Hasyim Muzadi: 'SARA' Berbeda Dengan 'Aspirasi'

Jakarta – KabarNet: Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi meminta para penggiat demokrasi dan HAM di Indonesia secara jujur bisa memilah antara pengertian ‘SARA’ yang merusak persatuan, yang jelas sekali tidak sama dengan ‘aspirasi’ yang merupakan pilar yang sah di dalam demokrasi Indonesia .

“Kaum muslimin yang membaca teks kitab suci di lingkungan sendiri (masjid, musolla, dan madrasah) tidak boleh disebut SARA karena negara Pancasila tidak boleh mengintervensi agama sebagai ajaran. Baru boleh dibilang SARA manakala bunyi teks itu dipaksakan untuk menciptakan konflik sosial,” kata Hasyim Muzadi di Jakarta, Senin (10/9/2012).

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam ini mengatakan, umat beragama lain pun bisa melakukan hal yang sama tanpa perlu takut disebut SARA. “Kaum kristianipun bebas sebebasnya bicara teks injil di gereja-gereja tanpa boleh disebut SARA,” jelasnya.

Hasyim Muzadi mencontohkan, dalam kasus video pidato Rhoma Irama, yang dianggap menyinggung masalah SARA. Ia menilai bahwa orang yang menyebut bahwa video pidato Rhoma Irama sebagai berbau SARA itulah justru sebagai penghembus isu SARA itu sendiri yang kemudian memicu benturan dan perdebatan di kalangan masyarakat.

“Ternyata video ceramah Rhoma Irama di masjid masuk ke ruang publik, televisi dan media, bukan Rhoma Irama yang bawa. Jadi yang bawa itulah sebenarnya yang menghembuskan isu SARA,” tandasnya.

Dikatakannya, sepanjang teks agama masih berada di pemeluknya masing-masing maka hal itu masih tetap dalam wilayah aspirasi, dan harus dilindungi negara. “Yang diatur negara adalah bagaimana ketika aspirasi-aspirasi itu masuk di ruang publik agar tidak menjadi benturan sosial,” jelas Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ini.

Dengan demikian, kata Hasyim, kaum muslimin tidak perlu ragu membawa aspirasi sesuai dengan keyakinan, serta mewaspadai gerakan yang memutar balik tatanan dengan bungkus melawan dominasi mayoritas tapi sesungguhnya membangun tirani minoritas. “Kaum muslimin berhak mengatakan, ‘inilah aspirasi kami’, tanpa mengurangi hak agama atau komunitas lain dalam harmoni demokrasi,” tandasnya.

Sebelum ini, Raja Dangdut Rhoma Irama sempat dipanggil Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI terkait ceramahnya yang dinilai berbau SARA. Dalam ceramahnya di Masjid Al Isra, Jakarta Barat, di bulan Ramadhan 1433H lalu, Rhoma menyampaikan salah satu ayat firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur’an yang berisikan ‘larangan tegas’ Allah bagi umat Islam memilih pemimpin yang tidak beragama Islam. Ayat yang dibawakan Rhoma inilah yang dinilai Panwaslu berbau SARA, atau dengan kata lain, Rhoma dinilai bersalah karena menyampaikan firman Allah SWT yang menurut UU Pemilu buatan manusia ayat tersebut dinilai berbau SARA.

Menyikapi reaksi Panwaslu, Rhoma Irama akhirnya memenuhi panggilan Panwaslu DKI terkait ceramahnya tersebut. Ia menganggap apa yang disampaikannya merupakan bagian dari tugas seorang ulama dan juga kewajiban atas setiap muslim untuk menyiarkan kebenaran kepada umat Islam. “Saya menyampaikan firman Allah di rumah Allah (masjid, red.). Apakah salah? Saya hanya menyampaikan kebenaran,” tandas Rhoma Irama, Jumat (3/8/2012).

Pria yang dijuluki ‘Raja Dangdut’ ini pun menjelaskan mengenai firman Allah dalam salah satu ayat Al-Qur’an yang berisikan ‘larangan tegas’ bagi umat Islam untuk memilih pemimpin yang tidak beragama Islam. “Jika umat Islam memilih pemimpin yang kafir maka mereka akan menjadi musuh Allah,” jelas Rhoma.

Pada akhirnya, Panwaslu DKI Jakarta memutuskan ceramah yang dilakukan Rhoma Irama di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat itu, bukan merupakan pelanggaran kampanye. [KbrNet/adl]