Hidayat Nur Wahid: Jakarta Ternyata Bobrok!
Posted by KabarNet pada 01/06/2012
Jakarta – KabarNet: Jakarta sebagai ibukota Indonesia seharusnya menjadi barometer. Namun, pemerintah Jakarta nyatanya bobrok. Hal itu disampaikan calon gubernur (cagub) DKI Jakarta, Hidayat Nur Wahid, Jumat (1/6). Dikatakan Hidayat, kebobrokan pemerintahan provinsi (Pemprov) terlihat dari pendataan penduduk Jakarta. “Ibu Jakarta harus menjadi barometer. Jakarta yang menjadi ukuran ternyata bobrok,” katanya. Seperti dirilis JakartaBagus.Com
Ditegaskan jagoan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, untuk memperlancar pesta demokrasi rakyat Jakarta lebih baik penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) diundur. Pasalnya, masih banyak data yang masih valid.
“Kalau ini dibiarkan akan menimbulkan legitimasi besar, ini akan menjadi contoh buruk di Pilgub yang lain. Barometer harusnya lebih baik,” kata mantan Ketua MPR itu.
Berdasarkan hasil pengecekan ulang yang dilakukan tim IT Hidayat-Didik, diketahui KPUD DKI hanya menghapus 174.754 pemilih fiktif. Padahal, dalam publikasi pada 30 Mei kemarin, KPUD mengaku telah menghapus 800 ribu pemilih fiktif.
Anggota tim advokasi Hidayat Didik menyebutkan, dari 174.754 pemilih fiktif itu sebanyak 161.779 pemilih menunjukkan nama sama tapi nomor induk kependudukan (NIK) berbeda. Sedangkan untuk NIK ganda yang digunakan dengan nama berbeda berjumlah 94.677. Selain itu, ada penambahan NIK kosong (NIK 00000000) untuk pemilih berusia 17 tahun berjumlah 7.052. Kemudian, NIK luar Jakarta atau NIK tidak standar terdapat 82.571. Juga, NIK tidak 16 digit atau palsu alias bodong berjumlah 17. 073 dan untuk NIK kartu keluarga kosong (bukan warga Jakarta) sebanyak 427.109.
Dari tim PKS itu memegang data, dengan diakurkan dengan tim sukses yang lainnya, “Ada juga no induk kependudukan dari luar Jakarta sebanyak 427.109, ini tidak boleh dibiarkan,” demikian Hidayat. [KbrNet/SLM]
Source: jakartabagus.COM
bendot berkata
Yang ngomong juga bobrokk !!! jadi sama-sama bobroknya…
zack berkata
@Bendot : Cuman berani ngatain gak punya data dan gak punya malu….
temonsoejadi berkata
ijin menyimak dan nitip artikel saja mas
http://temonsoejadi.wordpress.com/2012/06/02/jangan-cuma-gantung-impian/
terima kasih
anti media sekuler berkata
karyanya si kumis mungkin biar jadi penguasa jakarta lagi, inget fauzi bowo inget tragedi mbah priuk…pemerkosaan dalam angkot,, jakarta dalam bayang2 kegelapan, mudah – mudahan si kumis ga kepilih lagi
bendot berkata
@Zack : bego juga lo ya kelihatannya !!!
Soedi Panjaitan berkata
Baru tahu???? Indon juga sama dengan Jakarta
yuwonoyekti berkata
gak usah pemilu aja….
http://vespaalitalia.blogspot.com/
taUbat berkata
Sharing berbagi pengalaman saat mengikuti pilkada DKI periode lalu, ada perbedaan jumlah DPT dengan realisasinya dilapangan dikarenakan :
=> Pilkada yang lalu saya memiliki 2 DPT lalu diurus di kelurahan dan menjadi 1 DPT, dikarenakan pindah rumah yang berbeda RT tapi masih satu RW, berbeda dengan Pilkada yang sekarang saya hampir tidak terdaftar kebetulan ada informasi dari Televisi lalu saya mengurusnya.(nyaris)
=> Banyak Double/sama (setelah di sort pada soft copy) ada DPTnya dengan data yang sama yang terdaftar baik di mertuanya maupun orang tuanya (tempat tinggal lama) karena nikah dalam satu wilayah.(banyak sebab)
=> Banyak bernostalgia di TPS karena yang sudah pindah/tinggal diluar DKI tapi masih bangga menggunakan KTP DKI
=> Sosialisasi/ informasi dari pendataan sangat kurang jadi banyak yang tidak terdaftar.
