A Hok Politikus 'Kutu Loncat', Dinilai Tak Layak Pimpin DKI

Jakarta – KabarNet: Fenomena politikus ‘kutu loncat’ di kancah perpolitikan Tanah Air belakangan ini ramai dibicarakan pada musim Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012. Adalah Basuki Tjahja Purnama atau akrab disapa A Hok yang sebelum diusung koalisi PDIP dan Gerindra, ia merupakan kader Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB). Kemudian “loncat” ke Partai Gokar. Lalu “loncat” lagi ke Partai Gerindra untuk dicalonkan sebagai Cawagub DKI mendampingi Joko Widodo (Jokowi) yang dicalonkan oleh PDI-P. Maka ramailah tudingan berbagai kalangan terhadap A Hok yang bernama asli Zhong Wan Xie sebagai politikus yang dinilai dari jenis ‘kutu loncat’, yakni suka gonta-ganti partai untuk mencapai tujuannya.

Ketua Komunitas Intelektual Muda Betawi (KIMB), Ramdan Alamsyah mengkritisi A Hok yang dalam karir politiknya menggunakan teori ‘kutu loncat’ untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

“Itu tidak mencerminkan sosok pribadi yang memiliki integritas dan tanggungjawab sosial kepada rakyat yang memilihnya,” kata Ramdan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/7/2012) malam.

Menurut Ramdan, sebagai Anggota DPR seharusnya A Hok lebih serius dalam memegang amanah yang diembannya, bukan malah mengambil kesempatan demi mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dengan mengabaikan jabatannya yang ada dan melupakan janji politiknya pada saat kampanye.

“Orang seperti ini tidak layak pimpin Jakarta untuk ke depan, bukan tidak mungkin ketika orang-orang seperti A Hok menjadi wagub DKI, kemudian hari malah mencalonkan gubernur di tempat lain. Sudah kebaca sejak awal karena sifatnya yang seperti kutu loncat. Warga Jakarta mau dipimpin oleh pemimpin yang punya integritas yang tidak bersifat kutu loncat seperti A Hok,” kritiknya.

Lebih lanjut Ramdan menyarankan, agar pemerintah mengatur di dalam undang-undang mengenai pejabat yang masih memegang jabatan lain harus mengundurkan diri jika akan mencalonkan diri sebagai bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur atau bahkan presiden sekalipun.

“Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, dan KIMB berharap para politikus memiliki rasa tanggungjawab atas amanah di punggungnya,” tutup Ramdan. [KbrNet/adl]