Cari Perhatian, GKI Yasmin Adakan Kebaktian di Depan Istana

Jakarta – KabarNet: Tarik ulur seputar kasus penyegelan bangunan gereja GKI Yasmin oleh Pemerintah Kota Bogor masih belum terlihat akan usai. Sudah berjalan 3 tahun ini bangunan gereja GKI Yasmin disegel oleh Pemkot Bogor karena dinilai ilegal. Upaya hukum pun sudah ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa sampai ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Pemerintah Bogor juga sudah menyediakan tempat pengganti bangunan gereja bagi para jemaat GKI Yasmin, namun ditolak oleh pihak gereja, dan jemaat GKI Yasmin lebih memilih beribadah di tepi jalan di dekat bangunan gereja yang dipersengkatakan ketimbang memakai bangunan yang disediakan oleh Pemkot Bogor. Akhirnya pada hari Minggu (15/4/2012), jemaat GKI Yasmin kembali melakukan kebaktian di tepi jalan, kali ini tepat didepan Istana Merdeka sebagai bentuk protes atas terkatung-katungnya kasus gereja mereka.

Sebanyak 200an jemaat anggota GKI Yasmin, Bogor, dan GKPB (Gereja Kristen Perjanjian Baru) Filadelfia, Bekasi, melaksanakan kebaktian di tepi jalan raya tepat di depan Istana Merdeka, Jakarta. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas penyegelan bangunan tempat beribadah jemaat kedua gereja tersebut yang sejak tiga tahun terkena tindakan penjegelan oleh pemerintah kota masing-masing. “Tadi pagi kami beribadah di jalan seperti yang sudah kami lakukan 3 tahun,” ujar pendeta AKBP Filadelfia, Palti Panjaitan, saat ditemui wartawan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (15/4/2012).

Pada tanggal 13 Februari 2012 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengeluarkan instruksi kepada Pemerintah Kota Bogor agar segera menyelesaikan masalah kasus GKI Yasmin. “Saya serahkan pada Pemkab Bogor dibantu Menteri Agama agar ibadah bisa dijalankan di gereja, sebagaimana umat lain di negeri ini. Saya harap bisa selesai, tuntas, membawa kebaikan untuk semua,” ujar SBY saat itu.

Sebagaimana sudah sering diberitakan sebelumnya, Pemkot Bogor membekukan sertifikat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan gereja milik GKI Yasmin karena menilai pembangunan gereja tersebut ilegal. Pihak GKI Yasmin pun membawa masalah ini ke ranah hukum, yang prosesnya terus berjalan sampai ke tingkat MA. Di tingkat MA majelis hakim memutuskan agar Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mencabut Surat Pembekuan IMB Gereja Yasmin.

Namun dalam melaksanakan putusan MA tersebut, Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, mencabut dan sekaligus membatalkan IMB bngunan gereja GKI Yasmin lantaran proses pengajuannya dinilai cacat hukum. Sebab berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bogor No.265/Pid.B/2010/PN Bogor tanggal 20 Januari 2011, Munir Karta, mantan Kepala RT VII/ RW III, dinyatakan oleh pengadilan bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah karena dengan jelas dan meyakinkan telah merekayasa ‘Surat Pernyataan Tidak Keberatan’ dari warga masyarakat sekitar bangunan tersebut sebagai salah satu syarat atas sahnya pembangunan gereja.

Langkah pencabutan sekaligus pembatalan IMB tersebut diambil oleh Wali Kota Bogor setelah mempertimbangkan perlunya meredam gejolak amarah masyarakat yang masih muncul di kalangan warga sekitar bangunan gereja GKI Yasmin pasca keputusan MA. Pencabutan IMB itu diambil dengan mempertimbangkan keputusan hasil rapat Muspida Kota Bogor pada Januari 2011.

Di dalam hasil rapat Muspida tersebut ditawarkan kepada pihak GKI untuk memindahkan lokasi pembangunan gereja, dan Pemkot Bogor akan membantu proses pemindahan, serta mengganti segala bentuk kerugian biaya yang sudah dikeluarkan GKI Yasmin, termasuk tawaran membeli lahan yang menjadi lokasi sengketa. Namun tawaran tersebut ditolak oleh pihak GKI Yasmin yang bersikukuh ingin agar bangunan gereja mereka tetap berdiri ditempat yang dipersengketakan itu.

Keputusan dalam rapat Muspida tersebut juga sudah disampaikan di dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor. Dalam pada itu dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Bogor menawarkan kepada pihak GKI Yasmin untuk mengganti lahan atau ‘ruislag’ dengan tanah milik Pemerintah Kota Bogor di lokasi lain yang lebih representatif dan aman dari sengketa. Namun tawaran yang dimediasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor tersebut pun juga ditolak dengan berbagai alasan oleh pihak GKI Yasmin yang menuntut agar bangunan gereja mereka tetap berdiri di lokasi yang dipersengketakan itu. [KbrNet/adl]