Pelesiran DPR Dilanjutkan ke Jerman dan Jepang
Posted by KabarNet pada 27/08/2012
Jakarta – KabarNet: Studi banding anggota Dewan Perwakilan Rakyat tak berhenti sampai di Cina dan Brasil. Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Khatibul Umam Wiranu mengatakan para anggota Dewan juga akan mengunjungi Jerman dan Jepang.
Menurut dia, 16 anggota DPR akan pelesir ke Jerman selama enam hari mulai 23 September mendatang. Panitia Khusus belum membahas waktu kunjungan ke Jepang. “Mungkin setelah reses dibahas lagi,” kata politikus Partai Demokrat ini seperti dikutip Tempo, Sabtu 25 Agustus 2012.
Umam mengatakan Jerman menjadi rujukan karena memiliki sistem pemerintahan yang baik. Di sana, para anggota Dewan akan mempelajari sistem pemerintahan daerah, hubungan pemerintah pusat-daerah, serta pengelolaan keuangan di daerah. Mereka juga akan mengunjungi sejumlah daerah percontohan.
Pada hari Minggu (26/8/2012) dinihari, 13 anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa direncanakan bertolak ke Brasil selama tujuh hari. Kunjungan ini melanjutkan studi banding ke Cina yang digelar 6-12 Juli lalu. Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Panitia Khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko ini diperkirakan memakan biaya Rp 1,629 miliar.
Anggota Panitia Khusus, Abdul Gafar Patappe, termasuk dalam rombongan ke Brasil. Tapi ia juga akan masuk rombongan wakil rakyat yang ke Jerman. “Saya ikut studi banding ke Jerman September nanti,” ujarnya. Rancangan Undang-Undang Desa dan revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dibahas paralel di DPR. Meski ada dua Panitia Khusus, anggotanya sama saja.
Sejumlah pihak mengkritik kunjungan bertubi-tubi ala DPR ini. Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Arif Nur Alam menilai rencana kunjungan ke Brasil, Jerman, dan Jepang memperburuk citra DPR. Kalaupun membutuhkan informasi, anggota DPR bisa menugaskan staf ahli melakukan riset. “Tak ada urgensinya pergi ke sana. Ini hanya akal-akalan DPR menghabiskan anggaran,” kata Arif.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi August Mellaz juga mempertanyakan negara yang dipilih anggota DPR. August menilai Jerman tak cocok dijadikan tempat studi banding soal pemerintahan daerah. “Kita tidak tahu apa pertimbangan mereka. Jerman kan dasarnya menganut federalisme,” katanya.
Tapi Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Totok Daryanto mengklaim kunjungan ini bakal bermanfaat untuk pembahasan undang-undang. Ia membantah studi banding keluar negeri menghamburkan duit negara. Pelesiran ke Jerman, misalnya, tak sepenuhnya dibiayai negara. “Pemerintah Jerman menanggung biaya akomodasi kami di sana,” katanya. [KbrNet/adl]
taUbat berkata
MAHASISWA INDONESIA DIJERMAN TOLAK RENCANA KUNKER ANGGOTA DPR RI
Sabtu, 17/11/2012 02:35 WIB
Jakarta – detikNews – Setelah simpang siur berita terkait rencana kunjungan kerja Panita Khusus Rancangan Undang-�‐Undang Pemerintahan Daerah, kini nampaknya kunjungan tersebut diperkirakan akan terlaksana dalam waktu dekat.
Keterangan tertulis dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU), dan Watch Indonesia yang berpusat di Berlin, Jerman, kunjungan tersebut rencananya akan terlaksana dari tanggal 18 hingga 30 November 2012 nanti, terkait Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Keinsiyuran di Komisi I DPR RI.
Para pelajar meminta anggota DPR RI lebih baik memfokuskan masalah di tanah air, terutama dengan tugas pokok dan fungsi DPR RI yang sedang mendapat sorotan dan kritikan tajam dari berbagai pihak.
Selain itu, para pelajar juga meminta para wakil rakyat tersebut menyelesaikan permasalahan terkait dengan hal yang akan distudibandingkan dengan mengandalkan informasi-informasi serta kerjasama dengan lembaga-lembaga lokal. Mengingat adanya perbedaan yang cukup kontras antara Indonesia dan Jerman dalam hal system dan tata kelola pemerintahan-kenegaraan, tata hukum, struktur sosial dan budaya.
“Karenanya kami menilai kunjungan mereka seperti ini tidak bermanfaat bagi kepentingan kita di Indonesia,” seperti dikutip dari keterangan pers yang diterima detikcom, Sabtu (17/11/2012).
Para pelajar menuntut transparansi untuk setiap kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPR, berupa tujuan kunjungan kerja, biaya perjalanan, akomodasi selama kunjungan kerja, jadwal kunjungan kerja selama di luar negeri, materi-materi yang dibicarakan, dan partner kerja di tempat tujuan.
“Hal tersebut seharusnya dipublikasikan secara resmi yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas dari jauh-jauh hari, minimal 1 bulan sebelum keberangkatan.”
Selan itu, mereka menuntut adanya publikasi hasil konkret dari kunjungan-kunjungan kerja keluar negeri yang selama ini dilakukan oleh DPR RI, terutama dalam konteks kunjungan ke Jerman pada April 2012 lalu. Para pelajar menilai, hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI tersebut sampai saat ini belum dipublikasikan secara resmi.
Rini Friastuti (ahy/ahy)
taUbat berkata
BALEG BANTAH KUNKER UNTUK KEBUT ANGGARAN
Sabtu, 17 November 2012
JAKARTA–MICOM: Badan Legislatif (Baleg) DPR RI berencana untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke dua negara yakni Jerman dan Inggris. Kunker bertujuan untuk segera menggolkan RUU Keinsinyuran.
Kunjungan ke dua negara tersebut dianggap paling pas, karena keduanya telah memiliki undang-undang yang mengatur para insinyur mereka. Karena itu, Baleg membantah kepergiannya itu hanya untuk mengebut sisa anggaran akhir tahun.
“Tidak ada kaitannya dengan kebut anggaran, kepentingan untuk membuat UU kita pilah betul. Yang keluar negeri hanya beberapa, dari 64 UU yang diprogramkan ke luar negeri, hanya 9 UU yang berangkat,” ujar Ketua Baleg DPR RI Ignatius Mulyono, kepada Media Indonesia, Sabtu (17/11).
Ignatius membandingkan dengan perjalanan dinas kementrian-kementrian yang ada. Menurutnya, dari total anggaran perjalanan dinas Rp12 triliun, DPR hanya mendapatkan tidak lebih dari Rp120 miliar. Sehingga tidak adil jika sorotan hanya mengarah ke parlemen.
“Kalau mau koreksi, itu pengguna anggaran di kementerian, itulah yang kita inginkan (berimbang). Saya ingin masyarakat yakin, kalau kunker-kunker ini memang menghasilkan produk yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan,” ujarnya. (Pit/OL-9)
Hafizd Mukti