Warga Betawi Kian Tersingkir

Pencalonan Jokowi-Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta menimbulkan berbagai polemik di kalangan masyarakat hingga merambat ke permasalahan SARA. Pasangan yang didukung PDI Perjuangan (PDI-P) dan Gerindra ini, selain merupakan Cagub dan Cawagub dari kota seberang, juga menjadi pasangan calon pemimpin yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan warga Betawi sebagai penduduk asli Jakarta. Apakah di kota besar Metropolitan Jakarta ini sudah tidak ada lagi sosok pemimpin hingga Ketua Umum Gerindra, Prabowo tiba-tiba mengusung Zhong Wan Xie (Ahok) sebagai Cawagub mendampingi Handoko Joko Widodo alias Jokowi?

Langkah politik Prabowo ini terkesan tidak memperdulikan unsur kearifan lokal. Betapa tidak, Ia yang di berbagai tayangan media terlihat selalu mencitrakan dirinya dekat dengan rakyat, seolah-olah sangat paham dengan situasi rakyat, ternyata tidak memahami situasi dan kondisi warga Betawi sebagai penduduk asli Jakarta. Usulan Prabowo tentang sosok Ahok sebagai pendamping Jokowi pada pemilukada DKI kali ini sangat tidak realistis. Ahok yang notabene bukan warga Jakarta, disandingkan dengan Jokowi yang juga bukan warga Jakarta. Dimanakah letak sensitivitas Prabowo dalam mengambil keputusan? Wajar kalau akhirnya sebagian besar masyarakat menilai bahwa Prabowo terkesan sengaja ingin mengajukan sosok dari “komunitas 9 naga”.

Lama kelamaan nasib warga Betawi akhirnya akan menjadi seperti suku Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, yang menjadi warga kelas dua di wilayah asli mereka sendiri dan kehilangan hak-hak sosial kehidupannya. Suara dari masyarakat Betawi bisa tak terdengar lagi sebagai warga penduduk asli Jakarta. Dalam beberapa tahun terakhir sangat jelas terlihat bahwa Jakarta justru dikuasai oleh warga pendatang. Baik dalam kepemimpinan daerah maupun di dunia usaha, hampir seluruhnya dikuasai oleh orang-orang yang bukan warga Betawi. Namun kenapa gejala ini harus lebih diperparah lagi dengan memilih figur calon pemimpin yang amat jauh karakteristiknya dengan yang dimiliki masyarakat Betawi yang religius dan sangat peduli akan urusan agama.

Sosok pemimpin Jakarta harus orang yang paham betul tentang situasi penduduk warga Betawi yang mayoritas muslim, sehingga sosok sekuler liberalis–yang belum apa-apa sudah merendahkan agama–sangat tidak pantas dijadikan pemimpin Jakarta. Ciri khas masyarakat Betawi yang agamis jangan sampai terkikis oleh kemoderenan metropolitan. Calon pemimpin Jakarta harus bisa merangkul tokoh masyarakat Betawi yang mewakili daerahnya, bisa merangkul tokoh ulama yang bisa mewakili suara masyarakat Jakarta. Karakteristik seperti itu tidak tampak pada sosok seorang Ahok yang belum terpilih saja sudah berkicau tentang kelemahan ayat kitab suci ketimbang ayat konstitusi. Bila calon pemimpin Jakarta tidak punya sensitivitas tentang lingkungan yang akan dipimpinnya, bagaimana ia berharap roda pemerintahannya bisa berjalan baik?

Penduduk Jakarta bukan hanya rakyat miskin saja, karena faktanya kemiskinan tersebar secara merata di seluruh wilayah Negara ini. Oleh karenanya, untuk memajukan Jakarta, jangan seolah mengedepankan pembelaan terhadap nasib rakyat miskin semata yang hanya dimanfaatkan sebagai topeng saat kampanye. Rakyat miskin jangan hanya dijanjikan sekolah gratis, biaya kesehatan gratis, sumbangan tetap pemerintah, yang selalu jadi nyanyian kampanye. Mereka juga butuh solusi alternatif untuk menjalankan roda kehidupannya agar tidak selalu bergantung pada pemerintah.

