Anggota DPR-RI Komisi I Dipermalukan di Berlin
Posted by KabarNet pada 27/04/2012
PPI Jerman: Anggota DPR Kayak Orang Kampung!
….”Kami Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman bersama dengan PPI Berlin dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman menolak kedatangan bapak ibu bersama keluarga”….
Kunjungan kerja Komisi I DPR ke Jerman dinilai “kampungan” dan hanya menghamburkan uang negara oleh perhimpunan pelajar Indonesia dalam sebuah video yang merekam pertemuan para anggota dewan dengan perwakilan masyarakat Indonesia di Berlin.
Rekaman video itu diawali kedatangan rombongan anggota Dewan bersama keluarga di Bandara Tegel di Berlin. Setelah itu, rekaman memperlihatkan pertemuan anggota Dewan dan rombongan bersama warga Indonesia di kantor KBRI di Berlin.
Sindiran pedas pun terlontar. “Kami melihat kunjungan bapak ibu yang berbondong-bondong ke luar negeri ini kayak orang kampung. Ayo kita ke Jakarta, yuk. Sangat energik, kami lihat sangat bersemangat. Apalagi kalau ada produk baru dibawa dari sini. Kayak anak kecil yang memamerkan di Indonesia punya mainan baru. Bangga sekali,” ucap salah satu mahasiswa.
“Terakhir, kosakata yang selalu didengar studi banding, sidak. Bukan seharusnya sudah ada di Indonesia mekanisme pengawasan masalah teknis seperti itu? Buat apa datang jauh-jauh bawa istri pula, capek-capek, apalagi dengan buang uang rakyat,” pungkas lagi.
Selain itu, para anggota Dewan harus melaporkan hasil kunjungan tersebut melalui situs web DPR dan media massa. “Meminta pengertian ibu bapak wakil rakyat untuk tidak menghamburkan uang kami dengan terbang ribuan kilometer untuk rapat dengar pendapat dengan KBRI. Teknologi teleconference bisa dilakukan ketika bapak-bapak berada di Indonesia,” kata mahasiswa lain yang mengaku bernama Sugih.
“Melihat rendahnya urgensi kedatangan kali ini yang telah menghabiskan dana Rp 3,1 miliar, kami Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman bersama dengan PPI Berlin dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman menolak kedatangan bapak ibu bersama keluarga,” tegasnya.
Setelah menyatakan sikap, belasan anggota PPI itu langsung meninggalkan ruangan pertemuan. Jika para anggota Dewan ingin menanggapi aksi protes itu, mereka mempersilakan disampaikan melalui surat elektronik milik PPI. Berikut tayangannya:
f.nugroho berkata
kere munggah bale
Eris Kusnadi berkata
kasihan skali hahahahahaha
PROFPI berkata
DPR???DUIT,PEREMPUAN..REFPRESING!!!DPR A*****
Dr.Feelgood berkata
hahahaha biar tahu diri tuh, para wakil rakyat yg sok pintar itu. hahahhaha. disindir pula jaman sekrang bisa pake teleconference hahahaha, kampungan banget.
temonsoejadi berkata
nitip tulisan
http://temonsoejadi.wordpress.com/2012/04/28/allah-itu-maha-dekat/
terima kasih
Anonymous berkata
memang dasar orang kampung….
suhartoyib berkata
kehabisan kata2 utk anggota DPR…smua kata2 buruk mmg pantas kalian sandang….benar2 sekumpulan manusia yg tdk terhormat…
lanangbagus berkata
orang kampung lebih baik dari angota DPR…..
jojo berkata
siiiip PPI JERMAN sy stju skli
Biar taw diri tu orang, suka kali ngabiskan duit rakyat jak
dewan itu muka tembok, primitif, tapi pnya titel, ndak tw gunakan teknologi yg ada, n bnyak alasan
u/ Jln2 k LN
1x lg thanks ya biar tau mereka hehehehee
Blehlah didlam negri macem2, skli di negri org kyak orang kampung, norak, primitive, tabu teknologi, tp anggota dewan kan terpelajar juga yaa hahaahaha
Biasa aji mumpung, mumpung jadi dewan bisa jln2 ke LN gRATISSSSS
PAKE UANG RAKYAT YANG MERINTIH MENGISI PERUT UNTUK BERTAHAN HIDUP
moga2 aj ntar plg pswatnya jato’ ato meledak hehehee biar mammpus tu laknattullah
amad berkata
stuju!!.. ndeso..
