Diduga Korupsi, Menteri Demokrat Diminta Mundur

Jakarta– KabarNet: Bak antrian panjang, satu per satu kader Partai Demokrat digiring menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini semua mata tertuju kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Malarangeng. Pasalnya menteri kader Demokrat itu sedang disorot terkait dugaan keterlibatannya dalam dugaan korupsi proyek Hambalang yang sarat dengan masalah dan ketidak beresan. Hal ini sekali lagi membuktikan kebenaran nyanyian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M.Nazaruddin yang sudah lebih dahulu masuk penjara. Satu demi satu orang yang pernah dituding Nazar akhirnya dijadikan tersangka korupsi oleh KPK. Sejumlah nama seperti Anggota DPR, Angelina Sondakh yang juga Wakil Sekjen Partai Demokrat, kini sudah menjadi tahanan KPK. Sementara Anggota DPR I Wayan Koster sudah dalam status cekal. Bagaimana dengan Menpora Andi Malarangeng?

Ketua Kominfo DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengimbau siapapun kader Demokrat yang dikaitkan-kaitkan dengan kasus korupsi, termasuk dalam kasus proyek Wisma Atlet dan Hambalang untuk mengundurkan diri. “Saya mohon, jangan setelah disuruh mundur, baru mundur, itu berimbas negatif kepada partai. Alangkah secara jantan dan legowo mengundurkan diri sebelum disuruh mundur. Saya melihat dan hanya bisa mengatakan semua itu akan indah kalau kita bisa mundur jangan dimundurkan,” tandas Ruhut di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis, (31/5/2012).

Meski begitu, lanjut Ruhut, mekanisme partai tetap berjalan untuk menentukan bagaimana nasib kader Demokrat, termasuk Menpora Andi Mallaragang yang dikaitkan dengan Hambalang. “Saya mohon kita bersabar. Biarlah Komisi pengawas, Dewan Kehormatan serta Majelis Tinggi yang memutuskan,” tukasnya.

Artinya kalau kader Demokrat ditetapkan tersangka akan mencoreng partai, karena itu lebih baik mundur. “Saya tetap ya. Ini kan orang suka mengatakan, seorang Ruhut tak hormati praduga tak bersalah. Saya sangat hormati azas itu. Tapi ini masalah hukum tak lepas masalah politik,” jawabnya. “Jadi saya bukan takut sanksi hukum. Tapi orang tua saya katakan sanksi sosial. Turunnya rating partai kami karena sanksi sosial. Jadi saya kembalikan kepada kader-kader itu. Kalau sayang kepada partai… legowo! Siapa lagi yang mau menyelamatkan partai ini,” ujar Ruhut.

Sementara itu, Komisi III DPR tidak hanya meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng mundur, tetapi juga mempertanggungjawabkannya secara hukum terkait dengan proyek Hambalang. “Bukan hanya mundur, tetapi harus bertanggungjawab secara hukum!” tandas anggota Komisi III DPR Ahmad Yani, di gedung DPR, Kamis (31/5/2012).

Menurut Ahmad Yani, KPK harus intensif memeriksa pihak-pihak yang terlibat. Mulai dari pengembang atau pelaksana proyek hingga pada tingkatan atas, yaitu Menpora. “Adhi Karya harus segera diperiksa KPK. Ini harus diusut secara tuntas. Paling tidak secepatnya KPK harus menetapkan tersangka dalam kasus Hambalang ini,” pintanya.

Ahmad Yani mengakui kebenaran apa yang dituduhkan Nazaruddin selama ini. Bahwa ada benarnya memang terdapat keterlibatan pihak-pihak tertentu dari proyek Rp1,2 triliun ini. “Apa yang dibicarakan Nazaruddin selama ini ternyata benar. Kejadian ini menunjukan bahwa apa yang dibilang Nazaruddin benar,” tegas Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Sebagaimana diberitakan, KPK sedang menyelidiki ketidakberesan proyek pembangunan kompleks olah raga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, senilai Rp1,175 triliun. Proyek tersebut dianggap ajaib karena rencana awal hanya akan membangun pusat pendidikan dan pelatihan atlet, senilai Rp125 miliar. Tahu-tahu anggarannya berubah menjadi Rp1,175 triliun untuk membangun berbagai fasilitas lainnya.

Kejanggalan lainnya ialah, beberapa anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai mitra Kemenpora yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga tidak mengetahui penambahan anggaran dari Rp125 miliar menjadi Rp1,175 triliun. Padahal, dana tambahan perlu mendapatkan persetujuan Komisi X. Aneh. [KbrNet/tempo/rmol/adl]