Dalam kemajuan kota Jakarta juga terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan seperti suara warga muslim Betawi yang tidak melihat aksi atau kepedulian pasangan Jokowi-Ahok dalam urusan mereka. Tokoh masyarakat Betawi baik dari pemerintahan atau keagamaan juga perlu diajak berkomunikasi akan arah kepemimpinan Jakarta kelak. Jika hal ini luput dari perhatian, bagaimana caranya meraih dukungan moril dari rakyat Betawi yang dianggap kecil oleh pimpinan di tempat mereka sendiri.

Upaya pengkerdilan sistematis terhadap masyarakat Betawi juga tampak pada perpecahan yang timbul sejak munculnya berbagai macam ormas Betawi. Terlihat betapa ormas-ormas ini entah disengaja atau tidak, dibentuk untuk memecah belah masyarakat Betawi, dan bukan untuk mempersatukan. Bila warga asli sudah terpecah-belah dan sering berseteru, maka akan mudah dimasuki dan dikuasai oleh pihak-pihak dengan kepentingan tertentu.

Masyarakat Betawi harus ikut berperan-serta dengan warga pendatang untuk bersama-sama menggerakkan roda perekonomian, sehingga tidak serta merta didominasi oleh kekuatan bisnis yang tidak mengikutsertakan usahawan Betawi seperti yang tampak saat ini. Tentunya calon pemimpin Jakarta juga harus mampu melihat hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah yang akan dipimpinnya, dengan membuka kesempatan bagi pengusaha pribumi untuk ikut berusaha bersama.

Namun kenyataan yang saat ini terlihat di Jakarta adalah justru sebaliknya. Sektor usaha banyak sekali dikuasai oleh ‘komunitas 9 naga’. Sebagai bukti, pembangunan di Jakarta terlihat dengan kasat mata sudah dikuasai oleh komunitas ini hingga mampu menggeser tempat pedagang-pedagang kecil berdagang untuk digantikan dengan pasar modern yang dianggap sebagai bentuk kemajuan kota metropolitan. Lihatlah sekeliling kota Jakarta yang penuh dengan proyek pemukiman, baik real estate ataupun apartemen, belum lagi mal-mal besar bertebaran, dimanakah tempat bagi masyarakat kecil? Jika keadaan ini terus berlanjut, lama kelamaan warga betawi yang notabene penduduk asli jakarta akan bermukim di pinggiran bahkan di luar kota jakarta, sangat ironis. Lahan di Jakarta yang kian sempit dipenuhi dengan pembangunan proyek-proyek yang hanya menguntungkan kelompok pebisnis tertentu dan semakin mencekik leher rakyat Betawi.

Pajak dari kelompok pebisnis macam inilah yang nantinya dipakai pemerintah untuk menjinakkan rakyat kecil dengan menyuap masyarakat lewat bantuan sekolah gratis, kesehatan gratis, sumbangan tetap dan sebagainya. Padahal, keuntungan berlipat ganda yang didapatkan para pengusaha ini dari proyek-proyek pemerintah yang mereka kuasai jauh lebih besar dari setoran yang mereka berikan kepada pemda. Kerusakan yang ditimbulkan oleh proyek-proyek mereka juga tak kalah besar, sehingga oleh karenanya, warga Jakarta tidak boleh terbuai dan menutup mata dengan fakta-fakta ini.

Belum lagi proyek peremajaan pasar tradisional yang banyak dikuasai pemodal / cukong besar yang berakibat terkikisnya kesempatan pedagang pribumi untuk bangkit memulai usaha mereka. Tingginya nilai jual tempat usaha (kios, ruko dan sejenisnya) makin membelit leher pengusaha pribumi, hingga makin terjepitlah nasib rakyat kecil.

Sudah sewajarnya pemerintah Jakarta sebagai pusat bisnis dan pemerintahan lebih memperhatikan nasib penduduk asli Jakarta dengan membuka peluang dan kesempatan yang lebih besar bagi mereka di berbagai bidang. Jangan sampai gesekan-gesekan kecil, kecemburuan sosial akibat tidak adanya kearifan lokal, membuat masyarakat Betawi harus mengasah golok untuk mempertahankan haknya.

Salim MD

[KbrNet/Slm]