=> Di tempat TPS jam 11:00 sudah kosong dan menunggu sampai jam 13:00, tapi ketika berkeliling ke TPS2 ternyata ada TPS yang masih mengantri, dilihat pada daftar DPT banyak yang tidak datang tapi pada catatan tulisan tangan pemilih tambahan sampai dibaliknya penuh semua, dipinjam untuk di foto kopi tidak boleh hingga terjadi sedikit perdebatan.
=> Saat Hari H nya pemilihan jatuhnya bertepatan dengan liburan panjang jadi banyak yang pulang kampung.
=> Tinta tanda telah memilih tidak begitu menjamin memilih hanya pada satu TPS saja.
Yang menjadi pertanyaan untuk Pilkada DKI yang sekarang :
Apakah harus ada/diberikan tambahan pada cadangan jumlah pemilih pada TPS, karena jarak/waktunya begitu terjangkau dan bukan pemilu yang nasional ?
Apakah telah disiapkan dari masing2 kandidatnya pada tempat krisis center untuk mengantisipasi jika ada kecurangan / permasalahan dan tidak menjadikan kendala dikemudian hari setelah resmi diumumkan pemenangnya.(antisipasi cepat penyelesaian/hari itu juga) ?
Semoga Pilkada DKI dapat mewujudkan yang bersih dan damai serta sukses selalu.
taUbat berkata
FOKE TANTANG PARA PENGGUGAT DPT BERMASALAH
“KALAU MAJU PUN SAYA INGIN MENANG TERHORMAT,” KATA FAUZI BOWO
Senin, 4 Juni 2012, 15:43 WIB
VIVAnews — Gubernur DKI Fauzi Bowo menantang para penggugat Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah membuktikan tudingannya itu. Menurut dia, berpendapat bahwa DPT bermasalah boleh-boleh saja. Tetapi, harus diikuti dengan pembuktian.
“Buktikan sah atau tidak,” kata Foke di Istana Negara, Senin 4 Juni 2012.
Foke mengaku tidak ambil pusing dengan gugatan itu. Sebab, yang digugat merupakan KPU DKI Jakarta sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. “Memang saya punya pikiran begitu sempit?,” kata dia.
Foke pun mengaku berkepentingan agar DPT obyektif dan rasional. “Saya punya kepentingan juga supaya DPT objektif dan rasional. Kalau maju pun saya ingin menang terhormat,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI seperti HNW dan Jokowi mempertanyakan DPT. Mereka menilai, DPS yang diumumkan KPU DKI menguntungkan pasangan Foke-Nara.
Hidayat meminta KPUD mengumumkan data-data yang bermasalah pada DPT. Menurut dia, masih dimungkinkan kesepakatan antara tim sukses mengenai data-data yang dianggap bermasalah agar tidak dikeluarkan sebagai data untuk memilih.
“Waktu masih ada, duduk bersama agar dapat dikoreksi lebih detail. Namun karena sudah terlanjur ditetapkan, yang terbukti bersalah diharapkan kartu pemilihnya jangan dikeluarkan saat pemilihan,” kata dia.
KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan DPT sebanyak 3.553.672 laki-laki dan 3.428.507 perempuan. Jadi total 6.982.179 pemilih dengan 15.060 tempat pemungutan suara.
Namun, lima tim sukses cagub-cawagub menolak menandatangani DPT lantaran masih ditemukannya DPT fiktif atau ganda. Hanya tim sukses Fauzi Bowo-Nacrowi Ramli yang menandatangani DPT. (ren)
Elin Yunita Kristanti, Suryanta Bakti Susila
=============================
Fauzi Bowo minta para penggugat DPT ajukan bukti (VIVAnews/Fernando Randy)
taUbat berkata
TIMSES FOKE-NARA: JANGAN SEMBARANG PERMALAHKAN DPT!
Jumat, 08/06/2012 19:55 WIB
Jakarta – detikNews – Polemik kepastian jumlah calon pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub DKI Jakarta 2012 masih berlangsung. Lima pasangan calon masih bersikukuh agar tidak buru-buru ditetapkan DPT. Sebaliknya pasangan Foke-Nara menilai tidak bisa setiap orang atau kelompok mempermasalahkan DPT.