taUbat berkata
KUNKER DPR KELUAR NEGERI MASIH KUCING-KUCINGAN
Rabu, 04 Mei 2011 , 07:34:00
JAKARTA – Menjelang berakhirnya masa reses DPR pada 9 Mei mendatang, dua alat kelengkapan DPR kembali berangkat diam -diam ke luar negeri. Perilaku ini tentu saja memperburuk citra lembaga wakil rakyat yang tengah terpuruk. Dua alat kelengkapan yang berplesiran itu adalah Komisi II DPR dan Pansus revisi RUU Mahkamah Konstitusi (MK).
“Perilaku kucing -kucingan (diam-diam, Red) begitu kurang terpuji,” kata Kordinator Investigasi dan Advokasi, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky khadafi sewaktu dihubungi, kemarin (3/5).
Dia menyebut para anggota dewan tidak punya rasa tanggungjawab, baik secara program, maupun keuangan, kepada publik yang uang pajaknya dipakai buat plesiran. “Sebagai anggota DPR yang menggunakan anggaran publik, seharusnya mereka menjelaskan lebih dulu kepada publik,” tegas Uchok.
Negara tujuan studi banding Komisi II adalah India. Mereka berada disana selama lima hari, mulai 3 -7 Mei 2011 untuk “berguru” sejumlah persoalan yang menjadi lingkup tugasnya. Di antaranya, pemerintahan dalam negeri dan otoda, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, dan pertanahan.
Perjalanan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 453,7 juta. “Dari sisi substansi, kepergian ke India ini kegiatan yang tidak bermanfaat dan hanya membuang anggaran negara sia-sia,” ungkap Uchok.
Pansus RUU MK malah sudah kembali ke tanah air. Mereka sempat berada di Jerman selama seminggu, termasuk perjalanan, dari 25 April sampai 1 Mei dengan anggaran Rp 1,2 miliar. Keberangkatan ke Jerman ini juga mendapat kritik tajam dari FITRA. Soalnya, anggaran Rp 1,2 miliar yang dihabiskan tidak sebanding dengan kepentingan merevisi dua pasal di RUU MK. “Kalau hanya untuk merevisi dua pasal saja, revisi RUU MK ini sebetulnya tidak memerlukan anggaran sebesar Rp.1,2 miliar alias nol anggaran,” kritik Uchok.
Saat dikonfirmasi, anggota Komisi II Nurul Arifin mengatakan kalau keberangkatan mereka ke India untuk mencari masukan mengenai sejumlah hal. Mulai e-voting, pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan, reformasi birokrasi, sampai pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).
“Mungkin kita akan memakai sistem India untuk aplikasi tekhnologinya,” kata Nurul yang masih berada di India, itu. Menurut dia, India baru memulai aplikasi single identity number (SIN) pada Oktober 2009. “Tapi, sudah bisa mendata 600 juta penduduknya denga model finger print dan iris,” jelas politisi Golkar, itu.
Anggota Komisi II DPR dari FPDIP Arif Wibowo mengaku tidak ikut rombongan ke India. Tapi, dia membela keberangkatan 10 koleganya ke negeri asal artis Shah Rukh Khan itu. Menurut Arif, dari pilihan negara tujuan, India sudah relevan.
“Di India berlaku e-voting. Ini artinya sistem adminduk (administrasi kependudukan) pasti baik, NIK (Nomor Induk Kependudukan) beres, karena keduanya basis penggunaan e-voting,” kata Arif.
Menurut dia, tinggal manajemen kegiatan selama di India dan detil hasilnya yang harus dikomunikasikan kepada publik. “Nah, bagaimana selanjutnya saya nggak tahu,” katanya, lantas tertawa.
Secara terpisah, Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono mengatakan kepergian Pansus RUU MK ke Jerman dipimpin Wakil Ketua Baleg Ahamd Dimyati Natakusumah. Menurut Ignatius, rombongan melakukan studi banding ke MK Jerman.
Melalui kunjungan itu, jelas Ignatius, pansus ingin mengetahui struktur pengorganisasian MK di Jerman. Seperti apa proses pergantian komisioner, dan seperti apa pelaksanaan pergantian antar waktu para komisioner MK di negeri Bavaria itu.
