PKS Dianggap Partai Tak Beretika dan Tidak Santun Berpolitik

Jakarta – KabarNet: Bagaikan duri dalam daging, tidak mematikan, namun menimbulkan rasa sakit dan tak nyaman. Kurang lebih begitulah yang dirasakan oleh partai-partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah terkait masih bercokolnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meski sudah diusir secara halus. Dalam beberapa kali rapat Setgab, PKS tidak lagi diundang. Bendera PKS di Kantor Setgab Koalisi, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat juga sudah dicopot. Namun PKS masih saja “ndableg” tak mau keluar. Bagi seorang yang peka dan masih memiliki harga diri serta rasa malu, sebetulnya tanpa diusirpun tindakan tersebut sudah jelas-jelas berarti pengusiran, karena banyak cara untuk mengusir.

Bagi para politisi parpol anggota Setgab Koalisi, PKS dinilai tidak pantas untuk tetap berada di dalam barisan partai koalisi pendukung pemerintah. Politisi PKS dianggap tidak santun dalam berpolitik, tidak paham dan hanya ingin mengambil keuntungan secara ekonomi dan politik untuk kepentingan sendiri dari keberadaan mereka di koalisi.

Paling tidak itulah yang dikatakan oleh Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Pendukung Pemerintah, Syarif Hasan, mewakili parpol anggota koalisi. “Saya sangat menyesalkan sikap PKS yang tidak paham, tidak mengerti substansi berkoalisi. Jelas sekali PKS hanya mau mengambil keuntungan ekonomi dan politik sesaat dalam berkoalisi saat ini,” ujar Syarif Hasan, di hadapan wartawan di Jakarta, Kamis petang (19/4/2012).

Selanjutnya Syarif Hasan mengatakan, jika PKS santun dalam berpolitik, seharusnya secara bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah. Bukan malah sebaliknya mencari popularitas dan menuduh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak berani berbeda pendapat dengan Partai Golkar atau partai yang lain. “Berpolitik harus menggunakan etika, jujur, konsisten dan berkomitmen. Jangan cuma mau ambil untung untuk kepentingan diri sendiri. Itu sama sekali tidak santun, tidak beretika,” tandasnya.

PKS dinilai kerap menjadi penghambat dan selalu melontarkan kritikan tajam dalam menyikapi beberapa kebijakan pemerintah. Sikap PKS dalam pembahasan UU APBN-P 2012, menurut Syarif, lebih karena PKS mencari popularitas ketimbang karena memikirkan kesejahteraan rakyat. “Tidak ada solusi dari PKS. Mereka tidak menggambarkan sikap yang dewasa dalam berpolitik,” lanjutnya.

Perilaku PKS tersebut, menurut Syarif, sangat berbeda dengan partai anggota koalisi yang lain. Dari sejak awal pembahasan UU APBN-P 2012, tambahnya, PKS sudah bersikap berseberangan dengan posisi pemerintah. Padahal, dalam berpolitik yang santun dan bertanggungjawab, PKS seharusnya menyadari makna dari pilihan berkoalisi yakni secara bersama-sama memecahkan persoalan. “Tidak bisa menolak UU APBN-P tanpa solusi apapun. PKS berbicara sana-sini, tapi apa yang mereka tawarkan. Tidak ada!” kata Syarif Hasan yang juga Menteri Negara Koperasi dan UKM ini.

Dalam kesempatan yang lain, Ketua DPP PKS Aboe Bakar Alhabsy pernah menuding, bahwa Presiden SBY takut pada partai-partai koalisi selain PKS jika terjadi perbedaan pendapat atas kebijakan pemerintah. Dalam pembahasan UU APBN-P, PKS mengambil sikap yang berbeda dengan mayoritas partai koalisi. Terhadap sikap PKS itu, menurut Alhabsy, semua pihak di koalisi pendukung pemerintah langsung mengeritik, mengevaluasi PKS bahkan sampai dihujat, dan diusir. Namun, ketika Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar mengambil sikap berbeda dalam pembahasan UU Pemilu, tidak satu pihakpun yang berani mengevaluasi, mengusir atau mengutak-atik menteri-menteri dari kedua partai tersebut.

Menanggapi tudingan itu, Syarif Hasan membantah dan mengatakan bahwa semua partai lain dalam koalisi sangat menjunjung tinggi etika berkoalisi. Hal itu telah lama tak pernah ditunjukkan oleh PKS. Karenanya, keberadaan PKS di koalisi saat ini bagaikan seorang pemain bola yang sudah dua kali terkena kartu kuning dalam satu pertandingan. “PKS harus minta maaf secara terbuka kepada publik dan Pak Presiden. Harus tahu dengan konsekuensi dua kartu kuning itu,” pungkasnya.

Terkait posisi PKS di Setgab Koalisi dan di pemerintah akan kembali dibahas dalam rapat Setgab yang akan diadakan dua hari mendatang ini. Dalam beberapa kali rapat Setgab, PKS sudah tidak lagi diundang. Bendera PKS di Kantor Setgab, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat juga sudah dicopot. Bagi seorang yang peka dan masih memiliki harga diri serta rasa malu, sebetulnya tanpa diusirpun tindakan tersebut sudah jelas-jelas berarti pengusiran. Karena banyak cara dan bahasa isyarat untuk mengusir tanpa harus terang-terangan melontarkan suara menghardik yang berbunyi: “KELUAR KAU DARI SINI!!” [KbrNet/adl]