“Ada tiga aspek yang harus dipenuhi. Pertama, kewenangan. Kedua, prosedural. Ketiga, substansial. Apakah mereka yang mempermasalahkan DPT itu memenuhi ketiga aspek itu?” gugat sekertaris tim sukses Foke-Nara, Dasril Afandi, Jumat, (8/6/12).
Menurutnya, ketiga aspek itu justru berada dalam wilayah KPU. Kewenangan, DPT menjadi wewenang KPU. Kemudian secara prosedural, KPU sudah sesuai dengan prosedur Pilgub. Dan secara substansial, KPU telah melakukan verifikasi.
“Kemudian variabel penetapan DPT itu sangat berbeda dan yang substansi itu bukan NIK ganda, tapi hak pilih,” tuturnya.
Ia justru menduga bahwa pihak-pihak yang masih mempermasalahkan DPT, itu hanya untuk kepentingan masing-masing.
“Jangan sampai data itu akhirnya menghilangkan suara orang untuk memilih. Jika benar yang ditemukan data yang seharusnya tidak berhak, kita setuju. Tapi harus ada tolak ukur apa itu pemilih,” jelasnya.
Namun ia sepakat terhadap tim pasangan calon yang membawa permasalahan DPT ini ke ranah hukum, salah satunya yang dilakukan oleh tim pasangan Jokowi-Ahok.
“Itu saluran yang paling pas, silahkan dan buktikan. Dalam lembar tanggapan DPT pun kami memberikan catatan itu. Apabila ada orang atau kelompok yang membuat penyusunan DPT itu bermasalah, maka harus diproses secara hukum,” ujarnya.
(lh/lh) – Muhammad Iqbal
taUbat berkata
KPUD JAKARTA CETAK 7 JUTA SURAT SUARA
Published On: Sat, Jun 9th, 2012
Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta akan mencetak 7 juta lembar surat suara, meskipun Pemilih Tetap (DPT) Pilgub DKI yang ditetapkan secara resmi hanya 6.983.692 orang. Hal ini dilakukan untuk mengantispasi terjadinya kesalahan atau kerusakan pada surat suara tersebut, sehingga terdapat suara suara cadangan.
Ketua Pokja Bidang Pendataan Pemilih KPU Provinsi DKI Jakarta, Aminullah mengatakan, 7 juta surat suara dengan jumlah DPT sebanyak 6.983.692 orang ditambah 2,5 persen sesuai dengan dengan peraturan KPU Pusat.
“Pencetakan surat suara dilebihi 2,5 persen untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan. Namun jumlahnya tidak boleh lebih dari itu. Hal ini sesuai peraturan KPU Pusat. Berdasarkan DPT yang telah ditetapkan, jumlahnya ada 6.983.692 orang dan TPS sebanyak 15.059 titik. Jumlah DPT itu ditambah 2,5 persen atau sekitar 174 ribu surat suara lagi,” ujar Aminullah, Jumat (8/6).
Untuk pencetakan surat suara akan dilakukan PT Balai Pustaka selaku pemenang lelang yang di lakukan KPU Provinsi DKI. Sedangkan untuk pengadaan bilik suara belum diketahui pemenangnya, karena saat ini masih dalam proses lelang.
KPU menilai percetakan PT Balai Pustaka cukup profesional dan hasil cetakannya pun sudah teruji berkualitas. Perusahaan ini juga sudah sering memenangkan lelang proyek pemerintah, termasuk membuat naskah soal Ujian Nasional (UN).
Aminullah menyebut, walau PT Balai Pustaka telah memenangkan proses lelang, namun surat suara belum dicetak, karena contoh awalnya belum tuntas dan belum diverifikasi oleh komisioner serta pasangan calon. Diperkirakan, surat suara itu mulai dicetak paling lambat pada Selasa (12/6) mendatang. Untuk pendistribusiannya, minimal pada 1 Juli seluruh surat suara sudah berada di KPU kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
– - – - – - – - – - – -
DPT sebanyak 6.983.692 jiwa ; TPS sebanyak 15.059 titik Rinciannya adalah:
Jakarta Utara: 1.165.078; TPS: 2.587
Jakarta Pusat: 791.063; TPS: 1.713
Jakarta Barat: 1.503.434; TPS: 3.331
Jakarta Selatan: 1.511.035; TPS: 3.223
Jakarta Timur: 1.996.747; TPS: 4.162
Kepulauan Seribu: 16.335; TPS: 43
pilkadadki2012.com – (By Admin.)
taUbat berkata
DAFTAR PEMILIH TETAP BISA DIUBAH
Minggu, 10 Juni 2012 | 13:29 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Sistem pendataan pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara dalam pemilihan umum. Di sisi lain, kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta tahun 2012 pun terus bergulir.
