Dokter se-Indonesia Ancam Mogok Kerja
Posted by KabarNet pada 05/09/2012
Jakarta – KabarNet: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengancam akan menggelar mogok kerja atau mogok praktek jika pemerintah memaksakan besaran iuran premi jaminan kesehatan nasional bagi warga miskin hanya Rp 22.000 per orang. Angka ini dinilai jauh dari rasional dan berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr.Priyo Sidipratomo terkait Penentuan Premi Jaminan Kesehatan Nasional, Selasa (4/9/2012) dalam konferensi pers di Jakarta, mengatakan, mogok kerja/praktek itu sebagai bentuk protes keras. Namun, ia menjamin mogok kerja ini tidak dilakukan dokter saat bertugas di layanan gawat darurat.
“Kami akan melihat dulu, apakah presiden menandatangani keputusan memberikan subsidi jaminan kesehatan orang miskin hanya Rp22 ribu per orang, atau sekitar Rp 26,4 triliun per tahun,” ucapnya seperti dikutip Kompas, Selasa (4/9/2012). IDI menghitung angka nominal rasional yang sesuai dari sisi keekonomian dan profesionalitas Rp60.000 per orang.
Ia mengatakan, besaran subsidi bagi orang miskin di bidang layanan kesehatan sangat minim. Akibatnya, bisa “memaksa” petugas medis bekerja di bawah standar layanan medis. Dicontohkan, pemakaian jarum operasi yang dipakai berkali-kali akibat kekurangan dana.
Menurutnya, pemerintah bisa mengalihkan sebagian dana subsidi bahan bakar minyak sebesar sekitar Rp160 triliun per tahun. Subsidi BBM ini dinilai IDI lebih dinikmati kalangan pemilik kendaraan bermotor, khususnya mobil.
“Kami sejak awal mendukung SJSN dan BPJS ini ada di negara kita. Tapi bukan metamorfosis dari Jamkesmas,” ucapnya didampingi Sekretaris Jenderal PB IDI, Dr.Slamet Budiarto dan Kepala Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan PB IDI, Dr. Mahlil Ruby.
Seperti diberitakan, saat rapat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dengan Kementerian Kesehatan, Jumat (31/8/2012) lalu, pemerintah menyepakati besaran bantuan iuran jaminan kesehatan bagi warga miskin. Pemerintah setidaknya menyiapkan Rp 25,6 triliun.
Besaran itu akan direkomendasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan yang mulai melaksanakan jaminan kesehatan secara nasional 1 Januari 2014.
Cakupan penerima bantuan iuran 2014 sebanyak 96,4 juta orang miskin dan berpendapatan rendah. Itu 40 persen masyarakat dengan penghasilan terendah hasil identifikasi BPS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. [KbrNet/adl]
Pengobatan Alternatif berkata
sudah… berobat ke saya aja
masyarakat indonesia berkata
padahal dokter itu sudah terkena syndrome minim duit…. berobat ke dukun aja, toh kwalitas dokter di indonesia sangat lebih miskin ilmu pengetahuan dan skill kedokterannya…. habis mau sekolah juga nyogok dulu…. ampe ratusan juta lagi…. pada prinsipnya dokter sekarang kurang sadar diri dan ga tau malu lupa pada sumpahnya dengan dalih besar tanggung jawablah dengan segala alasan klisenya….
Teuku fadlian Syah berkata
pemerintahan hrs memaksimal kan upaya pelayanan kesehatan yang lbh tinggi dalam mencapai kesejahteraan ilmu kesehetan yang semakin hari terus meningkat angka penyakit didalam negeri ini,seyogya nya setiap pemberian dana pengobatan terhadap masyarakat digaris kemiskinan juga harus selalu dioptimal dalam berbagai jenis penyakit terhadap penderita yang perlu kesembuhan untuk bisa meningkatkan juga sumber daya dalam negeri ini.
Hal tersebut patut pemerintah untuk bisa memupayakan dana kemiskinan untuk ditingkat dalam memperoleh kesejatraan kesehatan yang semakin meningkat dalam ilmu kedokteran diindonesia.
hamba allah berkata
@masyarakat indonesia berkata kalo berbicara harus pake data ga menggeneralisasi, ini sama aja sepert anda punya keluarga apabila salah satunya dukun santet apakah anda mau dibilang dukun santet?
masyarakat indonesia berkata
@Hamba Allah, kalau memang benar kita punya keluarga dukun santet kenapa harus memungkiri? toh itu kenyataannya!! dan kami pikir perlu ditindak dan bukan untuk dilindungi dengan mengatasnamakan kepentingan profesi… that real medicine problems!!!!
Anonymous berkata
mudah2an semua sehat dan tidak perlu berobat dengan dana 22 ribu..
dr. s Ag berkata
kalau hanya jasa pemeriksaan mungkin cukup, tapi kalau dgn obat2an dan tindakan sangat tdk mungkin krn harga obat2an dan alkes saat ini sangat mahal, tdk semua dokter hidupnya sdh cukup, dan dokter juga punya keluarga yg harus diberi makan dan dibiayai hidupnya. sumpahnya akan tetap dijalankan asalkan realistis. banyak sarjana lain yg hidupnya jauh lebih baik dari seorang dokter, tapi kurang peduli kepada rakyat miskin. sedangkan seorang dokter akan tetap mengabdi meskipun hidupnya penuh dgn kesulitan bahkan rela dikirim kedaerah terpencil dgn nyawa sbg taruhannya. siapa yg pernah peduli dgn nasib seorang dokter ? kecuali dokter itu sendiri yg memperjuangkan nasibnya……..! penghasilan seorang dokter banyak yg jauh lebih kecil dibandingkan dgn gaji para pejabat ataupun pegawai negeri, apalagi utk adik2 yg baru selesai pendidikan. karenanya uu jaminan kesehatan merupakan salah satu harapan dan angin segar buat kami.teruslah perjuangkan nasib kami agar antara pengabdian dan pendapatan kami menjadi seimbang…
Taufiqurrokhman berkata
Ingat enggak sih pemerintah, bahwa biaya sebesar itu bukan cuma untuk jasa dokter, dalam pelayanan kesehatan dibutuhkan sarana dan prasarana serta sdm yang berkualitas. Bagaimana bisa diharapkan berkualitas kalau semua serba minim. makanya tidak heran kalau Indonesia nantinya ketinggalan dengan Vietnam dan beberapa tahun lagi oleh Timor Leste
praktisi bukan tukang komen berkata
Anda yang mengatasnamakan bangsa indonesia tentu harus merasakan dulu; belajar lebih lama dibanding fakultas lain, bayar lebih mahal dibanding fakultas lain dan terakhir ditugaskan paling berat dibanding sarjana lain, anda juga perlu merasakan tinggal dihutan gaji telat 4 bulan praktik dibayar dengan sayur dan buah atau bahkan tidak dibayar sama sekali, semoga Tuhan membuka mata anda.