Habis Demokrat, Kini Giliran Golkar Berlomba Korupsi

Jakarta – KabarNet: Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi mengatakan kasus korupsi yang menyeret politikus Golkar dalam sebulan terakhir akan berpengaruh terhadap suara partai. “Kalau kasusnya terus berlarut, suara Golkar akan terus tergerus,” kata Burhanuddin, Rabu, 18 Juli 2012.

Menurut Burhanuddin, kasus korupsi yang melibatkan politikus Golkar dalam sebulan terakhir terbukti telah menurunkan kepercayaan publik pada partai berlambang beringin ini. Dalam survei yang dilakukan LSI pada Juni lalu misalnya, tingkat keterpilihan Golkar mencapai 21 persen. Sebulan kemudian pada Juli, dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consultant, suara Golkar hanya tinggal 19 persen.

Turunnya suara Golkar masih mungkin terus terjadi jika penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan keterlibatan yang lebih jauh dari petinggi Golkar. Apalagi jika kasus korupsi Golkar ini terus disorot oleh media secara masif seperti saat pemberitaan kasus korupsi Demokrat. “Korupsi politik ini terbukti sangat mempengaruhi kepercayaan publik.” ujar Burhanuddin.

Peneliti lain dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfarabi mengatakan daya rusak kasus korupsi terhadap Golkar baru akan dirasakan jika kasus ini meluas hingga menyeret nama petinggi partai. “Kalau ada tokoh Golkar terlibat, dengan cepat kepercayaan masyarakat akan turun.” tandas Adjie.

Dalam sebulan terakhir beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK memang menyeret sejumlah politikus Golkar. Dalam kasus korupsi PON misalnya, KPK telah menetapkan beberapa anggota DPRD Riau dari Golkar sebagai tersangka. Bahkan KPK telah membidik Gubernur Riau yang juga ketua DPP Golkar, Rusli Zainal. Pada kasus PON ini, KPK juga mengendus keterlibatan Bendahara Umum Golkar, Setya Novanto.

Kasus lain yang menyeret perhatian besar publik adalah korupsi pengadaan Al Quran di Kementerian Agama. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan dua politikus golkar sebagai tersangka yaitu Anggota DPR Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar, Zulkarnain Djabar, dan putranya Dendy Prasetya, yang juga anggota Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), sebuah organisasi sayap Partai Golkar.

Belum lagi nama Bupati Buol, Amran Batalipu, kader Golkar yang sudah dijebloskan ke Rutan KPK terkait dugaan menerima suap dari pengusaha yang juga Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hartati Murdaya Poo. Saat ditangkap, Amran dipakaikan baju tahanan KPK dengan tangan diborgol dan digelandang oleh petugas ke Rutan KPK. Peristiwa penangkapan Amran ini semakin memperpanjang daftar politikus Golkar yang terlibat kasus korupsi, dan menambah buruk citra Golkar dimata rakyat.

Menanggapi kasus korupsi yang banyak menyeret kader partai ini, Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar, Victor Nadapdap mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya penuntasan kasus hukum pada KPK. Partai akan menghargai hak kader untuk mendapat bantuan hukum dan mendapat pembelaan hukum dari partai. “Kami juga tetap akan mengutamakan azaz praduga tak bersalah. “ Namun jika terbukti bersalah, Golkar akan segera memberhentikan kader yang bersangkutan.

Kelihatannya rakyat di negeri ini harus mengakui kebenaran kata-kata yang pernah diucapkan oleh Wakil Ketua KPK, Busryo Muqoddas, bahwa partai politik (parpol) di Indonesia merupakan wahana ‘pembibitan’ koruptor, sedangkan lembaga DPR adalah ‘peternakan’ koruptor yang sudah dibibit oleh parpol induknya.

Kini bangsa Indonesia dihadapkan oleh sebuah fakta dan realita yang terus terjadi dari pemilu ke pemilu berikutnya, Yakni perlombaan korupsi dikalangan politikus busuk kader partai politik nampaknya masih belum akan usai, bahkan mustahil bisa usai selama sistim perpolitikan negara ini tidak diubah. Selamat menggunakan hak Anda untuk memilih koruptor-koruptor baru di Pemilu 2014 mendatang.  [KbrNet/adl]