menanggapi isu menjelang Pemilukada DKI putaran ke dua yang pada salah satu pasangan Cagub/Cawagub terdapat figur non-muslim.

Sikap para kiyai / alim ulama NU tersebut sekaligus mementahkan pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Agil Siroj, bahwa boleh memilih pemimpin dari kalangan non Muslim. Sebuah pernyataan yang dinilai “ngawur” dan menuai hujan kecaman dari para kiyai / alim ulama NU.

Koordinator Program Cross Cultural Communication and Human Relation in Action (CCC-HURIA) Umar Halim mengatakan, banyak ulama yang ada di PBNU menolak pernyataan itu, dan menegaskan bahwa pernyataan Said Agil itu adalah dalam kapasitas dirinya secara pribadi, dan bukan merupakan sikap resmi PBNU.

“Jadi, pernyataan Said Agil selaku Ketua Umum itu sebagai pribadi dan tidak bisa mewakili ‘ulama NU secara keseluruhan meskipun beliau adalah Ketua Umum Tanfidiziyah PBNU. Hujjah dia (Said) masih tidak diterima oleh ulama-ulama NU seluruh Indonesia, apalagi tidak masuk spesifikasi dalam sidang Munas dan Konbes NU di Cirebon,” jelasnya, di Jakarta, Rabu, (19/9/2012).

Umar melanjutkan, dari hasil survei yang dilakukan ketika Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon beberapa hari lalu menunjukkan bahwa 91% ulama-ulama NU, baik setingkat Rois maupun Katib Syuriah di tingkat wilayah seluruh Indonesia menyatakan tidak layak jika masyarakat yang memiliki penduduk mayoritas Muslim dipimpin oleh figur non-Muslim. “Hal ini berlaku tidak hanya di tingkat pusat dan provinsi saja, namun juga berlaku di tingkat kotamadya hingga kabupaten,” ucapnya.

Ia menjelaskan beberapa alasan para ulama NU dalam mengambil sikap tersebut:

Pertama, karena ajaran Islam telah mengajarkan dan menyatakan demikian dan menyalahi nash agama ketika memilih pemimpin tidak dari umat Islam.

Kedua, yang dipimpin adalah mayoritas umat muslim yang beragama Islam.

“Jadi bagaimana bisa seorang tokoh dapat mengerti dan memahami kebutuhan masyarakat mayoritas sementara dia dari golongan yang kecil. Kemudian alasan yang paling ekstrim yaitu di mana beberapa responden menyatakan bahwa ada misi agama ketika tokoh dari kalangan minoritas memimpin kelompok mayoritas. Pernyataan tersebut tentu berdasarkan atas pengalaman beberapa ulama yang hidup di daerah yang menjadi minoritas,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, setelah unsur agama sudah terpenuhi, syarat selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk dipilih adalah figur yang memiliki akhlak bagus, visi dan misi yang membela masyarakat serta tokoh yang sigap dalam menangani masalah yang dihadapi masyarakat. “Hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan bagi masyarakat muslim ketika memilih seorang pemimpin. Karena, statemen seorang pemimpin tidak selalu mutlak menjadi keputusan organisasi, berbeda halnya jika statemen yang diucapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dengan pengurus-pengurus lainnya,” tandasnya. [KbrNet/adl]