Banjir Darah Muslimin Myanmar, Rezim SBY Membisu

Jakarta – KabarNet: Pemerintah rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai bereaksi lamban dalam merespon aksi pembantaian sistematik terhadap  Muslimin etnis Rohingya di Myanmar. Sudah ribuan nyawa muslim melayang dalam aksi pembantaian keji yang tak berperikemanusiaan, namun satu lembar surat protes pun tak ada dari pemerintah SBY. Padahal, dalam kapasitas Indonesia yang saat ini tengah menjabat sebagai Ketua Negara-Negara ASEAN, disamping juga sebagai negara di kawasan ASEAN dengan penduduk mayoritas muslim, seharusnya pemerintah Indonesia berperan aktif untuk mencegah tragedi banjir darah dalam aksi pembantaian sistematis terhadap kaum muslim di Myanmar.

Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, mendesak agar pemerintah Republik Indonesia, paling tidak, segera memberikan nota diplomatik atau teguran keras terhadap aksi pembunuhan terhadap penduduk muslim etnis Rohingya di Myanmar.

“Diplomasi Internasional Indonesia sering kali terlambat dan menunjukkan ketidaktegasan. Padahal, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar dan negara muslim terbesar,” kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (24/7).

Menurut Pramono, aksi pembantaian terhadap ribuan penduduk muslim  minoritas dari etnis Rohingya di Myanmar oleh kelompok mayoritas di negara tersebut, bukan saja persoalan antara muslim dan non-muslim, tapi menyangkut persoalan bagaimana sikap pembelaan Indonesia terhadap kelompok minoritas yang diganggu oleh kelompok mayoritas.

Dalam persoalan pembantaian penduduk muslim di Myanmar ini, lanjut Pramono, pemerintah Indonesia harus segera memberikan nota diplomatik yang keras kepada siapapun yang melakukan tindakan pelanggaran HAM tersebut. “Kita punya pengalaman di Indonesia, jika ada satu orang WNA (teraniaya atau terbunuh, red.) apalagi warga negara Amerika Serikat, maka akan ada nota diplomatik yang keras dari pemerintah Amerika Serikat,” tandasnya.

Pemerintah Indonesia, tambah Pramono, juga harus melakukan hal yang sama di dunia internasional maupun terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Nota diplomatik itu, kata dia, harus jelas pesannya, karena nota diplomatik yang disampaikan pemerintah Indonesia untuk persoalan tertentu sering masih abu-abu.

Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Alie mengecam keras aksi pembantaian terhadap penduduk muslim etnis Rohingya di Myanmar dan mendesak berbagai negara segera mengambil sikap terhadap junta militer negara tersebut.

“Pembunuhan terhadap penduduk muslim Rohingya oleh Junta Militer Myanmar merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat,” kata Marzuki, di Jakarta, Selasa (24/7/2012).

Menurut Marzuki, Indonesia sebagai Ketua Negara-Negara ASEAN dan negara yang menjunjung tinggi HAM harus bersikap proaktif memberikan teguran keras kepada Myanmar dan mendesak negara tersebut menghormati HAM serta menyelesaikan konflik etnis yang ada dengan memberikan hak hidup dan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya sebagaimana etnis yang lain.

“PBB harus aktif dalam merespons kasus Rohingya ini, baik dari sisi kemanusiaan maupun politis. Dari sisi kemanusiaan, yang harus diantisipasi adalah masalah pengungsi,” katanya. [KbrNet/adl]