Hebat! Kantor Mabes Polri Diobok-obok KPK

Jakarta – KabarNet: Penggeledahan KPK di Korlantas Polri yang berlangsung sejak pukul 16.00 WIB Senin (30/7) kemarin berlangsung alot. Penyidik awalnya susah untuk masuk, begitu sudah masuk dan menggeledah mereka ditahan tak boleh keluar. Selama hampir 13 jam, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan di Kantor Lalu Lintas Mabes Polri. Informasi yang berhasil dirangkum, tim KPK berangkat ke Korlantas Mabes Polri di Jl MT Haryono, Jakarta, pada Senin sore kemarin. Pada saat akan menggeledah, mereka dihalang-halangi untuk masuk oleh petugas yang ada di sana.

Singkat kata, setelah menunjukkan surat perintah, akhirnya penggeledahan bisa dilakukan. Akan tetapi persoalan tidak selesai sampai begitu saja. Penyidik KPK yang telah mengamankan sejumlah dokumen, tidak diperbolehkan keluar. Situasi pun memanas. Akhirnya, pimpinan KPK dan jajaran direktur turun ke lokasi untuk mencoba bernegosiasi. Petinggi dari Mabes Polri juga dikabarkan datang ke lokasi.

Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, yang diketahui hadir langsung ke lokasi, masih belum bisa dikonfirmasi. Blackberry messenger (BBM) yang dikirimkan ke handphone miliknya belum dibalas. Jubir KPK Johan Budi membenarkan memang pihaknya melakukan penggeledahan. Aksi tim KPK ini diikuti oleh hampir 30 penyidik berompi KPK. Direktur Penyidikan Warih Sadono hingga tiga pimpinan KPK, Abraham Samad, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto ikut menemani. Tak lupa, Kabareskrim Komjen Pol Sutarman juga hadir. Ada sejumlah ruangan yang diobok-obok KPK hingga semalam suntuk. Sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proses tender simulator SIM untuk motor dan mobil dikumpulkan di ruangan lobi.

Dokumen itu kemudian dimasukkan dalam beberapa kardus. Semua terbungkus rapi dan disegel dengan stempel KPK. Sayang, dokumen-dokumen yang sudah disiapkan tak bisa semua dibawa. Ada beberapa yang masih tertahan. Padahal data itu penting untuk penyidikan. Polri berkilah, mereka butuh dokumen itu untuk proses penyidikan di internal juga. “Bukan menghalang-halangi, tapi karena kami juga masih menangani kasus tersebut,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Drs Anang Iskandar. Seperti dikutip detik.com

Kardus-kardus itu berderet rapi di lobi gedung yang beralamat di Jalan M.T. Haryono, Jakarta Timur, ini. Jumlahnya mencapai kisar belasan. Beberapa polisi berdiri di belakang mereka mengamati kegiatan itu. Wartawan hanya menyaksikan pemeriksaan itu dari luar pagar gedung karena tidak diizinkan masuk oleh pihak kepolisian. Sebagian besar tim penyidik sudah kembali ke KPK. Mereka membawa sekitar 4-5 kardus besar. Sebagian lagi ada yang menunggu di Korlantas menjaga dokumen itu.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka, ia dijerat dengan pasal korupsi karena memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenangnya. Dugaan KPK ini diperkuat oleh pengakuan pengusaha pembuat alat simulator SIM yang pernah menyetor duit hingga Rp 4 miliar.

Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang mengaku sebagai pembuat simulator SIM untuk motor dan mobil yang dipesan oleh pemenang tender proyek itu, PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA). Nilai transaksi pembelian dari PT CMMA ke PT ITI senilai Rp 83 miliar. Sementara proyek itu bernilai total Rp 196,87 miliar.

Duit keuntungan proyek itu diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk pejabat kepolisian. Khusus untuk Djoko, Bambang pernah mengantar sendiri duit itu sebanyak Rp 4 miliar atas perintah bos PT CMMA berinisial BS. Namun, uang itu tidak langsung diterima ke Djoko Susilo, tapi lewat sekprinya.

Penyerahan itu dilakukan pada 13 Januari 2011. Total ada duit Rp 4 miliar dalam pecahan Rp 100 ribu yang dimasukkan dalam dua kardus. Duit itu dibawa dari rumah Bambang di Bandung ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Bambang dan BS bertemu. Kardus itu lalu dibawa oleh BS ke dalam mobilnya. Sementara satu kardus lain dibawa ke kantor Korlantas Polri di Jl MT Haryono.

Menurut sumber, aliran duit tidak hanya untuk Djoko. Sejumlah pejabat lain juga menerima. Namun yang terungkap di persidangan saat kasus kliennya hanya dana untuk Djoko dan Primkoppol sekitar Rp 15-16 miliar.

Djoko resmi menjadi tersangka dalam kasus pengadaan ini. KPK menjerat Djoko dengan pasal 2 dan pasal 3 UU 31/1999 tentang pemberantasan korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri. [KbrNet/DTC]

Foto TEMPO.CO