Mendagri: Tersangka Korupsi Boleh Ikut Pilkada

Jakarta – KabarNet: Rupanya memang tidak salah pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia bagaikan ‘Sorga Bagi Para Koruptor’. Karena di negeri ini, vonis masa hukuman bagi seorang pencuri kambing bisa hampir sama dengan vonis yang dijatuhkan kepada koruptor. Bukan itu saja, seorang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi seperti Bupati Buol, Amran Batalipu, ternyata masih bisa ikut pemilihan kepala daerah (Pilkada), lantaran “masih” berstatus tersangka. Ironisnya, hal itu ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang menyatakan Bupati Buol Amran Batalipu yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan telah ditahan KPK, masih boleh maju dalam Pilkada Kabupaten Buol.

Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa pencalonan Amran Batalipu sebagai Calon Bupati Buol dalam pilkada mendatang baru bisa batal ketika status hukumnya ditingkatkan menjadi terdakwa. Menurut Gamawan, aturannya kalau masih tersangka boleh ikut pilkada. Kalau sudah menjadi terdakwa, baru itu tidak boleh.

“Aturannya kalau masih tersangka boleh ikut pilkada. Kalau terdakwa, itu tidak boleh (maju pilkada, red.). Nanti saya akan berkoordinasi dengan KPU,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Jumat (6/7/2012), seusai rapat kabinet terbatas di Istana Negara.

Pernyataan Mendagri ini di mata kaum intelektual dan masyarakat, jelas sangat ganjil, bahkan terkesan gila. Krisis moral ternyata betul-betul sudah menguasai jiwa Mendagri dan para pejabat negara di kalangan istana dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berwenang membuat dan menegakkan Undang-Undang dan Peraturan. Para pejabat dan pembuat aturan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini terkesan sudah gila semua. Contoh kegilaan mereka adalah, ‘dibiarkannya’ aturan yang menyatakan bahwa semua tersangka korupsi boleh maju ikut pilkada kalau belum menjadi terdakwa. Suatu hal yang sama sekali tidak mendidik secara moral, bahkan terkesan gila.

Mestinya, Mendagri dan kalangan pejabat di istana dan para anggota DPR yang berwenang membuat Peraturan dan Undang-Undang, seharusnya memberi keteladanan, bukan malah melakukan ‘pembiaran dan bersikap permisif’ terhadap aturan ganjil yang dianggap gila oleh rakyat. Karena Korupsi adalah termasuk kejahatan dalam tingkatan ‘extra ordinary crime’ atau ‘kejahatan luar biasa’. Sedangkan ‘pejabat negara’ adalah pengemban amanat rakyat. Maka setiap aturan perundang-undangan yang memanjakan para pejabat negara pelaku tindak pidana korupsi yang telah berkhianat terhadap amanat yang diembannya, adalah bertentangan dengan konstitusi dan rasa keadilan masyarakat, dan oleh karenanya aturan tersebut harus dibatalkan dan dikoreksi. Bukan malah dibiarkan dan diikuti. [KbrNet/adl]