SBY Curhat: "Pemerintah Selalu Dinilai Jelek dan Gagal"

Jakarta – KabarNet: Seperti yang sudah sering dilakukannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) curhat lagi. Kali ini Presiden Yudhoyono mengeluhkan sikap media dan masyarakat yang dianggapnya tidak adil dalam menilai kinerja pemerintah yang dipimpinnya. SBY meminta Kabinet Indonesia Bersatu II tetap bekerja maksimal dan profesional meskipun sebagian kalangan masyarakat selama ini selalu menilai kinerja pemerintah yang dipimpinnya buruk. Hal ini diungkapkan Presiden dalam pidatonya di Rapat Kabinet Terbatas, yang diselenggarakan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (25/7/2012).

“Kita harus terima kritik dan punya tekad untuk diperbaiki, meski banyak juga hasil dan prestasi baik yang kita lakukan. Tapi biasanya yang baik tidak disebarluaskan, yang jelek-jelek disebarluaskan. Pemerintah selalu dinilai jelek dan gagal,” tutur SBY mengadu dihadapan jajaran menteri kabinet yang hadir.

Ia juga membandingkan cara pandang publik di luar negeri pada Indonesia, yang justru jauh berbeda dengan masyarakat di Indonesia. Publik luar negeri dinilai SBY lebih obyektif ketimbang publik Indonesia. “Pujian dari luar negeri obyektif. Mereka tidak punya kepentingan politik. Mereka lebih objektif dan jujur,” lanjut Presiden.

SBY juga mengingatkan para pejabat negara dan institusi pemerintah terutama Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Badan Pertanahan Negara agar tetap menjalankan tugas mereka secara profesional. Terutama dalam penegakan hukum dan penyelesaian konflik horizontal, pemberantasan korupsi dan penyelesaian sengketa tanah, meski masyarakat belum semua puas dengan kinerja tiga lembaga itu.

“Nomor dua-kan pandangan yang buruk, yang penting jangan kendur dan lalai. Biarlah analis dan pengamat berkomentar. Nanti rakyat juga akhirnya yang akan menilai,” tandas SBY.

Seperti yang diketahui, belakangan sejak menjabat sebagai Presiden di periode ke II, pemerintahan dibawah pimpinan SBY seringkali dinilai gagal dan disebut sebagai pemerintahan yang korup. Negara juga dicap melakukan pembiaran atas sejumlah konflik horizontal antarmasyarakat. Berbagai unjuk rasa mewarnai sejumlah wilayah, karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden SBY. [KbrNet/adl]