Lawatan DPR ke Jerman Hamburkan Rp 1,2 Miliar
Posted by KabarNet pada 27/08/2012
Jakarta – KabarNet: Rencana lawatan anggota DPR ke Jerman pada September mendatang diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp 1,2 miliar. Sebanyak 16 anggota dewan yang tergabung dalam Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pemerintah Daerah itu akan berkunjung selama enam hari, sejak 23 September mendatang.
“Dengan asumsi tiket pesawat per orang menghabiskan biaya sebesar US$ 7.432 per orang, biaya yang dihabiskan mencapai Rp 1 miliar,” ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi. Hitung-hitungan ini didasari pada alokasi anggaran untuk tiket pesawat untuk 16 anggota dewan yang berangkat.
“Angka ini didapat, jika pemerintah Jerman mau menanggung biaya akomodasi 9 orang anggota dewan yang meliputi penginapan, makan, dan transportasi selama di Jerman,” kata Uchok seperti dikutip Tempo, Minggu, 26 Agustsus 2012. Sedangkan biaya 7 orang anggota DPR yang tak ditanggung pemerintah Jerman akan menelan biaya APBN sebesar Rp 167 juta dengan standar biaya akomodasi sebesar US$ 443 per hari. Sehingga total biaya lawatan tersebut dapat menyentuh angka Rp 1,2 miliar.
Sebaliknya, jika pemerintah Jerman tidak menanggung biaya akomodasi, DPR akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,4 miliar. “Jika ada bantuan biaya akomodasi dari pemerintah Jerman, anggaran lawatan tersebut bisa berkurang Rp 215 juta,” Uchok menambahkan.
Anggaran tersebut di luar biaya kunjungan tanpa staf ataupun anggota keluarga. “Rencana kunjungan anggota DPR ini adalah perilaku boros yang sengaja ditutupi dengan kedok studi banding,” ujar Uchok.
Studi banding anggota dewan dinilai tak ada urgensinya. “Perjalanan ke Jerman ini hanya untuk jalan-jalan saja kok, untuk memenuhi selera hedonisme saja, bukan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Jika anggota dewan tak mau disebut sekedar jalan-jalan, kata Uchok, akan lebih baik mereka mengirimkan poin-poin pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Kedutaan Besar RI di Jerman. “Demi penghematan, biar pihak kedutaan saja yang bertanya pada pemerintah Jerman atau stakeholder terkait,” kata Uchok.
Dia pun mengusulkan agar DPR saja yang mengundang stakeholder dari Jerman ke Indonesia dengan biaya dari pemerintah Jerman. “Tentu ini lebih cerdas dan hemat anggaran serta bermanfaat bagi kepentingan orang banyak,” Uchok mengusulkan. [KbrNet/adl]
Tan Panama berkata
Sabar, nanti oknum anggota DPR RI yang bernama Bambang Soesetyo, akan melacak kembali jalur mudik. Sebagai masukan persiapan jalur mudik di tahun berikutnya, khususnya sebelum 2014.
Jalur mudik di Indonesia akan diukur ulang. Begitu juga pemilikan motor akan ditata ulang.
Masih banyak cara wakil rakyat berjuang untuk rakyat, Bukan sekedar komentar melalui running text.
Dewan Penipu Rakyat (DPR) berkata
ini bagian dr bisnis kami, kepentingan kami harus jadi kpentingan rakyat. . . !
suara rakyat sdh kami beli waktu pemilu, jadi rakyat ga boleh protes. Rakyat kami anggap sbagai penonton.
PENONTON HARAP TENANG
taUbat berkata
DUA TANK LEOPARD HARI INI TIBA DI JAKARTA
Senin, 05 November 2012 – 10:21:57 WIB
Komhukum (Jakarta) – Indonesia resmi menerima kedatangan dua unit main battle tank Leopard asal Jerman. Keduanya tiba di Jakarta siang ini.
Juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Bambang Hartawan, mengatakan, dua Leopard yang tiba melalui Pelabuhan Tanjung Priok adalah jenis Revolution atau yang disingkat Ri.
“Didatangkan sebagai model untuk pameran Indodefense tanggal 08 November nanti,” terangnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/11).
Leopard Ri buatan pabrik Rheinmettal ini diproduksi khusus untuk Indonesia. “Hingga kini proses produksi masih berlangsung di sana,” kata Bambang.
Untuk itu, tank berat ini akan dikirim secara bertahap sesuai dengan jumlah pesanan pemerintah Indonesia.
Harga Leopard Ri tersebut dibanderol US$ 1,7 juta per unit. Indonesia sendiri memesan 61 tank Leopard Ri dan 42 Leopard 2A4 seharga US$ 700 ribu per unit.
Sebelumnya, pembelian Leopard ini sempat menuai kecaman dari DPR. Tank berat ini dinilai tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia. Rencana pembelian Leopard ke Belanda pun gagal akibat penolakan parlemen setempat. Tim negosiasi pembelian alutsista ini kemudian mengalihkan pembelian ke Jerman sebagai produsen tank dengan bobot 63 ton ini.
Namun Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan, sebagian tank tempur utama (Main Battle Tank/MBT) Leopard dan tank tempur medium Marder bisa meykinkan DPR, karena sangat cocok untuk pertahanan tempur di Indonesia.
“Leopard akan dikirim bersama dengan Marder pada awal November 2012,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Hartind Asrin
Staf ahli menteri pertahanan bidang keamanan itu mengatakan, dipersiapkan dua unit pesawat yang akan digunakan khusus mengangkut tank-tank tersebut.
Pengiriman ini molor dari rencana semula pada Oktober 2012 mendatang karena terkendala administrasi. Tapi pada November saat ini, tank-tank tersebut akan ditunjukkan kepada publik.
Pemerintah sendiri akan membeli tank Leopard sebanyak 103 unit, tank Marder sejumlah 50 unit dan membeli 10 tank pendukung
Atas dasar itu, Komisi I DPR RI memberikan sinyal kepada Kementerian Pertahanan dan TNI untuk membeli tank Leopard bekas dari Belanda.
“Tapi pembelian itu harus melalui mekanisme goverment to goverment (G to G) dan tak melibatkan makelar alias rekanan atau pihak ketiga,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin.
Sinyal tersebut diberikan setelah Komisi I DPR RI menggelar rapat bersama Tim Kecil Komisi I DPR tanggal 16 Agustus 2012 lalu yang khusus mengkaji dan membahas pembelian tank Leopard bekas dari Belanda.
Adapun rekomendasi lainnya dari Tim Kecil itu, kata Tubagus, TNI tidak jadi membeli tank bekas dari Belanda yang harganya 2,5 juta poundsterling per unit.
“Tapi akan membeli tank baru dari Jerman seharga kisaran 700 ribu- 1,5 juta poundsterling dan tergantung pada sistem senjata yang dipasangnya,” ujarnya.
Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan, Tim Kecil juga merekomendasikan terkait bobot dari tank yang harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi geografis Indonesia.
“Tonasenya (bobot) konon dipilih yang berbobot 40 ton saja alias medium tank dan itu sudah sesuai rencana dan strategi TNI,” sebutnya.
Ditambahkannya, BUMNIP seperti PT. Pindad harus dilibatkan dalam pembelian tersebut. “Dengan informasi seperti itu maka Komisi I DPR menganggap sudah tak ada masalah lagi dengan rencana pembelian tank Leopard tersebut, tapi memang perlu dikonfirmasi langsung lagi dengan Kemenhan/ TNI , dan akan kita klarifikasi,” sebut Tubagus. (K-5/Roy)