“DPT dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPS tapi tidak ada di DPT.
– Sunanto ”
Terkait hal itu, Sunanto, manajer advokasi dan pendidikan pemilih Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengungkapkan, DPT yang telah ditetapkan KPU Provinsi DKI Jakarta bisa diubah. Namun, ada beberapa syarat harus dipenuhi untuk mengubahnya.
“DPT dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPS tapi tidak ada di DPT,” ujarnya dalam diskusi di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2012).
Ketentuan menyertai syarat tersebut, kata Sunanto, adalah berdasarkan bukti tertulis yang mencantumkan nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir. KPU Provinsi dapat melakukan rapat pleno. Secara yuridis, proses tersebut tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara.
“Kalaupun tidak bisa dilakukan perubahan, masih ada cara lain. KPU berhak melingkari nama dalam DPT untuk diberikan surat panggilan memilih,” lanjutnya.
Menurut dia, apabila terdapat pemilih terdaftar dalam DPS tetapi tidak tercantum dalam DPT, Petugas Pemungutan Suara (PPS) dapat segera memperbaikinya dengan memasukan nama pemilih tersebut dalam DPT. Namun, hal itu juga harus berdasarkan ketentuan tertentu. Ketentuan itu antara lain pemilih tersebut memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai peraturan Pasal 22 Peraturan KPU 12 tahun 2010.
Sunanto menjelaskan, sifat kompromi dari penyelenggara, asalkan tetap merujuk pada keputusan formal yang telah ditetapkan, bisa menjadi kunci kisruh DPT yang terjadi.
“Artinya, diperlukan kesepakatan-kesepakatan sesuai ketentuan agar tidak melanggar aturan lain,” lanjutnya.
Fabian Januarius Kuwado | Latief
yuwonoyekti berkata
Pemerintahnya di ganti yang 100% kompeten aja
http://bisninet.wordpress.com/2012/06/10/bisnis-internet-syariah/
taUbat berkata
PILKADA DKI
DAFTAR PEMILIH TETAP AMBURADUL TANGGUNG JAWAB FAUZI BOWO
Selasa, 12 Juni 2012
JAKARTA (Suara Jarya): Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta dari jalur independen Faisal Basri Batubara menilai, Gubernur DKI Fauzi Bowo harus bertanggungjawab terhadap daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah, bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.
Sebab, DPT itu berasal dari daftar penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI, 12 Februari 2012.
“Tidak bisa menuntut KPU DKI karena persoalan ini bermuara di Dinas Dukcapil. Dinas ini kan ada di bawah koordinasi Gubernur. Jadi, seharusnya dia (Fauzi Bowo) yang bertanggungjawab. Selama ini dia tak pernah ada tanggapan apa-apa terhadap masalah DPT,” kata Faisal, Senin (11/6). Menurut Faisal, pihaknya dan empat pasangan cagub dan cawagub lainnya telah bertemu untuk membahas kemungkinan penundaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) karena belum rampungnya persoalan teknis tersebut. Bahkan, sejumlah kubu juga menyatakan siap memboikot Pilkada. Seperti diketahui, KPU DKI telah menetapkan DPT untuk Pilkada pada Sabtu (2/6).
Jumlah calon pemilih yang terdaftar dalam DPT yang ditetapkan sebanyak 6.982.179 orang. Namun penetapan ini ditolak oleh lima pasangan calon, yaitu pasangan Alex Noerdin- Nono Sampono, Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini, Joko Widodo- Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Faisal Basri-Biem Benyamin, dan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria.
Sementara itu, tim sukses (Timses) Jokowi-Ahok yang menggunakan nama Tim Advokasi Jakarta Baru bersama empat timses pasangan lain melaporkan gugatannya berdasarkan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.
