Masyarakat Tionghoa TOLAK Jokowi - A Hok

Jakarta – KabarNet: Meski Tim Sukses pasangan Cagub/Cawagub DKI Joko Widodo – Basuki Tjahja Purnama (A Hok) berusaha meraih dukungan dari kalangan masyarakat Tionghoa dengan cara memasangkan A Hok yang berasal dari etnis Tionghoa sebagai wagub pasangan Jokowi, namun ternyata justru banyak masyarakat Tionghoa yang tidak menyukai pasangan ini.

Forum Masyarakat Tionghoa (Format) misalnya, bahkan mengatakan siap memberikan dukungan untuk pasangan calon Gubernur Fauzi Bowo-Nachrowi (Foke-Nara) dalam Pemilukada putaran kedua. Format juga menegaskan enggan memilih pasangan Cagub Jokowi – A Hok yang selama ini hanya unggul di pencitraan, namun tanpa program yang jelas.

“Kita rasional saja, selama ini di tangan Fauzi Bowo tidak ada masalah. Sementara Jokowi – A Hok selama ini hanya membual dan terlalu banyak pencitraan dan janji-janji,” tegas C Suhadi, Sekretaris Forum Masyarakat Tionghoa (Format), Kamis (13/9/2012).

Ia menyayangkan pasangan dengan nomor urut 3 tersebut tidak pernah menjelaskan secara detil program yang akan dilakukan nanti jika terpilih. Sehingga masyarakat khususnya etnis Tionghoa mempertanyakan apakah program Jokowi – A Hok mampu mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta. “Dia selalu bilang: “NANTI”. Kalau programnya ada, tentu masyarakat bisa menilai dong apakah program ini mampu untuk menyelesaikan Jakarta,” tandasnya.

Ditambah lagi dengan beredarnya pesan melalui Blackberry Mesengger (BBM) yang mengatasnamakan A Hok yang ditujukan kepada Kelompok Tionghoa dan umat Kristen di Jakarta untuk mendukung kemenangannya pada putaran kedua nanti.

Pesan yang beredar itu berisi tentang ajakan kepada kelompok China dan umat Kristen dengan menjanjikan kemudahan dalam membangun gereja di Jakarta. Ia mengaku keberatan, karena tidak semua kelompok etnis Tionghoa dan umat Kristen mendukung pasangan dari Jokowi tersebut. Karena itu ia mengimbau kepada kelompok Tionghoa serta Kristen agar jangan mudah tertarik dengan isu-isu yang beredar.

“Itu pemikiran yang salah karena pembangunan gereja bukan dari gubernur atau wagub, mekanismenya rumit dan ada Undang-Undangnya. Mengajak orang itu mengajak untuk membangun, bukan dari suku atau golongan,” pungkasnya. [KbrNet/adl]