“Kita mencari formulanya, karena tidak ada titik temu dengan pemerintah,” jelasnya. Alasan dipilihnya Jerman, karena negara itu memiliki MK yang terbaik. Terdapat kemiripan antara MK di Jerman dengan di tanah air. MK di Jerman juga diakui memiliki penerapan yang maju dibandingkan negara asalnya, Italia. “Di Jerman institusi MK yang paling eksis,” tandasnya. (pri/bay)
Berplesiran di Masa Reses
1. Komisi I ke AS, 1 – 7 Mei, Rp 1,4 miliar
2. Komisi I ke Turki, 16 – 22 April, Rp 879,9 juta
3. Komisi I ke Rusia (masih tentatif, rencana awal Mei), Rp 1,2 miliar
4. Komisi I ke Perancis, 14 -20 April, Rp 944,5 juta
5. Komisi I ke Spanyol, 14-20 April, Rp 1,2 miliar
6. Komisi X ke Spanyol, 24 – 30 April, Rp 1,3 miliar
7. Komisi X ke Tiongkok, 24 – 30 April, Rp 668,7 juta
8. Komisi VIII ke Tiongkok, 17 – 24 April, Rp 668,7 juta
9. Komisi VIII ke Australia, 17 – 24 April, Rp 811,8 juta
10. BURT ke Inggris, 1 – 7 Mei, Rp 1,5 miliar
11. BURT ke AS, 1 – 7 Mei, Rp 1,9 miliar
12. Rombongan Ketua DPR ke Irak, 1 – 6 Mei, Rp 618,9 juta
13. Pansus RUU MK ke Jerman, 25 april “1 Mei, Rp 1,2 miliar
14. Komisi II ke India, 3 – 7 Mei, Rp 453,7 juta
Total : Rp 15,02 miliar
Sumber : FITRA
Saya berkata
Ya sudah lah terima saja para wakil… Kalian telah membuktikan diri siapa diri kalian sebenarnya secara terang-terangan.. Dan kami juga salah telah memilih kalian sebagai wakil kami (langsung ataupun tidak langsung)… Kesalahan bersama, yang harus pula diperbaiki bersama..
tips keuangan berkata
Speechless buat anggota DPR
calvin berkata
bujanginam ma di ho
taUbat berkata
KUNKER PEMBUSUKAN DPR DAN PARPOL ?
Sabtu, 15 Desember 2012 − 11:07 WIB
Sindonews.com – Kunjungan Kerja (Kunker) yang dilakukan oleh para anggota dewan dari Komisi IV ke Prancis dan China untuk study banding soal peternakan impor sapi dianggap sebagai pembusukan DPR dan juga partai politik (parpol).
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Eryanto Nugroho mengatakan, pembusukan itu dilakukan oleh anggota DPR itu sendiri lantaran selalu mengabaikan kritikan publik.
“Kalaupun ada yang disebut pembusukan, itu lebih banyak dilakukan oleh DPR sendiri. Bahwa kritisi dari publik tidak direspon dengan baik secara lembaga maupun individu,” kata Ery dalam diskusi bertemakan ‘Study Sapi ke Luar Negeri’ di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(15/12/2012).
Menurutnya, para anggota DPR bisa melakukan pembenahan, terkait kunker ini dengan cara menuruti moratorium yang sempat dicetuskan oleh Pimpinan DPR.
“Ini kan sudah berulang kali mendapat kritik publik, tapi ini terus dilakukan. DPR menyuarakan moratoritum, tapi pelaksanaannya tidak ada. Kalau ditanya pembusukan, sebetulnya pembenahan dimulai dari DPR sendiri dengan cara laksanakan moratorium dan lakukan pembenahan dibenahi,” imbuhnya.
Lebih lanjut Ery mengatakan, kunker yang serius bisa dilihat dari beberapa aspek dengan tujuan yang konkret.
“Pertama yang harus kita lihat adalah study banding ini relevan atau tidak dari lokasi dan hal perbandingan, kemudian lihat urgensinya apakah betul-betul harus kunker apakah harus pergi atau datang ke sana?” punkasnya.
Annisa Virgiandini (mhd)