“Hari ini kami mendaftarkan gugatan perwakilan kelompok atau biasa disebut gugatan class action terkait permasalahan amburadulnya DPT,” ujar kordinator Tim Advokasi Jakarta Baru, Habiburokhman.
Timnya menilai sedikitnya terdapat lima permasalahan besar yang mendasar dalam permasalahan DPT tersebut, yakni DPT ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) gana, NIK yang tidak standar kode NIK DKI, pemilih tanpa NIK, dan banyaknya pemilih yang punya hak pilih tapi belum terdaftar dalam DPT.”Kami minta agar majelis hakim memerintahkan kepada KPUDKI untuk memperbaiki dan merevisi kembali DPT ini,” katanya.
Menurut Sekretaris DPD I Partai Golkar DKI yang juga anggota timses pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono, Zeinudin MH, pada dasarnya, lima timses pasangan tidak ingin menghambat jadwal pelaksanaan Pilkada DKI.
“Kami berharap proses Pilkada DKI ini berjalan baik, langsung bebas rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil). Tapi kalau DPT sebagai instrumen terpenting dalam Pilkada bermasalah, maka hasilnya tentu juga bermasalah,” ujar Zaenudin MH.
Lima timses, kata Zeinudin akan mentaati apa pun keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Karena waktu pemungutan suara Pilkada tidak lama lagi. Kita berharap PTUN bekerja keras, dalam sepekan ini bisa ada keputusan. Jika nanti PTUN memenangkan kita, maka akan ada rapat paripurna antara DPRD dengan KPU, untuk kemungkinan mengundur pelaksanaan pencontrengan, yang dijadwalkan 11 Juli, untuk memberi kesempatan KPU memperbaiki DPT bermasalah itu,” kata Zaenudin.
(Yon Parjiyono)
taUbat berkata
PILKADA DKI
DAFTAR PEMILIH TETAP AMBURADUL TANGGUNG JAWAB FAUZI BOWO
Selasa, 12 Juni 2012
JAKARTA (Suara Jarya): Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta dari jalur independen Faisal Basri Batubara menilai, Gubernur DKI Fauzi Bowo harus bertanggungjawab terhadap daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah, bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI.
Sebab, DPT itu berasal dari daftar penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI, 12 Februari 2012.
“Tidak bisa menuntut KPU DKI karena persoalan ini bermuara di Dinas Dukcapil. Dinas ini kan ada di bawah koordinasi Gubernur. Jadi, seharusnya dia (Fauzi Bowo) yang bertanggungjawab. Selama ini dia tak pernah ada tanggapan apa-apa terhadap masalah DPT,” kata Faisal, Senin (11/6). Menurut Faisal, pihaknya dan empat pasangan cagub dan cawagub lainnya telah bertemu untuk membahas kemungkinan penundaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) karena belum rampungnya persoalan teknis tersebut. Bahkan, sejumlah kubu juga menyatakan siap memboikot Pilkada. Seperti diketahui, KPU DKI telah menetapkan DPT untuk Pilkada pada Sabtu (2/6).
Jumlah calon pemilih yang terdaftar dalam DPT yang ditetapkan sebanyak 6.982.179 orang. Namun penetapan ini ditolak oleh lima pasangan calon, yaitu pasangan Alex Noerdin- Nono Sampono, Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini, Joko Widodo- Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Faisal Basri-Biem Benyamin, dan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria.
Sementara itu, tim sukses (Timses) Jokowi-Ahok yang menggunakan nama Tim Advokasi Jakarta Baru bersama empat timses pasangan lain melaporkan gugatannya berdasarkan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.
“Hari ini kami mendaftarkan gugatan perwakilan kelompok atau biasa disebut gugatan class action terkait permasalahan amburadulnya DPT,” ujar kordinator Tim Advokasi Jakarta Baru, Habiburokhman.
Timnya menilai sedikitnya terdapat lima permasalahan besar yang mendasar dalam permasalahan DPT tersebut, yakni DPT ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) gana, NIK yang tidak standar kode NIK DKI, pemilih tanpa NIK, dan banyaknya pemilih yang punya hak pilih tapi belum terdaftar dalam DPT.”Kami minta agar majelis hakim memerintahkan kepada KPUDKI untuk memperbaiki dan merevisi kembali DPT ini,” katanya.
