Akal-Akalan DPR Pelesir ke Jerman dan Jepang

Jakarta – KabarNet: Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Arif Nur Alam menilai rencana kunjungan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah ke Jerman September mendatang, hanya akal-akalan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pelesiran. “Ini pelesiran ala DPR yang tidak berdasar,” kata Arif, Sabtu, 25 Agustus 2012.

Arif menilai rencana kunjungan kerja DPR ke Jerman, disusul kunjungan berikutnya ke Jepang, tidak berdasar. Apalagi kedua negara tersebut secara sosial dan politik berbeda dengan Indonesia.

“RUU Pemda jadi alasan memaksakan saja, yang ujung-ujungnya bakal merusak citra DPR. Seharusnya banyaknya anggota Dewan yang diproses hukum membuat mereka siuman, bukan malah terus melakukan kunjungan kerja.” tandas Arif Nur Alam seperti dikutip Tempo, Ahad (26/8/2012)

Menurut Arif, jika pun DPR ingin menambah referensi dan pengetahuan ihwal pemerintah daerah, caranya tidak sekadar dengan melakukan kunker. Anggota Dewan disarankannya untuk memperbanyak literatur, alih-alih pelesiran ke luar negeri. “Pengalaman selama ini, kunker-kunker agak sulit dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemda Khatibul Umam Wiranu mengklaim setengah biaya perjalanan pihaknya ke Jerman bulan depan, dibiayai pemerintah negara tersebut. “Ada sembilan orang dari rombongan yang dibiayai pemerintah Jerman,” ujar Umam.

Umam menjelaskan, rencananya ada enam belas anggota Dewan yang akan bertolak ke Jerman selama lima hari, sejak 23 September 2012. Di sana, rencananya Pansus akan belajar soal sistem pemerintahan daerah, hubungan pemda dengan pemerintah pusat, pengelolaan keuangan daerah, dan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah percontohan. Serangkaian agenda itu disebut Umam ditentukan oleh pemerintah Jerman.

Menurut Umam, Jerman menjadi rujukan DPR karena negara tersebut terbukti memiliki sistem pemerintahan daerah yang baik. “Secara kultur, Jerman Timur yang sempat berideologi sosialis itu hampir mirip dengan Indonesia era kepemimpinan Presiden Soekarno,” ujar mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang “loncat” ke Partai Demokrat itu.

Ihwal “tiket gratis” untuk sembilan orang anggota Dewan dari pemerintah Jerman, Umam menyebut hal itu berkat hubungan baik DPR dengan pemerintah negara tersebut. Sebelum ini, anggota Dewan acap kali berkunjung ke Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia, untuk berbagi informasi mengenai sistem pemerintah daerah.

Jerman bukan menjadi satu-satunya negara yang disasar DPR untuk studi banding mengenai RUU Pemda. Rencananya, kata Khatibul Umam, pihaknya juga akan berkunjung ke Jepang. Namun mengenai waktunya, ia mengaku Pansus belum menjadwalkan. “Mungkin nanti setelah reses akan dibahas lagi,” tuturnya. [KbrNet/adl]