Utang Grup Bakrie Mengkhawatirkan

Jakarta – Peluang Grup Bakrie untuk kembali terlibat dalam pembelian 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sangat kecil. Sebab, kelompok usaha tersebut memiliki beban utang yang cukup besar, yakni Rp21,4 triliun dan US$5,7 miliar. Bahkan beberapa kali kelompok usaha itu juga terancam gagal bayar (default).

Kondisi tersebut bisa menjadi momentum emas bagi pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembelian 7 persen saham tersebut. Pemerintah harus bisa memaksimalkan lobi ke DPR untuk segera menyetujui pembelian saham tersebut, sehingga diharapkan sebelum 25 Oktober 2012 atau ketika masa perpanjangan Sales Purchase Agreement (SPA) transaksi pembelian tersebut sudah bisa direalisasikan.

Founder dan Analis Independent Research & Advisory Indonesia (IREI) Lin Che Wei mengungkapkan, pembelian 7 persen saham Newmont oleh pemerintah pusat harus didukung karena bisa memberikan economic benefit bagi masyarakat sekitar dan pemerintah lokal. Cara itu juga menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk mengontrol sumber daya alam (SDA) seperti yang tengah digencarkan negara-negara berkembang lainnya di dunia.

“Kondisi keuangan Bakrie sedang tidak baik akibat harga batubara yang sedang merosot. Dengan kondisi ini, peluang Bakrie untuk masuk kembali ke Newmont kecil, saatnya pemerintah pusat manfaatkan momentum ini,” ungkap dia dalam Press Briefing tentang “Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara Siapa Berpeluang? Pemerintah atau Bakrie ?” di Menara BCA.

Menurut dia, momentum itu menjadi semakin tepat bagi pemerintah karena persoalan keuangan yang memang sedang membelit Bakrie, realita yang terjadi saat ini adalah ternyata masuknya Bakrie ke Newmont sama sekali tidak memberikan economic benefit bagi masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Bahkan Bakrie tidak menepati sejumlah komitmennya kepada pemerintah daerah.

“Perlu diketahui bahwa 24 persen saham PT Multi Daerah Bersaing (MDB) ternyata digadaikan ke Credit Suisse (Singapura) sebagai jaminan atas utang senilai US$360 juta. Dividen dari MDB selama ini langsung ditransfer ke Credit Suisse, berarti daerah tak dapat apa-apa. Di sisi lain, janji tambahan dana US$3 juta per tahun hingga pembelian 31 persen saham Newmont oleh MDB bagi tiga daerah juga tak ada realisasi,” ungkap dia.

Karena itu, IREI mendesak agar DPR segera memberikan lampu hijau bagi pemerintah pusat atas pembelian 7 persen saham Newmont. (KbrNet/Beritasatu)