Menurut Sekretaris DPD I Partai Golkar DKI yang juga anggota timses pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono, Zeinudin MH, pada dasarnya, lima timses pasangan tidak ingin menghambat jadwal pelaksanaan Pilkada DKI.
“Kami berharap proses Pilkada DKI ini berjalan baik, langsung bebas rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil). Tapi kalau DPT sebagai instrumen terpenting dalam Pilkada bermasalah, maka hasilnya tentu juga bermasalah,” ujar Zaenudin MH.
Lima timses, kata Zeinudin akan mentaati apa pun keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Karena waktu pemungutan suara Pilkada tidak lama lagi. Kita berharap PTUN bekerja keras, dalam sepekan ini bisa ada keputusan. Jika nanti PTUN memenangkan kita, maka akan ada rapat paripurna antara DPRD dengan KPU, untuk kemungkinan mengundur pelaksanaan pencontrengan, yang dijadwalkan 11 Juli, untuk memberi kesempatan KPU memperbaiki DPT bermasalah itu,” kata Zaenudin.
(Yon Parjiyono)
Anonymous berkata
Bendot yg paling goblok komentar nye… ^_^
taUbat berkata
KADER PKS SIAGA 1 JELANG PILGUB DKI
28 May 2012 | 17:01 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Para kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berdomisili di DKI Jakarta, saat ini sudah sangat siap menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2012 untuk mendukung Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini.
“Untuk saat ini seluruh kader di Jakarta pada posisi siaga I,” ujar Tim Sukses Koordinator Bidang Manajemen Program Kandidat, Igo Ilham, di Hidayat dan Didik Center, Rumah Orange, Jalan Warung Buncit Raya no 30, Minggu (27/5/2012).
Lebih lanjut Igo menuturkan bahwa saat ini semua kader PKS bersama PAN yang berada di Jakarta sudah sangat siap untuk memenangi Pilkada DKI Jakarta 2012.
“Kami bersama teman-teman dari PAN, sudah menggalang kekuatan untuk memenangi Pilkada ini,” ungkapnya.
Kekuatan kader PKS di Jakarta ini, diakui oleh Juru Bicara Fauzi Bowo–Nachrowi Ramli atau yang dikenal dengan pasangan Foke-Nara, Nova Riyanti Yusuf, mengatakan lawan terberat mereka dalam Pilkada DKI Jakarta adalah pasangan HNW-Didik. Pasalnya, PKS memiliki mesin partai yang sangat bagus sekali, bekerja sangat efesien, efektif dan sistematis. Bahkan sistem kerja seperti ini tidak boleh diabaikan oleh partai manapun.
Terkait hal itu, Igo menjelaskan sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena telah memandang kami sebagai lawan berat.
“Saya ucapan terima kasih atas apresiasi terhadap pasangan HNW-Didik,” imbuhnya.
Menurut Igo, kekuatan mesin politik PKS di Jakarta khususnya memang sudah dibangun sejak lama, dan bukan dibangun secara mendadak.
“Kami telah bangun lama kekuatan itu,” paparnya.
Lebih jauh, Igo mengatakan kekuatan PKS dalam mengusung pasangan HNW-Didik tidak hanya sekedar soliditas kader. Namun juga, tingginya elektibiltas dan kapabilitas HNW-Didik sendiri.
taUbat berkata
S a a t n y a : P E R U B A H A N
Sekali lagi
P E R U B A H A N
Masyarakat telah cerdas, tokoh agamanya netral serta berharap segera mendapat pimpinan yang amanah. (perbaikan)
Cukup 1 putaran (mendapatkan pimpinan yang berintegritas dan visioner)
taUbat berkata
KEPRIHATINAN TERHADAP LEMBAGA SURVEI ATAU POLLING YANG SUDAH TIDAK INDPENDEN LAGI
MASING2 LEMBAGA SURVEI INFORMSINYA HANYA MEMENANGKAN KANDIDATNYA DENGAN PERSENTASI YANG VARIATIF.
BERBEDA DENGAN
QUICK COUNT, CONTOHNYA PADA PILKADA DKI 2007 ADALAH :
PEROLEHAN SUARA PKS DENGAN LAWANNYA (23 PARTAI) YANG DIHITUNG SECARA QUICK COUNT DAN MANUAL ADALAH MENDEKATI HASILNYA (42%:58%)